Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia AMANNA GAPPA Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Al-'Adl BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Pleno Jure Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Al-Azhar Islamic Law Review El-Iqtishady Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Perspektif Hukum Tumou Tou Law Review
Patittingi, Farida
Faculty Of Law, Universitas Hasanuddin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : AMANNA GAPPA

 1 
Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris Hijriah Maulani Nanda Syaputri; Farida Patittingi; Nurfaidah Said
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2509

Abstract

Saksi instrumentair yang memberikan keterangan mengenai isi akta dapat membahayakan kedudukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta notaris dan akibat hukum terhadap notaris apabila saksi instrumentair membocorkan isi akta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dimana hasil yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif dengan metode content analysis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa saksi instrumentair yang hadir dalam proses peresmian akta yakni pembacaan dan penandatanganan akta, melekat kewajibannya untuk merahasiakan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, hal ini adalah untuk kepentingan para pihak yang mempercayakan kerahasiaan keterangannya untuk pembuatan akta. Jika saksi instrumentair dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, dan untuk itu notaris ikut bertanggung jawab, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi instrumentair dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris yang merupakan bagian dari organ jabatan notaris.
Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita Mohammad Supri; Ahmadi Miru; Farida Patittingi; Harustiati A. Muin
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6958

Abstract

Electronic commerce sebagai salah satu tren di era globalisasi tidak hanya membuka potensi besar dalam penyebaran informasi, di lain sisi meningkatkan peluang penyalahgunaan khususnya pelanggaran Hak Cipta. Fenomena “free riding” atau penumpang gratis atas produk jurnalistik, khususnya berita online menjadi semakin tidak terkendali. Kehadiran agregator berita yang memanfaatkan informasi dari media massa menimbulkan permasalahan hukum karena ketidakjelsan letak muatan hak cipta atas produk jurnalistik. Doktrin kegunaan yang wajar dan pencantuman sumber artikel yang dijadikan pembenaran oleh agregator berita dalam menjalankan aktivitasnya menimbulkan ambiguitas, utamanya dalam pembagian jenis berita aktual dengan jenis produk jurnalistik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dasar hukum hak cipta berita online dan mengetahui apakah praktik pengutipan dan pemanfaatan berita oleh agregator berita melanggar ketentuan Hak Cipta. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta atas produk jurnalistik khususnya berita dilindungi menurut UU Hak Cipta dan pemanfaatan atau pengutipan oleh agregator berita merupakan bentuk pelanggaran atas Hak Cipta apabila digunakan untuk komersial. Menyebutkan sumber berita dalam artikel yang dikutip merupakan pemenuhan atas hak moral pencipta, namun tidak menghapus hak ekslusif lain yang dimiliki pencipta, yakni hak ekonomi.
Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum Andi Batari Anindhita; Farida Patittingi; Chalis Al Rossi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan intuk melakukan pada perbandingan sistem pendaftaran tanah yang ada, baik itu melalui sistem pendaftaran positif maupun sistem pendaftaran negatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan penerapan sistem publikasi positif dan sistem publikasi negartif jika dihubungkan dengan praktek maupun fenomena yang terjadi di Indonesia, ternyata penerapan sistem publikasi negatif yang dianut dalam hal pendaftaran tanah masih dirasa belum efektif untuk menjamin kepastian hukum masyarakat. Penerapan publikasi negatif masih belum bisa menciptakan suatu kepastian hukum mengingat banyaknya kasus sengketa tanah maupun adanya duplikasi sertifikat tanah. Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya melakukan kajian dan pertimbangan kembali dalam menerapkan sistem publikasi negatif dan mencoba langkah-langkah maju untuk dapat menerakan kebijakan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia yang tentu saja dengan pertimbangan yuridis yang berkepastian hukum.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk Megawati Ihyamuis; Farida Patittingi; Kahar Lahae
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan evaluasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale Indonesia Tbk melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale yang dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan itikad baik para pihak untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi. Oleh karena upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mampu memberikan solusi terhadap sengketa tanah yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, maka Bupati Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan lokasi yang menjadi obyek sengketa tersebut sebagai Kawasan Permukiman Terbatas Sementara. Kebijakan Bupati tersebut juga belum memberikan kepastian hukum atas status tanah yang disengketakan karena bersifat sementara dan memerlukan syarat pemenuhan berupa perubahan kebijakan atau keputusan dari Pemerintah Pusat, yaitu enclave lokasi tersebut dari Wilayah Kontrak Karya Pertambangan dan perubahan pemanfaatan ruang (RTRW) dari kawasan pertambangan menjadi kawasan permukiman.
Co-Authors Ahmadi Miru Ahsan Yunus Amaliyah Amaliyah Amaliyah Aminuddin Salle Andi Batari Anindhita Andi Besse Tenri Adjeng Andi Kurniawati Andi Surya Nusantara Djabba Chalis Al Rossi Harustiati A. Muin Hasrul, Muhammad Hendri Hendri Herani N Hijriah Maulani Nanda Syaputri Irwansyah Irwansyah Kahar Lahae Kahar Lahae Liong Rahman Marlin Marlin Marwah Megawati Ihyamuis Mohammad Supri Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Yusril Nur Aisyah Nurfaidah Said Nurul Miqat Rahmia Kadir Rakhmat Wiwin Hisbullah Sri Susyanti Nur Sri Susyanti Nur Sri Susyanti Nur Suriani BT Tolo Syalwi Afrianti