Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Biota Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma Jurnal Mitra Pendidikan MAHESA : Malahayati Health Student Journal Jurnal Kesehatan Republik Indonesia Calvaria Medical Journal Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Klinik: Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Meivy Isnoviana
Department Of Bioethics & Humanities, Faculty Of Medicine, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Dentistry Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Veterinary Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
LITERATURE REVIEW TANTANGAN ETIKA DEONTOLOGIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM DIAGNOSIS KLINIS BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) Ni Putu Savitriyani; Meivy Isnoviana
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Januari 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i1.294

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) in the medical field has significantly transformed clinical diagnosis by improving accuracy, efficiency, and personalized patient care. However, this innovation also raises complex ethical issues, particularly when viewed through the lens of deontological ethics, which emphasizes moral duties, professional responsibility, and respect for patient rights. This study aims to examine the deontological ethical challenges in fulfilling patient rights within AI-assisted clinical diagnosis. The method employed is a qualitative literature review, conducted through scientific databases such as Google Scholar, PubMed, and ResearchGate, focusing on publications from 2020 to 2025. A total of 25 journal articles were selected based on inclusion and exclusion criteria relevant to the research topic. The review reveals that major ethical challenges include a lack of algorithmic transparency (black box issue), potential data bias and discrimination, privacy risks, shifting of professional responsibility, and diminished patient autonomy in medical decision-making. These challenges directly affect the fulfillment of patients’ fundamental rights to information, privacy, justice, and autonomy. Therefore, the implementation of AI in clinical diagnosis must be accompanied by strong adherence to deontological principles, robust ethical regulations, and multidisciplinary collaboration among healthcare professionals, technologists, and policymakers to ensure that technology enhances, rather than replaces, human values and moral responsibility in medical practice.
Literature Review Penyampaian Resiko Informed Consent yang Dikaitkan Dengan Deontologi Dan Non-Maleficence James Hadiputra Sunarpo; Meivy Isnoviana
Jurnal Kesehatan Republik Indonesia Vol 3 No 2 (2026): JKRI - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Informed consent merupakan proses komunikasi etis dan legal antara tenaga kesehatan dan pasien sebelum pelaksanaan tindakan medis. Salah satu unsur penting dalam informed consent adalah penyampaian risiko tindakan medis secara jelas, jujur, dan proporsional. Dalam perspektif etika kedokteran, penyampaian risiko ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip deontologi, yang menekankan kewajiban moral tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang benar, serta prinsip non-maleficence, yaitu kewajiban untuk tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi penyampaian risiko dalam informed consent dilihat dari kedua prinsip etika tersebut, serta tantangan yang muncul dalam praktik klinis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur terhadap jurnal-jurnal internasional dan nasional terbitan minimal tahun 2020 yang relevan dengan etika kedokteran, hukum kesehatan, dan praktik informed consent. Hasil telaah menunjukkan bahwa penyampaian risiko yang tidak lengkap, tidak proporsional, atau disampaikan secara teknis tanpa memperhatikan pemahaman pasien berpotensi melanggar prinsip deontologi karena mengabaikan kewajiban moral untuk memberi informasi memadai. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi melanggar prinsip non-maleficence karena dapat menyebabkan kerugian klinis, psikologis, maupun legal bagi pasien. Sebaliknya, praktik penyampaian risiko yang etis dan komunikatif terbukti meningkatkan kepercayaan pasien, memperkuat shared decision making, serta menurunkan risiko sengketa medis. Kesimpulannya, penyampaian risiko dalam informed consent bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab etis yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip deontologi serta non-maleficence. Tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa pasien benar-benar memahami risiko yang dijelaskan sehingga keputusan yang diambil bersifat sadar, sukarela, dan melindungi keselamatan pasien.
Analisis Fenomena Informed Consent: Tantangan dan Anomali bagi Dokter Muda di Jawa Timur Meivy Isnoviana; Rinna Dwi Lestari; Nurkhamida Nurkhamida; Andra Agnes
MAHESA : Malahayati Health Student Journal Vol 4, No 10 (2024): Volume 4 Nomor 10 (2024)
Publisher : Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/mahesa.v4i10.15652

