Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Digitalisasi Administrasi dan Penguatan Literasi Digital sebagai Katalisator Pelayanan Publik yang Inovatif dan Berkelanjutan di Desa Beluk Kenek Kabupaten Sumenep Deby Febriyan Eprilianto; Suci Megawati; Galih Wahyu Pradana; Yuyun Eka Kartika Sari; Mohamad Hermy Hibatulloh; Lisa Amelia Sari; Muh. Rizal Khoirudin; Astrella Vanindya Sheren
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol. 4 No. 3 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpmi.v4i3.5813

Abstract

This community service program aims to promote administrative digitalization and enhance digital literacy as a catalyst for innovative and sustainable public services in Beluk Kenek Village, Sumenep Regency. The village has faced several challenges, such as manual administrative processes that hinder service efficiency, low levels of digital literacy among government officials and residents, and a limited understanding of the long-term benefits of digitalization. To address these issues, the program was implemented in three stages: planning, execution, and evaluation. The planning stage included online meetings, problem identification, and mapping of administrative needs. During the execution stage, a prototype of the digital village website was developed, along with the preparation of training materials tailored to the needs of both officials and the community. The evaluation stage focused on assessing system usability, collecting feedback, and ensuring readiness for further implementation. Preliminary results indicate strong support and commitment from village officials, successful development of a digital village website prototype, and readiness for upcoming digital literacy training sessions. This initiative is expected to increase transparency in governance, improve the efficiency of administrative services, and encourage greater community participation in the digital era. Furthermore, the program can serve as a replicable model for other villages, contributing to broader rural digital transformation and sustainable community development.
STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN FISKAL KOTA SURABAYA TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT Nafsah Alifatul Hasanah; Galih Wahyu Pradana; Eva Hany Fanida
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengurangi ketergantungan fiskal Kota Surabaya terhadap dana transfer pemerintah pusat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, regulasi pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kota Surabaya yang mencapai 60,29% dari total pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif kuat. Dominasi pajak daerah sebagai komponen utama PAD didukung oleh tingginya aktivitas ekonomi perkotaan serta implementasi digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak. Namun demikian, struktur PAD yang terkonsentrasi pada pajak daerah juga menunjukkan potensi kerentanan fiskal terhadap dinamika ekonomi, sehingga kemandirian fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya PAD, tetapi juga pada keberlanjutan dan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi memerlukan pengelolaan yang adaptif dan kontekstual agar dapat berkelanjutan.
Pengaruh Tingkat Responsivitas Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kanal Sambat Online Kota Malang Muhammad Farrel Langit Arundaya; Muhammad Farid Ma'ruf; Fitrotun Niswah; Galih Wahyu Pradana
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 12 (2026): July 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20622198

Abstract

This study aims to analyze the effect of local government responsiveness in handling online public complaints through SAMBAT Online on community satisfaction. The research employed a quantitative approach with a causal associative design. Data were collected from 90 respondents who had previously used SAMBAT Online services. Data analysis techniques included descriptive statistics, instrument testing, classical assumption tests, simple linear regression, t-test, and coefficient of determination analysis using SPSS version 25. The results indicate that the responsiveness level of the Malang City Government is categorized as moderate with a percentage score of 64.09%, while community satisfaction is categorized as high with a score of 69.96%. Simple linear regression analysis revealed that responsiveness has a positive and significant effect on community satisfaction, indicated by a significance value of 0.000 0.05 and a coefficient of determination (R²) of 0.524. This finding suggests that government responsiveness contributes 52.4% to community satisfaction, while the remaining 47.6% is influenced by other factors outside the research model. The study concludes that responsiveness is a crucial determinant in improving public satisfaction with digital complaint services.
Analisis Prinsip Good Local Governance Melalui Pengelolaan Media Sosial Di Kota Surabaya (Studi Kasus: Akun Tiktok Wakil Wali Kota Surabaya @Cakj1) Aditya Ramadhan; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf; Deby Febriyan Eprilianto
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 3 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i4.10583

Abstract

Pemanfaatan media sosial TikTok oleh Wakil Wali Kota Surabaya sebagai sarana komunikasi publik mencerminkan adaptasi pemerintah daerah terhadap perubahan pola interaksi masyarakat di era digital. TikTok memiliki karakteristik visual, interaktif, dan berorientasi pada kecepatan informasi, sehingga berpotensi menjadi instrumen pendukung penerapan prinsip-prinsip Good Local Governance. Namun demikian, sejauh mana pengelolaan akun TikTok Wakil Wali Kota Surabaya @cakj1 mencerminkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi belum dikaji dan dijelaskan secara jelas dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip Good Local Governance melalui pengelolaan media sosial di Kota Surabaya dengan studi kasus pada akun TikTok Wakil Wali Kota Surabaya @cakj1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Good Governance menurut UNDP (1997) yang mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Local Governance melalui pengelolaan media sosial TikTok @cakj1 belum optimal dalam mendukung penerapan prinsip Good Local Governance secara komprehensif dalam sistem pemerintahan Kota Surabaya. Transparansi masih terbatas pada publikasi aktivitas, partisipasi belum substantif, akuntabilitas belum mencerminkan pertanggungjawaban kelembagaan, dan responsivitas belum terlembaga dalam mekanisme resmi. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi komunikasi menunjukkan hasil yang relatif baik. Diperlukan penyesuaian konten dalam pengelolaan akun TikTok @cakj1 yang tidak hanya fokus menampilkan aktivitas penanganan aduan permasalahan, tetapi juga secara konsisten fokus menyajikan infromasi teknis Pemerintah Kota Surabaya seperti penjelasan mengenai dasar kebijakan, regulasi, serta gambaran umum penggunaan anggaran, dan laporan kinerja pemerintah Kota Surabaya secara menyeluruh.