Garuda - Garba Rujukan Digital

GOOD GOVERNANCE DAN GERAKAN SOSIAL: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar Abu Bakar; Amri Adha Arifin; Sunardi Sunardi
SOSIORELIGIUS Vol 4 No 2 (2019): Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama
Publisher : Departemen Sosiologi Aga,ma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/sosioreligius.v4i2.13367

This paper will answer the question, how is the process of making a Mining Business Permit (IUP) in Kep. Selayar seen from the perspective of good governance? And what are the people's responses to the policy? This research was conducted on Jampea Island, Selayar Islands Regency, South Sulawesi using qualitative methods with data collection methods in the form of observation and interviews. The results of the study show that the government was questioned and decided the participation of the community in the IUP policy process in Selayar, until then it brought ripples from citizens who needed their rights violated.AbstrakTulisan ini akan menjawab pertanyaan, bagaimana proses kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kep. Selayar dilihat dari perspektif good governance? Dan bagaimana respon warga atas kebijakan tersebut? Penelitian ini dilakukan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan, logika governance telah mengabaikan dan memutus peran serta masyarakat pada proses kebijakan IUP di Kepaluan Selayar, hingga kemudian mendatangkan riak-riak dari warga yang merasa hak-hak mereka dilanggar.

Trauma Healing Berbasis Bermain Sambil Belajar Bagi Anak-Anak Pasca Badai Seroja Di Pulau Kera Zainur Wula; Suci Lestari Handayani; Amri Adha Arifin; Fadlurrachman Hakim; Irzani Andi Abdulrahman
Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2021): Abdi Wiralodra
Publisher : universitas wiralodra

Pulau Kera merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kupang yang terdampak bencana badai seroja, badai tersebut menyebabkan puluhan rumah serta perahu nelayan rusak parah akibat hantaman badai tersebut dan hal tu membuat masyarakat pulau Kera mengalami kerugian materil dan non materil. Dari hal tersebut diatas maka Fakultas lmu Sosial dan lmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang memutuskan untuk melakukan pengabdian masyarakat dipulau tersebut sembari memberikan sedikit donasi kepada masyarakat setempat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa trauma healing terhadap anak-anak pulau Kera dengan cara melakukan storytelling serta bermain sambil belajar. Kegiatan tersebut disambut baik bukan hanya oleh anak-anak tapi juga orang tua, hal ni dibuktikan dengan hadirnya orang tua yang kut melihat anak-anaknya menjalani proses trauma healing dari awal sampai akhir. Trauma healing sendiri adalah proses penyembuhan setelah trauma yang dilakukan agar seseorang bisa terus melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang kejadian tersebut. Hal ni kerap kali terjadi pada anak-anak serta remaja, akibat pengalaman traumatis tertentu (liputan6.com). Proses trauma healing sendiri menggunakan 2 metode yaitu storytelling dan bermain sambil belajar. Storytelling atau mendongeng dilakukan oleh para mahasiswa dengan menceritakan cerita-cerita yang dapat memancing majinasi anak sehingga terjadi proses nteraksi tanya jawab antara mahasiswa dan anak-anak. Selanjutnya dilakukanlah proses bermain sambil belajar dimana anak-anak diajarkan bernyanyi dan menari sambil mengingat huruf, angka dan cara mencuci tangan yang baik dan benar, selain tu anak-anak diajarkan untuk mengasah kekompakan mereka. Selama kegiatan anak-anak terlihat senang dan ceria, hal ni berlanjut sampai dengan perpisahan keesokan harinya yang mana mahasiswa dan anak-anak menari dipinggir pantai pulau Kera.

