Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Melayunesia Law JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Hukum Respublica Undang: Jurnal Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ADIL : Jurnal Hukum Law Research Review Quarterly Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Lampung Journal of International Law (LaJIL) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Lutfi, Khoirur Rizal
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PENINGKATAN UMKM DEMI PERCEPATAN PEREKONOMIAN PADA MASYARAKAT UMKM DI RUANG MILIK JALAN TOL Iwan Erar Joesoef; Khoirur Rizal Lutfi; Rosalia Dika Agustanti; Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi; Dinda Maurizka Azura
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 5 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.298 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i5.5322

Abstract

Abstrak: Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk merealisasikan ide-ide solusi agar dapat diimplementasikan ke masyarakat. Target kegiatan ini adalah agar UMKM dibawah Jalan (Ruang Milik Jalan) Tol Depok – Antasari, khususnya di Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok mengerti dan memahami manfaat melakukan legalitas dan pengembangan usaha. Hasil pelaksanaan dalam tahap sosialisasi ternyata para pedagang UMKM dibawah jalan tol tersebut tanpa ada legalitas dan belum ada regulasi pemanfaatan ruang dibawah Jalan (Ruang Milik Jalan) Tol, sehingga terjadi pungutan dan iuran tidak resmi. Mereka sebenarnya sangat mengharapkan legalitas usaha mereka. Problematika UMKM antara lain: ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, diskriminasi negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal. Masalah utamanya adalah dalam pendaftaran izin usaha serta pengembangan usahanya itu sendiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan dan pendampingan dan dilaksanakan dengan dialog, diskusi dan pendampingan kepada para pedagang UMKM tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, data tersebut dikonsultasikan pada perusahaan jalan tol dan pemerintah daerah setempat untuk mendapat soulusi. Kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk pengembangan UMKM di bawah Jalan Tol ini adalah pengembangan UMKM tersebut harus didukung oleh regulasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan di bawah Jalan Tol oleh instansi berwenang yaitu dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR. Pemberian izin konsesi ini tentu saja memperhatikan aspek-aspek teknis, keamanan konstruksi jalan tol dan keselamatan, dengan persyaratan yang ketat, yang semuanya didasarkan pada rasa keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat bagi masyarakat. Hasil dari kegiatan ini berupa peningkatan UMKM dimana yang tadinya mereka masih liar/ilegal namun setelah adanya kegiatan ini, UMKM yang dibawah Jalan telah mendapatkan perizinan dari RT/RW setempat. Abstract: The purpose of this community service is to realize solution ideas so that they can be implemented in the community. The target of this activity is so that MSMEs under the Depok - Antasari Toll Road (Road Owned Space), especially in Pangkalan Jati Village, Cinere, Depok understand the benefits of carrying out legality and business development. The results of the implementation in the socialization stage, it turns out that the MSME traders under the toll road have no legality and there is no regulation on the use of space under the Toll Road (Road Owned Space), resulting in unofficial levies and fees. They actually really expect the legality of their business. The problems of MSMEs include: structural imbalances in the allocation and control of resources, state discrimination in efforts to develop the people's economy in policies and development of industrialization strategies, market structures that are oligopolistic, relatively limited performance on classical matters. The main problem is in the registration of business licenses and the development of the business itself. The method used in this community service activity is in the form of counseling and assistance and is carried out through dialogue, discussion and assistance to the MSME traders. Based on the data obtained in the field, the data were consulted with toll road companies and local governments to obtain solutions. The conclusion in the implementation of community service for the development of MSMEs under Toll Roads is that the development of MSMEs must be supported by regulations on the use of Road Owned Space under Toll Roads by the authorized agencies, namely in this case the Directorate General of Highways and the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry PUPR. The granting of this concession permit, of course, takes into account technical aspects, toll road construction security and safety, with strict requirements, all of which are based on a sense of justice, legal certainty and the principle of benefit to the community. The result of this activity is an increase in MSMEs where previously they were still wild/illegal but after this activity, MSMEs under the road have received permits from the local Neighbourhood/Hamlet. 
Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Khoirur Rizal Lutfi; Retno Anggoro Putri
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.734 KB) | DOI: 10.22437/ujh.3.1.33-57

