Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN PARA HAJI TERHADAP PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT Setia Budiyanti; Leliya Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract The research aimed at finding out the role of the pilgrims in the educational and legal aspects of family life and their care amid people's lives. The method used is in the form of surveys and interviews which are then carried out the descriptive analysis and statistical analysis. The Islamic religion is a blessing for all nature, by carrying out the teachings of Islam, guaranteed life will be peaceful and secure. Islamic religion commands humans to worship Allah, and apply justice and blessings to Allah. The pillars of Islam that are considered to be heavy are carrying out the Hajj because it can only be carried out at Makah al-Mukaromah, which requires a considerable amount of money and a healthy body. The social impact of the pilgrims contributes to the sense of social responsibility of education at home and school scale but is neutral in the aspects of social education. Contributions to the legal sector in the form of creating an atmosphere of justice to achieve security and peace in the family are quite strong but are neutral in preventing minor criminal acts that occur in the community.Keywords: Hajj, Education, and Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para haji dalam aspek pendidikan dan hukum dalam kehidupan keluarga dan kepeduliannya di tengah kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan berupa survey dan wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis diskriptif dan analisis statistik. Agama Islam merupakan rakhmatan bagi seluruh alam, dengan menjalankan ajaran Islam, dijamin kehidupan akan tentram dan sentosa. Agama Islam memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, dan berlaku adil serta berahlakul karimah. Rukun Islam yang dianggap berat adalah menjalankan ibadah haji karena hanya bisa dilaksanakan di Makah al-Mukaromah, membutuhkan biaya yang cukup besar serta badan yang sehat. Dampak sosial para haji berkontribusi terhadap rasa tanggung jawab sosial pendidikan pada skala rumah dan sekolah, tetapi bersikap netral pada aspek pendidikan sosial. Konstribusi terhadap bidang hukum berupa menciptakan suasana rasa adil untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam keluarga cukup kuat, akan tetapi bersikap netral dalam pencegahan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah masyarakat.Kata Kunci: Haji, Pendidikan, dan Hukum.

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERAN PEREMPUAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN CIREBON Leliya Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i2.7463

Peran Perempuan Desa dalam era Revolusi Industri harus ikut berperan dalam mewujudkan pemberdayaan di Masyarakat, namun masih ada pemikiran tradisional di kalangan perempuan Desa yang menempatkan dirinya sebagai kelas kedua baik di ranah publik maupun ranah domestik. Padahal sudah ada Undang-Undang dan Peraturan lainnya memberikan tempat bagi perempuan untuk berperan langsung dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa supaya terwujudnya perempuan yang bermanfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan peran Perempuan melalui Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya sudah masuk di segala bidang khususnya di Kabupaten Cirebon dibuktikan dengan adanya perempuan berperan dalam strukrtur kelembagaan Desa. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap pemberdayaan masyarakat perempuan, saat ini sangat memberikan perubahan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi sehingga memberikan peluang yang sangat luas terhadap semua asfek kehidupan untuk membangun Desa. Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Perempuan Desa dan Masyarakat

PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL ATAS INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN Leliya Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Cirebon City Many Household Food Industries hereinafter called small and medium enterprises engaged in traditional food field. On the other hand, the above conditions and phenomena can result in the position of business actors and consumers becoming unbalanced and consumers are in a weak position. Consumers are the object of business activities to profit maximally by business actors. This research uses qualitative approach. The research results of the research in the form of consumer protection through certification and the halal label on Household Food Industry at the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Cirebon City through certification and halal label is the issuance of Household Food Production Certificate issued by the Dinas Kesehatan City of Cirebon. Another form of consumer protection is the Consumer Dispute Settlement Agency of Cirebon City for consumers who feel harmed by the producers and willing to resolve consumer disputes. The role of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Cirebon City in certification and halal label on household food industry is to facilitate Small and Medium Enterprises and the general public who have food production business to recruit Small and Medium Industry in area of Cirebon City who wishes to get a halal certificate for free. Keywords: Protection, Consumer, Halal Certification and Halal Label. Abstrak Kota Cirebon banyak Industri Rumah Tangga Pangan untuk selanjutnya disebut perusahaan kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan tradisional. Di sisi lain, kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah bentuk perlindungan konsumen melalui sertifikasi dan label halal atas Industri Rumah Tangga Pangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon melalui sertifikasi dan label halal adalah dengan dikeluarkannya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Bentuk lain perlindungan terhadap konsumen adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon untuk konsumen yang merasa dirugikan oleh produsen dan berkehendak untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon dalam sertifikasi dan label halal atas industri rumah tangga pangan adalah memfasilitasi Industri Kecil Menengah dan masyarakat umum yang mempunyai usaha produksi pangan untuk merekruit Industri Kecil Menengah di wilayah Kota Cirebon yang berkeinginan memperoleh sertifikat halal secara gratis. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Sertifikasi dan Label Halal.

