Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
Neny - Marlina
S1 Ilmu Pemerintahan
Arts Humanities

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PELAKSANAAN DIGITALISASI PELAYANAN PADA WEBSITE “SIPENDUK ONLINE” DI DISDUKCAPIL KABUPATEN SEMARANG Shinta Putri Ramadhani; Yuwanto - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses the digitalization of services on the "Sipenduk Online" website in Population and Civil Registration Office of Semarang Regency. The application of digitalization of services in public service institutions has become commonplace. One form of digitalization of services created by Population and Civil Registration Office of Semarang Regency is Sipenduk Online. The policy in the form of Centralized SIAK makes online services on "Sipenduk Online" limited. The impermissibility of applications attached to the SIAK system makes Population and Civil Registration Office switch the online service platform to the form of a website. This research uses E-Government Theory from Indrajit (2016) and uses research methods in the form of descriptive qualitative approaches. Data collection techniques in this study were carried out by interviews, observation, and documentation. The results showed that the digitalization of services at "Sipenduk Online" in Population and Civil Registration Office of Semarang Regency has not achieved success. This is because there are still various fundamental problems related to the management of "Sipenduk Online". This is shown by the foundation of formation that is not strong, facilities provided to handle various jobs, unsystematic management structures, unfulfilled human resources, the absence of specific budget allocations regarding Sipenduk Online, and the mismatch of benefits that should be received by the community as users.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PEKALONGAN Harnum Tiara Arnie; Yuwanto - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kartu Prakerja yang sistemnya  terpusat menjadikan peserta program langsung terhubung dengan Pemerintah Pusat. Perpres No. 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan Dinperinaker dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan ditinjau dengan teori implementasi kebijakan Grindle. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun datanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sosialisasi berhasil dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan pemberian informasi melalui media sosial. Dinperinaker berhasil memanfaatkan website E-Makaryo dan media sosial untuk menyebarkan informasi kebutuhan tenaga kerja daerah. Berkaitan dengan fasilitasi, Dinperinaker telah memberikan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Adapun pendampingan dilakukan dengan memberikan rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun, peran penyediaan data Lembaga Pelatihan dan sistem berbagi biaya belum berhasil terlaksana karena adanya hambatan, yaitu keterbatasan akses Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program. Pemerintah Daerah tidak diberi akses data-data penerima, tidak dilibatkan dalam seleksi pemilihan Jenis Pelatihan, serta tidak berperan dalam alokasi anggaran program. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinperinaker sejatinya tidak ditemukan peran yang dilaksanakan secara signifikan. Peran yang dilaksanakan oleh Dinperinaker hanya sebatas teknis yang sebenarnya sudah merupakan tugas pokok Dinperinaker. Dalam memaksimalkan Program Kartu Prakerja di daerah, sebaiknya pemerintah membangun sistem yang kolaboratif yaitu mengedepankan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
EVALUASI PROGRAM GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH TAHUN 2018 – 2022 DI KABUPATEN BREBES Abidah Nabilah Syu’la; Puji - Astuti; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan Kembali Bersekolah" (GKB) program in Brebes Regency, initiated in 2017, aims to address Out-of-School Children (ATS) and improve the Human Development Index (HDI) through Extended Schooling Hopes and Average Schooling Duration. However, BPS data for 2022 indicates a low HDI in Brebes Regency. The research employs the CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam evaluation model with a qualitative method, utilizing purposive and snowball sampling. The research findings in context evaluation reveal the strengths and weaknesses of the GKB program, yet these strengths have not effectively addressed the weaknesses. In input evaluation, the strategies implemented by the Brebes Regency Government to address program issues have not been entirely successful. In process evaluation, annual evaluations are carried out as planned, but there are still issues beyond control. In product evaluation, modifications are made to the GKB program to enhance HDI. Thus, it can be inferred that the Brebes Regency Government has not successfully addressed the improvement of the GKB program, despite conducting evaluations annually. Therefore, if the GKB program is to continue, various unresolved issues need to be rectified. Further research is needed on the evaluation of the GKB program using different theories and broader informants to understand the development based on annual evaluations. Keywords: Evaluation, “Gerakan Kembali Sekolah” Program, Human Development Index, Out-of-School Children
PERBANDINGAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI DESA KALIKONDANG DAN KELURAHAN BINTORO DEMAK Intan Qurrota A’yuni; Nur Hidayat - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan implementasi program yang terjadi di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro Demak, dari wilayah yang menjadi sasaran program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan melakukan pendalaman terkait implementasi Program KOTAKU. Subjek penelitian dari penelitian ini yaitu Tim KOTAKU, Tim Pokja PKP, Pemerintah Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro, BKM, dan masyarakat di kedua wilayah yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada analisis yang didasarkan pada teori implementasi program Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro sudah berhasil diimplementasikan dengan baik, terbukti dari luas kawasan kumuh yang berkurang setelah adanya program tersebut. Keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi seperti sumberdaya program yang sudah dilaksanakan dan dikelola dengan baik dan berdampak positif terhadap efektivitas program. Tingkat keberhasilan dari implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat dilihat dari kedua wilayah yaitu “desa” dan “kelurahan” yang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari wilayah sasaran. Selain itu, faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah kelembagaan yang terstruktur dengan baik. Untuk mengoptimalkan implementasi program ini, pemerintah dapat memberikan pengawasan lanjut terhadap pelaksana program di tingkat lingkungan. Selain itu, keberlanjutan program dapat dievaluasi agar dampak dan hasil dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.
