Articles
<![CDATA[Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat Dari Perspektif Good Governance ( Studi Penelitian Pada Parkir Di Wilayah Taman Indonesia Kaya) ]]>
<![CDATA[Faiz - Rahmadhia]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skipsi ini berangkat dari penulis yang awalnya sempat mendapatkan mata kuliah tata kelola pemerintahan yang baik dan membahas tentang pengelolaan dalam aspek pemerintahan yang mengedepankan prinsip good governance. Setelah melakukan studi literatur dan pengamatan dilapangan yang ternyata penulis menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang. Dalam kasusnya temuan berada pada target retribusi yang sudah ditentukan tidak pernah mencapai target dan mengganggu penerimaan pendapatan asli daerah jenis retribusi. Dalam melakukan pengamatan dan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui sistem wawancara dengan informan yang penulis rasa dapat memberikan gambaran dan penjelasan guna mendapatkan data yang akurat. Penelitian skripsi ini menggunakan kajian teori tata kelola dan good governance. Adapun beberapa narasumber yang penulis wawancarai diantaranya Kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang dan jajarannya meliputi kasi pendataan.perizinan dan pungutan,juru parkir Taman Indonesia Kaya dan pengguna layanan parkir Taman Indonesia Kaya. Berdasarkan temuan selama pengambilan data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dalam sudut pandang prinsip good governance yaitu akuntabilitas tahap proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang melibatkan banyak stakeholder. Hal ini selaras dengan prinsip good governance akuntabilitas atau pertanggung jawaban Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan parkir. Selanjutnya dalam prinsip transparansi, semua data tidak dibuka secara bebas, namun jika masyarakat membutuhkan data tersebut maka Dinas Perhubungan akan memberikannya. Dalam rekap jurnal penerimaan, seluruh penerimaan dari retribusi parkir tertulis dan terekap dengan baik dan sesuai dengan realita lapangan. Selanjutnya dalam prinsip partisipasi, masyarakat cukup aktif dalam melakukan evaluasi dan memberikan masukan guna terciptanya tata kelola perparkiran yang lebih baik, namun dalam hal pembayaran retribusi parkir masih ditemukannya masalah bahwa masyarakat enggan membayar retribusi parkir akibat pelayanan buruk yang diberikan oleh juru parkir. Terkait dengan mangkirnya juru parkir Taman Indonesia Kaya diakibatkan oleh penurunan pendapatan akibat pandemic Covid-19. Oleh karena itu diperlukannya solusi dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut yaitu Guna meminimalisir adanya parkir illegal, perlu dibangunnya posko Dinas Perhubungan yang berisikan koordinator lapangan guna mengawasi berjalannya kegiatan parkir yang baik dan sesuai peraturan. Memberikan pelatihan kepada juru parkir terkait memberikan pelayanan yang baik dan benar. Lebih sering dalam melakukan operasi gabungan. Dari yang melakukan 3 kali dalam sebulan, dapat di tambah lagi menjadi 2 kali dalam seminggu dengan hari yang tidak selalu sama. Dengan hal tersebut maka akan meminiimalisir terjadinya pelanggaran dan penghilangan juru parkir illegal.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM GANJAR PRANOWO DALAM KAMPANYE POLITIK PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Yovita Bilqis Saba Taqwa]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Media sosial awal munculnya hanya memperkenalkan sebagai media untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, saat ini media sosial sebagai informasi antara individu dengan institusi salah satunya instagram. Perkembangan tersebut Menjadi perkembangan partai politik dan kandidat dengan memperkenalkan dirinya melalui Instagram. Instagram secara signifikan mengubah aksesibilitas dan ketersediaan informasi pada paslon tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mnegetahui dan menganalisis Penggunaan media sosial instagram Ganjar pranowo dalam kampanye politik pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018, untuk mengetahui dan menganalisis dampak positif dan negatif dalam Penggunaan media sosial instagram Ganjar Pranowo dalam kampanye politik pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018, dan untuk mengetahui kendala dalam Penggunaan media sosial instagram Ganjar Pranowo dalam kampanye politik pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana proses dan efektivitas kampanye politik di media sosial akun Instagram @ganjarpranowo pada Kampanye Pemilihan umum Jawa Tengah 2018. Hasil penelitian penggunaan media sosial instagram kampanye politik melalui Media Instagram, tidak banyak mengeluarkan material yang lebih banyak dibandingkan tanpa menggunakan media sosial Instagram, kampanye melalui media sosial instagram hanya membutuhkan waktu sedikit sekali kampanye bisa memperlihatkan pada masyarakat luas dibandingkan tanpa media sosial yang harus bisa bertemu masyarakat sekabupaten, Kampanye menggunakan media sosial instagram