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUSIA DENGAN OBYEK BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PAKAI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA Leliya Leliya; Hariman Dianofita
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Dampak peristiwa ekonomi pada era reformasi adalah daya beli masyarakat yang semakin menurun dikarenakan naiknya harga kebutuhan pokok. Dunia usaha juga mengalami dampak buruknya, terkait dengan hal tersebut pemerintah mengupayakan agar para pelaku bisnis tetap dapat menjalankan usahanya dengan menyediakan dana pinjaman. Salah satu syarat untuk memperoleh pinjaman tersebut adalah harus memiliki jaminan, menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, benda tidak berupa bangunan diatas tanah hak sewa dapat dijadikan obyek fidusia. Termasuk didalamnya adalah bangunan diatas tanah hak pakai dapat dijadikan obyek fidusia berdasar pasal 12 ayat (1b) Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang rumah susun. Sehingga dipertanyakan tentang perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia jika debitur wanprestasi. Dan dapat diketahui bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan pasal 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun dan Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman bangunan diatas tanah hak pakai dapat dijadikan obyek jaminan fidusia . Bangunan yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah rumah susun yang dalam proses pembangunan. Rumah susun ini diterima sebagai obyek jaminan fidusia tanpa menjaminkan tanahnya. , karena rumah susun tersebut memiliki sertifikat tersendiri. Apabila debitur wanprestasi berdasar pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia kreditur penerima Fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara parate eksekusi. Kata kunci: perlindungan hukum, hak pakai, fidusia Abstract The impact of economic events in the reform era is that people's purchasing power has declined due to rising prices of basic necessities. The corporate world is also experiencing these negative impacts, related to the government to strive for the business person can still run their business by providing loan funds. One of the conditions for obtaining such loans is need to have a guarantee, according to article 1, paragraph (4) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, the object is not the form of the building above ground lease rights can be the object of a fiduciary. Included are building on land use rights can be the object of a fiduciary under Article 12 paragraph (1b) of Law No. 16 Year 1985 About the flats. So the question of legal protection against creditors of the fiduciary recipient if the debtor defaults. And it is known that pursuant to Article 12 paragraph (1) and article 13 of Law No. 16 1985 On Flats and Article 15 (2a) of Act 4 of 1992 on Housing and Residential buildings on the land use rights can be the object of fiduciary. The building that can be the object of fiduciary are flats in the development process. This apartment is accepted as an object of fiduciary without land offers. , Because the apartment has its own certificate. If the debtor defaults under Article 15 paragraph (2) of Law Fiduciary Fiduciary receiver creditor has the right to sell the objects that become the object of fiduciary manner of execution parate. Keywords: legal protection, right to use, fiduciary

