Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Peran Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dan Transformasi Digital UMKM dengan Pengaktifan UMKM di Google Maps Desa Selayang Fhakir Nur Al Fidha; Mutia Dila Puspita; Nina Puspita; Salwa Latipah; Rahmad Efendi
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Februari: NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v6i1.7637

Abstract

Selayang Village is one of the villages in Selesai District where most of the residents have micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as the main source of livelihood. However, until now, MSME actors in the village still face limited knowledge and skills in utilizing digital technology, especially in the field of marketing. Most business actors still rely on conventional marketing methods, such as word-of-mouth promotion, which has an impact on limited market reach. Through this community service activity, it is hoped that MSMEs will be able to optimize digital marketing so that their marketing area becomes wider and more competitive. This service aims to assist and assist the community in registering the location of MSMEs and public facilities on the Google Maps platform. The method of implementing the service includes the stages of socialization, technical assistance, and direct MSME registration. The results of the activity showed that as many as nine MSMEs were successfully registered and their business profiles were optimized through a door-to-door approach. All business actors responded positively because they now have a digital footprint that makes it easier for consumers to find business locations. Thus, this activity is expected to increase business visibility, the competitiveness of MSMEs, and the welfare of the people of Selayang Village
Perbandingan Peranan Wali Nikah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Pakistan Anggi Egi Anggraini; Muhammad Zikri; Ibnu Radwan Siddik Turnip; Rahmad Efendi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan normatif dan pertimbangan peradilan mengenai peranan wali nikah dan hadhanah pasca perceraian di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme penetapan wali hakim dalam kondisi wali adhal, batas usia hak asuh, parameter kelayakan pengasuh, serta derajat intervensi negara melalui pengadilan agama/syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UU No. 1/1974 dan KHI 1991 (Indonesia), Islamic Family Law Act/Enactment 1984 (Malaysia), UU No. 100/1985 (Mesir), serta Muslim Family Law Ordinance 1961 (Pakistan), termasuk putusan pengadilan terkait sengketa wali adhal dan hak asuh anak. Bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih, buku hukum keluarga Islam, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memberi kewenangan luas pada pengadilan dalam penetapan wali hakim dan memprioritaskan ibu sebagai pemegang hadhanah anak usia dini, sementara nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah. Mesir menerapkan batas usia hadhanah lebih panjang dengan diskresi hakim berbasis kesejahteraan anak. Pakistan mempertahankan dominasi wali nasab dan batas usia asuh yang lebih ketat, meski mulai menunjukkan fleksibilitas putusan ketika ibu dinilai lebih mampu menjamin stabilitas dan keselamatan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan basis mazhab dan regulasi membentuk variasi rasio putusan dan pola intervensi kelembagaan, namun seluruh sistem tetap berorientasi pada maslahah keluarga dan perlindungan hak anak. 
Integrasi UU PA Dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak Heriandi; Rahmad Efendi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5045

Abstract

Perlindungan anak merupakan isu fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan anak diatur melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki konsep perlindungan anak yang kuat melalui prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam serta mengkaji integrasi kedua sistem hukum tersebut dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum Islam memiliki kesamaan prinsip dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan hukum. Integrasi antara kedua sistem hukum tersebut tercermin dalam berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek regulasi, penegakan hukum, maupun faktor sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan anak.
Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim: Dinamika Reformasi, Metode Pembaruan, dan Tantangan Implementasi Anna Muwaffika; Ibnu Radwan Turnip; Rahmad Efendi; Taufik
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Februari)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i1.637

Abstract

Islamic family law reform is a response to the evolving social, cultural, and political dynamics in Muslim countries, particularly post-colonial countries. In many countries, including Morocco, family law is influenced not only by Sharia but also by Western legal systems and local traditions. This situation has prompted states to reform family law through codification, reinterpretation of religious texts, and adaptation of laws to align with the needs of modern society, particularly in efforts to protect women's rights and achieve gender equality. This study aims to analyze the forms, methods, and factors influencing Islamic family law reform. The methodology used is normative legal research with statutory, historical, and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, Islamic legal doctrine, academic literature, and relevant scientific works. The results indicate that Islamic family law reform is carried out through various methods, such as takhayyur, talfiq, ijtihad, legal codification, and procedural adaptation through the modern judicial system. These reforms reflect efforts to adapt sharia to social change while still considering the values of justice, welfare, and equality, so that Islamic family law can function effectively in contemporary society