Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Penyetaraan Jabatan Fungsional di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Hanjani, Antania; Muslim, Muh Azis
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 12, No 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v12i1.21257

Abstract

Pencapaian tujuan reformasi birokrasi di Indonesia untuk menjadi level pemerintahan kelas dunia pada tahun 2025 masih dipertanyakan. Hal ini mengingat luasnya fokus reformasi birokrasi dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyesuaian pada jabatan struktural menjadi jabatan fungsional di Kementerian Pertanian RI dan kaitannya dengan upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan manajemen publik baru. Riset ini menggunakan metode kualitatif melalui telaah literatur tentang reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan menjadi salah satu alternatif mewujudkan sumber daya yang cerdas, produktif, inovatif, dan kompetitif dalam memberikan pelayanan publik terbaik. Tantangan dari budaya organisasi dan pegawai yang skeptis terhadap transformasi jabatan menyebabkan implementasi penyederhanaan birokrasi kurang optimal. Adanya unsur koordinasi dalam struktur organisasi masih membayangi fungsi manajerial pada jabatan fungsional.
Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pasukan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) Handoyo, Hengki; Muslim, Muh. Azis
Jurnal EMT KITA Vol 8 No 3 (2024): JULY 2024
Publisher : Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) - Lembaga KITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/emt.v8i3.2827

Abstract

This study aims to identify strategies for improving the quality of human resources as peacekeepers at the TNI Peacekeeping Mission Center (PMPP TNI). Using qualitative methods, this research explores strategies that can be implemented to enhance the quality of human resources at PMPP TNI. Through an analysis of relevant texts and literature, this study emphasizes the importance of developing quality leadership and planned human resource development in the context of global peacekeeping missions. The findings of this study reveal the complexity of the challenges faced in implementing these strategies, including the need for international collaboration in knowledge and technology exchange. The implications of these findings indicate that a holistic and targeted approach is necessary to achieve the goal of improving human resource quality in peacekeeping training. Additionally, this research underscores the importance of cross-border collaboration in training technology to achieve optimal training independence. This study provides valuable contributions for policymakers and practitioners in formulating strategies to enhance the quality of human resources as part of efforts to maintain world peace
Basic Assessment of Military Academy Cadets Selected on the Basis of Merit Nugraha, Agung Yudha; Muslim, Muh Azis; Azhari, Yulian
JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Vol. 8 No. 1 (2023): JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)
Publisher : Graduate Program Magister Manajemen Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/jmksp.v8i1.10733

Abstract

Based on reports on the implementation of recruitment activities for Taruna and Taruni Akmil candidates in 2019 and 2020, several problems were found during the recruitment and selection process for Taruna Akmil. These problems certainly must be resolved by the Indonesian Army, with the aim of getting the best and quality Military Academy cadets. Departing from these problems, the researcher conducted an evaluation of the policy of the Army Chief of Staff Decree No. Kep/1023/XII/2016 concerning Technical Instructions on Admission of Military Academy Cadets and Cadets based on a merit system. This research was conducted using the literature review method. Several criteria are used to identify the application of the merit system during the recruitment and selection process for Akmil Cadets. These criteria are equal opportunity, open competition and fairness, and passing grade. The results found were that the recruitment and selection policies for Cadets of the Military Academy had supported the implementation of the merit system. However, problems occurred when the policy was implemented, which ultimately resulted in these criteria not being met during the recruitment and selection process for Academy Academy Cadet.
IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU Jannah, Lina Miftahul; Muslim, Muh Azis; Sakapurnama, Eko
Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Vol. 16 No. 1 (2012)
Publisher : Graduate School, Universitas Negeri Yogyakarta in cooperation with Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/pep.v16i1.1119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Permendiknas Nomor 2 Tahun 2002 tantang buku dan mendeskripsikan masalah-masalah yang ditimbulkannya. Pene-litian dilaksanakan dengan metode campuran kuantitatif dan kualitatif di Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kota Makassar, dan Kabupaten Maros dengan menggunakan angket, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpul-kan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendiknas yang bertujuan untuk menyediakan buku murah dan berkualitas bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Terdapat beragam masalah dalam pelaksanaannya antara lain minimnya sosialisasi, tidak memadainya infra-struktur teknologi informasi, ketidaksesuaian materi dengan kurikulum, rendahnya kualitas cetakan, dan Permendiknas dianggap sebagai kebijakan elitis yang mematikan iklim persaingan usaha.Kata kunci: kebijakan, pelaksanaan, buku cetak, buku sekolah elektronik   ______________________________________________________________IMPLEMENTATION AND ISSUES IN IMPLEMENTATION PERMENDIKNAS NUMBER 2 OF 2008 ON THE BOOKAbstract This research aims to figure out and elaborate the implementation of  Cultural and Educational Ministry's regulation No 2, 2002 as well as the problems occurring during the implementation. The research was conducted by applying mixed method -qualitative and quantitative- held in Depok City, Cianjur Regency, Makassar City, and Maros Regency using questionnaires, interviews and focus group discussion to collect data. The result shows that the implementation of regulation, which originally aimed to provide affordable and quality book for the people, fails to achieve its purpose. There are various problems found in the implementation, e.g. lack of socialization, lack of information technology infrastructure, unfitness between the materials with the curriculum, lack of printing quality, and the prevailing opinion that the regulation is an elitist policy that kills business competition.Keywords: implementation, policy, education, text book
Evaluasi Proses Rekrutmen dan Seleksi Polisi Republik Indonesia Tingkat Bintara Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda; Morgen Tarigan, Michael; Faridz, Muhammad; Azis Muslim, Muh.
Musamus Journal of Public Administration Vol 7 No 1 (2024): Oktober 2024
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v7i1.6294