Kebijakan Pelaksanaan Pemilukada Serentak oleh KPUD NTT Tahun 2020 dalam Situasi Pandemi Covid-19 Amri Adha Arifin; Amir Syarifudin Kiwang
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPemilukada (Pemilihan Umum Kepala Dearah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.seiring dengan perjalanan reformasi di Indonesia, maka proses pemilihan kepala daerahpun mengalami proses perubahan, dimana kalau sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh anggota legislative daerah (DPRD) namun sekarang dilakukan secara langsung/ dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 ini akan diselenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Hal ini tentu punya konsekuensi tersediri. Hal ini dikarenakan saat ini sedang mewabah virus mematikan yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan NTT yaitu virus Corona atau Covid 19, sehingga diperlukan langkah atau kebijakan yang sangat teliti dan strategis oleh KPUD provinsi NTT agar proses politik ini bisa berjalan secara baik dan tidak menimbulkan persoalan baru. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan kebijakan KPUD NTT dalam melaksanakan Pemilukada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemic Covid 19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya tentang Kebijakan Publik dan Politik kususnya tentang Pelaksanaan Pemilukada dan juga kebijakan public/politik dalam situasi Pandemic/wabah penyakit Covid 19 ini. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah dan Pihak KPUD dalam pengambilan kebijakan dalam menggelar Pemilukada. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri atas : Reduksi data, Display/Penyajian data dan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa meski dalam situasi pandemic covid 19, pelaksanaan pemilukada serentak di 9 Kabupaten di NTT bias berjalan secara baik dengan menerapkan Protokol kesehatan secara baik bagi seluruh komponen, baik penyelenggara, para peserta pemilukada, pendukung, simpatisan maupun pemilih. Tingkat partisipasi pemilih juga bagus karena semua kabupaten. Tingkat partisipasinya diatas 75 %.Kata Kunci: Kebijakan, Pemilukada, Covid 19Â AbstractThe General Election of Regional Head has a very strategic role in developing democratic life, justice, equity, community welfare context, conserving harmonious relations between the government and the regions to maintain Republic of Indonesia integrity. Hence, the Regional Head and Deputy are needed to develop innovation, to have advance insight and ready to make better changes. Commonly, Regional Head and Deputy are elected by members of the Regional Representative Council but they are now elected by all the people (voters) in the region concerned. In 2020, General Election for Regional Head in East Nusa Tenggara (NTT) was carried out simultaneously in 9 regencies. Absolutely, this has its own consequences. This was because the spread of a deadly virus (Corona virus/Covid-19) to all over the world, including Indonesia and NTT. A very careful strategic strides or policies were needed by the General Elections Commission of NTT so that this political process could run well. This study aimed at describing the policy of General Elections Commission of NTT in carrying out the simultaneous Regional Head Election 2020 in the Covid-19 pandemic. This study is expected to be useful both theoretically and practically. Theoretically, this is expected to contribute the knowledge; in Public Policy and Politics context, especially the Regional Head Election and public/political policies in the Covid-19 pandemic. Practically, the results of this study are expected to be useful as a reference for the government and General Elections Commission of NTT in policy making especially in General Elections issue. The method used in this research was qualitative method. The data were analyzed through an interactive analysis model; data reduction, data display and conclusion/verification. The results showed that in the Covid-19 pandemic era, the simultaneous Regional Head Election in 9 regencies was carried out well with health protocols for all components; organizers, participants, supporters, sympathizers and voters above 75%.Keywords: Policy, Regional Head Election, Covid-19.

MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN MENGURANGI STIGMA: EDUKASI HIV/AIDS BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA KUPANG Iwir Riwando Putra Tirsa Boymau; Delon Ahasweros Fallo; Inggrit Brigita Ani; Joni Dos Santos; Aloysius Gonsales Boy Duhat; Albertus Maldini Tokan; Oktavianus Gheda Piku; Nofrilia Mau; Joses Manekan Naitboho; Thomas Ndara Aga Ate; Abid Ardhi Azyumardi; Longginus Nama Pureklolon; Suci Lestari Handayani; Amri Adha Arifin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Vol. 7 No. 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i1.55629

Kota Kupang sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kerentanan terhadap penyebaran HIV/AIDS yang dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk dan intensitas interaksi sosial. Hingga September 2025, jumlah kasus HIV di Kota Kupang terus menunjukkan angka yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga dengan stigma dan diskriminasi sosial yang menghambat upaya pencegahan serta akses layanan kesehatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS, meliputi pengertian, cara penularan, pencegahan, serta mendorong sikap yang lebih inklusif dan bebas stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Metode yang digunakan adalah edukasi sosial berbasis komunitas dengan pendekatan psikologi sosial, yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui dialog dan refleksi pengalaman sosial. Kegiatan dilaksanakan pada 27 Januari 2026 di tiga lokasi di Kota Kupang dengan melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Kupang sebagai mitra. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang dialogis, empatik, dan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman peserta, mengurangi kesalahpahaman terkait penularan HIV, serta mendorong kesadaran akan pentingnya pencegahan dan akses layanan kesehatan. Kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi HIV/AIDS berbasis komunitas memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan yang berkelanjutan dan penurunan stigma sosial di tingkat lokal.