Abstract

One of the unresolved legal issues in Indonesia is corruption. The problem of law enforcement is not yet optimal so that the assets resulting from criminal acts of corruption which are often in excess of national territory make it difficult to return. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, abbreviated as MLA, which is expected to help law enforcement is not yet optimal. Indonesia, as a participant country of the United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC), does not yet have a regulatory framework that comprehensively regulates the aspects recommended by the convention. This study aims to find out about efforts and mechanisms to optimize the role of MLA in the recovery of assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia, especially those abroad. This research is a normative juridical research conducted by library research and interviews with informants related to the legislation and comparison approach. This article concludes that optimizing the role of MLA requires several steps such as implementing MLA in a more detailed technical format, optimizing the role of law enforcement as the implementer and adopting the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Abstrak Salah satu persoalan hukum yang belum terselesaikan di Indonesia adalah korupsi. Masalah belum optimalnya penegakan hukum hingga aset hasil tindak pidana korupsi yang seringkali berada melampaui batas wilayah negara sehingga menyulitkan pengembalianya acapkali menjadi persoalan tersendiri. Pelaksanaan kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) disingkat MLA yang diharapkan membantu penegak hukum pun dirasa belum optimal. Sebagai negara peserta United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC), Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang mengatur secara komprehensif aspek-aspek yang direkomendasikan konvensi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya dan mekanisme optimalisasi peran MLA dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia terutama yang berada di luar negeri. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber terkait, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk optimalisasi peran MLA diperlukan beberapa langkah seperti menerapkan MLA dalam format teknis yang lebih detail, optimalisasi peran penegak hukum sebagai pelaksananya, dan adopsi konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebagai muatan substansi MLA.
Examining the Legitimacy of the Myanmar Military Coup in the Eye of International Law: After the 2020 Elections Haikal Wicaksono; Khoirur Rizal Lutfi
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.3596

Abstract

The forced takeover of a country's government is also known as a coup (Coup d’état), the coup has become a polemic on its legitimacy in international law, such as the coup incident in Myanmar after the 2020 elections carried out by the highest military power holder or the head of the Myanmar military junta. The regulation regarding the coup d’état in the eyes of international law must be studied properly and correctly. The existence of the Montevideo Convention on the Rights and Duties of the State equips international countries so that coups are not carried out arbitrarily, resulting in violations of the rules of international law. Looking at the Myanmar military coup from the concept of international recognition of the government of a country, then from the concept of international recognition of the succession of the Myanmar government. Then how is the concept of international recognition of the government that can be obtained or comes from the coup d'etat. And about how the legitimacy of the coup as a form of transition of government in the perspective of International Law. So that it becomes clear about the Myanmar military coup action which is right if it does not violate the rules of international law and becomes wrong if it violates the rules of international law.
Implementation inside Safeguarding Principles UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 in Indonesia Rania Sekar Dahayu; Khoirur Rizal Lutfi
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.2875

Abstract

The personality of a nation will be reflected through its culture. Culture is a form of intangible wealth owned by a country. Intangible Cultural Heritage is the cultural heritage of the ancestors that is passed down to the next generation. Intangible Cultural Heritage has cultural, political and economic values. Intangible Property Inheritance has been regulated in the 2003 UNESCO Convention which “Protection” referred to the word "safeguarding". The purpose of this is to discuss the concept of "Safeguarding" according to the 2003 UNESCO Convention for The Safeguarding of the Intagible Cultural Heritage and examine its application in Indonesia. The method of the study is a normative juridical legal research with a statute and a case approach. Meanwhile, the efforts made by the government include making intellectual property rights, making catalog with a list of Indonesia’s intangible heritage and create communities that are interested in various forms of heritage and Indonesia’s culture itself, including intangible heritage. In addition, Another effort that can be done is to hold an art exhibition or exhibition. The results of this study indicate that the concept of "safeguarding" in the 2003 UNESCO Convention is interpreted as protection, safeguarding, preservation of an open intangible heritage. This means that a country which is not the owner of such intangible wealth is still allowed to use, display or create an object which is an inheritance of the Intangible Cultural Heritage of another country as long as the beneficiary country does not claim to be the culture of its country.
PENINGKATAN PEMAHAMAN ASPEK-ASPEK HUKUM TRANSNASIONAL BAGI MASYARAKAT DI KOTA DEPOK Khoirur Rizal Lutfi; Wardani Rizkianti; Heru Sugiyono
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v4i1.10855

