Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Digitalisasi Administrasi dan Penguatan Literasi Digital sebagai Katalisator Pelayanan Publik yang Inovatif dan Berkelanjutan di Desa Beluk Kenek Kabupaten Sumenep Deby Febriyan Eprilianto; Suci Megawati; Galih Wahyu Pradana; Yuyun Eka Kartika Sari; Mohamad Hermy Hibatulloh; Lisa Amelia Sari; Muh. Rizal Khoirudin; Astrella Vanindya Sheren
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol. 4 No. 3 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpmi.v4i3.5813

Abstract

This community service program aims to promote administrative digitalization and enhance digital literacy as a catalyst for innovative and sustainable public services in Beluk Kenek Village, Sumenep Regency. The village has faced several challenges, such as manual administrative processes that hinder service efficiency, low levels of digital literacy among government officials and residents, and a limited understanding of the long-term benefits of digitalization. To address these issues, the program was implemented in three stages: planning, execution, and evaluation. The planning stage included online meetings, problem identification, and mapping of administrative needs. During the execution stage, a prototype of the digital village website was developed, along with the preparation of training materials tailored to the needs of both officials and the community. The evaluation stage focused on assessing system usability, collecting feedback, and ensuring readiness for further implementation. Preliminary results indicate strong support and commitment from village officials, successful development of a digital village website prototype, and readiness for upcoming digital literacy training sessions. This initiative is expected to increase transparency in governance, improve the efficiency of administrative services, and encourage greater community participation in the digital era. Furthermore, the program can serve as a replicable model for other villages, contributing to broader rural digital transformation and sustainable community development.
STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN FISKAL KOTA SURABAYA TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT Nafsah Alifatul Hasanah; Galih Wahyu Pradana; Eva Hany Fanida
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengurangi ketergantungan fiskal Kota Surabaya terhadap dana transfer pemerintah pusat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, regulasi pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kota Surabaya yang mencapai 60,29% dari total pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif kuat. Dominasi pajak daerah sebagai komponen utama PAD didukung oleh tingginya aktivitas ekonomi perkotaan serta implementasi digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak. Namun demikian, struktur PAD yang terkonsentrasi pada pajak daerah juga menunjukkan potensi kerentanan fiskal terhadap dinamika ekonomi, sehingga kemandirian fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya PAD, tetapi juga pada keberlanjutan dan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi memerlukan pengelolaan yang adaptif dan kontekstual agar dapat berkelanjutan.
Pengaruh Tingkat Responsivitas Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kanal Sambat Online Kota Malang Muhammad Farrel Langit Arundaya; Muhammad Farid Ma'ruf; Fitrotun Niswah; Galih Wahyu Pradana
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 12 (2026): July 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20622198

Abstract

This study aims to analyze the effect of local government responsiveness in handling online public complaints through SAMBAT Online on community satisfaction. The research employed a quantitative approach with a causal associative design. Data were collected from 90 respondents who had previously used SAMBAT Online services. Data analysis techniques included descriptive statistics, instrument testing, classical assumption tests, simple linear regression, t-test, and coefficient of determination analysis using SPSS version 25. The results indicate that the responsiveness level of the Malang City Government is categorized as moderate with a percentage score of 64.09%, while community satisfaction is categorized as high with a score of 69.96%. Simple linear regression analysis revealed that responsiveness has a positive and significant effect on community satisfaction, indicated by a significance value of 0.000 0.05 and a coefficient of determination (R²) of 0.524. This finding suggests that government responsiveness contributes 52.4% to community satisfaction, while the remaining 47.6% is influenced by other factors outside the research model. The study concludes that responsiveness is a crucial determinant in improving public satisfaction with digital complaint services.
Analisis Prinsip Good Local Governance Melalui Pengelolaan Media Sosial Di Kota Surabaya (Studi Kasus: Akun Tiktok Wakil Wali Kota Surabaya @Cakj1) Aditya Ramadhan; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf; Deby Febriyan Eprilianto
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 3 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i4.10583

Abstract

Pemanfaatan media sosial TikTok oleh Wakil Wali Kota Surabaya sebagai sarana komunikasi publik mencerminkan adaptasi pemerintah daerah terhadap perubahan pola interaksi masyarakat di era digital. TikTok memiliki karakteristik visual, interaktif, dan berorientasi pada kecepatan informasi, sehingga berpotensi menjadi instrumen pendukung penerapan prinsip-prinsip Good Local Governance. Namun demikian, sejauh mana pengelolaan akun TikTok Wakil Wali Kota Surabaya @cakj1 mencerminkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi belum dikaji dan dijelaskan secara jelas dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip Good Local Governance melalui pengelolaan media sosial di Kota Surabaya dengan studi kasus pada akun TikTok Wakil Wali Kota Surabaya @cakj1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Good Governance menurut UNDP (1997) yang mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Local Governance melalui pengelolaan media sosial TikTok @cakj1 belum optimal dalam mendukung penerapan prinsip Good Local Governance secara komprehensif dalam sistem pemerintahan Kota Surabaya. Transparansi masih terbatas pada publikasi aktivitas, partisipasi belum substantif, akuntabilitas belum mencerminkan pertanggungjawaban kelembagaan, dan responsivitas belum terlembaga dalam mekanisme resmi. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi komunikasi menunjukkan hasil yang relatif baik. Diperlukan penyesuaian konten dalam pengelolaan akun TikTok @cakj1 yang tidak hanya fokus menampilkan aktivitas penanganan aduan permasalahan, tetapi juga secara konsisten fokus menyajikan infromasi teknis Pemerintah Kota Surabaya seperti penjelasan mengenai dasar kebijakan, regulasi, serta gambaran umum penggunaan anggaran, dan laporan kinerja pemerintah Kota Surabaya secara menyeluruh.
Efektivitas Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan di Indonesia: Analisis Keberhasilan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Putri Kirani Cahyaningrum; Eva Hany Fanida; Galih Wahyu Pradana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7438

