Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.014
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal La Bisecoman J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Suci Megawati
Department Of Public Administration, Faculty Of Social Sciences And Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Antisipasi Kelangkaan APD dan Masker dengan Memberdayakan Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 Fitrotun Niswah; Eva Hany Fanida; Suci Megawati; Meirinawati Meirinawati; Indah Prabawati
J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 5, No 1 (2021): APRIL 2021
Publisher : IKIP PGRI Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.207 KB) | DOI: 10.30734/j-abdipamas.v5i1.1282

Abstract

The pandemic (Covid-19) has had a major impact in all aspects of people's lives. The front guard in dealing with Covid-19 is health workers, health workers have a strategic role to help the number of cases of the spread of the Covid-19 virus and of course medical workers are the most at high risk, but in fact many medical personnel have been confirmed positive for Covid-19 because they are infected by patients and many health workers also complained about the lack of personal protective equipment (APD) as more patients continued. Through community empowerment victims of layoffs due to the Covid-19 pandemic, they have contributed to the manufacture of several types of APD, namely cloth masks and gowns (hazmat suits). 1200 cloth mask products will be given to the public through Unesa Media Partners (SS Radio, Jawa Pos, Surya, radar, Kompas) and Unesa strategic partners (BPN, Polda, Kodam, Kejati), for 200 allcover gowns (hazmat suits). Packages will be given to Covid 19 referral hospitals. This empowerment is also useful to encourage these partners to have entrepreneurship skills and household financial management. Pandemi (Covid-19) memberikan dampak besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Garda terdepan menangani Covid-19 adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan mempunyai peran strategis untuk membantu banyaknya kasus penyebaran virus covid 19 dan tentu saja petugas medis adalah yang paling beresiko tinggi, namun kenyataannya banyak tenaga medis yang terkonfirmasi positif Covid-19 karena tertular dari pasien dan banyak pula petugas kesehatan mengeluhkan kurangnya alat perllindungan diri (APD) seiring terus bertambahnya pasien. Melalui pemberdayaan masyarakat korban PHK akibat pandemi Covid-19 memberikan sumbangsih pembuatan beberapa dari jenis APD yaitu masker kain dan gown allcover (baju hazmat). Produk masker kain sebanyak 1200 lembar akan diberikan kepada masyarakat melalui Media Partner Unesa (Radio SS, Jawa Pos, Surya, radar, Kompas) dan Mitra strategis Unesa (BPN, Polda, Kodam, Kejati), untuk gown allcover (baju hazmat) sebanyak 200 paket akan diberikan kepada rumah sakit rujukan Covid 19. Pemberdayaan ini juga bermanfaat untuk mendorong mitra tersebut memiliki keahlian enterpreneurship dan manajemen keuangan rumah tangga.
PENDAMPINGAN TATA KELOLA DESA DALAM PEMANFAATAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT DISABILITAS Deby Febriyan Eprilianto; Yuni Lestari; Suci Megawati
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.13009

Abstract

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor publik, nampaknya saat ini sudah menjadi kebutuhan seklaigus tuntutan pada masyarakat. Percepatan e-government di Indonesia menjadikan pemerintah desa harus mengikuti transformasi digital yang terjadi. Salah satunya dalam aktivitas pengelolaan administrasi kependudukan. Masyarakat dengan penyandang disabilitas nampaknya menjadi persoalan tersendiri bagi Pemerintah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dimana didesa ini jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas yang banyak, sehingga diperlukan sistem administrasi kependudukan khusus bagi masyarakat dengan penyandang disabilitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikhususkan dalam membantu pemerintah desa dalam melakukan tata kelola pemanfaatan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas yang telah dikembangkan. Metode yang digukanak yaitu pengembangan aplikasi dan pendampingan pemanfaatan aplikasi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah Desa Karangpatihan telah menerapkan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Serta perangkat desa dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dengan baik. Besar harapan kedepannya aplikasi ini dapat bermanfaat dan terus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PADA DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022) Nada Rosyida Putri Ananta; Suci Megawati
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2465-2476

Abstract

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menyebutkan ada 3 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa pada tahun 2022 yaitu Sidoarjo, Buton sebelah Utara, dan daerah Langkat. Pusat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa dijadikan role model penerapan Pemilihan kepala desa karena kebijakan yang dibuat bisa meminimalisir kericuhan dan seluruh kemungkinan yang terjadi. Sebagai daerah kedua tertinggi paparan covid 19 di Jawa Timur, Sidoarjo melakukan perubahan aturan daerah nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyatakan sesungguhnya panitia pemilihan kepala desa boleh membentuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) lebih dari 1 dengan pertimbangan banyaknya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemungutan Tetap) pada 1 lokasi TPS, luasnya wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah dalam kondisi riil masyarakat yang terlibat dan tidak mengganggu seperti pada eksperimen. Yang menjadi ciri khas penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dengan wawancara yang akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan atau pemerintah desa juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diartikan bahwa implementasi perda di Desa Tambaksumur berjalan dengan baik namun masih ada beberapa faktor yang harus diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara Pemerintah pusat mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi role model pelaksanaan Pilkades karena aturan yang dibuat dapat memback up segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Potensi kekacauan minimal. Sebagai daerah terpajan Covid-19 tertinggi kedua di Jawa Timur, Sidoarjo mengubah perda nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyebutkan bahwa panitia Pilkades dapat membentuk lebih dari 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan mempertimbangkan besarnya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada 1 lokasi TPS, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Kepala Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Desain penelitian penelitian ini yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alami atau dalam kondisi nyata dari orang-orang yang terlibat dan tidak diatur seperti dalam eksperimen Yang menjadi ciri penelitian ini adalah bahwa data yang dikumpulkan dengan wawancara akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan pemerintah desa dan juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. . Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di Desa Tambaksumur sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa faktor yang perlu diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BUDAYA LOKAL DI DESA TLEMANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN Deby Febriyan Eprilianto; Galih Wahyu Pradana; Suci Megawati; Eni Febriyanti; Dewy Rahmah Shobirin; Rania Hanin Sajida
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.16825

Abstract

Desa wisata saat ini telah menjadi prioritas pembangunan disetiap desa di Indonesia. Nyatanya dari trend yang ada jumlah desa wisata yang telah berkembang semakin tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun sangat disayangkan fenomena yang ada menunjukkan masih terdapat desa yang belum mampu untuk melakukan tata kelola desa wisata dengan baik, sehingga keberadaan desa wisata tidak mampu berkelanjutan. Disisi lain pengembangan desa wisata masih terfokus pada pengemban desa wisata alam, buatan dan kuliner. Perhatian terhadap potensi desa dengan memperhatikan aspek budaya lokal, nyatanya masih sangat minim sekali. Termasuk halnya di Desa Tlemang yang memiliki potensi budaya lokal Mendhak Nyanggring belum dioptimalkan secara baik. Oleh karena itu tim PKM merasa perlu adanya program pendampingan untuk membantu Pemerintah Desa Tlemang dalam mengembangkan potensi budaya lokal tersebut menjadi asset desa wisata. Metode yang dilakukan yaitu melalui pendampingan dan Focus Group Discussion bersama stakeholder sebagai wujud kolaborasi pentahelix dari unsur pemerintah, pihak swasta, masyarakat, akademisi dan media. Hasil dari kegiatan PKM ini yaitu meningkatkan pemahaman pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata budaya lokal, dan terjalinnya kolaborasi antar setakeholder untuk mewujudkan pengembangan desa wisata di Desa Tlemang. Besar harapan tim, dari luaran yang telah dihasilkan yaitu buku saku desa wisata budaya dan policy brief mampu membantu desa dalam mengoptimalkan pengembangan desa wisatanya.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGUATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN ISTRI PETANI TAMBAK DI DESA BANJARSARI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK Suci Megawati; Muhammad Farid Ma’ruf; Deby Febriyan Epilianto; Galih Wahyu Pradana; Yoan Wandan Sari; Rania Hanin Sajida; Dewi Rahma Shobirin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17982

Abstract

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu masyarakat yang saat ini masih harus di support antara lain yaitu petani tambak atau penambak. Masyarakat penambak atau tambak selalu identik dengan minimnya tingkat kesejahteraan, untuk itu senantiasa penting adanya penguatan dan kemandirian mengingat betapa potensialnya sumber daya kelautan sangat signifikan di daerah pesisir, kawasan Gresik, salah satunya Desa Banjarsari kecamatan Manyar yang tentu saja olahan ikan dan kebutuhan ikan segar merupakan komoditas menjanjikan. Mengoptimalkan peran istri petani tambak menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga petambak. PKM ini bertujuan untuk membangun kemitraan dengan fokus pada aset yang dimiliki untuk mengembangkan kemandirian desa pesisir dan memberdayakan istri-istri petani tambak. Metode penelitian yang digunakan adalah Pelatihan kepada para istri petani tambak Desa Banjarsari yang selanjutnya akan dilakukan pendampingan secara berkala sebagai bentuk upaya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dengan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Data diperoleh dengan teknik observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah para istri petani tambak mendapatkan pengetahuan mengenai pendaftaran dan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB), mengetahui syarat-syarat dan alur pendaftaran sertifkasi makanan halal, dan pengemasan produk serta logo branding. Adapun hasil Pre-Test dan Post-Test yang diujikan kepada para peserta sebagai bentuk pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan oleh narasumber sehingga diharapkan pengetahuan mengenai perizinan berusaha dapat diterapkan secara berkelanjutan di Desa Banjarsari.
Digitalisasi Administrasi dan Penguatan Literasi Digital sebagai Katalisator Pelayanan Publik yang Inovatif dan Berkelanjutan di Desa Beluk Kenek Kabupaten Sumenep Deby Febriyan Eprilianto; Suci Megawati; Galih Wahyu Pradana; Yuyun Eka Kartika Sari; Mohamad Hermy Hibatulloh; Lisa Amelia Sari; Muh. Rizal Khoirudin; Astrella Vanindya Sheren
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol. 4 No. 3 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpmi.v4i3.5813

Abstract

This community service program aims to promote administrative digitalization and enhance digital literacy as a catalyst for innovative and sustainable public services in Beluk Kenek Village, Sumenep Regency. The village has faced several challenges, such as manual administrative processes that hinder service efficiency, low levels of digital literacy among government officials and residents, and a limited understanding of the long-term benefits of digitalization. To address these issues, the program was implemented in three stages: planning, execution, and evaluation. The planning stage included online meetings, problem identification, and mapping of administrative needs. During the execution stage, a prototype of the digital village website was developed, along with the preparation of training materials tailored to the needs of both officials and the community. The evaluation stage focused on assessing system usability, collecting feedback, and ensuring readiness for further implementation. Preliminary results indicate strong support and commitment from village officials, successful development of a digital village website prototype, and readiness for upcoming digital literacy training sessions. This initiative is expected to increase transparency in governance, improve the efficiency of administrative services, and encourage greater community participation in the digital era. Furthermore, the program can serve as a replicable model for other villages, contributing to broader rural digital transformation and sustainable community development.
Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Core Values Aparatur Sipil Negara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) Di Kota Surabaya Nur Fadillah Sebti; Suci Megawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1971

Abstract

Dalam rangka membangun budaya kerja ASN yang profesional, nilai-nilai BerAKHLAK telah ditetapkan sebagai core values yang wajib diinternalisasi dan dilaksanakan oleh setiap aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan budaya kerja Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan bagian dari evaluasi proses, karena menitikberatkan pada bagaimana nilai-nilai tersebut dijalankan dan diinternalisasi dalam praktik birokrasi, bukan hanya melihat hasil atau dampak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kaulitatif (campuran) untuk mengetahui tingkat penerapan tujuh nilai dasar ASN, yaitu: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Desain penelitian ini berbentuk survei dengan lokasi penelitian di kantor Dispendukcapil Kota Surabaya. Subjek penelitian adalah 74 ASN yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian utama berupa angket dengan skala Likert empat poin, serta pedoman wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan konversi nilai rata-rata ke dalam skala interpretatif 1,00–4,00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh nilai BerAKHLAK berada pada kategori sangat baik, dengan skor rata-rata tertinggi pada nilai Berorientasi Pelayanan (3,46) dan terendah pada nilai Kolaboratif (3,37). Penerapan nilai-nilai tersebut didukung oleh inovasi layanan, sistem evaluasi perilaku, serta kegiatan pembinaan internal. Namun demikian, masih ditemukan tantangan dalam hal kedisiplinan waktu, kesenjangan adaptasi digital, dan pemerataan beban kerja. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja ASN di Dispendukcapil telah dibangun secara sistematis dan progresif. Disarankan adanya penguatan pembinaan personal, pengawasan berkelanjutan, dan pelatihan lanjutan guna menjaga keberlanjutan implementasi nilai BerAKHLAK secara merata.
Implementasi Program Prioritas Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan Kunjungan Rumah (Laserku) Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan di Desa Karangsambigalih Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Putri Sholikhah; Suci Megawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2194

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu indikator derajat kesehatan pada angka harapan hidup suatu daerah. Tinggi atau rendahnya derajat kesehatan suatu daerah dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, maupun kesehatan masayrakat pada daerah sehingga dengan cakupan wilayah yang luas diperlukan sebuah kebijakan untuk memantau secara langsung kondisi masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Laserku di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi penanggungjawab program, petugas kesehatan, perangkat desa, kader sukarelawan di tiap dusun, serta masyarakat penerima layanan Program Laserku. Landasan teori pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh George Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Laserku di Desa Karangsambigalih berjalan cukup efektif sesuai dengan pedoman standar operasional prosedur, meliputi kegiatan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan untuk memantau kondisi lansia yang hidup sebatang kara, masyarakat kurang mampu yang mengidap penyakit kronis, masyarakat kelas sosial ekonomi rendah yang belum terdata JKN, dan masyarakat yang tinggal di rumah tidak sehat. Dalam pelaksanannya , ditemukan beberapa hambatan, yaitu : pemerintah daerah meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di desa, menambah jadwal rutin pemeriksaan masyarakat sasaran, melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan, serta melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak mengikuti program Laserku. Dan untuk masyarakat sasaran dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan dimulai dengan menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Berliana Rizky Saputri; Suci Megawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2209

Abstract

Stunting menjadi salah satu program prioritas nasional yang perlu ditindak lanjuti di Indonesia. Didasarkan pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program percepatan penurunan stunting di Desa Ngunggahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith terdapat empat komponen penting dalam proses implementasi kebijakan diantaranya 1) Kebijakan yang Diidealkan; 2) Kelompok Sasaran; 3) Organisasi Pelaksana; 4) Faktor Lingkungan. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program sudah terstruktur dan jelas, tetapi masih terdapat tantangan seperti lonjakan kasus stunting yang menyebabkan masuk fokus lokasi penanganan stunting tinggi, sasaran masyarakat belum terjangkau, koordinasi lintas sektor tidak optimal, kesadaran masyarakat masih minim, kegiatan sosialisasi spesifik terfokus kasus stunting ditingkat desa belum ada, serta informasi berbasis media publikasi. Pada program pendataan di aplikasi terkendala oleh sistem error, kemudian kondisi sanitasi air berdekatan kandang ternak sehingga tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan disetiap program, mengadakan sosialisasi spesifik dan intens ditingkat desa yang terfokus jumlah kasus stunting, meningkatkan strategi komunikasi antar intansi dan lintas sektor, serta melakukan inovasi penyampaian informasi melalui sarana media publikasi secara online dan offline.
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kota Surabaya (Studi Pada BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Dan Unit Rawat Inap RS Islam Surabaya A. Yani) Husnul Hosida; Suci Megawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2592

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan Cabang Surabaya dan RS Islam Surabaya A. Yani dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, (1980) yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, yang terdiri atas pihak BPJS Kesehatan, manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, serta peserta JKN. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program JKN di Surabaya masih menghadapi sejumlah kendala. Pada aspek komunikasi, peserta masih banyak yang tidak memahami prosedur pelayanan dan sistem rujukan. Dari sisi sumber daya, terdapat kekurangan tenaga medis dan keterbatasan fasilitas, terutama saat jam pelayanan padat. Pada aspek disposisi, belum seluruh pelaksana memahami kebijakan secara menyeluruh, yang berdampak pada kualitas pelayanan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, proses klaim yang lambat dan ketidaksinkronan data antarunit menjadi hambatan utama
Co-Authors Ahmad Nizar Hilmi Astrella Vanindya Sheren Badrudin Kurniawan Berliana Rizky Saputri Deby Febriyan Epilianto Deby Febriyan Eprilianto Deby Febriyan Eprilianto Delia Fahriana Sahira Dewi Rahma Shobirin Dewy Rahmah Shobirin Diky Ritiduian Dwita Agustina Eni Febriyanti Eva Hany Fanida Eva Hany Fanida Farhan Naufal Alhamda Fitrotun Niswah Fitrotun Niswah Galih Wahyu Pradana Husnul Hosida Indah Prabawati Lisa Amelia Sari Luci Fransiska Meirinawati Meirinawati Merah Mega Pertiwi Mohamad Hermy Hibatulloh Mu'amar Khadafi Fachrudin Muh. Rizal Khoirudin Muhammad Farid Ma’ruf Muhammad Farid Ma’ruf Nada Rosyida Putri Ananta Nadia Rizki Risma Dani Nur Fadillah Sebti Putri Sholikhah Rania Hanin Sajida Tauran, T. Trenda Aktiva Oktariyanda Trenda Aktiva Oktariyanda Yoan Wandan Sari Yuni Lestari Yuyun Eka Kartika Sari