Rina - Martini
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Peran Forum Anak Surakarta Dalam Pembangunan Kota Layak Anak Dan Kawasan Tanpa Rokok Di Surakarta Afrian - Hardani; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran Forum Anak Surakarta (FAS) dalam pembangunan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Surakarta. Mengingat kebutuhan partisipasi anak-anak guna pembangunan kota serta menjaga hak-hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, maka FAS ikut mendorong keberhasilan kebijakan KLA dan KTR guna kepentingan anak-anak. Permasalahan ini muncul dikarenakan masih adanya pengguna rokok yang berkontak langsung dengan anak-anak sehingga perokok tersebut tidak memperhatikan kesehatan anak tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana partisipasi Forum Anak Surakarta secara mendalam mengenai proses mereka dalam memperjuangkan hak anak yang berlandas kepada kebijakan KLA serta melihat FAS dalam memperjuangkan hak-hak anak untuk terbebas dari pengaruh bahaya rokok.. Penelitian ini menggunakan kacamata teori peran, partisipasi, KLA dan KTR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data penelitian menggunakan metode dokumentasi, metode obseravsi, serta melalui wawancara dengan fasilitator FAS, Sekertaris FAS, anggota FAS dan dari Dinas PP PA Kota Surakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) FAS melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung program KLA yang terdiri dari bidang pendidikan, layanan sosial, perlindungan hukum, dan kesehatan, (2) Upaya yang dilakukan FAS dalam program KTR adalah melakukan monitoring iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok, rapat hasil monitoring IPS rokok, dan audiensi dengan pemangku kebijakan terkait IPS rokok yang tersebar dikota Surakarta (3) beberapa hambatan yang dirasa oleh FAS seperti pemotongan dana program kerja, permasalahan komunikasi internal antar anggota, dan orang dewasa yang mengangap FAS hanyalah kumpulan anak-anak. Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu FAS melakukan upaya didalam KLA maupun KTR yang terdiri dari pengawasan, sosialisasi dan audiensi. Saran bagi FAS adalah mulai untuk membangun komunikasi antar anggota dan mulai mencari donatur untuk menunjang program kerja. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar bisa melihat sudut pandang lain, serta bagi daerah lain bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembangunan KLA
DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP BUKIT CAMANG DI BANDAR LAMPUNG Abimanyu Imam Sandhy Baskara; rina - martini; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu pembangunan dan kelestarian lingkungan selalu dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, seperti halnya yang terjadi pada Bukit Camang. Bukit Camang merupakan kawasan HPL. Pada kawasan HPL seharusnya tidak boleh ada aktivitas pertambangan karena izin yang diberikan hanya untuk pembangunan perumahan. Namun, yang terjadi pada Bukit Camang diindikasikan sebagai pertambangan ilegal yang berdampak terhadap menurunnya fungsi bukit sebagai daerah resapan.Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan perizinan pertambangan di Bukit Camang, dan untuk mengetahui dampak kebijakan perizinan perumahan dan aktivitas pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dilihat dari aspek ekonomi politik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah (Pusat, Provisi, dan Kabupaten/Kota). Pada kasus pertambangan di Bukit Camang ditemukan fakta bahwa pertambangan di Bukit Camang tidak memiliki izin namun terus beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah pemberi izin. Selanjutnya dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang dipengaruhi oleh rent seeking, yaitu pengalihan hak milik Bukit Camang menjadi milik pribadi untuk menangkap keuntungan secara pribadi juga
Strategi Pemenangan Kevin Mahesa Amuwardhani Pada Pemilihan Umum Calon Legislatif Di Kota Magelang Tahun 2019 Intan Trisha Anggraeni; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kevin Mahesa Amuwardhani merupakan caleg baru yang masih muda memenangkan Pemilu legislatif Kota Magelang tahun 2019 dengan perolehan suara 1304. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana rancangan dan pelaksanaan strategi Kevin Mahesa Amuwardhani mempengaruhi suara masyarakat Kota Magelang, khususnya di Daerah Pilihan III Magelang 3. Desain penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus penelitian strategi pemenangan calon legislatif Kevin Mahesa Amuwardhani pada pemilu legislatif Kota Magelang tahun 2019. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini ialah Kevin Mahesa Amuwardhani sebagai calon legislatif terpilih, anggota dewan dengan usia termuda, dan menduduki anggota DPRD Kota Magelang Periode tahun 2019-2024. Sumber data pada penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder, data-data tersebut dikumpulkan melelui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah menguji validitas data melalui trangulasi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Strategi kampanye politik yang dipergunakan tim pemenangan Kevin Mahesa diawali dengan mengenalkan sosok Kevin Mahesa, Visi dan Misi, serta program yang akan dibawakan untuk penyerapan aspirasi masyarakat dapil Magelang Utara pada lima tahun ke depan. Strategi penonjolan figur yang dilakukan oleh tim Pemenangan Kevin Mahesa dalam menarik simpati masyarakat melalui sosok milenial-nasionalis merupakan perpaduan yang relevan dengan era perkembangan jaman saat ini. Tim pemenangan Kevin Mahesa menggunakan strategi basis massa dan startegi pendekatan komunitas untuk memenangkan Kevin Mahesa pada pemilihan legislatif 2019
