Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.734
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Suhuf Profetika Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research
Muhammad Muhtarom
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Terhadap Pendistribusian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Fredianto Boro Anugerah, Muhamad; Dyah Purnomo Wulan, Ida Aryati; Khaerudin, Ariy; Muhtarom, Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9290

Abstract

Globalisasi dunia berdampak pada berkembangnya kemajuan teknologi perdagangan bebas antar negara. melalui perdagangan internasional melahirkan aturan perdagangan bebas serta lebih fokus pada pengembangan pasar bebas, cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Wujud dari akibat Globalisasi perdagangan bebas adalah munculnya fenomena Electronic Commerce di dalam UU ITE khususnya menyangkut manipulasi informasi elektronik, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak pidana manipulasi informasi elektronik, serta perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang mencakup dua sisi yaitu dalam Perjanjian dan diluar Perjanjian, serta Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dapat dijabarkan seperti diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10); Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3));Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1)); Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3)); Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19); Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22) Adapun saran dalam penelitian ini perlu peningkatan dalam memberikan pengertian yang spesifik tentang manipulasi informasi elektronik serta perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berprilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.   
Tinjauan Cyberbullying Di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber Fitria Wijaya, Alfany; Junaidi , Amir; Khaerudin, Ariy; Muhtarom, Muhammad; Ismiyanto , Ismiyanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9456

Abstract

Teknologi yang berkembang saat ini sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi tidak akan lepas dari adanya contraption dan web yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi selain sangat bermanfaat dan membantu bagi kehidupan manusia di setiap harinya, juga dapat menghasilkan segudang rupiah. Namun harus ada keseimbangan dan batasan agar teknologi yang dikembangkan saat ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemanfaatan teknologi di period sekarang ini memang banyak keuntungan yang didapatkan, selain meningkatkan kualitas hidup juga memberi kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hasil dari kecanggihan teknologi yang berkembang tersebut memiliki beberapa situs media sosial misalnya Instagram, tiktok, twitter, facebook, line, wire, maupun situs-situs yang lainnya. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang sama dengan tindakan yang sama dengan tindakan bullying pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau menganggu orang lain, namun dilakukan melalui web atau dunia cyber.
Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Adhinugroho, Whisnu; Ismiyanto, Ismiyanto; Muhtarom, Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam mewujudkan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Dalam banyak kasus pada tilang konvensional memberikan ruang praktik pungli oleh petugas dan pelanggar, sehingga diperlukan manajemen transportasi yang dapat menegakkan asas equality before the law dalam mewujudkan keadilan didalam kepastian hukum karena hal yang paling dicari oleh masyarakat dalam berhukum adalah keadilan. Keadilan tercipta kala penegak hukum melakukan penegakan hukum atas peraturan yang telah diundangkan secara tertulis secara konsisten dan tidak menyimpang. Penegakan hukum yang adil akan menegakkan asas equality before the law. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Penulisan penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian normati dengan sifat penelitian preskriptif.
Potential Cybercrime and Prevention in the Overseas Official Travel Approval Letter Rohmat, Aas; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Muhtarom, Muhammad; Ismiyanto, Ismiyanto; Febriani, Anies Fortina
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4674

Abstract

The aim of this research is to the potential for cybercrime and its prevention in foreign official travel approval letters. The research method used is normative juridical. The data collection technique is library research. The data analysis technique is descriptive qualitative which is used in the form of an interactive analysis model. The research results show that the potential for cybercrime in foreign official travel approval letters includes hacking, identity theft, data breaches, phishing, spamming, cyber vandalism, virus writers, XML injection, security configuration errors. To prevent cybercrime, the simple web application or https://simpel.setneg.go.id has data security, namely security testing by the state cyber and password agency, a captcha feature on the simple web, one time password feature on simple phones, application of certified digital signatures. The conclusion of this research is that the potential for cybercrime in overseas official travel approval letters is increasing. Prevention solutions can include educating users, using a hacker perspective, patch systems, policies, Intrusion Detection Systems bundled with Intrusion Prevention Systems, antivirus firewalls. Legal regulatory steps to support the implementation of cybercrime prevention solutions, namely Law No. 11 of 2008 concerning ITE and PP No. 82 of 2012 concerning the implementation of Electronic Systems and Transactions.
Analysis of Cybercrime Potential in E-Commerce Buying and Selling Transactions Elisanti, Evi; Khaerudin, Ariy; Junaidi, Amir; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Muhtarom, Muhammad
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4910