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM STRATEGI PEMASARAN HOME INDUSTRI TAHU SARI RASA Syaeful Bakhri; Leliya .; Latip Purnama
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Every organization has a marketing strategy that must be executed in carrying out its business activities. Strategy is the organizational means used to achieve its goals. Society in general is expecting business people to prioritize the needs of society by not ignoring the ethics in business. Therefore, business and society should maintain good relations through the application of ethical values in business such as honesty, modesty, and high sense of responsibility. Problems in this study are (1) How the implementation of marketing strategies in increasing sales at the company Tahu Sari Rasa? (2) How is the marketing strategy at Tahu Sari Rasa company in terms of Islamic business ethics ?. The method used is qualitative research. Data collection techniques that will be used is by doing Observation, Interview and Documentation. From the results of the study, the authors observed the marketing strategy by using the marketing mix and review of Islamic business ethics on the company Tahu Sari Rasa. The result is that the marketing strategy needs to improve the promotion aspect because it is still traditional and the Islamic business ethics review is appropriate. Keywords: Strategy Marketing, and Islamic Business Ethics. Abstrak Setiap organisasi perusahaan memiliki strategi pemasaran yang harus dijalankan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Strategi merupakan sarana organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Masyarakat pada umumnya sangat mengharapkan para pelaku bisnis mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan tidak mengabaikan etika dalam berbisnis. Oleh karena itu, pelaku bisnis dan masyarakat hendaknya menjaga hubungan baik melalui penerapan nilai-nilai etika dalam berbisnis seperti kejujuran, kesopanan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada perusahaan Tahu Sari Rasa? (2) Bagaimana strategi pemasaran pada perusahaan Tahu Sari Rasa ditinjau dari etika bisnis Islam? Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu dengan melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian, penulis mengamati strategi pemasaran dengan menggunakan bauran pemasaran dan tinjauan etika bisnis Islam pada perusahaan Tahu Sari Rasa. Hasilnya strategi pemasaran perlu memperbaiki segi promosi karena masih tradisional dan tinjauan etika bisnis Islam sudah sesuai. Kata Kunci: Strategi Pemasaran, dan Etika Bisnis Islam.

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ONLINE DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Leliya Leliya; Fifi Afiyah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Pajak merupakan salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah dalam pembiayaan pembangunan daerah yang berguna bagi masyarakat dan untuk kepentingan bersama.Pajak daerah sebagai salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah.Berdasarkan peraturan daerah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri.Oleh karena itu pemerintah Kota Cirebon merasa perlu menerapkan sistem pelayanan pajak secara online untuk memaksimalkan pendapatan daerah.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana aplikasi sistem pembayaran pajak online (2) Apakah pembayaran pajak online memberikan manfaat lebih bagi wajib pajak (3) Apakah pembayaran pajak online dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi sistem pembayaran pajak online, manfaat sistem pembayaran pajak online bagi wajib pajak dan peningkatan pendapatan daerah Kota Cirebon melalui sistem online.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus, penggunaan bahan dokumen, bahan dokumen tersebut berdasarkan informasi data yang diperoleh dari DPPKAD Kota Cirebon berupa buku Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak Daerah, user manual SPTPD Online dan pendapatan pajak daerah tahun 2013 – 2015, dan yang terakhir metode triangulasi dalam penelitian ini membandingkan peraturan pusat dengan peraturan daerah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1)Aplikasi dalam pembayaran pajak online menggunakan pelayanan SPTPD online. Hal tersebut sebagaimana dengan sistem administrasi perpajakan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Manfaat sistem online bagi wajib pajak adalah memudahkan dalam melaporkan dan membayar pajak, penyederhanaan proses serta mengefisienkan waktu. (3) Pembayaran pajak online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya sistem online dalam pembayaran pajak daerah ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan, mengefektifkan proses administrasi pajak dengan itu keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang. Kata Kunci : Pajak Daerah, Pelayanan, Sistem Online dan Pendapatan Daerah. Abstract Tax is one business that is used by the government in the financing of regional development that is useful for society and for the common good. Local tax as one of the areas that provide the largest contribution in revenue. Based on local regulations that local governments are given the authority to manage local financial independently. Therefore, the government of Cirebon City felt the need to apply online tax service system to maximize local revenue. The problems of this research are (1) How does the application online tax payment system (2) What is the online tax payments provide more benefits for the taxpayer (3) What isthe online tax payments can improve the original income Cirebon. The purose of this study is to know how is the online tax payment system applications, the benefits of online tax payment system for taxpayers and increase local revenue Cirebon through the online system. This study used a qualitative approach to data collection technique through interview, observation, documentation and literature study. Technical analysis used in this study using the case study method, the use of documents, materials that document is based on information and data obtained from DPPKAD Cirebon in book form Regional Regulation Cirebon on Local Taxes, user manual SPTPD Online and local tax revenue in 2013 - 2015 and the latter method of triangulation in this study compared the central regulation with local regulations apply. The results showed that (1) Application in tax payments online using SPTPD services online. It is as with the tax administration system imposed by the Directorate General of Taxation. (2) The benefits of an online system for taxpayers is to facilitate the reporting and paying taxes, simplification process setrta streamline time. (3) Tax payments online contributes to increase local revenue. With the online system in the payment of local taxes makes it easy for taxpayers in tax services, streamline the tax administration process with the late payment of tax can be reduced. Keywords: Local Taxes, Service, System Online and Local Revenue.