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen Polisi Republik Indonesia tingkat Bintara menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang detail tentang proses tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian ini tidak hanya fokus pada evaluasi, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana proses rekrutmen dan seleksi tersebut berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi celah dalam proses rekrutmen dan seleksi, yang dapat mengurangi kepercayaan para calon Polisi Republik Indonesia terhadap proses tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan dalam proses rekrutmen dan seleksi yang lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat.
Analisis Pemberhentian Pegawai Dalam Kasus Korupsi Tunjangan Kinerja Di Kementerian ESDM Anggita, Clara Cornelia; Khalisha, Nasywa; Salsabila, Salsabila; Muslim, Muh. Azis
Musamus Journal of Public Administration Vol 7 No 1 (2024): Oktober 2024
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v7i1.6302

Abstract

Kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melibatkan sepuluh pegawai dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 27,6 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi, dampak hukum dan administratif dari tindakan tersebut, serta efektivitas pemberhentian dalam mencegah kasus serupa di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis berbagai sumber informasi seperti jurnal ilmiah, buku, artikel berita, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian pegawai yang terlibat dilakukan dengan tidak hormat, berdasarkan penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dampak dari tindakan ini termasuk perbaikan citra organisasi, pengurangan risiko korupsi di masa depan, dan penegasan komitmen terhadap integritas. Dapat dikatakan bahwa pemberhentian pegawai korup merupakan langkah penting dalam menjaga integritas institusi dan membangun fondasi yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Coordination of the implementation of poverty alleviation programs: a literature review Amaruddin, Muhammad Fadlan; Muslim, Muh. Azis
Enrichment : Journal of Management Vol. 14 No. 4 (2024): October: Management Science And Field
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/enrichment.v14i4.2054

Abstract

This article aims to analyze several articles on the topic of coordination in the public sector using the literature review method. Results This study addresses the importance of coordination at different levels of government, organizations, and companies, which is a complex challenge and depends on the specific context. Hegele (2018) found that government coordination is more often focused on structural structuring than policy substance. Shi & Gao (2016) emphasized that the effectiveness of global account management is greatly influenced by operational conditions. Rios (2015) underlines the importance of intergovernmental coordination in addressing drug trafficking in Mexico, while Dieperink et al. (2018) point out that multilevel governance coordination is essential in managing urban flood resilience. These findings emphasize that for poverty alleviation programs, the Indonesia government must build effective multi-stakeholder coordination to ensure the successful implementation of the programs
Dinamika Reformasi Birokrasi di Institusi TNI: Tantangan dan Strategi Implementasi Sistem Merit dalam Tata Kelola Sumber Daya Manusia Widianto, Anker; Muslim, Muh. Azis
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i3.57980

Abstract

Bureaucratic reform in military institutions is a major challenge in creating a professional, transparent, and meritocracy-based system. TNI, as a pillar of national defense, faces structural and organizational culture barriers in implementing an effective merit system. This research aims to analyze the implementation of meritocratic governance in TNI's bureaucratic reform, identify inhibiting factors, and design strategies to improve the effectiveness of the merit system. Using a qualitative approach based on literature review and policy analysis, this research found that although reforms have been carried out, resistance to change, lack of digital infrastructure, and the strong influence of seniority are the main obstacles. To overcome these challenges, data-driven reforms, digitization of HR management, and alignment of regulations with the characteristics of military organizations are needed. The results of this research are a breakthrough in building a more adaptive meritocracy model in the military environment, encouraging professionalism, and accelerating the achievement of national bureaucratic reform targets. With the right strategy, TNI can transform into a more modern and accountable institution in HR management.
Transformational Leadership in Public Sector Innovation: A Bibliometric Analysis Adi Nugroho, Setiyatmo; Muslim, Muh Azis
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 6 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i6.266

Abstract

People and organizations need to adapt to rapidly evolving technology and information trends, but are often faced with limited resources. Therefore, innovation is important to be applied to various sectors, including the public sector which is known for the many regulations that surround it. Innovation is seen as a source of change, growth, and organizational effectiveness, but leadership factors have a dominant impact and are fundamentally critical to success in achieving it. This study aims to see trends in scientific publications (journals) regarding transformational leadership in public sector innovation; the most influential journals and authors; as well as potential research topics in the future. This study uses bibliometric analysis taken from the database of highly reputable journals Scopus by looking at the analysis results from the Scopus web on data that has been filtered according to criteria; visualization and analysis of data using VOS viewer application as well as biblioshin application. Based on the results of the study, the research topic of Transformational Leadership in Public Sector Innovation is still little discussed in Scopus indexed journal publications. The data obtained also shows that in the middle of the last 5 years, the topic shows the significance of increasing the quantity of publications which increasingly shows the interest of the theme of transformational leadership in public sector innovation with the times.
Collaborative Governance in Minimizing Traffic Accidents: Study on the Role of Pentahelix in East Aceh Regency, Indonesia Sani, Suryana Asrul; Muslim, Muh. Azis
Golden Ratio of Social Science and Education Vol. 5 No. 1 (2025): December - May
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grsse.v5i1.1204

Abstract

Traffic accidents remain a significant concern, causing high mortality rates and severe injuries, particularly in East Aceh Regency. This study examines the role of collaborative governance through the pentahelix approach in minimizing traffic accidents. The pentahelix model involves government, academia, businesses, communities, and the media in traffic safety management. Using a literature study method, this research identifies key factors contributing to accidents, evaluates the role of various stakeholders, and explores strategies for effective collaboration. The findings highlight structural challenges, resource limitations, and the need for an integrated approach to accident prevention. The study recommends forming inclusive forums, enhancing knowledge sharing, and strengthening stakeholder coordination to improve road safety. A structured collaborative governance model can significantly reduce traffic accidents, especially among minors, ensuring a safer road environment.