Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.701

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Kosmik Hukum KRTHA BHAYANGKARA Journal La Sociale Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Riset Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Hukum Islam Multidisciplinary Indonesian Center Journal

Ratna Januarita

Universitas Islam Bandung

Author-ID : 3241388

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Kegiatan Investasi yang Dilakukan Secara Online Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Muhammad Aldiansyah Wibisono; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Investment is the activity of placing funds or other valuable assets in an instrument within a certain period of time. Investment is divided into 2 types in terms of the mechanism, namely, direct investment, namely as direct investment, where the direct investor is actively involved in business management losses and is directly responsible if a loss occurs. And second, there is indirect investment, which is investment in financial assets, not assets or factors of production. Trading is a long-term financial transaction process or in other words it can also be called trading activity in the form of currency. Binary Options are a trading effort carried out by buying foreign exchange or foreign assets online based on exchange rate movements or fluctuating market patterns. In writing this thesis, the author uses a normative legal approach, namely research that puts the law as a system of norms. Based on the results of this study, it can be concluded that the practice with the Binary Option system contained in the Binomo Platform is illegal due to the lack of clarity in the agreement contained therein and not in accordance with Article 18 Paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law. Abstrak. Investasi adalah aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen dalam jangka waktu tertentu. Investasi terbagi menjadi 2 jenis dari segi mekanismenya yaitu, investasi langsung (Direct Investmen) yaitu sebagai penanaman modal secara langsung, dimana pihak investor langsung terlibat aktif dalam kerugian pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi kerugian. Dan yang kedua terdapat investasi tidak langsung (Imdirect Investmen) adalah investasi pada aset finansial, bukan aset atau faktor produksi. Trading adalah sebuah proses transaksi finansial jangka panjang atau dengan kata lain dapat disebut juga aktivitas perdagangan dalam bentuk mata uang. Binary Option merupakan sebuah upaya perdagangan yang dilakukan dengan jalan transaksi membeli valuta asing atau aset asing melalui daring berdasarkan pergerakan kurs atau pola pasar yang bersifat fluktuatif. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik dengan sistem Binary Option yang terdapat dalam Platform Binomo adalah ilegal dikarenakan ketidak jelasan dalam perjanjian yang terdapat di dalamnya dan tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik.

Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Azkiya Kamila Rosadi; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

With the enactment of Job Creation Law, the definition of a Limited Liability Company is broadened, namely a company that meets the criteria for Micro and Small Enterprises. With the categorization of micro and small enterprises into the form of LLC, there are changes in the regulation of the establishment of LLC in general, namely related to the simplification of the stages of establishing LLC as a legal entity and relaxation of the authorized capital of LLC. However, the simplification of establishment has a potential to create juridical problems. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) How is the establishment of an MSE according to the Job Creation Law related to the Law Number 40 of 2007? and (2) What are the implications of the establishment of a MSE under the Job Creation Law on the LLC Principles in the Law Number 40 of 2007? This researcher uses normative juridical research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis method used method of systematic interpretation and extensive interpretation. The results of this study are the establishment of an individual company has not fulfilled the elements of a legal entity and is not in accordance with the theories of legal entities that have been put forward by previous experts so that the legality of an individual company will be doubted considering that it was founded by 1 founder and is very vulnerable to conflicts of personal interest. and the mixing of company assets with personal assets as well as the loss of authorized capital in the establishment makes it difficult for individual companies to obtain capital from outside parties in large amounts due to the absence of capital guarantees as a means of paying off creditors' receivables. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja memperluas pengertian Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Dengan dikategorikannya perseroan perorangan mikro kecil kedalam bentuk PT maka terdapat perubahan dalam pengaturan pendirian PT secara umum, yakni terkait simplifikasi tahapan pendirian PT sebagai badan hukum dan relaksasi modal dasar PT. Hal tersebut namum menyimpan potensi permasalahan yuridis. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana pendirian Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja dikaitkan dengan UUPT? dan (2) Bagaimana implikasi pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-UU Cipta Kerja terhadap Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam UUPT? Peneliti ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif. Hasil dari penelitian ini adalah pendirian perseroan perorangan belum memenuhi unsur-unsur badan hukum dan kurang sesuai dengan teori-teori badan hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya sehingga legalitas dari perseroan perorangan akan diragukan mengingat didirikan oleh 1 orang pendiri sangat rentan terjadinya konflik kepentingan pribadi dan percampuran harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi serta hilangnya modal dasar dalam pendirian mengakibatkan perseroan perorangan sulit mendapatkan modal dari pihak luar dalam jumlah yang besar dikarenakan tidak adanya jaminan modal sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur.

