Nunik Retno Herawati
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dalam Menanggulangi Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2021 Afia - Azkia; Nunik Retno Herawati; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena PHK di Kabupaten Tangerang pada masa Covid-19, rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang untuk menanggulangi masalah PHK, dan pelaksanaan rencana strategis dinas tenaga kerja untuk menanggulangi PHK pada tahun 2021. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka selanjutnya data di analisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa PHK saat pandemi Covid-19 merupakan kondisi force majeure yang disebabkan penurunan jumlah order yang diterima pelaku usaha yang berdampak pada penurunan omset dan terpaksa melakukan PHK. Dinas tenaga kerja menanggulangi fenomena tersebut dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan visi-misi Bupati Kabupaten Tangerang, upaya tersebut berupa program pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja yang terdiri dari kegiatan, seperti dialog lembaga kerja sama tripartit, jaminan kehilangan pekerjaan, dan bantuan sosial upah
Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang Dalam Masa Pandemi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Dokumen Online Kependudukan (SI D’nok) Adi - Prabowo; Wijayanto - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi SI D’nok menggunakan teori Karakteristik Inovasi Pelayanan milik Everett Rogers yang memiliki 5 (lima) indikator yaitu Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialability, dan Observability beserta hambatannya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut Dispendukcapil Kota Semarang inovasi SI D’nok berhasil memenuhi 5 (lima) indikator Karakteristik Inovasi pelayanan publik dari Everett Rogers. Sementara itu, masyarakat menilai bahwa inovasi SI D’nok kurang dapat memenuhi indikator relative advantage. Namun, SI Dnok berhasil memenuhi indikator compatibility, complexity, dan observability dengan cukup baik. Beberapa hambatan yang terjadi adalah permasalahan server, permasalahan fitur, sumber daya manusia, dan situasi Pandemi Covid-19. Secara garis besar SI D’nok dapat dikatakan merupakan sebuah inovasi yang layak untuk diadopsi meskipun tetap membutuhkan perbaikan
Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang Illen La - Reartha; Turtiantoro - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena dan masalah yang terus menjadi perhatian pemerintah, dikarenakan dampaknya yang luas diberbagai sektor kehidupan khususnya pendapatan keluarga yang mengalami penurunan. Berbagai macam bentuk program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi dampak tersebut salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bantuan dan perlindungan sosial dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan pada situasi pandemi dapat menanggulangi permasalahan masyarakat salah satunya di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai pusat ibu Kota Jawa Tengah diharapkan menjadi kiblat yang baik dalam pelaksanaan PKH, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan PKH selama pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Teori yang digunakan peneliti ini adalah Bridgman dan Davis dimana terdapat empat dimensi yang mampu untuk menjawab persoalan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu Input, Proses, Output, Outcome. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan Purposive sampling. Sebagai data pendukung peneliti memakai data sekunder yang berupa laporan, arsip, serta teks lainnya yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang ataupun yang dapat membantu meyelesaikan proses penelitian skripsi. Adapun analisis data dimulai dari pengumpulan data yang menggunakan teknik triangulasi atau banyak sumber data setelah itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PKH pada masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terlihat ada beberapa faktor yang masih mengalami kendala salah satunya yaitu, keterlambatan pencairan, masih belum menjangkau semua warga, belum tepat sasaran, kurangnya kerjasama dari Bank Penyalur. Keberjalanan PKH tidak hanya dilakukan pada saat pandemi saja namun hingga saat ini program tersebut terus berjalan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu untuk memaksimalkan kinerja pelaksanaan PKH. Dengan koordinasi antar pelaksana serta pihak Bank Penyalur sehingga dapat membantu kelancaran penyaluran bantuan. Selain itu sistem yang digunakan dalam proses PKH dapat diperbaiki agar dapat digunakan secara maksimal, serta fasilitas pendukung diharapkan lebih dilengkapi. Hal ini tentunya dibutuhkan sehingga pelaksanaan PKH selanjutnya bisa lebih maksimal dan tujuan program bantuan dapat terwujud sepenuhnya
Analisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021 Melalui Perspektif Kebijakan Publik Nadia - Tiarasari; Nunik Retno Herawati; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat maka sudah sepantasnya rakyat mendapatkan akses informasi dan data untuk mengawasi wakilnya di DPR RI. Melalui keterbukaan informasi publik (KIP), hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan data sudah terjamin undang-undang. Ketika pandemi covid-19 terjadi perubahan dalam tatanan masyarakat, termasuk budaya kerja. Perubahan ini dikhawatirkan membuat pelaksanaan KIP tidak maksimal atau bahkan tidak terwujud. KIP di DPR RI dijalankan oleh PPID Setjen DPR RI maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi KIP di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjabarkan data data non numerik penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi. Kesimpulan penelitian menyatakan keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021 telah dilaksanakan dengan sangat baik tanpa terganggu perubahan saat pandemi. Dari dimensi komunikasi, sesama pelaksana telah memaksimalkan penggunaan media daring seperti Whatsapp dan Zoom Meeting sehingga tidak ada permasalahan alur komunikasi sesama pelaksana. PPID Setjen DPR RI memiliki sumber daya yang lengkap meskipun PPID perlu melakukan penyesuaian fitur-fitur dalam laman resmi secara keberlanjutan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik. Sifat pelaksana selama pandemi covid-19 tetap terbuka dan tidak berubah. Terakhir, struktur birokasi PPID Setjen DPR RI sangat jelas sehingga mampu membagi kewenangan pelaksana tanpa ada tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan agar PPID Setjen DPR RI dapat mempertahankan kinerjanya dalam pelaksanaan KIP. Dengan terus memperbarui dan menyesuaikan fitur-fitur dalam laman resmi yang berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi. Bukan hanya menyesuaikan fitur dengan standar-standar dari Komisi Informasi Pusat
Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 Rt. Ta’sya Ismaya Putri; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan desentralisasi pasca jatuhnya Orde Baru akhirnya telah memperkuat kekuasaan orang kuat lokal. Hingga seiring dengan adanya upaya demokratisasi,mereka pun turut menggunakan demokrasi yang ada. Salah satunya adalah para Jawara dan Ulama membangun aliansi dengan pejabat publik. Kondisi yang terjadi di Provinsi Banten ini tidak hanya membuat kedua entitas itu menjadi subkultur yang hidup dalam masyarakat setempat, melainkan sebuah kekuatan riil yang berperan dalam politik lokal di Banten. Basis massanya yang besar dijadikan strategi oleh politisi untuk melibatkan mereka melalui relasi patron klien sebagai upaya memenangkan kontestasi Pemilu. Alhasil, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai relasi patron klien yang terjadi antara politisi serta Jawara dan Ulama dalam Pemilu, khususnya pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 dalam upaya memenangkan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori patron-klien menurut Scott (1972). Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan para Jawara, Ulama, dan masyarakat pemilih sebagai pihak yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur Bantentahun 2017. Adapun, para informan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling serta snowball sampling yang digunakan untuk meraih informan kunci dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa relasi patron klien terjadi di antara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama. Hubungan yang dirawat melalui relasi patron klien ini telah teridentifikasi melalui adanya hubungan personal, hubungan resiprositas akibat adanya ketimpangan sumber daya, dan hubungan loyalitas di antaranya. Dalam hal ini, terdapat relasi kluster piramida yang terjadi, yakni relasi patron klien antara Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara serta Ulama, juga antara Jawara dan Ulama dengan masyarakat. Pada gilirannya, Jawara dan Ulama ini dapat memobilisasi masyarakat sekitar untuk memilih pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Penelitian ini menyarankan untuk adanya studi lebih lanjut perihal relasi patron klien dalam Pemilu. Kekurangan dalam mendapatkan akses informasi perihal pemberian secara personal yang mungkin terjadi pada tokoh strategis diharapkan menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya untuk melengkapi. Lebih lanjut, studi yang melengkapi diharapkan memperkaya referensi akademis serta referensi dalam memperbaiki keberlangsungan Pemilu di Indonesia
ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI E-OPEN DI KOTA BEKASI TAHUN 2022 Shavira Putri Damayanthi; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai implementasi aplikasi e-open di Kota Bekasi tahun 2022 tercakup dalam penelitian ini. Tujuan studi ini ialah untuk menginformasikan masyarakat umum tentang bagaimana aplikasi e-open diimplementasikan. Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif digunakan. Purposive sampling digunakan dalam wawancara semiterstruktur untuk mengumpulkan data. Penelitian ini juga memanfaatkan studi pustaka sebagai bukti pendukung. Reduksi data, tampilan data, dan pengambilan kesimpulan ialah bagian dari analisis data. Penelitian ini menerapkan teori Edward III mencakup struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Pada awal tahun 2020 Disdukcapil meluncurkan aplikasi administrasi kependudukan yaitu e-open, aplikasi ini muncul berbarengan dengan pandemic covid-19 yang mana masyarakat tidak harus mendatangi Kantor Dinas karena segala pengajuan dan pengumpulan berkas diunggah melalui apliaksi e-open. Dokumen Kependudukan yang telah jadi dapat langsung diambil ditempat sejalan terhadap jadwal pengambilan yang dipilih melalui aplikasi. Melalui aplikasi e-open, anggota masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan permohonan administrasi kependudukan dari mana saja dan kapan saja. Aplikasi e-open memudahkan petugas dan masyarakat umum
Implementasi Penggunaan Aplikasi Teman Bus pada Batik Solo Trans di Kota Surakarta Tahun 2022 Eka - Rahmawati; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi Teman Bus merupakan bagian dari program Buy the Service sebagai upaya peningkatan kualitas layanan angkutan umum perkotaan yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 5 kota pertama yakni Medan, Palembang, Denpasar, Yogyakarta, dan Surakarta. Teman Bus hadir sebagai upaya strategis dalam menjawab permasalahan layanan angkutan umum berupa ketidakpastian informasi pada armada yang beroperasi. Hal tersebut sejalan dengan penerapan konsep Smart City dan Smart Mobility sebagai bentuk layanan dengan penerapan e-government untuk mempermudah akses layanan transportasi yang memuat informasi umum mengenai layanan Batik Solo Trans di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penggunaan aplikasi Teman Bus pada layanan Batik Solo Trans. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan aplikasi Teman Bus sebagai aplikasi layanan informasi transportasi umum Batik Solo Trans di Kota Surakarta belum berjalan secara optimal. Meskipun telah bermanfaat bagi pengguna untuk menentukan informasi pada layanan Batik Solo Trans seperti estimasi kedatangan bus, mengetahui titik lokasi halte, dan koridor armada yang beroperasi, namun masih terdapat banyak permasalahan yang perlu dibenahi pada proses keberjalanannya. Penelitian ini merekomendasikan agar implementor untuk meningkatkan sosialisasi pada berbagai kalangan dan dengan berbagai media, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang lebih bertanggungjawab pada tugasnya, peningkatan koordinasi antar instansi yang terlibat untuk mempercepat tindak lanjut permasalahan yang terjadi di daerah. Juga peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam implementasi penggunaan Aplikasi Teman Bus
Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangsari Ahmad Zein Abdurrahman; Nunik Retno Herawati; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaran pemerintahan desa telah dijamin dalam undang- undang, termasuk di lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rendahnya representasi perempuan di BPD berdampak pada kepentingan perempuan menjadi kurang diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karangsari, peran dan dampak yang telah dilakukan untuk mewakili kepentingan perempuan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dan dokumentasi tertulis. Analisis data menggunakan tahapan analisis kualitatif Milles dan Huberman. Teori pada penelitian ini adalah demokrasi desa, representasi perempuan dalam politik, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karangsari berjalan dengan baik. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan dilakukan dengan pemilihan langsung. Pada tahapan tersebut ditemui kendala pada proses pendaftaran bakal calon anggota BPD unsur ketertwakilan perempuan yang masih minim pendaftar. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan perpanjangan masa pendaftaran. Hasil pengisian keanggotaan BPD berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah perempuan di BPD pada tingkat kabupaten. BPD unsur keterwakilan perempuan Karangsari melalui perananannya berdampak kepada naiknya anggaran pada program perempuan dan anak, tersampaikannya aspirasi perempuan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, munculnya alternatif ide bagi pembangunan desa, serta adanya program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung bagi BPD unsur keterwakilan perempuan yaitu jiwa sosial untuk mengabdi kepada masyarakat, pengalaman sebagai pensiunan BKKBN sehingga memiliki pemahaman dan kedekatan mengenai permasalahan