Abstract

ABSTRACT Clerkship who are studying at Network Hospital often deal directly with patients. Clerkships also learn to convey informed consent, which will determine the patient's willingness or refusal to perform the action. This study aims to determine clerkship' understanding of informed consent and how to convey it at the X Faculty of Medicine Network Hospital in East Java. This research method is a mixed-method sequential explanatory design. The population of this study was all clerkships who were studying at Hospital A and Hospital B using the total sampling method. The research instrument used a questionnaire on informed consent based on Permenkes No.290 Th 2008, which was validated. The data obtained were analyzed as univariate and bivariate and then combined with qualitative data based on FGD. Data will be presented in the form of tables and narrative text. It was found that the understanding of medium category informed consent was 50%, high and medium 20%, while for the delivery of informed consent in accordance with the ethical theory of the category was less than 45%, the medium category was 40%, and good was 12%. There is an anomaly where 19 respondents who are considered lacking in understanding turned out to be able to convey well. Shows that factors such as language, knowledge of disease, role models, and socio-culture are quite influential. Statistically, there is a relationship between the understanding and knowledge of clerkship in the delivery of informed consent, and overall factors such as language, educational background, knowledge of the patient's disease, and socio-culture have an important role in delivering informed consent effectively and ethically. Keywords: Clerkship, Understanding Informed Consent, Ethics of Informed Consent, Conveying Informed Consent  ABSTRAK Dokter muda yang sedang menempuh pendidikan di Network Hospital sering berhadapan langsung dengan pasien. Dokter muda juga belajar untuk menyampaikan informed consent, yang akan menentukan kesediaan atau penolakan pasien untuk melakukan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dokter muda tentang informed consent dan cara menyampaikannya di Rumah Sakit Jaringan X Fakultas Kedokteran di Jawa Timur. Metode penelitian ini adalah metode desain campuran dengan penjelasan berurutan. Populasi penelitian ini adalah semuanya dokter muda yang sedang menempuh pendidikan di Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B dengan menggunakan metode total sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner informed consent berdasarkan Permenkes No.290 Th 2008 yang telah divalidasi. Data yang diperoleh dianalisis menjadi univariat dan bivariat kemudian dikombinasikan dengan data kualitatif berdasarkan FGD. Penyajian data dalam bentuk tabel dan teks naratif. Ditemukan bahwa pengertian informed consent kategori medium adalah 50%, tinggi dan sedang 20%, sedangkan untuk penyampaian informed consent sesuai dengan teori etika kategori kurang dari 45%, kategori sedang adalah 40% dan baik adalah 12%. Terdapat anomali dimana diantara 19 responden yang dianggap kurang paham ternyata mampu menyampaikan dengan baik. Menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti bahasa, pengetahuan tentang penyakit, panutan, dan sosial budaya cukup berpengaruh. secara statistik ada hubungan antara pemahaman dan pengetahuan dokter muda dalam pemberian informed consent, dan keseluruhan faktor seperti bahasa, latar belakang pendidikan, pengetahuan tentang penyakit pasien, sosial budaya memiliki peran penting dalam memberikan informed consent secara efektif dan etis. Kata Kunci: Dokter Muda, Pengertian Informed Consent, Etika Informed Consent, Penyampaian Informed Consent. 
LITERATURE REVIEW KAJIAN ETIS PENGHENTIAN TERAPI MEDIS DALAM PERSPEKTIF PRINSIP MORAL BIOETIKA David Simanjuntak; Meivy Isnoviana
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Maret 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i3.1779

Abstract

The enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health marks a major transformation in Indonesia's medical regulation, particularly regarding the reconstruction of professional organizations' authority and legal protection mechanisms for medical personnel. The dynamics of the legal relationship between doctors and patients often trigger complex medical disputes, necessitating clarity on the boundaries of professional responsibility and effective resolution channels. Methods: This research utilizes a normative legal research method with a statutory approach and literature review. Secondary data were analyzed qualitatively to evaluate the impact of the new regulation on medical practice and professional legal protection. Results: Findings indicate that the legal relationship in healthcare services is contractual, where medical failure is more accurately viewed as a breach of contract regarding standard operating procedures rather than a criminal offense. Although the 2023 Health Law attempts to integrate the system, synchronization of derivative regulations is still required to prevent the criminalization of doctors. Dispute resolution through professional channels (MKDKI) is considered more effective in maintaining confidentiality and ethics, yet synergy with litigation channels remains necessary to ensure fair compensation for patients without neglecting protection for doctors.
LITERATURE REVIEW TINJAUAN BIOETIKA DAN REGULASI HUKUM TERHADAP XENOTRANSPLANTATION DAN ORGAN BUATAN: TREN GLOBAL DAN KESIAPAN REGULASI Putu Sanisca Aggie Puspaciwi; Meivy Isnoviana
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i6.2123

Abstract

Xenotransplantation and artificial organs are developing medical innovations aimed at overcoming the shortage of human organ donors. Advances in technologies such as genome editing, CRISPR-Cas9, and bioengineering provide new hope for managing end-stage organ failure. However, these developments also raise various bioethical and legal concerns, including xenozoonosis risk, animal welfare, informed consent, and justice in healthcare access. This study aims to analyze the bioethical and legal regulatory aspects of xenotransplantation and artificial organs within the context of global trends and Indonesia’s regulatory preparedness. The study used a literature review method with a qualitative descriptive and ethical analysis approach. Data were obtained from national and international journals through Google Scholar, PubMed, and ResearchGate published between 2022–2026. The findings show that xenotransplantation has progressed toward the early stage of clinical application in several countries, although ethical, legal, and biosafety challenges remain significant. In Indonesia, specific regulations regarding xenotransplantation are still limited; therefore, stronger legal regulations, bioethical oversight, and multidisciplinary collaboration are needed to ensure safe and ethical implementation of this technology.
Co-Authors Andra Agnes Ayling Sanjaya Candra Rini Hasanah Putri David Simanjuntak Deddy Hartanto Emilia Devi Dwi Rianti ENNY WILLIANTI Erlix R Purnama Fuad Ama Galuh Eka Puspita HARMAN AGUSAPUTRA Ibrahim Njoto JAMES HADIPUTRA SUNARPO Jesica Yudit Lusiani Tjandra Ni Putu Alya Magfira Cantika Putri Ni Putu Alya Magfira Cantika Putri Ni Putu Savitriyani Ni Putu Savitriyani Nurkhamida Nurkhamida nursyafa, dika Prada Marwah Al kamilah Putu Oky Ari Tania Putu Sanisca Aggie Puspaciwi Putu Wahyu Ciptasari Rinna Dwi Lestari Suhandi Suhandi Theodora Theodora Titiek Sunaryati