Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bina Hukum Lingkungan AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurist-Diction Pelita Masyarakat Airlangga Journal of Innovation Management Yuridika Bina Hukum Lingkungan Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)
Mas Rahmah, Mas
Department Of Civil Law, Faculty Of Law Airlangga University, Surabaya
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Public-Private Partnership Investment Principles and Model for Improving the Development of Maritimetary Infrastucture Rahmah, Mas; Sari, Ratna Wahyu Kartika; Saraswati, Asih; Fatimah, Rahmania
Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM) Vol. 3 No. 1 (2020): Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)
Publisher : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35166/jipm.v3i1.25

Abstract

To support Indonesia’s program as the world’s maritime axis, it is necessary to increase maritime investment. Given the limited financial resources of the State Budget (APBN) in financing maritime infrastructure projects, it is essential to look for alternative financing and investment by involving the private sector through a publicprivate partnership scheme. This paper aims to examine studies on public-private partnership principles for development, improvement and modernization of maritime infrastructure. In addition, this paper analyzes an effective and efficient public-private partnership investment model in the context of the development, improvement and modernization of maritime infrastructure.
Sustainable Fashion: Second-hand Fashion Trends and Its Impact on Local Fashion Brands in Indonesia Ardiany, Meiko Fairuzia; Rahmah, Mas
Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability Vol. 5 No. 2 (2025): October Volume
Publisher : Center for Risk Management & Sustainability and RSF Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31098/jgrcs.v5i2.3499

Abstract

This study analyzes the impact of the second-hand fashion trend on the sustainability of local fashion in Indonesia from environmental, economic, and regulatory perspectives. The research employs a qualitative approach using narrative analysis based on secondary data. The results indicate that although this trend increases awareness of sustainability and supports the development of circular economy, it also raises concerns regarding the local textile industry due to the widespread illegal import of used clothing. Regulations and existing laws have not been fully effective in curbing the influx of imported used clothing, which is influenced by low public awareness and limited supervision by legal authorities and relevant stakeholders. The study emphasizes the need for synergy among the government, industry, and society in managing the second-hand fashion trend to support economic and environmental sustainability in Indonesia.
Rekonstruksi Program Adipura sebagai Instrumen Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Daerah Permanasari, Tyasning; Wijoyo, Suparto; Rahmah, Mas; Salman, Radian
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.496

Abstract

ABSTRAK Program Adipura selama ini diposisikan sebagai instrumen kebijakan nasional untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan perkotaan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya Adipura masih beroperasi sebagai kebijakan administratif yang bersifat lunak, sehingga belum memiliki kekuatan mengikat dan mekanisme akuntabilitas hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi posisi hukum Program Adipura agar berfungsi sebagai instrumen tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan konseptual, melalui analisis deduktif dan preskriptif terhadap peraturan perundang-undangan serta teori hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan normatif Adipura terletak pada tiga aspek utama, yaitu ketiadaan dasar hukum yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta terbatasnya mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik. Berdasarkan kerangka tata kelola lingkungan yang baik dan teori efektivitas hukum, penelitian ini merekomendasikan penguatan status hukum Adipura dari peraturan menteri menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden, integrasi indikator kinerja Adipura ke dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dan indeks kinerja lingkungan hidup, serta pembentukan mekanisme pengawasan independen berbasis partisipasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi Adipura tidak hanya memerlukan reformasi regulasi, tetapi juga perubahan paradigma hukum menuju sistem tata kelola lingkungan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, rekonstruksi hukum Adipura diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan hukum lingkungan dan mewujudkan keadilan ekologis di tingkat lokal maupun nasional. Kata kunci: adipura; efektivitas hukum; good environmental governance; keadilan ekologis; partisipasi masyarakat.   ABSTRACT Article 1 the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 76 of 2019 concerning Adipura states that Adipura is an instrument for monitoring the performance of regional governments in organizing waste management and green open spaces in realizing a clean, shady and sustainable environmental quality. This research aims to reconstruct the legal status of the Adipura Program so that it functions as an instrument of Good Environmental Governance in sustainable local waste management. The study is grounded on the weakness of Adipura’s normative foundation, which remains a soft law instrument without binding authority in Indonesia’s legal hierarchy. Methodologically, it employs a normative juridical and conceptual approach, using deductive–prescriptive analysis of environmental law, governance theories, and regulatory frameworks. The findings reveal three main normative weaknesses: (1) the absence of strong legal authority, (2) overlapping institutional mandates between central and local governments, and (3) limited mechanisms for public accountability. Based on GEG and the theory of legal effectiveness, the study proposes integrating Adipura into the national legal system by elevating its legal status to a Government Regulation, aligning its indicators with Performance Accountability System (SAKIP) and Environmental Performance Indeks (IKLH), and establishing an independent oversight body grounded in public participation. The study concludes that the transformation of Adipura requires not only regulatory reform but also a shift in legal paradigm toward a transparent, participatory, and accountable environmental governance system. Ultimately, the reconstruction of Adipura’s legal framework strengthens the implementation of the rule of environmental law and promotes ecological justice at both local and national levels. Keywords: adipura; community participation; ecological justice; good environmental governance; legal effectiveness
Rekonstruksi Program Adipura sebagai Instrumen Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Daerah Permanasari, Tyasning; Wijoyo, Suparto; Rahmah, Mas; Salman, Radian
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.496

