Nunik Retno Herawati
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Realitas Pengaduan Masyarakat dalam Grup Facebook Lapor Lumajang Anisa - Azriana; Nunik Retno Herawati; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaduan masyarakat merupakan jalan komunikasi yang dibuka untuk menampung aspirasi, pengaduan, dan protes dari masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka pengaduan masyarakat melalui Grup Facebook Lapor Lumajang sehingga ada kemungkinan menciptakan ruang publik virtual alih-alih sebatas praktik pengaduan masyarakat semata. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Grup Facebook Lapor Lumajang merupakan representasi pengaduan masyarakat melalui media sosial. Sebagai representasi ruang publik virtual Habermas, Grup Facebook Lapor Lumajang belum menunjukkan kesesuaiannya terhadap kriteria ruang publik virtual. Aspek publik dan deliberasi tidak nampak dalam praktik yang diajalankan dalam Grup Facebook Lapor Lumajang. Dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlunya komitmen bersama dalam mendukung praktik demokrasi deliberatif dalam Grup Facebook Lapor Lumajang. Respons pemerintah masih berkisar pada keluhan tentang layanan OPD dan informasi publik lainny
Implementasi Penggunaan Aplikasi Teman Bus pada Batik Solo Trans di Kota Surakarta Tahun 2022 Eka - Rahmawati; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi Teman Bus merupakan bagian dari program Buy the Service sebagai upaya peningkatan kualitas layanan angkutan umum perkotaan yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 5 kota pertama yakni Medan, Palembang, Denpasar, Yogyakarta, dan Surakarta. Teman Bus hadir sebagai upaya strategis dalam menjawab permasalahan layanan angkutan umum berupa ketidakpastian informasi pada armada yang beroperasi. Hal tersebut sejalan dengan penerapan konsep Smart City dan Smart Mobility sebagai bentuk layanan dengan penerapan e-government untuk mempermudah akses layanan transportasi yang memuat informasi umum mengenai layanan Batik Solo Trans di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penggunaan aplikasi Teman Bus pada layanan Batik Solo Trans. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan aplikasi Teman Bus sebagai aplikasi layanan informasi transportasi umum Batik Solo Trans di Kota Surakarta belum berjalan secara optimal. Meskipun telah bermanfaat bagi pengguna untuk menentukan informasi pada layanan Batik Solo Trans seperti estimasi kedatangan bus, mengetahui titik lokasi halte, dan koridor armada yang beroperasi, namun masih terdapat banyak permasalahan yang perlu dibenahi pada proses keberjalanannya. Penelitian ini merekomendasikan agar implementor untuk meningkatkan sosialisasi pada berbagai kalangan dan dengan berbagai media, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang lebih bertanggungjawab pada tugasnya, peningkatan koordinasi antar instansi yang terlibat untuk mempercepat tindak lanjut permasalahan yang terjadi di daerah. Juga peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam implementasi penggunaan Aplikasi Teman Bus
Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Di Kabupaten Pati Tahun 2020-2022 Setiani - -; Nunik Retno Herawati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan PUGAR Di Kabupaten Pati serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong berjalannya program. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUGAR telah berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan tujuan utama. Adapun faktor pendorong keberhasilan dari program ini yaitu beragam bantuan dan inovasi teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan petambak garam karena hasil produksi mereka mengalami peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan. Namun faktor penghambat keberhasilan program ini yaitu belum adanya kepastian harga berupa Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah serta sulitnya untuk merubah mindset para petambak garam pada awal program ini dibuat karena mereka terbiasa untuk melakukan produksi secara tradisional
EVALUASI PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR DI PASAR KOTA REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 Afif - Fadhilah; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia membuat daerah memiliki kewenangan untuk mengelola rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri dan mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki untuk kebutuhan perkembangan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu dari sektor retribusi. Pengelolaan keuangan daerah kini telah semakin maju dengan perkembangan teknologi salah satunya yaitu adanya transaksi non tunai. Sebagai salah satu wujud penerapan transaksi non tunai yaitu penerapan program e-retribusi pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang. Program e-retribusi pasar bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar dan kebersihan. Namun dengan adanya program e-retribusi pasar justru membuat tunggakan retribusi pasar meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang yang ditinjau dari pedagang Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang terhadap diberlakukannya Program E-Retribusi Pasar yang diukur dengan 6 kategori yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penggabungan dua pendekatan yakni penelitian mixed methods dengan jenis analisis data statistik dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner. Sampel dari penelitian ini adalah pedagang pasar yang berjumlah 271 pedagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program e-retribusi pasar telah sesuai dengan rencana awal yaitu perubahan metode penarikan dari manual menjadi berbasis elektronik. Namun tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan masih belum tercapai. Program ini masih memiliki kekurangan yaitu kurang efisien dalam pengisian ulang saldo kartu e-retribusi pasar serta kekurangan dalam sistem pembayaran bulanan yang dikeluhkan oleh pedagang karena merasa keberatan dalam membayar. Akibatnya pedagang menjadi enggan untuk membayar retribusi dan menyebabkan tunggakan retribusi menjadi semakin meningkat
PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2022 (SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2017) Sabila Fitra Pertiwi; Nunik Retno Herawati; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the most important elements in a democratic country is the realization of the freedom to associate and assemble, as demonstrated through civil society representation in organizations outside the government, namely civil society organizations. The freedom for people to be part of an organization and carry out its activities freely becomes a fundamental right that must be protected by the state. However, since the enactment of Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 56 of 2017, the National Unity and Politics Agency as a part of the government is obligated to provide guidance and supervision of civil society organizations at the regional level. This policy has sparked both pros and cons as it is seen as a setback for democracy. The purpose of this research is to understand the phenomenon of the presence of civil society organizations (CSOs) in Semarang City, why these CSOs need to be monitored, and how the supervision of CSOs by the National Unity and Politics Agency of Semarang City is conducted, examined through five types of supervision methods: direct supervision, indirect supervision, formal supervision, informal supervision, and administrative supervision. The research method used in this study is qualitative descriptive method with data collection techniques through indepth interviews and literature review. The research results show that the CSOs in Semarang City have been carrying out their work and activities well and in accordance with the applicable regulations. However, supervision must still be conducted as a preventive and punitive measure to maintain the peace and order of Semarang City from issues or deviations that CSOs may engage in. The supervision of CSOs by the National Unity and Politics Agency of Semarang City, based on Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 56 of 2017, has been technically well-executed and does not restrict the existence of CSOs as long as their institutions and activities do not violate the laws and regulations. Nevertheless, there are still challenges related to a lack of human resources in implementing this supervision. Therefore, improvements in the operational supervision are needed to make the supervision of CSOs in Semarang City more effective and efficient
Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang Rahma Putri Pringgodani; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatur penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Hal ini bertujuan supaya Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan manfaat yang cukup luas bagi pedagang kaki lima, tidak hanya memberikan lokasi berjualan yang nyaman dan rapi tanpa mengurangi estetika kota, namun juga memberikan pembinaan bagi pedagang kaki lima untuk dapat mengembangkan usahanya. Banyaknya pedagang kaki lima di Kota Semarang yang beraneka ragam mulai dari jenis usaha, bidang usaha, serta lokasi usaha terkadang menyebabkan kesan berantakan pada daerah-daerah yang ditempatinya. Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang merupakan salah satu pedagang kaki lima insidentil yang berjualan satu minggu sekali dan memiliki jumlah pedagang yang cukup banyak di lokasinya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan data berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang sebanyak 3 orang dan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang sebanyak 6 orang, observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Meskipun dalam keberjalanannya sudah mendapatkan respon positif dari masyarakat ataupun pedagang kaki lima itu sendiri, namun masih terlihat beberapa kendala yang membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan sumberdaya dari para pelaksana yang tidak memadai, baik Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, ataupun anggaran. Penelitian ini merekomendasikan supaya para pelaksana dapat melakukan upaya pembenahan serta melakukan evaluasi pada sumberdaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini. Selain itu para pelaksana juga harus melakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan supaya masukan dari pedagang kaki lima ataupun masyarakat dapat langsung diterima dan dijadikan bahan untuk evaluasi. Keterbatasan penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan daerah dan memiliki data yang terbatas yaitu data pada tahun 2022. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan temuan baru dengan membahas evaluasi dari peraturan daerah dan memberikan data-data terbaru di lapangan
Strategi Pengembangan Potensi Desa dan Dampaknya Bagi Desa dan Masyarakat di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Teofilus Aglis Mariano; Nunik Retno Herawati; Teguh - Yuwono
