Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA) Focus Journal Law Review
Made Maharta Yasa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

 1 
PENGATURAN DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS DI DUNIA MAYA BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Ayu Istri Purnama Sari Dewi; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejumlah fenomena mengenai diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya semakin mengkhawatirkan masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta menganalisis substansi hukum yang perlu dirumuskan dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan dalam instrumen hukum nasional Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan diskriminasi rasial dan etnis di dunia maya secara khusus belum termuat di dalam instrumen hukum internasional, sehingga perlu adanya perumusan substansi hukum hak asasi manusia yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
SISTEM BLOKIR DAN SITA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DILUAR PENGADILAN UNTUK MELINDUNGI HAK PEMBELI BERITIKAD BAIK Prianggieta Ayuni; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa tanah sebuah permasalahan yang sering ditemui dalam proses berperkara di pengadilan, sehingga untuk mengantisipasi adanya peralihan hak atas tanah yang berujung pada kerugian bagi pihak yang telah membeli dengan itikad baik, maka tanah tersebut diberikan perlindungan hukum baik melalui ketentuan secara pidana yang diatur pada syarat dan tata cara penyitaan, dan atau melalui sistem blokir dan sita melalui Badan Pertanahan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penulisan Penelitian Hukum ini mengacu pada 2 (dua) rumusan masalah yakni : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan menerapakan sistem pemblokiran tanah dan sita tanah oleh Badan Pertanahan Nasional?; dan Bagaimanakah subyek hukum dapat menerapkan sistem sita dan blokir terhadap penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan?. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Memberikan jaminan Perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pembeli beritikad baik. Kehadiran sistem sita dan blokir di Badan Pertanahan Nasional juga dapat membantu penyelesaian sengketa alternative, sehingga tahap awal, seperti negosiasi dan mediasi dapat dilakukan sebaik mungkin dalam hal melindungi kepentingan subyek hukum yang memiliki atau turut memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga konflik masalah sengketa tanah dapat diperkecil. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sistem Pemblokiran, Sita Tanah.
MEKANISME PENGUNDURAN DIRI SUATU NEGARA DARI KEANGGOTAAN ORGANISASI INTERNASIONAL (STUDI KASUS: BRITAIN EXIT) Reynaldi Pratama Sisco; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p10

Abstract

Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengunduran diri keanggotaan suatu negara dalam organisasi regional seperti ASEAN dan EU menurut hukum internasional, serta untuk mengetahui mekanisme pengunduran diri keanggotaan Britania Raya dari EU (Brexit). Melalui jenis penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif memberikan hasil bahwa perbandingan pengaturan pengunduran diri antara ASEAN dengan EU dapat dilihat dari instrumen pokoknya yang mana ASEAN Charter tidak mengatur tentang pengunduran diri negara anggotanya, sedangkan EU dalam Lisbon Treaty telah secara ekspilisit mengatur hal tersebut. Sementara itu, upaya Brexit tidak dapat dikatakan berjalan lancar karena dalam Lisbon Treaty tepatnya Pasal 50 dicantumkan mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak yang ingin menarik diri dari keanggotaan EU. Kata Kunci: ASEAN, European Union, Pengunduran diri, Brexit ABSTRACT The study in this article aims to analyze membership withdrawal agreement of a country in regional organizations, such as ASEAN and the EU by international law, and to learn about the withdrawal mechanism of the United Kingdom from the EU (Brexit). Through the normatizing judical research with qualitative descriptive analysis it shows that the withdrawal agreements comparison between ASEAN and the EU can be seen from its elective instruments, which ASEAN Charter doesn’t arrange the withdrawal of its member state, whereas the EU in Lisbon Treaty explicity arranged it. However, Brexit’s effort was not successful, since chapter 50 in Lisbon Treaty specifically stated the obligatory requirements for those who wish to withdraw from EU membership. Keywords: ASEAN, European Union, Withdrawal, Brexit.
Validitas Klaim Sepihak Cina Atas Perairan Natuna Utara Ida Ayu Agung Rasmi Wulan; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i05.p04