perempuan, hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa, anggota BPD, dan kader perempuan. Sementara untuk faktor penghambat tidak ditemui kendala yang signifikan. Pelaksanaan rapat pada malam hari bukan menjadi kendala bagi BPD perempuan untuk terlibat di dalamnya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa representasi perempuan yang ada di lembaga BPD melalui kehadiran dari BPD unsur keterwakilan perempuan memberikan dampak terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perempuan antara lain pada aspek anggaran program, aspirasi perempuan yang terwakilkan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, alternatif ide bagi pembangunan desa, dan program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD unsur keterwakilan perempuan (1) Jiwa sosial untuk mengabdi kepada masyarakat (2) Pengalaman sebagai pensiunan BKKBN (3) Hubungan yang harmonis dengan aktor pemerintahan desa dan kader perempuan. Faktor penghambat bagi BPD unsur keterwakilan perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak ada yang signifikan
Realitas Pengaduan Masyarakat dalam Grup Facebook Lapor Lumajang Anisa - Azriana; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaduan masyarakat merupakan jalan komunikasi yang dibuka untuk menampung aspirasi, pengaduan, dan protes dari masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka pengaduan masyarakat melalui Grup Facebook Lapor Lumajang sehingga ada kemungkinan menciptakan ruang publik virtual alih-alih sebatas praktik pengaduan masyarakat semata. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Grup Facebook Lapor Lumajang merupakan representasi pengaduan masyarakat melalui media sosial. Sebagai representasi ruang publik virtual Habermas, Grup Facebook Lapor Lumajang belum menunjukkan kesesuaiannya terhadap kriteria ruang publik virtual. Aspek publik dan deliberasi tidak nampak dalam praktik yang diajalankan dalam Grup Facebook Lapor Lumajang. Dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlunya komitmen bersama dalam mendukung praktik demokrasi deliberatif dalam Grup Facebook Lapor Lumajang. Respons pemerintah masih berkisar pada keluhan tentang layanan OPD dan informasi publik lainnya.
Implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dalam Sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (Studi Penelitian pada Unit Pengelola Jakarta Smart City) Mila Dwi Yanti; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya pengaduan masyarakat merupakan elemen penting karena merupakan hak bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya terhadap pelayanan publik yang telah mereka dapat demi mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, serta dengan adanya kanal aduan dapat dijadikan sebagai evaluasi pelayanan publik dan kesempatan klarifikasi bagi pemerintah terhadap ketidakpuasan masyarakat. Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan salah satu inovasi kebijakan di bidang layanan aduan dan saran yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan aduan atau aspirasi mengenai pelayanan publik karena hingga saat ini masih banyak ditemukan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja penyelenggara terhadap pelayanan publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengadopsi Lapor untuk menjadi kanal aduannya. Lapor merupakan salah satu dari 13 kanal aduan yang ada di Pemprov DKI Jakarta yang terintegrasi ke dalam Cepat Respon Masyarakat (CRM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penggunaan Lapor yang masuk ke dalam sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan menggunakan teori Impelementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dengan variable Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapor yang merupakan kanal aduan milik pemerintah pusat telah diintegrasikan ke dalam CRM Jakarta Smart City ternyata belum mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena Lapor hanya dijadikan sebagai salah satu kanal aduan dari 13 kanal aduan lainnya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memberikan perhatiannya pada kanal aduan Jakarta Kini (JAKI) yang merupakan milik Jakarta Smart City. Selain itu, dalam implementasinya belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya kanal aduan Lapor ini karena tanggapan dari laporan yang telah diberikan tergantung pada kinerja ditiap SKPD. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar implementator dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam mengelola Lapor yang terintegrasi ke dalam CRM. Selain itu perlu melakukan optimalisasi seluruh kanal aduan yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk Lapor. Terlebih lapor merupakan aplikasi sebagai program kebijakan dari pemerintah pusat yang harus menjangkau seluruh instansi pemerintah daerah dalam membantu pelayanan publik di tiap daerah