Abstract

ABSTRAK Program Adipura selama ini diposisikan sebagai instrumen kebijakan nasional untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan perkotaan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya Adipura masih beroperasi sebagai kebijakan administratif yang bersifat lunak, sehingga belum memiliki kekuatan mengikat dan mekanisme akuntabilitas hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi posisi hukum Program Adipura agar berfungsi sebagai instrumen tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan konseptual, melalui analisis deduktif dan preskriptif terhadap peraturan perundang-undangan serta teori hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan normatif Adipura terletak pada tiga aspek utama, yaitu ketiadaan dasar hukum yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta terbatasnya mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik. Berdasarkan kerangka tata kelola lingkungan yang baik dan teori efektivitas hukum, penelitian ini merekomendasikan penguatan status hukum Adipura dari peraturan menteri menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden, integrasi indikator kinerja Adipura ke dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dan indeks kinerja lingkungan hidup, serta pembentukan mekanisme pengawasan independen berbasis partisipasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi Adipura tidak hanya memerlukan reformasi regulasi, tetapi juga perubahan paradigma hukum menuju sistem tata kelola lingkungan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, rekonstruksi hukum Adipura diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan hukum lingkungan dan mewujudkan keadilan ekologis di tingkat lokal maupun nasional. Kata kunci: adipura; efektivitas hukum; good environmental governance; keadilan ekologis; partisipasi masyarakat.   ABSTRACT Article 1 the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 76 of 2019 concerning Adipura states that Adipura is an instrument for monitoring the performance of regional governments in organizing waste management and green open spaces in realizing a clean, shady and sustainable environmental quality. This research aims to reconstruct the legal status of the Adipura Program so that it functions as an instrument of Good Environmental Governance in sustainable local waste management. The study is grounded on the weakness of Adipura’s normative foundation, which remains a soft law instrument without binding authority in Indonesia’s legal hierarchy. Methodologically, it employs a normative juridical and conceptual approach, using deductive–prescriptive analysis of environmental law, governance theories, and regulatory frameworks. The findings reveal three main normative weaknesses: (1) the absence of strong legal authority, (2) overlapping institutional mandates between central and local governments, and (3) limited mechanisms for public accountability. Based on GEG and the theory of legal effectiveness, the study proposes integrating Adipura into the national legal system by elevating its legal status to a Government Regulation, aligning its indicators with Performance Accountability System (SAKIP) and Environmental Performance Indeks (IKLH), and establishing an independent oversight body grounded in public participation. The study concludes that the transformation of Adipura requires not only regulatory reform but also a shift in legal paradigm toward a transparent, participatory, and accountable environmental governance system. Ultimately, the reconstruction of Adipura’s legal framework strengthens the implementation of the rule of environmental law and promotes ecological justice at both local and national levels. Keywords: adipura; community participation; ecological justice; good environmental governance; legal effectiveness
Co-Authors Agung Jaya Kusuma Agung Sujatmiko Anom, Adhitya Panji Ardiany, Meiko Fairuzia Asih Saraswati Dian Purnama Anugerah Fatimah, Rahmania Ida Ayu Rhadana Satvikarani Normandyarsa Rahman Nurul Barizah Pamoro, Giza’a Jati Permanasari, Tyasning Prawitra Thalib Prayogo, Fatma Merve Radian Salman Rahmi Jened Sari, Ratna Wahyu Kartika Setyawati, Ria Sitaresmi, Adhisty Suparto Wijoyo Syamsul Arifin Tanton Swastika Adi W Lesawengen, Roinardes