Kebijakan Pelaksanaan Pemilukada Serentak oleh KPUD NTT Tahun 2020 dalam Situasi Pandemi Covid-19 Amri Adha Arifin; Amir Syarifudin Kiwang
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4047

AbstrakPemilukada (Pemilihan Umum Kepala Dearah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.seiring dengan perjalanan reformasi di Indonesia, maka proses pemilihan kepala daerahpun mengalami proses perubahan, dimana kalau sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh anggota legislative daerah (DPRD) namun sekarang dilakukan secara langsung/ dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 ini akan diselenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Hal ini tentu punya konsekuensi tersediri. Hal ini dikarenakan saat ini sedang mewabah virus mematikan yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan NTT yaitu virus Corona atau Covid 19, sehingga diperlukan langkah atau kebijakan yang sangat teliti dan strategis oleh KPUD provinsi NTT agar proses politik ini bisa berjalan secara baik dan tidak menimbulkan persoalan baru. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan kebijakan KPUD NTT dalam melaksanakan Pemilukada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemic Covid 19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya tentang Kebijakan Publik dan Politik kususnya tentang Pelaksanaan Pemilukada dan juga kebijakan public/politik dalam situasi Pandemic/wabah penyakit Covid 19 ini. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah dan Pihak KPUD dalam pengambilan kebijakan dalam menggelar Pemilukada. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri atas : Reduksi data, Display/Penyajian data dan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa meski dalam situasi pandemic covid 19, pelaksanaan pemilukada serentak di 9 Kabupaten di NTT bias berjalan secara baik dengan menerapkan Protokol kesehatan secara baik bagi seluruh komponen, baik penyelenggara, para peserta pemilukada, pendukung, simpatisan maupun pemilih. Tingkat partisipasi pemilih juga bagus karena semua kabupaten. Tingkat partisipasinya diatas 75 %.Kata Kunci: Kebijakan, Pemilukada, Covid 19Â AbstractThe General Election of Regional Head has a very strategic role in developing democratic life, justice, equity, community welfare context, conserving harmonious relations between the government and the regions to maintain Republic of Indonesia integrity. Hence, the Regional Head and Deputy are needed to develop innovation, to have advance insight and ready to make better changes. Commonly, Regional Head and Deputy are elected by members of the Regional Representative Council but they are now elected by all the people (voters) in the region concerned. In 2020, General Election for Regional Head in East Nusa Tenggara (NTT) was carried out simultaneously in 9 regencies. Absolutely, this has its own consequences. This was because the spread of a deadly virus (Corona virus/Covid-19) to all over the world, including Indonesia and NTT. A very careful strategic strides or policies were needed by the General Elections Commission of NTT so that this political process could run well. This study aimed at describing the policy of General Elections Commission of NTT in carrying out the simultaneous Regional Head Election 2020 in the Covid-19 pandemic. This study is expected to be useful both theoretically and practically. Theoretically, this is expected to contribute the knowledge; in Public Policy and Politics context, especially the Regional Head Election and public/political policies in the Covid-19 pandemic. Practically, the results of this study are expected to be useful as a reference for the government and General Elections Commission of NTT in policy making especially in General Elections issue. The method used in this research was qualitative method. The data were analyzed through an interactive analysis model; data reduction, data display and conclusion/verification. The results showed that in the Covid-19 pandemic era, the simultaneous Regional Head Election in 9 regencies was carried out well with health protocols for all components; organizers, participants, supporters, sympathizers and voters above 75%.Keywords: Policy, Regional Head Election, Covid-19.

Edukasi Program Penyaringan Air Menjadi Air Layak Konsumsi pada Masyarakat Kabupaten Timur Tenga Selatan Syarifuddin Darajad; Amri Adha Arifin; Julhidayat Muhsam; Masita Bareut; Baco Tang; Arifin Arifin; Ahmad Atang; Abdul Majid; Syamsul Bahri; Wahid Hasyim Tra Beni; Rahmad Laan; Kamis Karno; Yahya Nikmat Nobisa
JPkM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Konsultan Surya Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70214/mxjrwr34

