Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Digitalisasi Administrasi dan Penguatan Literasi Digital sebagai Katalisator Pelayanan Publik yang Inovatif dan Berkelanjutan di Desa Beluk Kenek Kabupaten Sumenep Deby Febriyan Eprilianto; Suci Megawati; Galih Wahyu Pradana; Yuyun Eka Kartika Sari; Mohamad Hermy Hibatulloh; Lisa Amelia Sari; Muh. Rizal Khoirudin; Astrella Vanindya Sheren
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol. 4 No. 3 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpmi.v4i3.5813

Abstract

This community service program aims to promote administrative digitalization and enhance digital literacy as a catalyst for innovative and sustainable public services in Beluk Kenek Village, Sumenep Regency. The village has faced several challenges, such as manual administrative processes that hinder service efficiency, low levels of digital literacy among government officials and residents, and a limited understanding of the long-term benefits of digitalization. To address these issues, the program was implemented in three stages: planning, execution, and evaluation. The planning stage included online meetings, problem identification, and mapping of administrative needs. During the execution stage, a prototype of the digital village website was developed, along with the preparation of training materials tailored to the needs of both officials and the community. The evaluation stage focused on assessing system usability, collecting feedback, and ensuring readiness for further implementation. Preliminary results indicate strong support and commitment from village officials, successful development of a digital village website prototype, and readiness for upcoming digital literacy training sessions. This initiative is expected to increase transparency in governance, improve the efficiency of administrative services, and encourage greater community participation in the digital era. Furthermore, the program can serve as a replicable model for other villages, contributing to broader rural digital transformation and sustainable community development.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Astrella Vanindya Sheren; Marini Muharwati; Indira Anggun Septianingrum; Muhammad Chairil Umam; Fazrul Ilham Syahreza; Hilman Rizkillah Sya'bi; Melda Fadiyah Hidayat; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara Vol. 5 No. 1 (2026): Edisi Mei - Agustus In Progress
Publisher : Utiliti Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jeama.v5i1.865

Abstract

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di atas rata-rata nasional sehingga diperlukan optimalisasi kebijakan fiskal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data time series periode 2017–2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software RStudio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan DAK Fisik dan DAK Nonfisik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien determinasi sebesar 82,83%. Secara parsial, DAK Fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan DAK Nonfisik berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang berorientasi pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan lebih efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dibandingkan pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi DAK Nonfisik menjadi strategi penting dalam mendukung penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Astrella Vanindya Sheren; Annisa Hangesti Prihaningrum; Beryl Shira Filiandri; Risma Tria Syahrani; Tauran Tauran; Wilda Sumarsyah
Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Vol 7, No 3 (2026)
Publisher : Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59698/afeksi.v7i3.916

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya menggunakan kriteria evaluasi OECD Development Assistance Committee (OECD-DAC) yang meliputi enam dimensi: relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis evaluasi on-going, yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengelola program KIP-K di tingkat universitas serta mahasiswa penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KIP-K memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan besarnya jumlah pengusul bantuan dibandingkan kuota yang tersedia. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima yang mencapai sekitar 30%, keterlambatan pencairan bantuan, belum terintegrasinya sistem informasi antara unit pengelola, serta keterbatasan sumber daya manusia. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan studi, motivasi akademik, dan kondisi sosial mahasiswa penerima, namun keberlanjutannya masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola, validasi data, transparansi informasi, dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem verifikasi data, penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola program, serta evaluasi program secara berkala dan menyeluruh.