Abstract

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki peran yang cukup penting dalam mendorong pembangunan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dapat memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas dan mendukung pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder periode 2021-2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai publikasi ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel untuk melihat hubungan langsung dan tidak langsung antara anggaran yang telah dikeluarkan untuk sektor pendidikan, pembangunan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang kemudian diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki pengaruh yang cukup positif dan signifikan terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan. Semakin besar anggaran pendidikan yang digunakan secara tepat, semakin besar pula peluang untuk memperluas akses belajar, meningkatkan kualitas guru, serta memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Keberhasilan pembangunan pendidikan juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan pendapatan. Selain itu, pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pendidikan sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan, akuntabel dan efisien menjadi faktor yang cukup penting dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia
Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja: Studi Kasus Program Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Surabaya Joko sampurno; Muhammad Farid Ma'ruf; Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1305

Abstract

Peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan multidimensional yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan distribusi di Jawa Timur memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik peredaran barang kena cukai ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dalam melaksanakan Program Gempur Rokok Ilegal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, mencakup aparat Satpol PP, pedagang rokok ilegal, dan konsumen. Evaluasi efektivitas mengacu pada lima indikator teori organisasi Richard M. Steers, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input- output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Surabaya secara keseluruhan berada pada kategori cukup efektif. Program sosialisasi, operasi gabungan, dan pengawasan distribusi telah menghasilkan dampak nyata berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dan berkurangnya peredaran rokok ilegal di sejumlah lokasi. Namun, efektivitas masih terkendala oleh keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, tingginya permintaan pasar berbasis harga, serta diversifikasi modus distribusi ilegal
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Antut Rika Hidayati; Deby Febriyan Eprilianto; Muhammad Farid Ma'ruf; Galih Wahyu Pradana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1306

Abstract

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem terintegrasi yang didorong penggunaannya oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya transformasi digital mereka. Sistem ini membantu perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan pemerintah. Salah satu instansi yang telah mengadopsi SIPD untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan adalah Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Keterbatasan kompetensi personel, kebutuhan untuk bereaksi terhadap perubahan sistem, dan keterbatasan teknis yang berdampak pada kelancaran operasional masih menjadi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan model DeLone dan McLean untuk keberhasilan sistem informasi pada kasus SIPD di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan berbasis metodologi studi kasus. Kami menggunakan pendekatan analitis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña untuk menyaring data yang dikumpulkan dari staf yang berpartisipasi dalam pengelolaan SIPD, yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, kami menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Pengadopsian SIPD telah membantu menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan akurasi data, mempersingkat waktu penyelesaian, dan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada operator sistem, dan masalah teknis aplikasi telah menghambat optimalisasi penuh efektivitas implementasi. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa persiapan organisasi, kompetensi peralatan, dan dukungan kelembagaan untuk transformasi digital pemerintah lebih penting daripada kualitas sistem informasi dalam menentukan efektivitas implementasi SIPD.
Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Tunjungan Surabaya Muhammad Fikri Diva Arraffi; Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1311

Abstract

Parkir liar merupakan salah satu permasalahan transportasi perkotaan yang berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kualitas pelayanan publik. Kawasan Jalan Tunjungan Surabaya sebagai pusat perdagangan, wisata, dan aktivitas ekonomi memiliki tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan parkir yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penertiban parkir liar di Jalan Tunjungan berdasarkan indikator kinerja organisasi publik yang meliputi efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan responsivitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melaksanakan berbagai upaya penertiban melalui patroli rutin, operasi gabungan, pengawasan lapangan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun demikian, pelaksanaan penertiban masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, tingginya mobilitas kawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pengguna kendaraan terhadap aturan perparkiran. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penertiban memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tercipta sistem perparkiran yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Akselerasi Legalitas Umkm Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Di Kelurahan Balas Klumprik, Kota Surabaya) Nunuk Kuswantoro; Muhammad Farid Ma'ruf; Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1319

Abstract

Implementasi peran strategis Pemerintah Kelurahan Balas Klumprik dalam akselerasi legalitas NIB diwujudkan melalui empat dimensi operasional yang saling terintegrasi. Sebagai fasilitator, aparatur menyediakan dukungan infrastruktur digital dan asistensi teknis guna mengatasi keterbatasan gawai serta kemampuan teknologi masyarakat. Fungsi pembina dilakukan melalui edukasi sosiokultural yang persuasif untuk mengubah pola pikir pelaku usaha mengenai nilai ekonomi dan perlindungan hukum dari legalitas usaha. Dalam kapasitas sebagai mediator, kelurahan bertindak sebagai jembatan kelembagaan yang menghubungkan UMKM dengan instansi vertikal untuk penyelesaian kendala administratif (seperti NIK error) serta memfasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan lokal. Terakhir, peran motivator dijalankan melalui stimulasi psikologis guna meruntuhkan resistensi kultural dan membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. Efektivitas peran tersebut terhambat oleh faktor struktural-internal, mencakup defisit kapasitas SDM, beban kerja ganda aparatur, keterbatasan sarana fisik, dan gangguan sistem pusat. Selain itu, terdapat hambatan kultural-eksternal berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi dasar (buta huruf), ilusi fiskal atau ketakutan akan pajak, serta biaya peluang operasional bagi pedagang yang sulit meninggalkan usahanya. Benturan antara keterbatasan birokrasi dan ketidaksiapan masyarakat ini menciptakan titik sumbat (bottleneck) yang menyebabkan kesenjangan capaian legalitas sebesar 40%.