Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.782
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal La Bisecoman J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
Suci Megawati
Department Of Public Administration, Faculty Of Social Sciences And Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Antisipasi Kelangkaan APD dan Masker dengan Memberdayakan Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 Fitrotun Niswah; Eva Hany Fanida; Suci Megawati; Meirinawati Meirinawati; Indah Prabawati
J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 5, No 1 (2021): APRIL 2021
Publisher : IKIP PGRI Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.207 KB) | DOI: 10.30734/j-abdipamas.v5i1.1282

Abstract

The pandemic (Covid-19) has had a major impact in all aspects of people's lives. The front guard in dealing with Covid-19 is health workers, health workers have a strategic role to help the number of cases of the spread of the Covid-19 virus and of course medical workers are the most at high risk, but in fact many medical personnel have been confirmed positive for Covid-19 because they are infected by patients and many health workers also complained about the lack of personal protective equipment (APD) as more patients continued. Through community empowerment victims of layoffs due to the Covid-19 pandemic, they have contributed to the manufacture of several types of APD, namely cloth masks and gowns (hazmat suits). 1200 cloth mask products will be given to the public through Unesa Media Partners (SS Radio, Jawa Pos, Surya, radar, Kompas) and Unesa strategic partners (BPN, Polda, Kodam, Kejati), for 200 allcover gowns (hazmat suits). Packages will be given to Covid 19 referral hospitals. This empowerment is also useful to encourage these partners to have entrepreneurship skills and household financial management. Pandemi (Covid-19) memberikan dampak besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Garda terdepan menangani Covid-19 adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan mempunyai peran strategis untuk membantu banyaknya kasus penyebaran virus covid 19 dan tentu saja petugas medis adalah yang paling beresiko tinggi, namun kenyataannya banyak tenaga medis yang terkonfirmasi positif Covid-19 karena tertular dari pasien dan banyak pula petugas kesehatan mengeluhkan kurangnya alat perllindungan diri (APD) seiring terus bertambahnya pasien. Melalui pemberdayaan masyarakat korban PHK akibat pandemi Covid-19 memberikan sumbangsih pembuatan beberapa dari jenis APD yaitu masker kain dan gown allcover (baju hazmat). Produk masker kain sebanyak 1200 lembar akan diberikan kepada masyarakat melalui Media Partner Unesa (Radio SS, Jawa Pos, Surya, radar, Kompas) dan Mitra strategis Unesa (BPN, Polda, Kodam, Kejati), untuk gown allcover (baju hazmat) sebanyak 200 paket akan diberikan kepada rumah sakit rujukan Covid 19. Pemberdayaan ini juga bermanfaat untuk mendorong mitra tersebut memiliki keahlian enterpreneurship dan manajemen keuangan rumah tangga.
PENDAMPINGAN TATA KELOLA DESA DALAM PEMANFAATAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT DISABILITAS Deby Febriyan Eprilianto; Yuni Lestari; Suci Megawati
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.13009

Abstract

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor publik, nampaknya saat ini sudah menjadi kebutuhan seklaigus tuntutan pada masyarakat. Percepatan e-government di Indonesia menjadikan pemerintah desa harus mengikuti transformasi digital yang terjadi. Salah satunya dalam aktivitas pengelolaan administrasi kependudukan. Masyarakat dengan penyandang disabilitas nampaknya menjadi persoalan tersendiri bagi Pemerintah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dimana didesa ini jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas yang banyak, sehingga diperlukan sistem administrasi kependudukan khusus bagi masyarakat dengan penyandang disabilitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikhususkan dalam membantu pemerintah desa dalam melakukan tata kelola pemanfaatan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas yang telah dikembangkan. Metode yang digukanak yaitu pengembangan aplikasi dan pendampingan pemanfaatan aplikasi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah Desa Karangpatihan telah menerapkan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Serta perangkat desa dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dengan baik. Besar harapan kedepannya aplikasi ini dapat bermanfaat dan terus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PADA DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022) Nada Rosyida Putri Ananta; Suci Megawati
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2465-2476

Abstract

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menyebutkan ada 3 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa pada tahun 2022 yaitu Sidoarjo, Buton sebelah Utara, dan daerah Langkat. Pusat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa dijadikan role model penerapan Pemilihan kepala desa karena kebijakan yang dibuat bisa meminimalisir kericuhan dan seluruh kemungkinan yang terjadi. Sebagai daerah kedua tertinggi paparan covid 19 di Jawa Timur, Sidoarjo melakukan perubahan aturan daerah nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyatakan sesungguhnya panitia pemilihan kepala desa boleh membentuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) lebih dari 1 dengan pertimbangan banyaknya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemungutan Tetap) pada 1 lokasi TPS, luasnya wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah dalam kondisi riil masyarakat yang terlibat dan tidak mengganggu seperti pada eksperimen. Yang menjadi ciri khas penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dengan wawancara yang akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan atau pemerintah desa juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diartikan bahwa implementasi perda di Desa Tambaksumur berjalan dengan baik namun masih ada beberapa faktor yang harus diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara Pemerintah pusat mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi role model pelaksanaan Pilkades karena aturan yang dibuat dapat memback up segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Potensi kekacauan minimal. Sebagai daerah terpajan Covid-19 tertinggi kedua di Jawa Timur, Sidoarjo mengubah perda nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyebutkan bahwa panitia Pilkades dapat membentuk lebih dari 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan mempertimbangkan besarnya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada 1 lokasi TPS, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Kepala Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Desain penelitian penelitian ini yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alami atau dalam kondisi nyata dari orang-orang yang terlibat dan tidak diatur seperti dalam eksperimen Yang menjadi ciri penelitian ini adalah bahwa data yang dikumpulkan dengan wawancara akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan pemerintah desa dan juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. . Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di Desa Tambaksumur sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa faktor yang perlu diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BUDAYA LOKAL DI DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana; Suci Megawati; Eni Febriyanti; Dewy Rahmah Shobirin; Rania Hanin Sajida
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.16825

Abstract

Desa wisata saat ini telah menjadi prioritas pembangunan disetiap desa di Indonesia. Nyatanya dari trend yang ada jumlah desa wisata yang telah berkembang semakin tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun sangat disayangkan fenomena yang ada menunjukkan masih terdapat desa yang belum mampu untuk melakukan tata kelola desa wisata dengan baik, sehingga keberadaan desa wisata tidak mampu berkelanjutan. Disisi lain pengembangan desa wisata masih terfokus pada pengemban desa wisata alam, buatan dan kuliner. Perhatian terhadap potensi desa dengan memperhatikan aspek budaya lokal, nyatanya masih sangat minim sekali. Termasuk halnya di Desa Tlemang yang memiliki potensi budaya lokal Mendhak Nyanggring belum dioptimalkan secara baik. Oleh karena itu tim PKM merasa perlu adanya program pendampingan untuk membantu Pemerintah Desa Tlemang dalam mengembangkan potensi budaya lokal tersebut menjadi asset desa wisata. Metode yang dilakukan yaitu melalui pendampingan dan Focus Group Discussion bersama stakeholder sebagai wujud kolaborasi pentahelix dari unsur pemerintah, pihak swasta, masyarakat, akademisi dan media. Hasil dari kegiatan PKM ini yaitu meningkatkan pemahaman pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata budaya lokal, dan terjalinnya kolaborasi antar setakeholder untuk mewujudkan pengembangan desa wisata di Desa Tlemang. Besar harapan tim, dari luaran yang telah dihasilkan yaitu buku saku desa wisata budaya dan policy brief mampu membantu desa dalam mengoptimalkan pengembangan desa wisatanya.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGUATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN ISTRI PETANI TAMBAK DI DESA BANJARSARI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK Suci Megawati; Muhammad Farid Ma’ruf; Deby Febriyan Epilianto; Galih Wahyu Pradana; Yoan Wandan Sari; Rania Hanin Sajida; Dewi Rahma Shobirin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17982

Abstract

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu masyarakat yang saat ini masih harus di support antara lain yaitu petani tambak atau penambak. Masyarakat penambak atau tambak selalu identik dengan minimnya tingkat kesejahteraan, untuk itu senantiasa penting adanya penguatan dan kemandirian mengingat betapa potensialnya sumber daya kelautan sangat signifikan di daerah pesisir, kawasan Gresik, salah satunya Desa Banjarsari kecamatan Manyar yang tentu saja olahan ikan dan kebutuhan ikan segar merupakan komoditas menjanjikan. Mengoptimalkan peran istri petani tambak menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga petambak. PKM ini bertujuan untuk membangun kemitraan dengan fokus pada aset yang dimiliki untuk mengembangkan kemandirian desa pesisir dan memberdayakan istri-istri petani tambak. Metode penelitian yang digunakan adalah Pelatihan kepada para istri petani tambak Desa Banjarsari yang selanjutnya akan dilakukan pendampingan secara berkala sebagai bentuk upaya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dengan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Data diperoleh dengan teknik observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah para istri petani tambak mendapatkan pengetahuan mengenai pendaftaran dan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB), mengetahui syarat-syarat dan alur pendaftaran sertifkasi makanan halal, dan pengemasan produk serta logo branding. Adapun hasil Pre-Test dan Post-Test yang diujikan kepada para peserta sebagai bentuk pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan oleh narasumber sehingga diharapkan pengetahuan mengenai perizinan berusaha dapat diterapkan secara berkelanjutan di Desa Banjarsari.
ADVOKASI BERJEJARING DAN SOCIAL MOVEMENT PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL PONOROGO DI HONG KONG MELALUI PEMBENTUKAN KOMUNITAS KEDAERAHAN Deby Febriyan Eprilianto; Suci Megawati; Galih Wahyu Pradana; Vita Mahadhika; Dita Perwitasari; Dwi Anggorowati R; Heni Purwa Pamungkas; Bellina Yunitasari; Muhammad Arif Mahdiannur; Ali Hasbi Ramadani; Heru Arizal; Lisa Amelia Sari; Mohammad Hermy H; Ryke Angelly; Azzahroh Rachmadhani
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31858

Abstract

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia, salah satunya di Hong Kong menjadikan peluang dan tantang tersendiri bagi penyelenggaran keselamatan dan keamanannya. Banyaknya kasus terkait dengan kesejahteraan dan kesenjangan pekerja migran seringkali dialami, baik secara fisik maupun secara mental. Butuhnya dukungan orang terdekat dalam penanganan berbagai permasalahan yang terjadi sangatlah diperlukan. Jumlah PMI asal Ponorogo di Kabupaten Ponorogo merupkan jumlah yang tertinggi di Hong Kong. Berdasarkan analisa awal yang dihadapi oleh mitra, antara lain: (1) belum terwadahi secara kelembagaan keberadaan Pekerja Migran Indonesia asal Ponorogo di Hongkong, (2) minimnya pemanfaatan jejaring kedaerahan yang dilakukan untuk berkegiatan bersama, (3) belum dimanfaatkan secara baik momentum bersama yang dilakukan setiap bulan sekali bahkan setiap minggu sekali yang dilakukan, (4) jika terjadi permasalahan pada Pekerja Migran Indonesia kecendurungan diselesaikan dan dipendam secara individul, belum adanya wadah untuk konsultasi, dan (5) rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi, namun belum adanya kegiatan positif yang dilakukan secara bersama. Adapun solusi yang dapat ditawarkan, antara lain: (1) pendampingan dalam pembentukan Komunitas Kedaerahan PMI asal Ponorogo di Hongkong, (2) program kegiatan pelatihan dan seminar advokasi dan kepemimpinan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, dan (3) kegiatan social movement sebagai wadah berbagi dan peduli terhadap sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan berkolaborasi dengan KJRI Hong Kong dan Dompet Dhiafa Hong Kong.
PELATIHAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DESA Ahmad Nizar Hilmi; Eva Hany Fanida; Muhammad Farid Ma’ruf; Suci Megawati; Deby Febriyan Eprilianto; Muhammad Decavarya Amarobit Taqwa; Akbar Kurnia Romadhon
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25892

Abstract

Pelayanan publik yang baik telah menjadi kebijakan pemerintah untuk pembangunan desa. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelatihan penyusunan SOP AP dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik aparatur desa. Penelitian ini menggunakan metode R&D dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan penyusunan SOP AP mampu mendorong inisiatif aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, pelatihan penyusunan SOP AP merupakan salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik aparatur desa.
Co-Authors Ahmad Nizar Hilmi Akbar Kurnia Romadhon Ali Hasbi Ramadani Azzahroh Rachmadhani Badrudin Kurniawan Bellina Yunitasari Deby Febriyan Epilianto Deby Febriyan Eprilianto Deby Febriyan Eprilianto Delia Fahriana Sahira Dewi Rahma Shobirin Dewy Rahmah Shobirin Diky Ritiduian Dita Perwitasari Dwi Anggorowati R Dwita Agustina Eni Febriyanti Eva Hany Fanida Eva Hany Fanida Farhan Naufal Alhamda Fitrotun Niswah Fitrotun Niswah Galih Wahyu Pradana Heni Purwa Pamungkas Heru Arizal Indah Prabawati Lisa Amelia Sari Luci Fransiska Meirinawati Meirinawati Merah Mega Pertiwi Mohammad Hermy H Mu'amar Khadafi Fachrudin Muhamad Arif Mahdiannur Muhammad Decavarya Amarobit Taqwa Muhammad Farid Ma’ruf Muhammad Farid Ma’ruf Nada Rosyida Putri Ananta Nadia Rizki Risma Dani Rania Hanin Sajida Ryke Angelly Tauran Tauran Trenda Aktiva Oktariyanda Trenda Aktiva Oktariyanda Vita Mahadhika Yoan Wandan Sari Yuni Lestari