Abstract

Depok City, West Java Province is a city with high mobility both on a national and transnational scale. One of the reasons is due to its proximity to the capital city. One example of a transnational nature is the high number of Umrah pilgrims who come from this city. One proof is the data in the number of Umrah pilgrims from the city of Depok who failed to leave due to the Covid 19 pandemic which reached approximately 4,000 people. One of the cases that was also appalling was Reinhard Sinaga, an Indonesian citizen or Depok resident, to be more precise, who was caught in a legal case abroad. Likewise, the human trafficking syndicate in the city of Depok has been attracting attention for a while. In addition, several Depok City residents have married foreign citizens such as the Dutch and Swedish. Based on this, it is important to provide an understanding for the Depok community regarding the aspects of transnational law so that they can find out preventive and curative steps against potential legal issues that arise, both from the civil and criminal aspects of a transnational nature. The understanding given to Depok residents was carried out by providing legal education related to material aspects of transnational law and opening up opportunities for discussion to answer related questions. The results of the implementation of this activitiy indicate an increase in the understanding of the people of Depok City regarding transnational legal aspects. That was seen from the interactive session.ABSTRAK:Kota Depok, Provinsi Jawa Barat merupakan kota dengan mobilitas yang tinggi baik dalam skala nasional maupun yang bersifat transnasional (lintas batas Negara). Salah satu penyebabnya adalah karena kedekatanya dengan Ibu Kota. Salah satu contoh yang bersifat transnasional adalah tingginya angka jamaah umroh yang berasal dari kota ini. Salah satu bukti adalah data jumlah jamaah umroh dari kota Depok yang gagal berangkat akibat pandemi Covid 19 mencapai kurang lebih 4.000 orang. Salah satu kasus yang juga menggemparkan adalah Reinhard Sinaga, warga negara Indonesia atau warga Depok lebih tepatnya yang terjerat kasus hukum di luar negeri. Begitu juga terjadinya sindikat human traficking di kota Depok yang beberapa saat menyita perhatian. Selain itu tercatat beberapa warga Kota Depok yang menikah dengan Warga Negara Asing seperti Belanda dan Swedia. Berdasarkan hal tersebut maka penting kiranya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Depok terkait aspek-aspek hukum transnasional sehingga dapat mengetahui langkah preventif maupun kuratif terhadap persoalan-persoalan hukum yang potensial muncul, baik dari aspek perdata maupun pidana yang bersifat transnasional. Pemahaman yang diberikan kepada warga Depok dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum terkait materi aspek-aspek hukum transnasional dan membuka kesempatan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat Kota Depok terkait aspek-aspek hukum transnasional. Hal ini terlihat dari apresiasi masyarakat dalam sesi interaktif.
Political and Cultural Boundaries in the Conflict between Indonesia and China in the South China Sea Khoirur Rizal Lutfi
Lampung Journal of International Law Vol. 5 No. 2 (2023): Issue In progress (August 2023)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v5i2.3054

Abstract

China's unilateral claim to an area in the South China Sea, which it calls the nine-dash line, the traditional fishing ground, has triggered boundary conflicts in border countries. In this context, Indonesia calls the area that intersects the North Natuna Sea based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). This difference in perception is alarming to the international relations between the two countries. This paper aims to analyze how international law views the position of political and cultural boundaries as the basis for claims to an area. This way, dispute resolution with a win-win solution perspective can be formulated in the South China Sea case. The analysis results show that political and cultural boundaries have justification and legitimacy based on international law. Political boundaries emphasize the State's commitment to translating agreements into international treaties bilaterally, regionally, or universally. In contrast, cultural boundaries still require an inventory of the evidence that China's claim is based on, whose legitimacy process must be based on a decision-making institution. However, any legal process will be challenging if the cultural approach is not completed. Apart from that, the essential thing in resolving the South China Sea conflict is the commitment of the State's compliance to international agreements made, decisions of dispute resolution institutions, and settlement steps through a cultural approach.
Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang) Suyanto, Heru; Lutfi, Khoirur Rizal
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 1 (2017): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.144 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i1.1448