Abstract

The research aims to analyze the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions. The research method used is normative juridical. The type of primary data is interviews and discussions related to e-commerce, and secondary data is library literature. Data collection techniques used literature studies, interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative which is used in the form of an interactive analysis model. The research results show that the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions has increased significantly, including minimal knowledge, waste of money, being tempted by fake gifts, high levels of unemployment and poverty, and less strict government security policies. Forms of cybercrime in e-commerce include hacking, identity theft, data breach, phishing, spamming, pharming, pretexting, qui pro quo, and contacting the victim directly. Specific solutions are needed to overcome the cybercrime problem of e-commerce buying and selling, namely Backup, Use of SSL Certificates, Firewall, E-Commerce Security Plugin, Multilayer security, User and Staff Education. The conclusion of this research is that the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions has increased significantly so it is very necessary to prevent specific solutions in resolving cybercrime problems in e-commerce buying and selling transactions.
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN HUKUM PERKOPERASIAN DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Muhtarom, Muhammad
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11094

Abstract

AbstractThe presence of Act No. 1 of 2013 on Micro Finance Institutions, have given rise to legal problems for financial enterprises of Cooperative, because cooperatives engaged in financial services governed by two kinds of regulation, namely cooperative legislation and regulation of microfinance institutions (MFIs). Dualism of laws has given rise to overlapping regulation, supervision and oversight by the relevant agencies, as well as the contradictions settings between one to another. The legal problems required solutions through harmonization and synchronization of laws pertaining to the MFI Cooperative.Keywords: Synchronization, Cooperatives, the Finance Institution MicroAbstrakKehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah memunculkan problem hukum bagi badan usaha Koperasi, karena Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan diatur oleh dua macam regulasi, yaitu peraturan perundangan perkoperasian dan  peraturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adanya dualisme peraturan hukum ini telah menimbulkan tumpang-tindih pengaturan, pengawasan dan pembinaan oleh instansi terkait, serta adanya kontradiksi-kontradiksi pengaturannya di antara satu dengan lainnya. Problem hukum itu memerlukan pemecahannya melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan LKM Koperasi.Kata Kunci: Sinkronisasi, Perkoperasian, Lembaga Keungan Mikro
Optimizing the Implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE) in Overseas Official Travel Permits in Higher Education Rohmat, Aas; Muhtarom, Muhammad; Ismiyanto, Ismiyanto; Elisanti, Evi; Febriani, Anies Fortina
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sp.v19i1.83682

Abstract

The research aims to determine the optimization of the implementation of an electronic-based government system (SPBE) in licensing overseas official travel for state civil servants in higher education. The research method used is descriptive qualitative. The normative legal approach is research that examines document studies using various secondary data. The research location is at one of the universities in the city of Solo. Data collection techniques are carried out using literature studies, observation, interviews, and documentation through field observations as research objects. Data analysis in this research uses qualitative analysis techniques. The research results show that optimizing the implementation of an electronic-based government system requires an appropriate policy framework, so that the SPBE vision can be achieved. SPBE is expected to be able to realize an integrated work process that is effective, efficient, and improves the quality of public services on overseas official trips at universities. The development of SPBE can increase ASN human resources in mastering information and communication technology both in quality and quantity so that overseas official travel services are optimal for state civil servants in higher education. The conclusion of this research is to maximize or minimize achieving a goal precisely, effectively, efficiently, and beneficially in implementing an Electronic-Based Government System (SPBE) during overseas official trips.
Co-Authors Adhinugroho, Whisnu Ariy Khaerudin Chuzaimah Chuzaimah, Chuzaimah Didit Purnomo Dyah Purnomo Wulan, Ida Aryati Evi Elisanti, Evi Febriani, Anies Fortina Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Fitria Wijaya, Alfany Fredianto Boro Anugerah, Muhamad Hanuring Ayu Ardhani Putri Ismiyanto , Ismiyanto Ismiyanto, Ismiyanto Junaidi , Amir Junaidi, Amir Nur Widayati Prasiwi, Prista Ramadhan, Arif Rohmat, Aas Sigit Raharjo Susilowati, Dwi Erna