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang dijalankan untuk mengembangkan potensi desa yang dimiliki Desa Sidomukti serta melihat dampak yang diberikan dari pelaksanaan strategi tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan Teori Strategi Analisis SWOT yang dikemukakan David F (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan secara garis besar, pengembangan potensi desa di Desa Sidomukti dipelopori oleh pihak swasta yakni PT Panorama Agrosidomukti yang mengelola kawasan wisata Umbul Sidomukti. Keberhasilan kawasan wisata tersebut memicu Pemerintah Desa Sidomukti dan Komunitas SAKPALA mulai bergerak melakukan strategi pengembangan lanjutan. Pemerintah Desa dan Komunitas SAKPALA masing-masing menjalankan sendiri strategi mereka. Strategi-strategi tersebut sebagian besar berhasil memberi manfaat bagi warga setempat, meskipun manfaat yang yang didapat belum dirasakan secara meluas
Analisis Program Kampung Iklim di Kota Depok Menurut Peratauran Direktur Jenderal Perubahan Iklm No.P1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 Khanif Maulana Iman; Nunik Retno Herawati; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kampung Iklim Kota Depok bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Meskipun ada 8 RW di 5 Kelurahan yang berpartisipasi, hanya 2 RW di Kelurahan Ratujaya yang meraih gelar nasional Proklim Utama. Namun, ketidakmerataan dalam pelaksanaan program terlihat dibandingkan dengan Kelurahan lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok dan mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi ketidakmerataan antar Kelurahan. Penelitian menggunakan teori Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 dan teori kebijakan publik Charles O. Jones. Metodenya adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sudah cukup baik, meskipun masih perlu perbaikan di beberapa wilayah. Contohnya, di Kelurahan Sukamaju di dalam tahap persiapan, kelompok kerja Program Kampung Iklim perlu meningkatkan kinerjanya sesuai pedoman yang ada. Di Kelurahan Abadijaya dan Sukamaju, masih ada kendala dalam pelaksanaan karena kurangnya lahan untuk fasilitas penunjang kegiatan adaptasi dan mitigasi Program Kampung Iklim. Dalam analisis kebijakan publik Charles O. Jones, pelaksanaan Program Kampung Iklim sudah cukup baik, meskipun masih ada kekurangan dalam tahap keputusan, terutama terkait ketidakmerataan kegiatan adaptasi dan mitigasi di berbagai Kampung Iklim
IMPLEMENTASI SELEKSI PERANGKAT DESA TAHUN 2021 DI DESA PLUMBON, KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN KARANGANYAR Nosin Hafidah Klafikulana Sahid; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar sempat menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon yang diduga terdapat praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dengan mengangkat menantunya yang tidak peringkat 1 menjadi Kepala Seksi Pemerintahan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn yang meliputi 6 indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 indikator teori Van Metter dan Van Horn telah tercapai, namun terdapat permasalahan pada rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon yaitu memilih peserta bukan berdasarkan nilai tertinggi namun berdasarkan kerabat (nepotisme) sehingga membuat publik merasa diciderai. Sikap yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah mengubah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022. Selain itu, diharapkan pada pelaksanaan seleksi perangkat desa selanjutnya, Dispermades Kabupaten Karanganyar betul-betul memberikan sosialisasi dengan memberitahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
PELAYANAN ADMINISTRASI KARTU JOMBANG SEHAT DI DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020-2021 Marcella Nais Thessha Chonica; Nunik Retno Herawati; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelayanan administrasi Kartu Jombang Sehat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada tahun 2020 hingga 2021. Lingkup pelayanan administasi dalam hal ini terbagi dalam pelayanan pendaftaran produk Kartu Jombang Sehat yakni pendaftaran untuk produk kartu dan pendaftaran untuk produk surat rekomendasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis praktik proses pelayanan administrasi Kartu Jombang Sehat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada tahun 2020 hingga 2021 serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk mengatasi hambatan yang sempat ditemui saat kegiatan pelayanan adminitrasi Kartu Jombang Sehat pada masa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan pendekatan deskriptif. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini antara lain data kuantitatif dan data kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner dengan teknik pengambilan responden menggunakan accidental sampling. Sementara pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai pendukung data kualitatif, dalam penelitian ini juga melakukan observasi dan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi Kartu Jombang Sehat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada tahun 2020 hingga 2021 telah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Ini diketahui dari hasil analisis data kuantitatif penelitian ini terhadap 13 responden pengguna layanan Kartu Jombang Sehat terkait pelayanan administrasi di Dinas Sosial Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa 5 dari 8 item pertanyaan kuesioner memperoleh nilai mean yang masuk dalam kategori ‘baik’. Sementara dari hasil analisis data kualitatif penelitian ini sendiri menemukan bahwa masih adanya beberapa kondisi yang menjadi penghambat saat kegiatan pelayanan administrasi Kartu Jombang Sehat yang berlangsung pada kala itu dan dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jombang realitasnya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya hambatan yang belum ditangani. Seperti masih belum disediakannya pelayanan secara online, belum adanya perbaikan dari segi posisi penempatan kotak saran, dan sistem antrian yang masih kurang jelas