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan pertambangan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian menjelaskan model kebijakan penal yang tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambangan yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terdapat indikasi terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi, penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran HAM dengan pendekatan represif. Selain itu, dalam rangka membahas aspek ius constituendum-nya dari model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan, peneliti merekomendasikan bahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kejahatan tersebut serta kemungkinan penerapan Human Right Due Deligence di masa yang akan datang.
Political and Cultural Boundaries in South China Sea Disputes between China and Indonesia Lutfi, Khoirur Rizal
Lampung Journal of International Law Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v5i2.3054

Abstract

China's assertion of sovereignty over the South China Sea through its nine-dash line, encompassing areas traditionally utilized for fishing, has precipitated territorial disputes with neighboring countries. Indonesia, for instance, refers to the overlapping zone as part of the North Natuna Sea, grounding its claim on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). This divergence in territorial claims has notably strained relations between China and Indonesia. This paper presents the stance of international law on establishing political and cultural boundaries as the foundation for territorial claims to propose a dispute resolution framework for the South China Sea conflict that seeks a win-win outcome for all parties involved. The findings of the analysis indicate that political and cultural boundaries can be legitimized under international law. Political boundaries are reinforced by a state's ability to convert agreements into international treaties through bilateral, regional, or global mechanisms. On the other hand, cultural boundaries necessitate a thorough compilation of evidence to support China's historical claims, a process that a recognized decision-making body must adjudicate. Notwithstanding, the efficacy of any legal adjudication may be undermined without a comprehensive cultural reconciliation effort. Crucially, the resolution of the South China Sea dispute hinges on the adherence of states to international agreements, the rulings of dispute resolution bodies, and the implementation of settlement measures that incorporate a cultural dimension.
Pengeboman Melalui Udara dalam Perang Yaman: Tinjauan Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional Ariaputra, Milzam Giovanny; Lutfi, Khoirur Rizal
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.252

Abstract

Peperangan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dengan berbagai latar belakang. Seiring perkembangan teknologi, salah satu cara yang lazim digunakan saat ini adalah pengeboman melalui udara. Cara ini efektif namun sering memakan korban dari pihak sipil yang tentu menjadi larangan Hukum Humaniter Internasional. Perang Yaman, dimana pihak koalisi Arab Saudi melakukan pengeboman melalui udara disebut acapkali mengenai objek yang bukan objek militer hingga banyak menewaskan masyarakat sipil. Dalam perspektif hukum humaniter internasional Prinsip Proporsionalitas melarang lebih besarnya kerusakan yang tidak perlu dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat. Untuk itu tulisan ini membahas bagaimana hukum internasional utamanya Hukum Humaniter mamandang peristiwa pengeboman melalui udara dalam konteks perang Yaman. Hasil pembahasan yang dilakukan menunjukan bahwa pengeboman melalui udara yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi dalam perang Yaman tidak Proporsional, karena banyaknya pengeboman melalui udara yang dilakukan tidak sesuai dengan Protokol 1 Konvensi Jenewa tahun 1977 dan statuta Roma tahun 1998.
Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata Suprima; Rizkianti, Wardani; Khoirur Rizal Lutfi
Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.738 KB) | DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.12

Abstract

IMPLIKASI HUKUM PENUNJUKAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA (BW) RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis legalitas penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW) dan, (2) mengkaji dan memberikan implikasi hukum penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW) Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Secara normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research) Dalam klausul asuransi pihak tertanggung diberikan kebebasan untuk menunjuk ahli waris. Padahal dalam perspektif hukum waris perdata telah ditentukan golongan-golongan ahli waris dengan asas golongan sat menutup golongan dua, golongan dua menutup golongan tiga, golongan tiga dapat mewaris bersama golongan empat. Olehkarena itu dibutuhkan penelitian mengenai lealitas dan implikasi hukum penunjukan ahli waris b erdasarkan klausul perjanjian asuransi. Kata Kunci :klausul asuransi; penunjukan; wahli waris ; implikasi hukum.
Co-Authors Agustanti, Rosalia Dika Akbar Fitra Ramadhan Ariaputra, Milzam Giovanny Deborah Hutabarat, Sylvana Murni Dian Khoreanita Pratiwi Dinda Maurizka Azura Haikal Wicaksono Heru Sugiyono Iwan Erar Joesoef Jimmy Koresy Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Putri, Citraresmi Widoretno Rahmad Fadhil Rania Sekar Dahayu Retno Anggoro Putri Rizkianti, Wardani Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Suprima Suyanto, Heru Tsabitah, Annisa Farras