Dugaan Predatory Pricing dalam Praktik Promosi dengan Metode Flash Sale Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Rasyifa Syahla; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Advances in the trade sector have formed a new habit, which at first was only done conventionally by face to face, now it can be done online through the internet ormedia e-commerce. Along with the increasing use of e-commerce transactions, there is a concept of business competition that makes business actors always compete in marketing strategies, one of which is flash sale promotions. In practice, the price in flash sales has a price difference that is much lower than the market price. This gives an indication of selling at a loss or predatory pricing that can create unfair business competition behavior. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What is the alleged predatory pricing in the promotion practice using the method flash sale? (2) How is the supervision of business competition against alleged predatory pricing in promotional practices using the method flash sale. The study used a normative juridical approach using descriptive analytical research specifications, the research phase used a literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data analysis method used was juridical qualitative. The results of this study are: the practice of promoting flash sales does not violate the provisions of Article 20 of the Anti-Monopoly Law because of the difference in intent and purpose between the practice of promoting flash sales and the practice of predatory pricing. KPPU has a deputy for prevention of e-commerce business and to support this supervision, KPPU coordinates with the Ministry of Communication and Information. Kemajuan di bidang perdagangan telah membentuk suatu kebiasaan baru, yang awalnya transaksi perdagangan hanya dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka langsung, saat ini dapat dilakukan secara online melalui media internet atau e-commerce. Seiring dengan meningkatnya transaksi penggunaan e-commerce menjadikan adanya konsep persaingan usaha yang membuat pelaku usaha selalu bersaing dalam strategi pemasaran salah satunya dengan promosi flash sale. Pada praktiknya, harga dalam flash sale memiliki perbedaan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran, Hal ini memberikan indikasi adanya jual rugi atau predatory pricing yang dapat menciptakan perilaku persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana dugaan predatory pricing dalam praktik promosi dengan metode flash sale? (2) Bagaimana pengawasan persaingan usaha terhadap dugaan predatory pricing dalam praktik promosi dengan metode flash sale. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: praktik promosi flash sale tidak melanggar ketentuan Pasal 20 UU Anti Monopoli karena perbedaan maksud dan tujuan antara praktik promosi flash sale dengan praktik predatory pricing. KPPU memiliki deputi pencegahan terhadap bisnis digital dan untuk menunjang pengawasan tersebut KPPU berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perusahaan Asuransi yang Mengalami Gagal Bayar Dihubungkan dengan Peraturan Perasuransian Tsalitsa Nur AFifah; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Insurance or coverage arises because of human needs. In living life and human life are always faced with something that is uncertain, which may be profitable, or vice versa. Humans expect security for their possessions, expect health and well-being to be nothing short of. Insurance is an economic activity that reduces the amount of loss from a risk that may occur. Legal protection for the insured is a priority, because the insured has paid the premium as his obligation, so that his rights can be claimed when the insured risk occurs.This study aims to determine the mechanism of legal protection that will be provided if the insured suffers a loss in the form of default. What the insurance company will do as the responsible party and the authorized party to provide legal protection to customers who experience default is related to insurance regulations.The research method used is normative juridical law research using descriptive analysis research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used are library studies using secondary data sources.The result of this research is that in providing legal protection and liability, the insured needs to prove that the insured is bound by an insurance agreement with the insurance company as the insurer. The evidence is in the form of a written deed approved by both parties or called a policy. So in providing legal liability and protection, the insured needs to have a policy as the basis of the insurance agreement made. If it can be proven by a policy, the company is obliged to be responsible and the OJK can carry out its duties to provide legal protection Abstrak. Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup dan kehidupan manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin meguntungkan, atau sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang satu apapun. Asuransi merupakan kegiatan ekonomi yang mengurangi besarnya kerugian atas suatu resiko yang mungkin akan terjadi. Perlindungan hukum terhadap tertanggung menjadi prioritas, karena tertanggung telah membayarkan premi sebagai kewajibannya, agar haknya dapat diklaim saat resiko yang diasuransikan terjadi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang akan diberikan apabila tertanggung mengalami kerugian berupa gagal bayar. Apa yang akan dilakukan perusahaan asuransi sebagai pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar dihubungkan dengan peraturan perasuransian. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder.Hasil dari penelitian ini adalah dalam memberikan perlindungan hukum dan pertanggung jawaban, tertanggung perlu membuktikan bahwa tertanggung terikat suatu perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Bukti tersebut berupa akta tertulis yang disetujui kedua belah pihak atau disebut polis. Maka dalam memberikan pertanggung jawaban dan perlindungan hukum, tertanggung perlu memiliki polis sebagai dasar dari perjanjian asuransi yang dilakukan. Apabila dapat dibuktikan dengan polis, perusahaan berkewajiban bertanggung jawab dan OJK dapat menjalankan tugasnya memberikan perlindungan hukum.