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN KONTRIBUSI OBYEK WISATA CIBULAN DI DESA MANIS KIDUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Ubaidillah .; Leliya .; Kusnilah .
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract The development of tourism in these areas is very important, because of the effect on the economy of the local community. Tourism object Cibulan in the Maniskidul village, has the potential of water 7 wells are pleased to cause discussion in terms of Islamic knowledge. Thus, the author felt the need to examine more deeply based on perspective of economic law of Islam. The methods used in this research is qualitative-descriptive, the techniques of collection data in this research is the observation, interview, and documentation. Researchers obtainted the result that tourism Cibulan is a mix of nature tourism and religious tourism. According to perspective the economic law of Islam, halal or not, rather they go to tourism Cibulan it back again to the intentions of the visitors. If the tourist who comes to believe that water is granted his wish, it is rather haram because his intention was already deviating from the Islamic. Therefore, we are supposed to have a trip with the goal of closer to Allah SWT with considering the Islamic history before us, pray and believe that everthing comes from Allah SWT. Keywords: Development, Economic Empowerment, Economic Law of Islam. Abstrak Pengembangan pariwisata di daerah-daerah sangat penting, karena berpengaruh pada perekonomian masyarakat setempat. Obyek wisata Cibulan di desa Maniskidul, memiliki potensi mengenai air 7 sumur yang khasiatnya menyebabkan perbincangan dalam segi keislaman. Dengan demikian, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti memperoleh hasil bahwa wisata Cibulan merupakan perpaduan wisata alam dan wisata religi. Menurut perspektif hukum ekonomi Islam, dihukumi halal atau haramnya berwisata ke obyek wisata Cibulan itu kembali lagi ke niat dari wisatawannya. Jika wisatawan yang datang percaya bahwa air tersebut mengabulkan hajatnya, itu yang dihukumi haram karena niatnya itu sudah menyimpang dari syariat Islam. Yang seharusnya itu, kita berwisata dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengingat sejarah keislaman sebelum kita, berdoa dengan percaya bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah SWT. Kata Kunci: Pengembangan, Ekonomi Masyarakat, Hukum Ekonomi Islam.