CULTURE STRATEGY : FESTIVAL DANAU TOBA SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DANAU TOBA Mery Chrismas Sibagariang; Rina - Martini; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai strategi kebudayaan dalam pelaksanaan Festival Danau Toba dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toba. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Toba melakukan kerja sama dengan pemangku lainnya yaitu pihak swasta dan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan strategi kebudayaan yang didasari oleh Teori Pariwisata Berbasis Budaya. Teori ini menekankan pentingnya memanfaatkan warisan budaya sebagai daya tarik pariwisata yang uni dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pengembangan acara budaya, infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan, dan pendekatan partisipatif dalam pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), Ancanam (Treath) yang dimiliki oleh Kabupaten Toba dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebudayaan dengan peoptimalan pariwisata berbasis budaya melalui pelaksanaan Festival Danau Toba untuk pengembangan pariwisata Danau Toba di Kabupaten Toba dengan melibatkan pihak swasta dan juga masyarakat lokal Kabupaten Toba saat ini sudah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan dari peranan setiap pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang sudah mulai terlihat dibeberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, dalam implementasi dari strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Toba masih terdapat kendala, seperti kurangnya koordinasi antar pihak, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kurangnya pelestarian dan pengembangan destinasi wisata, dan belum optimalnya fungsi dan kerjasama antar lembaga Pariwisata, kurangnya promosi mengenai pariwisata.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG Tifar Auradiva Santosa; supratiwi - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Semarang mempunyai kebijakan berupa pengendalian penggunaan plastik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan sampah plastik yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik dengan menilai secara obyektif program-program yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 dalam rangka melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan telah tercapai dengan melihat kondisi lingkungan hidup di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan James Anderson berupa evaluasi kebijakan sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan karena kebijakan ini memiliki fokus terhadap lingkungan hidup Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Perwal ini masih ditemukan banyak pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai, sedangkan yang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai hanya di minimarket, supermarket, swalayan, dan restoran-restoran ternama. Hal ini tentunya berdampak terhadap timbulan sampah secara keseluruhan yang belum mengalami penurunan secara signifikan, sehingga jumlahnya masih fluktuatif. Pencemaran lingkungan juga masih terjadi karena kurangnya pengawasan yang belum merata Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, selain itu sanksi-sanksi yang tertuang dalam Perwal Nomor 27 Tahun 2019 hanya sebatas formalitas belaka tanpa pernah diimplementasikan bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Sama halnya dengan sampah plastik yang jumlahnya masih fluktuatif. Oleh karena itu, Perwal ini dinilai masih belum bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan dilihat berdasarkan kualitas lingkungan hidup yang belum maksimal
PELAKSANAAN SMART VILLAGE NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF SMART GOVERNANCE DI DESA KEMUNING KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR Defi Yuli Yanti; Kushandajani - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Smart Village Nusantara Desa Kemuning dilakukan secara “top-down” melalui piloting dari CSR yaitu PT. Telkom Indonesia dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dimensi smart governance di Desa Kemuning serta faktor penghambat pelaksanaanya. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini berupa konsep smart village dari santosa (2019) yaitu pada indikator pelaksanaan smart governance. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan smart governance di Desa Kemuning belum sesuai dengan yang diharapkan, pada pelakanaan indikator pelayanan publik dan sosial masih belum optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang berdatangan langsung ke kantor desa. Indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan belum optimal hal ini masyarakat Desa Kemuning masih ada yang belum memahami kebijakan dari pemerintah, musrenbang desa serta pengguna teknologi digital hanya sebatas informasi saja pada fitur website e-monev belum pada bukti ada tindak lanjut mengenai usulan laporan. Indikator keterbukaan informasi secara transparan belum berjalan sesuai dengan konsep yang ada, website smartvillagenusantara.id masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi publik serta mendapat pelayanan publik dari pemerintah Desa Kemuning hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai website resmi Desa Kemuning. Faktor penghambat dalam pelaksanaan smart governance yaitu keterbatasan masyarakat dalam mengakses TIK pada lansia, Serta keterbatasan sarana dan prasarana terkit kepemilikan smarphone Iphone untuk mengakses aplikasi simpel desa
Co-Authors Abidah Nabilah Syu’la Aditya Yoga Prakosa Adrian Rafi Arkananta Ahmad Zein Abdurrahman Aldianza Fatria Nugraha Amelia Friska Cahyani Angela - Novita Axell Matthew Kristiawan Cindy Septiani Saputri Defi Yuli Yanti Dinda Ayu Arrafi’u Nilna Munaa Dwi Nur Rachmawati Erdiana - Afifah Fitriyah Fitriyah Harnum Tiara Arnie Intan Qurrota A’yuni Kinaya Tirzana Dewi Kushandajani . Laila Khalid Alfirdaus Laila Kholid Alfirdaus Laurensia - Cynthia Mery Chrismas Sibagariang Muhammad - Adnan Muhammad Andika Bahari Nunik Retno Herawati Nur Hidayat - - Nur Hidayat - Hidayat Nur Hidayat Sardini Puji - Astuti Rendy - Syachrezi Rina - Martini Selsie Anggela Putri Selvina Noor Aini Septantri Erika Putri Shinta Putri Ramadhani Sulistyowati - - Supratiwi . Tifar Auradiva Santosa Vina Anissa Dewi Wijayanto - - yuwanto - -