Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

The Quality of Human Resources in Improving Community in Bandar Lampung City Ida Farida; Muhammad Ardiansyah; Masayu Nila Juwita
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 11, No 2 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.11.2.213-223.2022

Abstract

This research reveals how the quality of human resources exists in the public service office in the City of Bandar Lampung. The element of the problem found in the depths by seeing how the change of the service pattern that exists in society is mainly in the use of digital services (E-government) for that Capacity of Officers, Employee Placement, Authority, Responsibility as well as Motivation of Officials in performing service based on the main tasks and functions of the District Officer in the City of Bandar Lampung need to be reviewed to get a good quality of human resources. The type of research used is the Qualitative Method using a case study approach. The results of the study found that there is an influence of the capacity of employees on the technological tendency to support the digital government services (Electronic Government) in the area so that good governance is realized, the placement of employees in accordance with their expertise, the authority of responsibility of each employee as well as the motivation is still a factor in achieving the quality of human resources in providing services in the district of the city of Bandar Lampung.
Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Menuju Lingkungan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Meisy Shakia Mahfuzat; Masayu Nila Juwita
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 6 (2026): NJMS - Januari 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sampah di tingkat desa menjadi tantangan serius dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan tingkat aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi. Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merupakan kawasan dengan timbulan sampah tertinggi di kabupaten, sementara kapasitas pengelolaan sampah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan sampah menuju lingkungan berkelanjutan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada tiga desa, yaitu Desa Gedong Tataan, Desa Negeri Sakti, dan Desa Kurungan Nyawa. Analisis dilakukan menggunakan teori peran pemerintah desa menurut Siagian yang mencakup lima dimensi, yaitu stabilisator, inovator, pelopor, modernisator, dan pelaksana sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai stabilisator dan pelopor telah berjalan cukup baik melalui penyediaan layanan pengangkutan sampah dan pembinaan sosial. Namun, peran sebagai inovator, modernisator, dan pelaksana sendiri belum optimal karena keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah menuju lingkungan berkelanjutan di Kecamatan Gedong Tataan membutuhkan penguatan kapasitas pemerintah desa, konsistensi pelaksanaan peran, serta kolaborasi yang lebih terstruktur dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten.
Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Oleh Kementerian Hak Asasi Manusia: Studi Pada Kantor Wilayah Provinsi Lampung Fadila Regia Arimbi Viola; Masayu Nila Juwita
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 6 (2026): NJMS - Januari 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya risiko pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum. Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia terbesar memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin perlindungan HAM bagi warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk implementasi kebijakan perlindungan HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung serta mengkaji aspek-aspek yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. Analisis penelitian menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Tantangan utama meliputi lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan anggaran dan sistem pendukung, inkonsistensi pelayanan, serta belum efektifnya koordinasi antarlembaga. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan didukung oleh komitmen institusional dan kerangka regulasi yang memadai. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan koordinasi, penguatan sumber daya, dan pengembangan sistem perlindungan terpadu diperlukan agar perlindungan HAM guna Pekerja Migran Indonesia dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan
Strategy of The Civil Service Police Unit (Satpol PP) In Improving Public Peace and Order Through A Humanistic Approach at PKOR Way Halim, Bandar Lampung Edi Efendi; Masayu Nila Juwita
Jurnal Terekam Jejak Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68166/jtj.v4i1.447

Abstract

The civil service police unit's strategy in increasing public order and peace through a humanist approach is not only aimed at strengthening order and peace, but also at creating synergy between local government officials and the community. This research design uses a qualitative research method with descriptive qualitative analysis. The research design aims to qualitatively describe and analyze the civil service police unitStrategy in Improving Public Order and Peace Through a Humanistic Approach at the Way Halim Sports and Recreation Center., Bandar Lampung.The results show that (1) the Humanistic Communication Dimension is a key element in creating harmonious relations between civil service police unitofficers and the community. (2) the Persuasive and Educational Dimension has been implemented through light outreach and guidance for traders and the community around the Way Halim Sports and Recreation Center.. (3) the Resource Dimension: Limited human resources, infrastructure, and budget are the main obstacles in implementing the humanistic strategy. (4) Coordination and Collaboration DimensionIn enforcing public order at the Way Halim Police Station Sports and Recreation Center.  inter-agency coordination and collaboration with the community have not been optimal. Sectoral egos and differing interests between agencies often lead to unsynchronized enforcement programs. (5) Disposition Dimension (Officer Attitude)The attitude of Public Order Officers civil service police unit is a crucial factor in determining the success of the humanist approach. While some officers have demonstrated a friendly, communicative, and responsive attitude toward the community, some officers still exhibit behavior that is impatient, emotional, and does not fully reflect the values of humanist public service.