mampu menghasilkan suara yang lebih maximal karena kecepatan akses intagram yang bisa memperluas upload setiap kegiatan kampanye yang diposting.2. Dampak Positif Mempermudah Bawaslu dalam pengawasan, Masyarakat secara langsung bisa mengikuti kampanye yang dilakukan Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo bisa meramalkan apakan bisa menang atau kalah dilihat dari folloer yang memberi like setiap kegiatan kampanye.3. Dampak Negatif Bawaslu tidak bisa mengadakan pengawasan secara detail, sebab Ganjar Pranowo tidak semua kegiatannya diupload, Masyarakat tidak bisa melihat langsung kebenaran kampanye yang dilakukan, dalam isntagramnya hanya berisi kalimatkalimat yang manis, Tidak bisa menilai apakah calon calon tersebut berkualitas atau tidak, dan Media sosial instagram pemilihan pemimpin dipandang kelas yang sangat rendah karena sekelas dengan produk yang dijual yang tidak tahu apakah produk-produk tersebut sesuai]]>
<![CDATA[ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI DANA DESA TAHUN 2019 DI KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Nur Agustina Legowo Putri]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaporan yang tepat waktu sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab keuangan yang telah dipergunakan sekaligus menjadi tolak ukur penyusunan laporan yang sesuai prosedur aturan mengingat anggaran dana desa yang diberikan kepada desa tidak sedikit sehingga diperlukan kapasitas pemerintah desa yang mampu menyusun laporan dana desa dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2018 pemerintah desa di Kecamatan Pagentan dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara menjadi Kecamatan paling lambat dalam pelaporan laporan realisasi dana desa dimana seluruh desa mengalami keterlambatan pelaporan. Untuk menganalisis kapasitas pemerintah desa dalam menyusun laporan realisasi dana desa dapat dilakukan dengan pemetaan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mix method deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara sudah mengalami peningkatan kapasitas dibandingkan di tahun 2018 walaupun di dalam proses penyusunan laporan masih terdapat beberapa kendala-kendala seperti beberapa kurang terampil dalam memenuhi prosedur kerja, jaringan komunikasi yang susah, dan terdapat rangkap tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu, sebagai upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kapasitas pemerintah desa diantaranya adalah menyelenggarakan bimbingan teknis kepala desa dan perangkat desa mengenai penyusunan laporan dana desa dan pemenuhan tugas, pokok, fungsi, hak dan kewajiban sesuai regulasi yang telah ditetapkann, serta sosialisasi regulasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan realisasi dana desa.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Amira Lathiva Riyanto]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kesengsaraan bagi korban yang mayoritas adalah perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan DP3A Kota Semarang sebagai badan perlindungan perempuan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan untuk menekan tingginya tingkat KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Semarang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi persoalan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Dalam fakta empirisnya, sepanjang tahun 2020 DP3A Kota Semarang belum berhasil untuk mengimplementasikan kebijakan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di seluruh kelurahan dan kecamatan Kota Semarang dikarenakan kurangnya komitmen DP3A Kota Semarang dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan program sehingga target penanganan KDRT belum tercapai. Penelitian ini merekomendasikan agar DP3A Kota Semarang berupaya meningkatkan pemahaman terhadap pemenuhan fasilitas pelaksanaan program melalui pembaharuan standart operasional prosedur untuk penguatan koordinasi antar anggota dan memperkuat sistem agar lebih responsif dalam mengelola anggaran yang ditujukan untuk mengimplementasikan kebijakan agar pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam upaya menekan tingginya angka KDRT di Kota Semarang dapat dijalankan secara merata dan menyeluruh dengan fasilitas yang memadai]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KANDANGAN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Diyah Intan Putri Banowati]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengawasan terhadap dana desa dirasa penting untuk dilakukan mengingat kucuran dana yang bersumber dari APBN ini memiliki jumlah besar dibandingkan dengan sumber-sumber keuangan desa yang lain. Oleh karena itu diperlukan kontrol yang kuat dari aparat pengawas untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan didalam penggunaannya. Desa Kandangan menjadi salah satu desa yang diawasi secara ketat didalam penggunaan dana desa karena Desa Kandangan selama ini sering memperbaiki NHP Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberjalanan pengawasan dana desa dengan melihat dari sisi mekanisme pengawasan dan hasil pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan kepada informaninforman terkait. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dana desa di Desa Kandangan penting untuk dilakukan disetiap tahapan mulai dari tahap pra penyaluran, penyaluran dan penggunaan, sampai dengan pasca penyaluran. Pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun didalam pelaksanaan pengawasan pada tahap pasca penyaluran masih ditemukan banyak temuan dari kesalahan administrasi dan pengembalian berkas yang dibuktikan dengan adanya catatan dalam LHP untuk dilakukan perbaikan. Pengawasan tetap memberikan hasil yang positif khususnya bagi masyarakat Desa Kandangan selaku pengguna anggaran dana desa dan dengan adanya pengawasan maka akan tercipta tertib administrasi bagi Desa]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN SMART CITY DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021 ]]>
<![CDATA[Bagus Utama Aditya Putera]]>;
<![CDATA[Teguh - Yuwono]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan program Smart City di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dan teori Smart City dalam menganalisis penerapan Smart City di Kabupaten Kendal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan Smart City serta mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat selama proses penerapan program Smart City Kabupaten Kendal berlangsung.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, dan Ketua Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.Hasil penelitian ini menemukan upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan program Smart City di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 terkait dengan penerapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal terdapat empat variabel yang menjadi pokok dalam hal penerapan yaitu komunikasi, sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi. Kemudian Smart City di Kabupaten Kendal masuk kedalam karakteristik Smart City, diantaranya adalah Smart Government, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Environtment, dan Smart Living. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam penerapan Smart City juga menjadi sebuah penilaian terkait dengan penerapan Smart City Kabupaten Kendal]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS ]]>
<![CDATA[Asti - Sasmitha]]>;
<![CDATA[supratiwi - -]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur dalam komunikasi sudah dijalin sangat baik antara pemerintah pusat dengan instansi lainnya, sumber daya manusia yang ada bersikap jujur berkomitmen dan masih bersinergi dalam bekerja namun masih ditemukan sumber daya manusia yang memiliki kurang pengetahuan dalam pengembangan pariwisata dan tidak terdapat masalah anggaran. Seluruh pegawai baik Dinas Pariwata Kabupaten Lampung Timur, balai Taman Nasional Way Kambas, dan instansi terkait sudah bersikap jujur, berkomitmen, dan demokratis, dan dalam pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki SOP mengenai kerja sama. Factor pendukung yang dihadapi adalah koordinasi yang baik antar intansi, adanya zona pemanfaatan yang dapat dimanfaat untuk pengembangan wisata, dan komitmen pegawai dalam mengembangkan objek wisata Taman Nasional Way Kambas. Sedangkan, faktor penghambat yang di hadapi antara lain kurangnya kualitas sumber daya atau pegawai, kurangnya bantuan dari pihak ketiga atau mitra swasta, dan kurangnya anggaran untuk merawat dan memelihara fasilitas yang ada]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022 ]]>
<![CDATA[Taufiqi Ilham Adzim]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022 merupakan metode seleksi yang mengutamakan calon siswa untuk mendaftar di sekolah berdasarkan jenjang pendidikan ditentukan oleh jarak dari sekolah. Dengan adanya program sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022, masyarakat akan diberikan pemerataan pendidikan dan stigma terkait sekolah unggulan dan non unggulan akan dihilangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana zonasi SMA PPDB Kota Semarang pada tahun 2021/2022. Saat pelaksanaannya, penting untuk memahami hambatan permasalahan yang dialami dalam penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang, serta upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 yang sudah berjalan dengan cukup baik. Kebijakan berjalan cukup baik ditinjau beberapa indikator dari enam indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasar teori Van Metter dan Van Horn, terdapat 2 indikator yang belum tercapai dikarenkan ditemukan permasalahan yang menghambat tercapainya indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sesuai dan adanya miskomunikasi antar organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab PPDB SMA Negeri di Kota Semarang mempunyai solusi penyelesaian masalah dan akan mengevaluasi dan memperbaiki untuk tahun berikutnya. Rekomendasi yang peneliti berikan kepada pemerintah, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah memperbaiki pelaksanaan program kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 dan mengevaluasi. Pada tahun kedepan program zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2022 dan seterusnya bisa lebih baik dan terpenuhi ukuran dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.]]>