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KAMPUNG TEMATIK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Kampung Batik) Mohamad Ilham Novianto Sarwono; Rina - Martini; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki ciri khas berupa keanekaragaman budaya. Ciri khas negara Indonesia tersebut dapat dijadikan sebagai potensi keunggulan tersendiri untuk dikembangkan diberbagai bidang salah satunya yaitu di bidang pariwisata, terlebih negara Indonesia banyak terdapat tempat-tempat menarik bagi wisatawan mancanegara. Namun, hal ini masih bertolak belakang dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia masih mengalami keterpurukan akibat sejumlah konflik, termasuk masalah kemiskinan. Salah satu alternatif wisata yang sedang ramai dibicirakan adalah kampung tematik. Wisata kampung tematik merupakan salah satu alternatif wisata yang sudah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan. Dengan adanya wisata kampung tematik ini diharapkan dapat mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat khususnya masayarakat di wilayah perkotaan yang memiliki sumber daya yang terbatas dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Dari tujuan dan penjelasan-penjelasan di atas, sangatlah menjadi daya Tarik peneliti untuk mengembangkan pemikirannya. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan secara teoritis dan empiris mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik di Kampung Batik Kota Semarang dan hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik di Kampung Batik Kota Semarang.
TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA YAN TEGUH WIBOWO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Rego Boby Afrionaldy; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tipe kepemimpinan merupakan cara yang dilakukan pemimpin dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satunya adalah bentuk partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat berhasil karena adanya kesinambungan antara peran pemimpin dan masyarakat. Penerapan tipe kepemimpinan setiap daerah berbeda tergantung bagaimana kondisi yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Peran tipe kepemimpinan yang digunakan pemimpin sangat penting dalam meningkatakan partisipasi masyarakat untuk memajukan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tipe kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Ngale. Mulyadi (2015) gaya atau tipe kepemimpinan adalah cara khas pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dalam mencapai tujuan. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa tipe kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Ngale dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan langsung masyarakat. Membuka ruang partisipasi bagi semua kalangan masyarakat baik dalam bentuk ide atau gagasan, materil, dan tenaga pelaksanaan pembangunan desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tipe kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Ngale digolongkan sebagai tipe kepemimpinan demokratis. Namun terdapat kekurangan yakni kepala desa dalam bersosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan masih melalui kepala dusun. Saran yang diberikan yakni kepala desa dapat memperluas kerjasama dengan berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan baik, lancar, efektif dan efisien
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SMA NEGERI DI DKI JAKARTA Maria Mutiara Natauli Malau; Rina - Martini; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pendidikan inklusif adalah kebijakan yang menerapkan konsep pengintegrasian atau penyatuan siswa berkebutuhan khusus atau inklusi dengan siswa non-inklusi dalam memperoleh pendidikan. Salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusif adalah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta telah diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Mengingat manfaat yang diharapkan dari diterapkannya pendidikan inklusif dapat dirasakan, baik oleh siswa inklusi maupun bagi siswa non-inklusi, hanya apabila implementasinya sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Knowledge, Attitude, Practice (KAP). Dari hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan beberapa masalah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta
JARINGAN LINTAS IMAN KOTA SEMARANG DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK GEREJA BAPTIS INDONESIA (GBI) TLOGOSARI KOTA SEMARANG Fia Yasmin Ni’nal Maula; fitriyah - -; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kelompok gerakan sosial dapat mempengaruhi kebijakan. Fokus penelitian adalah Jaringan lintas Iman Kota Semarang sebagai gerakan sosial mempengaruhi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam penyelesaian konflik pembangunana Gerja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kota Semarang. Konflik terjadi karena terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GBI Tlogosari pada 1998, sekelompok masyarakat di sekitar gereja menolak pendirian dengan alasan, pihak gereja melakukan penipuan saat mengurus IMB, tuduhan yang menjadi alasan ini kemudian tidak bisa dibuktikan. Konflik yang terjadi merupakan konflik primodial dan seiring berjalannya menjadi konflik instrumentalis. Konflik diselesaikan dengan mediasi. Dalam proses mediasi, jaringan Lintas Iman Kota Semarang melakukan advokasi dalam mempengaruhi kebiajakan pemerintah Kota Semarang. Adapun kebijakan tersebut adalah diterbitkannya IMB (baru) GBI Tlogosar tahun 2020. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model studi kasus
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM PPDB TINGKAT SMP DI KOTA SEMARANG TAHUN 2022 Laurensia - Cynthia; Rina - Martini; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zonasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB. Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan kebijakan baru yakni kebijakan zonasi untuk PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kota Semarang telah diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/ 326 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2022. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Dari hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan beberapa masalah dalam implementasi kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kota Semarang, baik dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasinya
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BRT TRANS SEMARANG TAHUN 2022 Piqri - Rahmadan; rina - Martini; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi umum merupakan sarana penunjang mobilitas yang sangat penting bagi masyarkat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi publik umumnya disediakan oleh pihak swasta dan juga pemerintah melalui kebijakan pelayanan publik. Transportasi umum sebagai produk pelayanan publik oleh pemerintah diharapkan dapat memenuhi kepentingan rakyat dan juga dalam operasionalnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan rakyat salah satunya dengan pengadaan bus BRT Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang yang dinilai cukup bagus oleh masyarakat dengan ditandai adanya peningkatan jumlah pengguna tiap tahunnya. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BRT yang diberikan pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menunjukkan angka dan tabel sebagai hasil ukur penelitian yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam bentuk paragraf. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara tertutup menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada 100 orang responden pengguna BRT Trans Semarang. Kuesioner pertanyaan terdiri atas 20 butil pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan memiliki lima opsi jawaban. Responden perlu memilih salah satu dari lima opsi yang telah disediakan oleh peneliti yang kemudian dari hasil jawaban responden akan dihitung skor masing-masing pertanyaan. Untuk opsi jawaban ‘sangat puas’ diberi skor 5, opsi jawaban ‘puas’ diberi skor 4, opsi jawaban ‘cukup puas’ diberi skor 3, opsi jawaban ‘tidak puas’ diberi skor 2, dan untuk opsi jawaban ‘sangat tidak puas’ diberi skor 1. Menurut PERMENPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014, pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BRT mengacu pada 9 indikator yaitu: prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksanan, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, serta penanganan layanan pengaduan, kritik dan saran. Indikator-indikator tersebut kemudian dihitung menggunakan tabulasi silang dengan data usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden yang menghasilkan hasil penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa hasil tabulasi silang antara indikator penelitian dengan kelompok responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa cukup dengan pelayanan transportasi BRT Semarang
ANALISIS EFEKTIVITAS RESES DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 – 2022 (Studi Pada Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah) Pricilia Naomi Agnes; Rina - Martini; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Segala kegiatan mengalami perubahan dan pemerintah harus bersikap adaptif dalam menangani kondisi tersebut. Termasuk kegiatan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tetap dilaksanakan secara tatap muka untuk bertemu dengan masyarakat dan/atau melakukan kunjungan lapangan. Dalam kondisi Pandemi Covid-19, anggota dewan tetap memiliki kewajiban untuk menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan masingmasing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada Anggota Dewan dan Tenaga Administratif pada Daerah Pemilihan 1 (Kota Semarang), Daerah Pemilihan V (Grobogan dan Blora), serta Daerah Pemilihan VI (Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen) Fraksi PDI-Perjuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2020 – 2022 selama Pandemi Covid-19 berjalan cukup efektif, pelaksanaannya dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun di 8 titik per masa reses. Lalu indikator kinerja melalui laporan reses atau penyerapan aspirasi mencapai target hingga 100% dan menindaklanjuti audiensi masyarakat. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan seperti pengurangan peserta reses menjadi 50 orang dari 100 orang. Ditemukan juga bahwa adanya budaya uang saku dalam pelaksanaan reses dan anggota dewan “menombok” biaya yang tidak termasuk dalam anggaran reses di APBD. Pelaksanaan reses telah memenuhi indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran program, tujuan program, dan pemantauan program. Tetapi, sosialisasi program reses tidak memenuhi indikator tersebut. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan reses, antara lain: faktor hukum, faktor penyelenggara, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan kebudayaan