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjabarkan lebih jelas mengenai kedaulatan pada Perairan Natuna dan konflik oleh Cina atas pelanggaran hak berdaulat pada Perairan Natuna beserta pelanggaran hukum internasional UNCLOS 1982. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif karena memuat ketentuan-ketentuan hukum internasional maupun nasional yang berhubungan dengan konflik yang sedang dibahas oleh penulis. Selebihnya lagi penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang memiliki arti menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan peristiwa hukum yang diangkat oleh penulis. Hasil studi ini meliputi Pelanggaran Cina yang melakukan klaim sepihak menggunakan peta nine dash line pada Perairan Natuna dan melakukan illegal fishing di yuridiksi Indonesia, sedangkan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara pun telah mendapat pengakuan secara internasional berlandaskan keputusan UNCLOS tahun 1982. Dasar hukum yang digunakan atas tindakan pelanggaran hak berdaulat dan melanggar tersebut adalah konvensi Hukum Laut 1982. Kata Kunci: UNCLOS 1982, Nine Dash Line, Illegal Fishing, Pelanggaran Hak Berdaulat ABSTRACT The purpose of the study is telling and explain further regarding sovereignty of Natuna Waters also reffering to the conflict in which offense of sovereign rights in Natuna Waters and offense of international law UNCLOS 1982 by China. The writing method that used in this study is a normative research method because it contains provisions of international law as well as national conflicts that are being discussed by the author. Furthermore, in this research also uses a legislation approach which means examining laws and regulations related to law case that developed by the author. The results of this study include China’s offense who has make unilateral claims using the nine dash line map on Natuna waters and carry out illegal fishing in Indonesian jurisdiction, while Indonesia's EEZ in the North Natuna Sea has also has acknowledgement based on the 1982 UNCLOS decision. The legal basis that used for offense of sovereign rights is the United Nations Convention on The Law of the Sea 1982 (UNCLOS). Keywords: 1982 UNCLOS, Nine Dash Line, Illegal Fishing, Sovereign Rights Violation
Efektivitas Jalur Litigasi dan Jalur Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Indonesia Berdasarkan Unclos 1982 I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2020.v09.i12.p07

Abstract

This study aims to examine and discuss the factors that cause Indonesian maritime boundary disputes and the effectiveness of maritime boundary dispute resolution through ITLOS. The author uses normative legal research methods carried out through an approach to legislation and an approach to cases. A dispute or border dispute between countries, islands, and the sea is a dispute that can be resolved through the role of international law by an international court. Disputes related to maritime boundaries are still frequent, for example disputes in the Malacca Strait between Malaysia and Indonesia, disputes in the Natuna Sea area between Indonesia and Vietnam, disputes over the sea boundaries of the EEZ (Exclusive Economic Zone), disputes in the South China Sea, and other maritime boundary disputes. The existence of conflict in a relationship between countries is caused by a claim unilaterally. This can occur due to the incomplete negotiation between countries, one party (state) committing violations, unclear sea boundaries, and others. UNCLOS 1982 is a Convention from the United Nations with an international scope that can be applied and only applies to countries that have ratified it. There are two routes in resolving maritime boundary disputes, namely through the litigation route and through the non-litigation route, ITLOS is the final solution for the litigation route in resolving maritime boundary disputes. Dispute resolution through litigation is more effective than dispute resolution through non-litigation in resolving maritime boundary disputes in Indonesia. Key Words: Settlement of Disputes, Sea Border Disputes, UNCLOS 1982
PENERAPAN YURISDIKSI NEGARA DALAM KASUS PEMBAJAKAN KAPAL MAERSK ALABAMA DI PERAIRAN SOMALIA Ida Ayu Karina Diantari; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada bulan April 2009 masyarakat internasional dikejutkan dengan pembajakan yang terjadi terhadap kapal Maersk Alabama di Teluk Aden, Somalia. Tulisan ini bertujuan untuk membahas yurisdiksi negara dalam kasus pembajakan kapal di laut ditinjau dari perspektif Hukum Internasional serta untuk menganalisis yurisdiksi negara dalam kasus pembajakan kapal Maersk Alabama di wilayah Somalia. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dengan isu yang dibahas, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Somalia memiliki yurisdiksi territorial dan yurisdiksi nasionalitas aktif, sedangkan Amerika Serikat memiliki yurisdiksi ekstrateritorial dan yurisdiksi nasionalitas pasif dalam kasus pembajakan kapal Maersk alabama.
ILLEGAL FISHING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA DI INDONESIA Ni Made Dian Savitri Dharmayanti; Made Maharta Yasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p10