DAMPAK PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP GANTI RUGI PENGADAAN TANAH TOL CIPALI UNTUK KEPENTINGAN UMUM Sugianto Sugianto; Leliya Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractThe public interest included the nation and the state interest and then the common interest, rights of land can be repealed with give proper compensation which is agree with law. One of them land acquisition for public interest such as Cipali Road Project as policy instruments was decided Sales Value of Taxable Object as basic calculation compesation land acquisition. The result of research is in the construction of Cipali Tollroad (Cirebon-Palimanan) Cirebon Regency because the construction of Cipali Tollroad is the public interest as “two sides of a coin” certainly there are two problems or impact result from Cipali Tollroad that are: 1) Positive Impact: their excursions in the region of the exit of Cipali Tollroad (Cirebon, Kuningan, Majalengka) can be increase; attract investment industry sector in districts which be passed tollroad; distribution of goods is faster, so the price of goods is cheaper and inflation also is lower; the price of soil is increased significantly, can be absorb labor in the business sector;. 2) Negative Impact: makes people who sell/attempted in along the pantura stripe is suffer a financial loss and bankruptcy; the emergency of bad debts for bank customer in along the pantura stripe “in the outside of Cipali Tollroad”; society who be running a business in along the pantura stripe as is Cipali Tollroad moved into crowded place/area in the stripe of Tol Cipali (Cirebon-Palimanan). Keywords: Economic Behavior, Compensation, and Public Interest. AbstrakKepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yaitu Proyek jalan tol Cipali, sebagai instrumen kebijakan telah menetapkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sebagai dasar perhitungan kompensasi pengadaan tanah. Hasil Penelitian ini adalah dalam Pembangunan jalan Tol Cipali (Cirebon-Palimanan) Kabupaten Cirebon karena Pembangunan Jalan Tol Cipali merupakan Kepentingan Umum seperti “dua sisi mata uang “ tentunya ada dua problem atau dampak akibat tol Cipali yaitu; 1) Dampak Positif: Adanya kunjungan wisata diwilayah pintu keluar tol Cipali (Cirebon, Kuningan, Majalengka) dapat meningkat; Menarik investasi sektor industri dikabupaten - kabupaten yang terlalui jalan tol; Distribusi barang lebih lancar ,sehingga harga barang lebih murah dan inflasipun rendah; Harga tanah meningkat tajam, dapat menyerap tenaga kerja pada sektor sektor dunia usaha; 2) Dampak Negatif: Menjadikan masyarakat yang berjualan/usaha disepanjang jalan pantura rugi dan gulung tikar atau bangkrut; Munculnya kredit macet bagi nasabah Bank disepanjang jalur pantura “diluar Tol Cipali”; Masyarakat yang berusaha disepanjang jalur pantura dengan adanya Tol Cipali “Pindah ke tempat/kawasan yang ramai di jalur Tol Cipali (Cirebon-Palimanan). Kata Kunci: Perilaku Ekonomi, Ganti Rugi, dan Kepentingan Umum.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL STREAMING DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ahmad Khoirudin; Leliya Leliya; Zainul Alim; Faturrohman Faturrohman
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v7i1.10394

Pendistribusian hak siar Liga Inggris yang dimiliki oleh Mola TV oleh pihak yang tidak memiliki izin menyebabkan kerugian. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal Streaming dan upaya hukum Mola TV terhadap Pelaku Ilegal Streaming. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal streaming di media sosial diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Setiap pelanggaran dapat dikenakan pidana delik aduan dengan ancaman pidana penjara dan/atau uang ganti rugi. Upaya Hukum pihak Mola TV atas pelanggaran hak dengan membawa perkara ke Pengadilan Negeri Bandung. Majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp750.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.Kata Kunci: Illegal Streaming, Hak Cipta, Hak Terkait.

SOLVING CYBER CRIME IN ONLINE BUYING AND SELLING IN CIREBON CITY IN REVIEW OF ITE LAW AND ISLAMIC LAW Sukardi, Didi; Nugraha, Farha Bayu; Ubaidillah, Ubaidillah; Fatakh, Abdul; Leliya, Leliya; Arrizky, Muhammad Fadel
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v8i2.15349

AbstractIn the cybercrime crime of online buying and selling fraud, there is a case, one of which occurred in Cirebon City, so the police must solve the online buying and selling fraud cybercrime case. However, in practice, the police experienced several obstacles in its resolution. The method in this study is descriptive qualitative research with a case study approach. The data collection techniques carried out are observation, interviews and documentation. From the results of this study, it is known that the police from the Cirebon City Police, in handling criminal cases of online buying and selling fraud, carried out an investigation process by investigators. The investigation is carried out by checking the accounts of the perpetrators of online buying and selling scams to find evidence and track down the perpetrators. However, the police experienced several obstacles, from the limited special tools in uncovering criminal acts of online buying and selling fraud to the difficulty of finding evidence and tracking the perpetrators. Hence, the Cirebon City Police became less effective in solving online buying and selling fraud crimes.Keywords: Cybercrime; Scams; E-commerce.

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Al-Mustashfa

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Al-Mustashfa

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Al-Mustashfa