Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE Rahmat Andika; Ahkam Jayadi; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan dan melalui data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen / catatan / laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi kepegawaian cenderung menggunakan Merit System melihat hasil analisis wawancara yang dominan mengatakan bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene menggunakan pertimbangan prestasi kerja , akan tetapi belum sepenuhnya hanya berdasarkan Merit System, karena masih ditemukannya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu Spoil System karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan.

PENGAWASAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH Muh. Irhadi Hakim; Jumadi Jumadi; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Bentuk pengawasan yang dimiliki oleh menteri dalam negeri sebelum perda dibatalkan sebaiknya dalam proses pembuatan perda semestinya diuji sebaik mungkin sebelum disahkan pada tingkat provinsi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bahwa apakah ada atau tidak poin-poin dari aturan perda tersebut yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi secara hierarki peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kepentingan umum dengan kesusilaan. Pemerintah Daerah yang terkait sekiranya dapat lebih baik lagi berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam pengujian dan pembuatan perda.

PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA TERHADAP REHABILITASI MANTAN PENGGUNA NARKOBA Nur Aima; Andi Safriani; Abd Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jumlah penyalagunaan Narkotika (NAPZA) di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 menunjukan angka jumlah yang terkait kasus narkoba sebanyak 74 kasus dengan 127 orang tersangka serta barang bukti yang berhasil diamankan jenis sabu sebanyak 72.785 gram sabu dan 2.578 butir jenis obat tramadol. Mengenai permasalahan tersebut sesuai yang telah tercantum dalam Undang-undang No 35 Bab IX Pasal 54 juga mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi, dimana para mantan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, peraturan pemerintah yang terkait tentang penyelenggaraan kesehjateraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial. Pada tingkat daerah Kabupaten khusus Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bulukummba terdapat pada Nomor 78 tahun 2016 yang membahas tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI Nur Chalil; Andi Safriani; Fadli Andi Natsif
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementara (plt) Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan berbagai regulasi yang ada yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, salah satu dari batasan tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi aparatur sipil Negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat pelaksana tugas sementara terjadi suatu kebijakan mutasi yang dilakukan pelaksana tugas (plt) Walikota MakassarKata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

PERAN SERTA SEKOLAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI TAKALAR Syahruni Sabir; Andi Safriani; Irfan Irfan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Adapun peran serta sekolah dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di takalar dengan melakukan 2 cara, yaitu : Upaya Preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada anak tentang pentingnya mentaati aturan berlalu lintas, Upaya Represif yaitu dengan memberikan surat teguran kepada siswa atau murid yang masih mengendarai kendaraan bermotor, namun upaya ini belum berjalan maksimal. Faktor-faktor menjadi kendala dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan sekolah dan faktor orang tua. Saran dari penelitian ini antara lain : 1). Kepada pengelola SMP Negeri 2 Takalar, dalam hal pembuatan aturan mengenai ketentuan mengendarai kendaraan bermotor untuk siswa, harus melalui koordinasi dari pihak orang tua siswa dan juga pihak kepolisisan. Agar kiranya ketika terjadi masalah, semua elemen kembali kepada aturan yang telah disepakati. 2). Kepada pihak orang tua agar kiranya tidak memberikan kendaraan kepada anak yang masih di bawah umur, untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.Kata Kunci : Peran Sekolah, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak di bawah Umur.

PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA Muhammad Ihsyan Syarif; Jumadi Jumadi; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan. Penulis ingin membahas bagaimana langkah-langkah KPU dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia dengan melakukan studi kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulawesi Selatan). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah Statute approach dan Sociologicial Approach. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian di sajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipelajari sebaik-baiknya terkait apa-apa saja hak politik penyandang disabilitas yang mesti di penuhi oleh pihak penyelenggara agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan aktif dalam ajang perpolitikan di Indonesia.Kata Kunci : Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pemilu

PROBLEMATIKA PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS Sulis Aditya; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerapan tilang elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 272, UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5, program Kapolri Tentang pelayanan yang promoter, dan program kerja Kapolrestabes Makassar TA 2019. Hambatan-hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah sering terjadi: 1. Masalah kepemilikan kendaraan pelanggar lalu lintas, 2. Masih belum efektifnya langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, yang di buktikan dengan data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan angka pelanggaran lalu lintas, 3. Pemasangan CCTV di Kota Makassar, hanya terdapat di beberapa titik, hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya kedisiplinan berlalu lintas.

Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar Adelina Kadir; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13927

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar serta untuk mengetahui faktor-faktor penghalang dan faktor-faktor pendukung terkait keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk melakukan jalannya penelitian maka hal-tersebut harus dilakukan guna mendapatkan informasi yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Anggota DPRD Kab. Takalar berjumlah 30 orang dan diantara jumlah tersebut anggota DPRD perempuan berjumlah 8 orang angka 8 orang dapat memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Takalar hampir mencapai target 30 % hal ini tidak lepas dari dukungan rakyat khususnya bagi pemilih perempuan serta kesadaran kaum perempuan untuk memilih sesama anggota perempuan. 2) faktor penghambat terkait keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar itu dikarenakan kurangnya kader perempuan di dalam partai politik yang ingin menjadi calon legislatif tersebut serta kurangnya keinginan kaum perempuan untuk berkiprah di ranah politik dan faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar dikarenakan adanya aturan dari Undang-Undang yang mengharuskan partai politik memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif serta jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah pemilih laki-laki. Implikasi Penelitian Perempuan seharusnya dapat menyadari akan peluang besar yang mereka miliki untuk ikut serta ke ranah politik demi untuk memperjuangkan Hak-hak kaum perempuan karena sangatlah penting jika seorang perempuan dapat duduk di kursi legislatif. Seharusnya partai politik dalam hal perekrutan untuk menjadikan kadernya sebagai calon legislatif harus betul-betul karena kader tersebut mampu bukan karena hanya untuk memenuhi kuota 30 % yang sudah ditetapkan oleh UU Karena dalam perekrutan calon legislatif partai politik harus mengedepankan potensi suara yang dimiliki serta kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki calon legislatif tersebut.

Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif di Mahkamah Konstitusi Alif Wili Utama; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15368

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah penguatan konsep terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) pada permohonan terkait kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan massif (TSM) dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka (library research) yang berbasis normatif. Perundang-undangan sebagai sumber primer dan berbagai literatur yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi maupun artikel sebagai sumber sekunder dengan metode pendekatan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Permohonan PHPU terkait kecurangan bersifat TSM bukanlah kewenangan MK sehingga dengan mengacu kepada konsep yang diperoleh dalam perundang-undangan sudah selayaknya perkara a quo dinyatakan N.O. yang dilaksanakan pada putusan sela maupun akhir. 2) Adanya putusan N.O akan memperkuat yurisdiksi kewenangaan MK dan Bawaslu dalam menangani sengketa-sengketa Pemilu. Adapun implikasi penelian yang kita peroleh adalah: 1) Perlunya MK untuk mengeluarkan Putusan N.O terhadap Permohonan yang mendalilkan kecurangan TSM agar lebih memperkuat posisinya sebagai Peradilan konstitusi yang konsisten terhadap amanah Pasal 24 C UUD 1945. 2) Perlunya MK mengeluarkan putusan N.O. pada permohonan terkait kecurangan TSM sebelum memeriksa dalil perkara lainnya sehingga tidak tejadi terjadi a contrardiction of argument and example sebagaimana dalam Putusan PHPU Pilpres Tahun 2019. 3) dalam PHPU Pilpres 2019 seharusnya MK secara substantif berfokus untuk memeriksa apakah Penyelenggara Pemilu telah maksimal melaksanakan tugasnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil Pemilu, bukan lagi membuktikan adanya kecurangan dalam pemilu.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Andi Nurul Iffah Amaliah; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15428

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang lebih merujuk pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ternyata masih banyak perbuatan-perbuatan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa di Indonesia meskipun sudah jelas ada peraturan undang-undang yang mengatur. Implikasi dari penelitian ini hendaknya pemerintah dan penyelenggara pemilu lebih menjaga netralitas dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan agar proses pemilu bisa melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang professional dalam mensejahterahkan rakyat Indonesia.

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)