Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PERWARIS DALAM AKSES BANTUAN SOSIAL COVID-19 KELOMPOK TRANSPUAN DI KOTA SEMARANG Amelia Friska Cahyani; Fitriyah - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagai bagian dari masyarakat terdampak Covid-19 secara ekonomi, kelompok transpuan berhak menerima program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun posisi transpuan sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat memengaruhi akses atau kemampuannya memperoleh manfaat atas program bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19. Sebagai organisas resmi kelompok transpuan di Kota Semarang, Perwaris merupakan kelompok kepentingan yang mewaliki transpuan dalam kebijakan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok transpuan kesulitan mengakses program bantuan sosial Covid-19 pemerintah. Namum kelopok transpuan berhasil mengakses program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Dalam hal ini, Perwaris sebagai kelompok kepentingan yang mewaliki kepentingan transpuan di Kota Semarang berhasil mempengaruhi proses pembuatan keputusan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Beberapa faktor utama yang mendorong pengaruh Perwaris dalam kebijakan anntara lain yaitu relasi sosial, kekuatan organisasional, dan watak dan gaya dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM PPDB TINGKAT SMP DI KOTA SEMARANG TAHUN 2022 Laurensia - Cynthia; Rina - Martini; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Zonasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB. Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan kebijakan baru yakni kebijakan zonasi untuk PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kota Semarang telah diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/ 326 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2022. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Dari hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan beberapa masalah dalam implementasi kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kota Semarang, baik dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasinya

Analisis Hambatan Pemanfaatan Plts Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Peran Energi Baru Dan Energi Tebarukan Pada Tahun 2020-2022 Selsie Anggela Putri; Laila Kholid Alfirdaus; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Provinsi Jawa Tengah di proyeksikan memiliki kebutuhan energi listrik yang akan meningkat sekitar 8,0% per tahunnya dalam periode 20 tahun kedepan. Saat ini Jawa Tengah juga memiliki potensi energi surya yang cukup besar dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah juga memiliki target dalam RUED-P pada tahun 2025 harus meningkatkan Peran Energi Baru dan Energi sebesar 21,32%. Pemerintah Jawa Tengah juga pada tahun 2019 menyatakan Jawa Tengah sebagai “Jateng Solar Province”. Akan tetapi, setelah pandemi Jawa Tengah mengalami oversupply listrik lebih dari 30% yang membuat pengembangan pembangunan terkait tenaga surya menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan energi, formulasi kebijakan, paradigma kebijakan, serta teori Politik Lingkungan. Data -data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil dari Penelitian ini Pemerintah Indonesia baik di tataran global, nasional, bahkan daerah telah memiliki kebijakan PLTS. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Jawa Tengah yaitu, oversupply listrik, implementasi dari kebijakan dan program-program yang masih belum maksimal, pemahaman masyarakat terkait manfaat PLTS sendiri dan teknologi yang masih impor sehingga membuat biaya PLTS masih mahal. Peneliti menyarankan Keterlibatan masyarakat ataupun sektor industri yang menjadi subjek dari kebijakan diharapkan dapat menjadi landasan dalam penelitian selanjutnya untuk mendapatkan informasi terkait hambatan pemanfaatan PLTS. Studi yang dapat melengkapi penelitian juga diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut terkait pemanfaatan PLTS melalui studi ekonomi yang lebih dalam

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA) TERHADAP PENINGKATKAN JEJARING PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG Angela - Novita; Puji - Astuti; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Regional Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTDPPA) in Semarang City is one of the institutions that provide protection and handling services for violence in Semarang. Domestic violence is predominantly experienced by women and children, necessitating effective, efficient, and comprehensive interventions. However, in its implementation, UPTDPPA in Semarang City faces challenges related to human resources, particularly the lack of capacity among support officers to provide legal information. This research utilizes a qualitative method to provide a comprehensive understanding of the situation and conditions of capacity strengthening within the UPTD-PPA in Semarang City. The findings of the research indicate that the capacity enhancement of UPTDPPA in Semarang City lacks planning and improvement concepts. Attention from the government is required in terms of human resources, organization, and budget dimensions. On the other hand, infrastructure and network dimensions have shown considerable improvement and progress.

Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangsari Ahmad Zein Abdurrahman; Nunik Retno Herawati; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaran pemerintahan desa telah dijamin dalam undang- undang, termasuk di lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rendahnya representasi perempuan di BPD berdampak pada kepentingan perempuan menjadi kurang diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karangsari, peran dan dampak yang telah dilakukan untuk mewakili kepentingan perempuan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dan dokumentasi tertulis. Analisis data menggunakan tahapan analisis kualitatif Milles dan Huberman. Teori pada penelitian ini adalah demokrasi desa, representasi perempuan dalam politik, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karangsari berjalan dengan baik. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan dilakukan dengan pemilihan langsung. Pada tahapan tersebut ditemui kendala pada proses pendaftaran bakal calon anggota BPD unsur ketertwakilan perempuan yang masih minim pendaftar. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan perpanjangan masa pendaftaran. Hasil pengisian keanggotaan BPD berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah perempuan di BPD pada tingkat kabupaten. BPD unsur keterwakilan perempuan Karangsari melalui perananannya berdampak kepada naiknya anggaran pada program perempuan dan anak, tersampaikannya aspirasi perempuan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, munculnya alternatif ide bagi pembangunan desa, serta adanya program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung bagi BPD unsur keterwakilan perempuan yaitu jiwa sosial untuk mengabdi kepada masyarakat, pengalaman sebagai pensiunan BKKBN sehingga memiliki pemahaman dan kedekatan mengenai permasalahan perempuan, hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa, anggota BPD, dan kader perempuan. Sementara untuk faktor penghambat tidak ditemui kendala yang signifikan. Pelaksanaan rapat pada malam hari bukan menjadi kendala bagi BPD perempuan untuk terlibat di dalamnya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa representasi perempuan yang ada di lembaga BPD melalui kehadiran dari BPD unsur keterwakilan perempuan memberikan dampak terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perempuan antara lain pada aspek anggaran program, aspirasi perempuan yang terwakilkan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, alternatif ide bagi pembangunan desa, dan program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD unsur keterwakilan perempuan (1) Jiwa sosial untuk mengabdi kepada masyarakat (2) Pengalaman sebagai pensiunan BKKBN (3) Hubungan yang harmonis dengan aktor pemerintahan desa dan kader perempuan. Faktor penghambat bagi BPD unsur keterwakilan perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak ada yang signifikan

ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI DAN SINERGITAS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BUKIT CINTA RAWA PENING Aldianza Fatria Nugraha; Nur Hidayat - Hidayat; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jawa Tengah memiliki berbagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027 diantaranya merupakan Objek Wisata Bukit Cinta Rawa Pening. Dalam hal pengambangan potensi kawasan Pariwisata Bukit Cinta Rawa Pening serta sinergitasnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori collaborative governance, pengembangan pariwisata dan sinergitas. Berdasarkan temuan dan analisis bahwa Pengembangan pariwisata Objek Wisata Bukit Cinta Rawa Pening berdasarkan indikator pengembangan pariwisata. Bukit Cinta Rawa Pening mengalami pengembangan yang signifikan, hal ini terjadi pasca pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi secara kelembagaan masih belum terdapat perubahan, disisi lainnya terdapat sinergitas pemangku kepentingan yang tidak berjalan secara sinergis hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Dinas Pariwisata dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pariwisata Bukit Cinta Rawa Pening. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Objek Wisata Bukit Cinta Rawa Pening mengalami peningkatan dalam hal pengembangan namun Dinas Pariwisata sebagai fasilitator dan pengelola belum optimal dalam bersinergi. Maka, Dinas Pariwisata diharapkan dapat lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan pertemuan atau pembentukan forum lintas pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pariwisata Bukit Cinta Rawa Pening, hal ini dilakukan agar menciptakan koordinasi untuk mensinergikan tujuan bersama

EVALUASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) DI KOTA SEMARANG Septantri Erika Putri; supratiwi - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2019 tentang adanya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) yang pemerintah Kota Semarang terbitkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Semarang. Dengan adanya program Car Free Day akankah memberikan dampak yang baik bagi pemerintah Kota Semarang dan masyarakat atau tidak. Tujuan dari perwal tersebut memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam menggunakan infrastruktur yang ada di Kota Semarang sehingga dapat mengetahui apakah program tersebut akan menjadi program yang berkelanjutan atau tidak. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan memperolah data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukan bahwa program Car Free Day di Kota Semarang berjalan dengan baik dan berhasil dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat yang masih berlangsung hingga saat ini. Banyaknya masyarakat yang berpartisipasi membuat program Car Free Day terus berjalan dan memberikan yang terbaik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi masih kurang adanya pembentukan program lain yang membantu untuk berkelanjutan program Car Free Day di Kota Semarang Menarik kesimpulan bahwa hasil dari program Car Free Day dikatakan berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal menarik masyarakat. Tetapi pemerintah Kota Semarang khususnya DLH masih perlu lebih memperhatikan akan melakukan progres seperti apa agar program Car Free Day ini tidak hanya menjadi program yang stuck walaupun berkelanjutan namun harus diperhatikan agar menjadi program berkelanjutan yang mencapai pada tujuan yang diharapkan

KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Kinaya Tirzana Dewi; Kushandajani - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kota Semarang menjadi kota dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi di provinsi Jawa Tengah, sehingga telah dilakukan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan indikator dari teori kinerja menurut Dwiyanto yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja UPTD PPA Kota Semarang baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dalam hal target realisasi capaian hasil, serta tahapan layanan yang diberikan. Namun dalam hal pemanfaatan sumber daya, kesesuaian dengan regulasi yang mengatur, serta transparansi yang ditunjukkan kepada publik belum memenuhi indikator yang ada. Dari penelitian ini diketahui bahwa UPTD PPA masih belum maksimal dalam memenuhi indikator kinerja yang baik. Saran dari penelitian ini yaitu diperlukan adanya peninjauan ulang mengenai dasar hukum dan konsep, serta sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugasnya dengan perspektif korban dan lebih empatik

EVALUASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK Axell Matthew Kristiawan; yuwanto - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kota Semarang memiliki kebijakan pengendalian penggunaan plastik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini berfungsi untuk menjawab urgensi Kota Semarang terhadap sampah plastik. Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor bertugas untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini. Di dalam penelitian ini akan melihat kinerja dari implementor dalam mengendalikan penggunaan plastik dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn yang memiliki enam kriteria dalam mengevaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan telaah dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan kualitas data dipastikan keabsahan nya dengan melakukan triangulasi data. Hasil penelitian ditemukan bahwa di dalam pelaksanaan Perwal ini masih banyak kekurangan yang ada. Pemerintah hanya melaksanakan satu pembinaan dari enam yang diamanatkan Perwal. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya formalitas belaka dengan tidak diberikan pendampingan secara intensif, pengawasan lebih lanjut, dan solusi yang mutakhir kepada pelaku usaha serta masyarakat. Hal ini berdampak kepada masih banyak nya penggunaan plastik oleh pelaku usaha. Belum maksimalnya pengendalian penggunaan plastik yang dilaksanakan oleh implementor disebabkan karena kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang terbatas. Meskipun demikian, jumlah sampah plastik di Kota Semarang justru menurun. Pada tahun 2020 memang jumlah sampah plastik mencapai titik tertinggi sebesar 80.153,86 ton. Namun, pada tahun 2022 berhasil turun hingga 74.146,62 ton.

Impelementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Rendy - Syachrezi; Rina - Martini; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hadirnya program BPJS Ketenagakerjaan sebagai program jaminan sosial ketenakerjaan merupakan bentuk pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja baik itu tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal. Tentu sudah seharusnya program tersebut memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta manfaatnya tersebut dapat dirasakan secara merata. Tetapi, pada implementasinya di lapangan yaitu di Kota Semarang ,manfaat terlakasananya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan masih belum dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pada prakteknya implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang sebagian besar masih terbatas pada pekerja sektor formal saja, padahal seharusnya pekerja sektor informal juga mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dengan variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, belum dapat dilaksanakan secara merata terutama bagi kepesertaan kategori pekerja informal, hal tersebut dapat dilihat masih belum tercapainya target kepesertaan kategori pekerja informal. Masih belum tercapainya target tersebut karena masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja informal terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam hal memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaa, tetapi pada implementasinya belum merata, masih terdapatnya kendala pada komunikasi serta sumberdaya anggaran baik itu dari segi jumlah anggaran yang kurang serta masih kurang transparannya implementor kebijakan dalam hal anggaran membuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar implementor dapat lebih meningkatkan komunikasi berupa sosialisasi terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta meningkatkan koordinasi antar BPJS Ketenagakerjaan dengan para stakeholder nya. Selain itu, tidak hanya intensitas sosialisasinya yang ditingkatkan tetapi juga diperlukan inovasi baru dalam melakukan sosialisasi masyarakat agar pola pikir masyarakat dapat berubah sehingga sadar akan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlu lebih transparannya implementor kebijakan terkait informasi soal anggaran. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal membuktikan terkait kurangnya sumberdaya anggaran karena peneliti tidak berhasil mendapatkan data detil kurangnya anggaran tersebut. Untuk penelitan kedepannya direkomendasikan untuk melakukan crosscheck terkait keterangan perihal kurangnya anggaran tersebut

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search