Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Gwyneth Maylaffasya Gosal; Wenly R. J. Lolong; Henry N. Lumenta
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2056

Abstract

Bankruptcy is a situation in which a debtor is declared unable to fulfill their debt obligations to their creditors. In this situation, creditors, especially concurrent creditors, are often in a weak position because they have no security rights over the debtor's assets. To protect their interests, bankruptcy law provides the Actio Pauliana mechanism, which is the right of the trustee or creditor to cancel the debtor's legal actions that are detrimental to creditors before the debtor is declared bankrupt. This study uses a normative legal method with an approach to relevant legislation and legal doctrine. The results show that Actio Pauliana serves as a means of legal protection for concurrent creditors so that assets that have been transferred illegally can be returned to the bankruptcy estate to be used in the fair repayment of debts. This mechanism also has a preventive function to prevent debtors from committing fraud prior to bankruptcy. However, the implementation of Actio Pauliana still faces obstacles, including proving intent to harm creditors, time limits for filing, and the weak position of concurrent creditors compared to separate and preferential creditors. Thus, the application of Actio Pauliana is an important instrument in realizing the principles of justice and equality in bankruptcy law in Indonesia.
Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Unsur Formil, Materil, Dan Batas Kewenangan Pejabat Grece Celina Sitorus; Romauli Panjaitan; Reynold Simanjuntak; Henry Noch Lumenta
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10837

Abstract

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan elemen utama dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia yang memiliki pengaruh langsung terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN diatur sebagai objek sengketa yang dapat diajukan ke PTUN. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terdapat perbedaan dalam pengaturan sifat keputusan dan prosedurnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana definisi, karakteristik, dan keabsahan KTUN serta tindakan hukum pejabat administrasi negara yang dapat menimbulkan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai KTUN yang sah, keputusan harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang tidak memenuhi unsur tersebut dianggap tidak sah dan dapat digugat melalui PTUN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai jenis keputusan tata usaha negara dan pentingnya kehati-hatian dalam tindakan hukum pejabat administrasi. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya batasan hukum terhadap keputusan administratif demi menjaga perlindungan hak warga negara dari tindakan yang berpotensi sewenang-wenang.
Analisis Hukum Kedudukan Tanah Adat di Papua Absari M. J. Welang; Yoan B. Runtunuwu; Henry N. Lumenta
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.5795

Abstract

The main objective of this study is to determine the legal strength of the status of customary land rights in Papua and how to resolve conflicts that occur in Papua. This study uses normative legal research. The results of this study indicate that customary land in Papua has legal force recognized by various regulations, but in practice there is often confiscation without a legal mechanism due to weak law enforcement and overlapping claims. Conflict resolution is recommended through non-litigation channels such as mediation and customary consultation, with litigation as a last resort. The government needs to strengthen the protection of customary rights, map customary areas, and prioritize a deliberation approach in resolving disputes by forming a special team involving customary law experts, anthropologists, and community leaders to maintain justice for indigenous peoples.