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai pengaturan terkait illegal fishing dalam hukum internasional, keberadaan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional, dan upaya pemberantasannya di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Illegal fishing merupakan kejahatan transnasional karena terjadi di antara dua negara atau lebih; persiapan, perencanaan dan pengawasannya dilakukan di negara lain serta menimbulkan kerugian bagi negara lain. Illegal fishing ini telah menjadi pusat perhatian dunia karena tingginya tindak pindana perikanan yang terjadi dan kerugian ekonomi yang dialami oleh suatu negara cukup besar. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian ekonomi, namun juga rusaknya ekosistem laut. Terdapat beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas illegal fishing yaitu, penenggelaman terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing, membuat perjanjian internasional dengan negara asing dan melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia. Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Upaya Pemberantasan. ABSTRACT The purpose of this study is to further describe illegal fishing as a transnational crime and its eradication efforts in Indonesia using normative research methods. The research shows that, Illegal fishing is a crime that occurs between two or more countries; preparation, planning and supervision is carried out in other countries and cause harm to other countries so that it can be categorized as a transnational crime. Illegal fishing has become the center of the world’s attention because the impact of this action is quite large, namely in terms of economic and ecological aspects, namely the imbalance of marine ecosystems due to illegal and uncontrolled capture. The Indonesian government is working on various measures to overcome illegal fishing such as, drowning of foreign vessels that acrry out illegal fishing, making international agreements, and conducting supervision of Indonesia’s marine region. Key words: Transnational Crime, Illegal Fishing, Eradication Efforts.
Co-Authors Airlangga Wisnu Darma Putra Aisyah Putri Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Mirah Manik Wedagama Putri Agung ANAK AGUNG SRI UTARI Anastasya Puspa Dewi Angelo Purba, Ivander Jonathan Angga Nurhadi Ari Mahartha Ayu Istri Purnama Sari Dewi Belly Riawan Cahyadi, Made Kristian Budi Yadi Christa Hasian Napitupulu Christy Oktaviani Samosir Dani Adi Wicaksana Enrique Ryan Marcel Kakisina Hartati, Agustini Mawar I Gde Putra Ariana I Gde Putra Ariana I Gede Adi Sapta Wibawa I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati I Gusti Ngurah Artayadi I Gusti Ngurah Bayu Satriawan I Kadek Wahyu Pradnyajaya I Made Bagus Suardana I Made Pasek Diantha I Made Suwandana Putra Ida Ayu Agung Rasmi Wulan Ida Ayu Febrina Anggasari Ida Ayu Karina Diantari Ida Ayu Trisnadewi Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra Ida Bagus Wyasa Putra JOHN PETRUS ADITIA AMBARITA Komang Hare Yashuananda Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Tio Prasetya Saputra Made Widya Hatman Yogaswara Migel Apriliyanto Ni Made Dasri Librayanti Ni Made Dian Savitri Dharmayanti Ni Made Evayuni Indapratiwi Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi Ni Nyoman Bunga Meki Prameswari Ni Nyoman Rani Ni Putu Karmila Dewi NI PUTU MONA CHERRY HITOMI Novita Diana Safitri Olivia Martha Setyonugroho Olivia Martha Setyonugroho Panca Septiadi, Anak Agung Made Ngurah Prianggieta Ayuni Putu Eni Aprilia Arsani Putu Jeremy Rhesa Purwita Putu Ratih Purwantari Putu Tuni Cakabawa Landra Reynaldi Pratama Sisco Ridita Aulia Rina Kusuma Dewi Rudie Charles Ticoalu Sulbianti - Tampubolon, Grace Hexa Christine Timothy Vito Setiajaya Tubagus Satria Wibawa Yustikarini Tri Utami Dewi