Pengabdian masyarakat tentang pemanfaat air sungai, air sumur dan air hujan melalui program pemanfaan Water Filter (penyaringan air) di Desa Tliu Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah selatan kerja sama antara MPM PP Muhammadiyah dengan PT Danone Aqua, PW Muhammadiyah NTT dan Universitas Muhamamadiyah Kupang untuk menjadikan air layak konsumsi oleh. Program ini sebagai salasatu wujut dari perhatian MPM PP Muhammadiayah dan Danone Aqua bagi masyarakat Desa Tiliu terhadap kebutuhan Air bersih yang sangat sulit diperoleh masyarakat.Sosialisasi ini melibatkan Istukur dari MPM PP Muhammadiyah, Danone Aqua dan Dosen Universitas Muhammadiyah sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan Praktek Penggunan dan pemanfaatan Water Filter untuk Air sungai, sumur dan hujan oleh masyarakat didampingi Istruktur dari MPM PP Muhammadiyah, Danone Aqua dan Universitas Muhammadiyah. Peserta yang terlibat dalam kegiatan sejumlah 50 Orang Penerima Bantuan Water Filter. Kesimpulan dari penguatan Pemanfaat Air Sungai, Air sumur dan Air Hujan melalui program pemanfaan Water Filer di Desa Tiliu Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah selatan ini mendapatkan respon positif dari peserta sejumlah 50 orang, dan Secara keseluruhan kegiatan ini berhasil sesuai rencana dari awal hingga akhir dengan total peserta 50 orang mengikuti dengan baik.

Efektivitas Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Dalam Menghasilkan DPT yang Berkualitas pada Pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020 Amir Syarifudin Kiwang; Ahmad Atang; Suci Lestari Handayani; Farida M Arif; Amri Adha Arifin
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.3466

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020 menyelenggarakan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak di 9 Kabupaten di NTT. Salah satu Kabupaten yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak ini adalah kabupaten Paling bungsu Di provinsi NTT yakni Kabupaten Malaka. Setelah melalu proses pendataan dan verifikasi yang panjang diketahui bahwa total data pemilih yang terdata untuk ikut dalam pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020 adalah sebanyak 119.405 Pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas Coklit dalam menghasilkan DPT yang berkualitas pada Pilkada Kabupaten Malaka tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dan sifatnya evaluatif atas kebijakan yang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan penyelenggaraan Pemilu KPU. Populasi dalam pengkajian ini adalah para pihak terlibat langsung [penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan kontestan pemilu], sedangkan pihak tidak langsung adalah person dan/atau kelompok masyarakat sekaligus sebagai pemilih dan konstituent. menggunakan teknik sampling yang direkomendasikan Sugiyono (2014) yaitu non probability sampling jenis purposive sampling dengan pertimbangan sampling yang terpilih telah melalui pertimbangan khusus pada tahapan seleksi populasi kemudian ditentukan secara sengaja untuk memenuhi sifat keterwakilan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kualitas DPT pada pemilihan Kepala daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 tidak terlepas dari kinerja pen yelenggara (PPDP) pada tahapan pelaksanaan coklit yang berlangsung selama kurang lebih sebulan (15 Juli-13 Agustus 2020). Dari total 183.890 penduduk di Kabupaten Malaka pada tahun 2019, 141.495 di antaranya adalah pemilih potensial (DP4). Kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan penyelenggara (PPDP) terhadap DP4 menghasilkan total jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 115.443. Total DPS yang ada kemudian mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga mengalami pengurangan menjadi 115.304.

The Government's Role in Handling People Smuggling in East Nusa Tenggara Province Amir Syarifudin Kiwang; Amri Adha Arifin; Suci Lestari Handayani; Farida M Arif
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4794

People smuggling is an illegal practice that involves the smuggling of individuals or groups of people from one country to another with the aim of facilitating their unlawful presence. This research aims to identify the factors causing the occurrence of people smuggling in East Nusa Tenggara Province and the role of the government in addressing people smuggling in East Nusa Tenggara Province. This research uses a qualitative research approach.The data collection techniques are observation, interviews (interview guide), and documentation. For the sample in this study, purposive sampling was used. Then, the data validity testing includes credibility testing, transferability testing, reliability testing, and objectivity testing. The data analysis techniques, according to Miles and Huberman, use data reduction, data display, and conclusion or verification. The research results show that prolonged conflicts in the immigrants' countries of origin related to politics and security (such as Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, etc.) as well as the poor economic conditions resulting from these conflicts drive the desire for a better life, becoming the main factors that give rise to the issue of people smuggling. The government's steps to anticipate and address the crime of people smuggling are through cooperation and collaboration from all related elements such as local governments, the military, the police, immigration, and UNHCR through socialization and guidance, joint sea patrols, and checking the legal status of foreigners and refugees.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search