Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.523
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
Rina - Martini
S1 Ilmu Pemerintahan
Arts Humanities

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Kajian Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Kota Semarang) Raflisyah - Kurnia; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan publik juga berlaku bagi penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Hak yang dimaksud termasuk dalam sarana transportasi publik, mencakup aksesibilitas yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk tetap nyaman dalam penggunaannya sehari-hari. Di Kota Semarang terdapat transportasi publik berupa Bus Rapid Trans (BRT), Trans Semarang (sering disebut BRT (Bus Rapid Transit) atau BRT Trans Semarang sebagai istilah populer) adalah sistem transportasi angkutan massal berbasis jalan di Jawa Tengah yang beroperasi di Kota dan (sebagian) Kabupaten Semarang.Dalam penyelenggaraannya, BRT Semarang memiliki sarana armada bus dan halte-halte yang terdapat di beberapa titik di Kota Semarang maupun di Kabupaten Semarang. Halte yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai jenis, namun seluruhnya tidak terlihat ramah untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut memungkinkan menyulitkan penyandang disabilitas, maka diperlukannya kajian lebih mendalam apakah penyelenggaraan BRT Semarang telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat dekskriptif, dengan tekni pengumpulan data secara empiris, yakni dengan cara malakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke beberapa lokasi yang dapat mendukung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.Temuan dari penelitian ini adalah kemudahan akses terpenuhi dengan baik dengan berbabagai kemudahan seperti pembuatan Kartu BRT Khusus Disabilitas, Aplikasi Trans Semarang, Tarif yang murah, jumlah halte disabilitas yang akan ditambahkan, serta pengadaan Bus Lowdeck. Untuk prinsip keselamatan belum terpenuhi secara utuh dikarenakan para difabel merasa kurang nyaman karena jalan curam, serta jarak antara lantai trotoar dengan lantai halte masih cukup tinggi, serta jarak antar halte dengan bus masih menyulitkan para difabel. Untuk prinsip kegunaan sendiri telah terpenuhi karena banyaknya halte dan armada yang beroperasi sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk prinsip kemandirian Penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan Trans Semarang tidak dapat secara utuh memenuhi prinsip kemandirian karena dalam menggunakan Trans Semarang tetap harus dibantu oleh petugas maupun orang di sekitar, hal ini berhubungan dengan prinsip keselamatan yang belum terpenuhi secara utuh
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KELURAHAN SRONDOL KULON TERHADAP KETAHANAN EKONOMI Alvita Putri Khandria; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persebaran Virus Covid-19 yang terjadi saat ini semakin banyak menimbulkan berbagai problematika. Dampaknya dapat terlihat dari berbagai sisi kehidupan, yaitu dibidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus Covid-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Langkah yang ditempuh pemerintah ialah dengan melalui implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun kebijakan ini teryata berdampak pada aspek ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak ketahanan ekonomi dan apa saja faktor keberhasilan dalam menstabilkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Srondol Kulon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tipe metode ini, isi penelitian berisikan upaya pendeskripsian, pencatatan, analisis dan interpretasi dengan kondisi yang terjadi. Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM memberikan dampak yang sangat besar dalam sektor ekonomi terutama pada pedagang dan UMKM. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ketahanan ekonomi Kelurahan Srondol Kulon diambang ketidakstabilan yang berimbas pada tingkat pengangguran yang semakin melonjak. Maka dengan itu dalam penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apasaja faktor-faktor pendorong keberhasilan untuk menstabilkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Srondol Kulon
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) DI KOTA SEMARANG Arkaan Ariepoetra Nugraha; Dzunuwanus Ghulam Manar; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SAKPOLE merupakan inovasi kebijakan Bapenda Jawa Tengah yang dirilis pada tahun 2017 untuk memudahkan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan. Pada tahun 2021, SAKPOLE menjadi salah satu alternatif kebijakan yang mampu membantu Bapenda Jawa Tengah dalam kondisi pandemi Covid-19. Selaras dengan tersebut maka dalam penelitian ini menganalisa dan mengkaji implementasi SAKPOLE di Kota Semarang pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencakup narasumber utama dari Bapenda Jawa Tengah dan masyarakat. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III yang memiliki indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan strukur birokrasi untuk menganalisa temuan masalah keberlangsungan SAKPOLE. Tidak berjalannya implementasi kebijakan inovasi SAKPOLE di Kota Semarang pada tahun 2021 dipengaruhi ketidakcakapan pelaku dalam melaksanakan SAKPOLE, hal ini ditunjukan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di SAKPOLE hanya sebesar 0,71% dari seluruh jumlah kendaraan masyarakat Kota Semarang. Hasil penelitian ini juga menunjukan adanya ketidak berjalanan implementasi SAKPOLE sebagai kebijakan pada tahun 2021 di Kota Semarang dan hal tersebut memerlukan kesadaran pihak pelaksana untuk memperbaiki
Impelementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Rendy - Syachrezi; Rina - Martini; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya program BPJS Ketenagakerjaan sebagai program jaminan sosial ketenakerjaan merupakan bentuk pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja baik itu tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal. Tentu sudah seharusnya program tersebut memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta manfaatnya tersebut dapat dirasakan secara merata. Tetapi, pada implementasinya di lapangan yaitu di Kota Semarang ,manfaat terlakasananya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan masih belum dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pada prakteknya implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang sebagian besar masih terbatas pada pekerja sektor formal saja, padahal seharusnya pekerja sektor informal juga mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dengan variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, belum dapat dilaksanakan secara merata terutama bagi kepesertaan kategori pekerja informal, hal tersebut dapat dilihat masih belum tercapainya target kepesertaan kategori pekerja informal. Masih belum tercapainya target tersebut karena masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja informal terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam hal memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaa, tetapi pada implementasinya belum merata, masih terdapatnya kendala pada komunikasi serta sumberdaya anggaran baik itu dari segi jumlah anggaran yang kurang serta masih kurang transparannya implementor kebijakan dalam hal anggaran membuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar implementor dapat lebih meningkatkan komunikasi berupa sosialisasi terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta meningkatkan koordinasi antar BPJS Ketenagakerjaan dengan para stakeholder nya. Selain itu, tidak hanya intensitas sosialisasinya yang ditingkatkan tetapi juga diperlukan inovasi baru dalam melakukan sosialisasi masyarakat agar pola pikir masyarakat dapat berubah sehingga sadar akan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlu lebih transparannya implementor kebijakan terkait informasi soal anggaran. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal membuktikan terkait kurangnya sumberdaya anggaran karena peneliti tidak berhasil mendapatkan data detil kurangnya anggaran tersebut. Untuk penelitan kedepannya direkomendasikan untuk melakukan crosscheck terkait keterangan perihal kurangnya anggaran tersebut
Peran antar Stakeholders dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Mohammad Emir Aldrian; Fitriyah - -; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar sebagai fasilitas umum tempat berkumpulnya manusia setiap harinya, tentu menjadi salah satu sumber produksi sampah terbesar di perkotaan. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai pihak agar pengelolaanya menjadi efektif. Pengelolaan sampah di pasar yang baik itu memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang saling mengisi satu sama lain. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan barang dan jasa sekaligus yang membuat aturan dan mengawasi di ruang publik tersebut melalui berbagai suku dinas hingga pengelola pasarnya. Kemudian pedagang, sebagai pihak yang memakai ruang publik/layanan yang disediakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) bagaimana sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat dan (2) bagaimana peran antar stakeholders dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori peran dari biddle, serta untuk menilai peran pemerintah digunakan indikator regulator, fasilitator dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan studi dokumentasi/ adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Pemerintah Kota dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat masih kurang optimal. Hal ini ditunjukan melalui (1) ketiadaan regulasi khusus yang membahas mengenai sistem pengelolaan sampah di pasar, (2) masih lemah dalam menjalankan pengawasan yang mengakibatkan terjadi banyak pelanggaran. Hasil temuan lain adalah (3) mengenai anggaran yang sudah cukup besar, namun pengembangan fasilitas pengelolaan sampah masih belum memadai. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi agar Pemkot Tangerang Selatan memperkuat peran pengawasan yang menjadi tumpuan dalam penegakan hukum yang berlaku, mengadakan evaluasi terhadap rancangan anggaran belanja terkait pengelolaan sampah, serta menerbitkan suatu peraturan khusus yang membahas mengenai sistem pengelolaan sampah di pasar secara khusus
Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Boyolali (Studi Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Dasar Kategori Penggerak) Obed Toman Susanto; Rina - Martini; bangkit Aditya Wiryawan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru yang disahkan pada tanggal 11 Februari 2022 sebagai bagian dari peluncuran Merdeka Belajar Episode 15. Kurikulum yang disahkan oleh Kemenristekdikti dibawah arahan Nadiem Anwar Makarim ini cukup erat kaitannya dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).Penulis melakukan studi kesiapan impelementasi di Kabupaten Boyolali melalui metode Kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, studi pustaka dan studi audio. Subjek penelitian terdiri dari 10 Sekolah Dasar Kategori Penggerak yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Boyolali serta 21 informan.Hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian sekolah dasar sangat terbantu dengan adanya Insentif dana Program Sekolah Penggerak sebesar 80 juta di tahun pertama untuk digitalisasi pendidikan. Tanpa adanya dana ini, sebanyak 8 sekolah belum siap dalam implementasi kurikulum ini secara penuh di satuan pendidikannya. Kendala dan tantangan terbesar terlatak pada proses adaptasi teknologi di satuan pendidikan demi tuntutan transformasi digitalisasi bidang pendidikan.Penulis menyarankan kepada tenaga pendidik dan pelaku kebijakan untuk terus dapat beradaptasi menjadi pembelajar seumur hidup dan merevolusi pola pikir/ mindset seiring perubahan zaman. Tantangan kedepannya ialah bagaimana menumbuhkan sikap saling memiliki (sense of belongings) bagi semua pihak di satuan pendidikan dalam menjaga dan merawat fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan
Co-Authors Abimanyu Imam Sandhy Baskara Achmad - Taufiq Afrian - Hardani Allya Natasya Aurora Alvita Putri Khandria Arkaan Ariepoetra Nugraha bangkit Aditya Wiryawan Devi - Maharani Dinno Mukti Setyoaji Dyaparayuga Sandy Putra Dzunuwanus Ghulam Manar Fia Yasmin Ni’nal Maula Fitriyah - - Intan Trisha Anggraeni Irvan - Evendi King Abdul Aziz Kushandajani . Laurensia - Cynthia Maria Mutiara Natauli Malau Mohamad Ilham Novianto Sarwono Mohammad Emir Aldrian Muhammad Akmal Arravi Muhammad Catur Utama Nani Alia Muddatsir Neny - Marlina Nur Hidayat Sardini Obed Toman Susanto Piqri - Rahmadan Pricilia Naomi Agnes Puji - Astuti Raflisyah - Kurnia Rego Boby Afrionaldy Rendy - Syachrezi Rifqi Diagesta Wirananda Wijayanto - -