<![CDATA[Komunikasi Politik Pasangan Hafidz-Hanies Dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Bagus Wahyu Setyawan]]>;
<![CDATA[Teguh - Yuwono]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang komunikasi politik pasangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020. Komunikasi Politik dalam kontestasi Pilkada merupakan suatu proses yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh bagi setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena proses komunikasi politik menyangkut kemenangan dalam kontestasi Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan dan metode komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara. Sebagai data pendukung dalam penelitian ini menggunakan media informasi. Dalam penelitian ini analisis data meliputi, analisis dan interpretasi, interpretasi langsung, menetapkan pola dan mencari korespondensi langsung serta generalisasi natural.Penelitian ini menunjukkan bahwa pesan dan metode komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies berhasil dilakukannya hal ini dibuktikan dengan kemenangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020. Komunikasi politik Hafidz-Hanies kepada partai politik merupakan proses awal terbentuknya koalisi Rembang Gemilang yang diusung oleh 4 partai yaitu PPP, PKB, PDI Perjuangan dan Golkar, 4 partai pengusung tersebut secara mayoritas menguasai kursi parlemen di Kabupaten Rembang dengan jumlah kursi 25 dari 45 kursi DPRD Kabupaten Rembang. Pasangan Hafidz-Hanies berhasil melakukan komunikasi politik kepada partai-partai pengusung, dengan dilihat dari pesan politiknya dalam menyampaikan informasinya kepada partai pengusung, cara mengajaknya kedalam koalisi, permyataan politik yang dilontarkannya kepada partai pengusung serta tidak adanya intimidasi dari Hafidz-Hanies kepada partai politik untuk mengusungnya. Hafidz-Hanies dalam komunikasi politiknya kepada masyarakat juga terjalin dan terlaksana dengan baik. Dari pesan dan metode yang dilakukannya sangat cukup untuk memikat hati masyarakat Kabupaten Rembang untuk memilihnya dalam Pilkada Kabupaten Rembang. Penyampaian informasi dengan baik, tawaran dan ajakan yang diberikan kepada masyarakat yang sangat relevan, penyataan politik yang dilontarkan kepada masyarakat dengan baik serta tidak adanya intimidasi yang dilakukan oleh Hafidz-Hanies untuk memilihnya menjadikan proses komunikasi politik yang dilakukan Hafidz-Hanies telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan kemenangannya dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020.Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang telah berjalan dengan baik. Meskipun kemenangannya tipis dengan selisih 1,4% namun secara mayoritas masyarakat Kabupaten Rembang telah menghendaki Hafidz-Hanies untuk memimpin Kabupaten Rembang mendatang. Proses kemenangan ini tidak luput dari proses komunikasi politik yang baik yang dilakukan oleh Hafidz-Hanies]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PANCA PROGRAM UNGGULAN BUPATI JOKO SUTOPO DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 – 2020 ]]>
<![CDATA[Febi - Wulandari]]>;
<![CDATA[dewi - erowati]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tingginya angka kemiskinan serta buruknya pembangunan di Kabupaten Wonogiri menjadi latar belakang dirumuskannya kebijakan panca program unggulan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menanggapi permasalahan tersebut di bawah pemerintahan Bupati Joko Sutopo tahun 2016 – 2020 merumuskan kebijakan yang dikenal dengan panca pogram unggulan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan panca program unggulan di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 – 2020 dilihat dari kriteria evaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan panca program unggulan di masing – masing program sudah berjalan. Program pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi pasar tradisional, kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta pembangunan pertanian sudah terlaksana dengan capaian yang cukup bagus serta mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Wonogiri ke arah yang lebih baik, meskipun di dalam pelaksanannya masih terdapat beberapa program yang berjalan kurang optimal seperti program perluasan kepemilikan jaminan kesehatan dan program pembangunan pertanian. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memperhatikan ketercapaian dari masing – masing program, melakukan validasi data masyarakat miskin secara berkala, sosialisasi secara massif kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan, serta melakukan penambahan ketersediaan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan pupuk bagi para petani]]>