Tanggung Jawab Direksi PT X (Tbk) atas Kinerja Perusahaan yang Menurun di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Rifdah Gaisa Firyal; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The impact of the COVID-19 pandemic has led to low investor sentiment towards the market which in turn led the market to tend to be negative. As cases of the COVID-19 pandemic developed, the market fluctuated more in the negative direction. This also has a very significant impact on business continuity in a Limited Liability Company (PT). Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What are the legal consequences for the decline in the performance of PT X Tbk. during the Covid-19 pandemic in terms of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? (2) How to implement the responsibilities of the Board of Directors of PT X Tbk. Is the company's declining performance during the Covid-19 pandemic related to the principles of good corporate governance and the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines? The researcher uses normative juridical legal research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis method used systematic interpretation method. The results of this study are: Decrease in performance is the responsibility of the company's organs as described in the provisions of the Company Law. The legal consequence of this decline in the company's performance is the imposition of administrative sanctions as regulated in Article 5 Paragraph 1 of POJK Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of the Guidelines for the Governance of a Public Company. Implementation of the responsibilities of the Directors of PT Astra Internasional Tbk during the Covid-19 pandemic has not accommodate the maximum implementation of governance principles as referred to in the Company Law and POJK. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Hal tersebut pun memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kelangsungan bisnis di Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1)Bagaimana konsekuensi hukum atas penurunan kinerja PT X Tbk. di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? (2) Bagaimana implementasi tanggungjawab Direksi PT X Tbk. atas kinerja perusahaan yang menurun di masa pandemi Covid-19 dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka? Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis.Hasil dari penelitian ini adalah: Penurunan kinerja merupakan tanggung jawab dari organ-organ perseroan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan UUPT. konsekuensi hukum dari penurunan kinerja perseroan ini ialah pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 POJK Nomor 21/POJK.04/2015Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.Implementasi tanggung jawab Direksi PT Astra Internasional Tbk di masa pandemi Covid-19 ini belum mengakomodir adanya penerapan prinsip tata kelola yang dilaksanakan secara maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT maupun POJK.

Pertanggungjawaban Perusahaan Pelayaran sebagai Pengangkut atas Kerusakan Barang dalam Pengangkutan Barang melalui Laut kepada Penerima Berdasarkan Bill of Lading Muhammad Fadhilah Sutara; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5007

Abstract. Writing this law is a research on the liability of a shipping company that is domiciled as a carrier for goods that will be received by the Recipient in the event of damage and/or loss of goods in the implementation of the transportation of goods by sea based on the Bill of Lading. The liability of the carrier is limited by the provisions in the Bill of Lading regarding the nominal maximum compensation limit. Problems arise when the nominal price of goods that suffer losses and/or damage is often considered to be too much higher than the nominal limit of the maximum compensation in the Bill of Lading, so that usually the party who feels aggrieved will ask for accountability through a lawsuit against the law to avoid the provisions regarding the maximum compensation limit set out in the Bill of Lading. The research method in this writing uses normative juridical research, namely library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The library materials are divided into primary legal sources and secondary legal sources. The results of this study are the position of the Bill of Lading and the legal consequences for parties who have legal relations based on the Bill of Lading in the implementation of the transportation of goods by sea. Then the limitation of liability of a shipping company as a carrier against the recipient and legal remedies that can be taken by the recipient against the carrier in the event of damage and/or loss of goods during the implementation of goods transportation activities by sea must be based on the Bill of Lading. Abstrak. Penulisan hukum ini merupakan penelitian mengenai pertanggungjawaban suatu perusahaan pelayaran yang berkedudukan sebagai Pengangkut terhadap barang yang nantinya diterima oleh Penerima apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan barang dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut berdasarkan Bill of Lading. Pertanggungjawaban dari Pengangkut tersebut dibatasi dengan ketentuan dalam Bill of Lading mengenai nominal dari batasan maksimum ganti kerugian. Masalah muncul ketika nominal dari harga barang yang mengalami kerugian dan/atau kerusakan sering dianggap terlampau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nominal dari batasan maksimum ganti kerugian dalam Bill of Lading, sehingga biasanya pihak yang merasa dirugikan akan meminta pertanggungjawaban melalui gugatan perbuatan melawan hukum untuk menghindari ketentuan mengenai batasan maksimum ganti kerugian yang diatur dalam Bill of Lading. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan pustakan tersebut terbagi atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dikemukakannya kedudukan Bill of Lading dan akibat hukum bagi para pihak yang memiliki hubungan hukum berdasarkan Bill of Lading dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut. Kemudian ditemukannya batasan tanggungjawab dari suatu perusahaan pelayaran sebagai Pengangkut terhadap Penerima dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penerima terhadap Pengangkut apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan barang dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan barang melalui laut harus didasarkan pada Bill of Lading.

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PT Timah Persero Tbk untuk Menyediakan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Bangka Belitung sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahu Razaqa Dhafin Zumirrqof; Ratna Januarita; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9826

Abstract. Corporate Social Responsibility (CSR) means a company's commitment to contribute to the welfare of society. CSR obligations are contained in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies (PP Social and Environmental Responsibility of PT). Bangka Belitung Province (Babel) has a problem in education, namely the top dropout rate in Indonesia in 2022. PT Timah Persero Tbk (PT Timah) implements CSR obligations in the aspect of education. This research uses normative juridical method. The objectives of this research are to: (1) explain the regulation of CSR in Babel in relation to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT); (2) explain the implementation of CSR by PT Timah to provide education services in Babel in relation to the PP on Social and Environmental Responsibility of PT. The results of this study: (1) CSR regulations in Babel are regulated in the Bangka Belitung Islands Province Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility which refers to the UUPT, the regional regulation is more specific in regulating CSR compared to the UUPT, especially in the aspect of regulating funds and guidelines for CSR programs. (2) The implementation of CSR by PT Timah in the aspect of education is rated well, but there is no data disclosure regarding the implementation of the scholarship program by PT Timah, so the public cannot evaluate and analyze the data to develop things that have the opportunity to provide benefits. Abstrak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) artinya komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kewajiban TJSP terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT). Provinsi Bangka Belitung (Babel) bermasalah di bidang pendidikan yaitu tingkat putus sekolah teratas di Indonesia dalam tahun 2022. PT Timah Persero Tbk (PT Timah) melaksanakan kewajiban TJSP pada aspek pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan pengaturan TJSP di Babel dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (2) menjelaskan implementasi TJSP oleh PT Timah untuk menyediakan pelayanan pendidikan di Babel dihubungkan dengan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Hasil penelitian ini: (1) Peraturan TJSP di Babel diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengacu pada UUPT, Perda tersebut lebih spesifik mengatur TJSP dibandingkan dengan UUPT khususnya pada aspek pengaturan dana dan pedoman program TJSP. (2) implementasi TJSP oleh PT Timah pada aspek pendidikan ternilai baik, namun tidak ada keterbukaan data mengenai pelaksanaan program beasiswa oleh PT Timah, sehingga publik tidak bisa mengevaluasi dan menganalisis data untuk mengembangkan hal-hal yang berpeluang memberikan kebermanfaatan.

Implikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Sumber Penghasilan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Ratih Septri Anisa; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9894

ABSTRACT. In August 2019, President Joko Widodo said that the National Capital would be moved from DKI Jakarta Province to East Kalimantan Province. The relocation of the capital city caused protests and concerns from local communities in Penajam Paser Utara Regency who felt that their rights were not guaranteed by law, especially in relation to Forestry Cultivation Areas (KBK). The purpose of this research is to determine employment arrangements in Penajam Paser Utara Regency in the context of developing the Indonesian Capital City in connection with the Principle of Balance of Progress and National Economy in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and regional readiness to provide employment opportunities in the development of the Nusantara Capital City is connected with Legal System Theory. This research is normative juridical research using a qualitative approach method, descriptive analytical research specifications and using qualitative data analysis methods with literature studies from secondary data, especially relevant legislation and legal literature. The results of this research are that the employment regulations in North Penajam Paser Regency do not yet fully specifically regulate the relationship between employment and affected local communities and regarding regional readiness there is still a need for appropriate action taken by the local government to improve and increase community participation in supporting development Nusantara Capital City in Penajam Paser Utara Regency. Abstrak. Pada bulan Agustus 2019 silam, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa akan dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini menimbulkan protes dan kekhawatiran dari masyarakat lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merasa tidak dijamin hak-haknya dalam undang-undang, terutama terkait dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Asas Keseimbangan Kemajuan dan Ekonomi Nasional dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kesiapan daerah untuk menyediakan kesempatan kerja dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Teori Sistem Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, spesifikasi penelitian analitis deskriptif serta mengunakan metode analisis data kualitatif dengan studi kepustakaan dari data sekunder, terutama peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan ketenagakerjaan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara belum sepenuhnya mengatur secara spesifik tentang keterkaitan ketenagakerjaan dengan masyarakat lokal yang terdampak dan terkait kesiapan daerah masih perlu adanya tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Wanprestasi Perjanjian Repurchase Agreement di Pasar Modal yang Berdampak Kerugian Investor Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan Muhammad Juniardi Putra; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9973

Abstarct. Guidelines regarding transactions repurchase agreement (REPO) has been regulated by the Financial Services Authority (OJK), but in practice there are still cases where one of the parties experiences losses due to non-compliance with the agreement in practice due to an action that is not in accordance with the agreement. The approach method used in this research is the Normative Juridical approach, namely a legal approach carried out by examining library materials or secondary data. This research is descriptive analytical in nature, which provides a description of an object being studied through the data collected, apart from that the analysis is also carried out based on relevant and latest laws and regulations in order to get answers to the problems being studied. Implementation of a repurchase agreement (REPO) transaction agreement, in this case the seller and buyer must enter into a written agreement that complies with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015. In relation to liability for default, the aggrieved party can take legal action in Article 1267 of the Civil Code, namely by requesting implementation of the contents of the agreement if it can still be implemented, requesting compensation, requesting cancellation of the agreement as well as compensation. Implementation of the repurchase agreement (REPO) transaction must be based on the agreement. written and implementing GMRA. Meanwhile, Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015 states that if an event of failure occurs, all parties must complete their obligations in accordance with the procedure for resolving the event of failure as well as the related rights and obligations that have been regulated in the repurchase agreement (REPO) transaction agreement.

Co-Authors AH. Asari Taufiqurrohman Ali, Syuhaeda Aeni Mat Andi Yudistira Azkiya Kamila Rosadi Budiyono Budiyono Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Erlena, Erlena Hani Burhanudin Helana, Ricky Hilwati Hindersah Indah Sari, Yuliana Irawan, Bobby Jaya, Belardo Prasetya Mega Jejen Hendar Khilda Ishmah Fauziyah M Faiz Mufidi Maharani, Dwi Gita Miftahadi, