Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.937
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Analogi Hukum
I Wayan Sujana
Faculty Of Law, University Of Warmadewa
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar) Salsabillah Nilam Zahra; I Nyoman Sujana; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8032.253-260

Abstract

Artikel ini membahas "Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam." Fokus utamanya adalah mengevaluasi dampak perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak, dilihat dari perspektif Hukum Islam, serta tindakan hukum yang dapat diambil jika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi dalam kerangka hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi objek penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yang diambil mencakup aspek perundang-undangan dan sosiologis untuk memahami secara komprehensif implikasi perceraian terhadap hak-hak anak. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui observasi serta wawancara, lalu dianalisis dan dirangkum dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak harus tetap dipenuhi oleh kedua orang tua sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun kedua orang tua tersebut telah bercerai. Namun, terdapat perdebatan di kalangan ahli hukum terkait eksekusi hak asuh anak, karena anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan martabatnya sendiri, bukan sebagai objek. Akibatnya, belum ada peraturan yang secara komprehensif mengatur proses eksekusi hak asuh anak dan nafkah anak dalam konteks perceraian. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum, sehingga Hakim perlu melakukan penemuan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya demi kepentingan anak. Dengan demikian, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan terkompilasi mengenai prosedur eksekusi "hadhanah" serta penguatan peran dan tanggung jawab jurusita dalam menjalankan perintah eksekusi "hadhanah". Selain itu, para mantan suami dan istri seharusnya melakukan musyawarah lebih awal demi kepentingan terbaik anak di masa depan.
Penyelesaian Kredit Macet oleh BPR pada Pelelangan Melalui Acte De Command Ni Nyoman Santi Wulandari; I Nyoman Sujana; Ni Komang Arini Styawati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai Penyelesaian Kredit Macet oleh BPR Pada Pelelangan Melalui Acte De Command. Adapun yang menjadi fokus kajian pada artikel ini adalah pengaturan penyelesaian kredit macet melalui proses pelelangan dan penyelesaian kredit macet oleh BPR melalui proses lelang dengan memanfaatkan acte de command. Dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Yang terdiri dari bahan hukum primer; sekunder; tersier. Dapat dipahami bahwa hasil dari penelitian ini adanya kekaburan norma dalam penegakan pembelian agunan oleh Bank yang terdapat pada Undang-Undang Perbankan Pasal 12 A ayat (1) tidak menyebutkan BPR menjadi peserta lelang namun dalam PMK 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa kreditur dapat membeli agunannya dalam pelaksanaan lelang. Disamping itu dapat diketahui bahwa dengan melalui Putusan MK No.102/PUU-XVIII/2020 menjelaskan secara rinci BPR menjadi peserta lelang dan hasil lelang tersebut dibukukan pada agunan yang diambil alih dengan acte de command yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Usaha Ritel kepada Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Sumbangan I Putu Gede Agus Wirayasa; I Nyoman Sujana; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang tanggung jawab pelaku usaha retail kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan. Pada era saat ini banyak sekali perilaku-prilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap kehidupan sehari-hari yang merugikan banyak orang, tindakan itu dilakukan atas dasar memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu hal itu ialah terjadinya tindak pengembalian uang kembalian pada pelaku usaha yang diganti alasan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yuridis pelaku usaha terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha. Pada pemecahan masalah ini menggunakan metode hukum normatif.Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan dapat dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif serta represif.
Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung I Nyoman Sujana; I Wayan Kartika Jaya Utama
Postgraduated Community Service Journal Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.3.2.2022.98-105

Abstract

The tourism business is the mainstay of the Small Island of Nusa Penida as an inseparable part of the Island of the Gods, Bali. The existence of the COVID-19 Pandemic has made Bali tourism and is no exception also an impact on the tourism business in Nusa Penida. The people's economy in Nusa Penida experienced very severe shocks and even eroded almost all economic sectors; including the impact on the financial services sector owned by a traditional village called the Village Credit Institution (LPD). Bali tourism, especially Nusa Penida as one of the world's tourist destinations during the COVID-19 Pandemic, has drained the energy of the management of Traditional Village LPDs throughout Bali, because many people from Traditional Villages have lost their purchasing power as a result of COVID-19, so that the principle of good faith in the world business is often neglected and even overtaken by the demands of the bowels. After the COVID-19 pandemic era, many LPD administrators were faced with a dilemma between saving LPD operations due to the large number of problem loans with a sense of empathy for indigenous village residents who were unable to pay credit installments as a result of loss of income as a result of COVID-19. Even though the COVID-19 pandemic has passed on the surface, the feeling of anxiety about the emergence of a new variant continues to create anxiety among LPD administrators. Related to this dilemma, this paper examines legal issues related to "rescuing problem loans" faced by LPDs after the COD-19 pandemic occurred in the tourist area of Nusa Penida Island. This legal issue will be studied using a normative legal approach supplemented by a sociological approach carried out by LPD administrators throughout the Nusa Penida District, Klungkung Regency -Bali.
Legalitas Penguasaan Tanah Pesisir Pantai oleh Orang Asing Dalam Bisnis Kepariwisataan, Desa Adat Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Putu Ayu Sriasih Wesna; I Nyoman Sujana; I Wayan Kartika Jaya Utama
Postgraduated Community Service Journal Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.4.2.2023.70-78

Abstract

This Community Service is focused on socializing the legal legality of controlling coastal land by foreigners in Bali for tourism business purposes. The method used is empirical legal research with a statutory regulatory approach, conceptual approach, sociological approach and case approach. Based on authority theory, benefit theory and legal protection theory as analytical tools, it can be understood that the tourism business in Bali cannot be separated from the presence of foreigners. Likewise, the control of coastal land in Bali is not free from control by foreigners, either through legal or illegal investment, by taking advantage of mutually beneficial cooperation between local residents, as well as with Ada Village officials on the basis of sharing profits. The Balinese people, who have a unique culture with Hindu religious nuances, in their daily lives and in running business in the tourism sector are always based on the "Tri Hita Karana Philosophy" which is manifested in behavior that maintains a harmonious relationship between "Man and God", Man and Nature, and “Humans with other Humans”. In this philosophy, the principle of good faith in investing is reflected, so that control of coastal land by foreigners for tourism business purposes is obliged to respect this very noble principle; However, in empirical facts it turns out that the control of coastal lands in Bali by foreigners under the guise of mutually beneficial cooperation actually tends to be detrimental to the use of traditional villages in implementing the religious values attached to these coastal lands. In the concept of mutually beneficial cooperation, it actually contains the bad intentions of foreigners to control Balinese land just to gain personal benefits at the expense of Bali's nature which is wrapped in mutually beneficial cooperation.
Rescue of Non-Performing Credit in Post Pandemi Covid-19 Village Credit Institutions in the Adat Ped Village, Nusa Penida District, Klungkung Regency I Nyoman Sujana; Putu Ayu Sriasih Wesna; I wayan Kartika Jaya Utama
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.2.1.6193.36-42

Abstract

The tourism business is the mainstay of the Small Island of Nusa Penida as an inseparable part of the Island of the Gods, Bali. The existence of the COVID-19 Pandemic has made Bali tourism and is no exception also an impact on the tourism business in Nusa Penida. The people's economy in Nusa Penida experienced very severe shocks and even eroded almost all economic sectors; including the impact on the financial services sector owned by a traditional village called The village credit institution (The Village Credit Institution). The aim research is to know how are the efforts to save problem loans carried out by the Management of The Village Credit Institution Desa Adat Ped in the post-Covid-19 pandemic era. This legal issue will be studied using a normative legal approach complemented by a sociological approach carried out by The Village Credit INSTITUTION administrators throughout the Nusa Penida sub-district, Klungkung regency - Bali. Normative legal theory is concerned with the ends and justifications for the law as a whole and for particular legal rules. The result shows that Through Restructuring, namely efforts in the form of changing the terms of the credit agreement or converting all or part of the credit into company equity, which is carried out with or without Rescheduling and/or reconditioning.
Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan Komang Dara Trimarlina; I Nyoman Sujana; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.411-416

Abstract

Protection and respect for human rights is a main pillar in any State of law, to provide legal protection against a suspect, then the law number 8 of year 1981 on the law of criminal procedure should be realized, in particular, in the investigation of criminal cases, special interrogation frequently occurs in the arbitrary actions of the investigator against the suspects, who allegedly committing a criminal offence. Violence, intimidation and other forms of coercion against suspects in the process of investigation proved very difficult, legal protection for suspects in the process of investigation, the right to give information freely without pressure from any party the right to obtain legal assistance at every level 1 inspection.) How is the implementation of rights protection-human rights (human rights) in the process of examination of the suspect at the level of investigation? And 2) Rights-rights of anything owned by a suspect in the Investigation Process. This study uses empirical research methods. The position of the suspect and the accused in the CRIMINAL PROCEDURE CODE is as a subject, which in any examination must be treated in a position of human being has the dignity, dignity and self-suspect it doesn't look as rights object and dignity human dignity with arbitrary. Laws and regulations in Indonesia have set the existence of some of the rights of a person who is declared as suspects that must be respected and in respect by every law enforcement in Indonesia's judicial process.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Privasi Konsumen Dalam Jual Beli Online Komang Pande Angga Tridipta; I Nyoman Sujana; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.356-360

Abstract

Abstract—Electronic media is one of container to communicate also to do a business with way to use it internet media. To through internet media some types act criminal easy be done. Technology also it’s attend internet be seen from corner view economy can to easier us in to do economy activity. While if seen from corner view law technology also with it’s attend this internet can become indication it’s appear phenomenon the law that can caused its emerge the criminal act new. Research with title Law Protection In Breaker Consumer's Privacy online trading to own formula of How problem Law Protection In Infringement Consumer's Privacy in online trading and does Solution Quarrel In Privacy's Infringement Consumer online trading. This research to use it research Type method and problem approach, Law Material Source, the Technique of law material-collection, and Law Material Analytical. Decomposing To be based and the research result discussion that be done so can be pulled conclusion that activity sold buy online has difference with transaction sell buy conventionally. Form law protection in infringement consumer's privacy in selling transaction buy online to be explained as law problems in transaction scope online trading that is Privacy, Subject's Authority Law and Object Transaction e-commerce. Quarreling solution in privacy's infringement consumer online trading be done with litigation (justice).
Perlindungan hukum karya fotografi secara komersial tanpa hak I Gusti Ngurah Bagas Suadarmadinata; I Nyoman Sujana; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.179-183

Abstract

Tujuan Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai perlindunganhukum karya fotografi secara komersial tanpa hak. Adapun yang merupakan fokus kajiannya mengenai rumusanmasalah yang diangkat yaitu Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Karya Fotografi Secara Komersial TanpaHak?, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Atas Karya Fotografi Yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Hak?.Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukanPerlindungan hukum terhadap hak pencipta karya fotografi Untuk mendapatkan perlindungan hukum,Pendaftaran Hak Cipta sendiri dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan pemilik Hak Cipta.Akan dilindungi oleh Undang-Undang apabila karya tersebut telah didaftarkan. Untuk perlindungannya sudahjelas di dalam Undang-Undang Hak Cipta di Pasal 1 ayat 10 sudah tercantum bahwa hak cipta fotografidilindungi. berdasarkan pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa apabila pihakpencipta dirugikan dapat diselesaikan secara litigasi yakni dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan baikitu secara perdata maupun pidana. Selain dapat dilakukan secara litigasi, dapat juga dilakukan secara non litigasiyaitu alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
Co-Authors A. M. Telman C.A. Soares I Gde Suranaya Pandit I Gusti Ngurah Bagas Suadarmadinata I Kadek Yukik Okta Dwipayana I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Putu Gede Agus Wirayasa I Wayan Kartika Jaya Utama Ida Ayu Putu Widiati Komang Dara Trimarlina Komang Pande Angga Tridipta Leonito Ribeiro Luh Made Mahendrawati Ni Komang Arini Styawati Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Nyoman Santi Wulandari Ni Putu Indianita Cahyanti Ni Wayan SITIARI Nyoman Chrisna Dewi Asmarani Putu Ayu Sriasih Wesna Ryan Permana Wijaya S Nahak Salsabillah Nilam Zahra Yasa, Putu Ngurah Suyatna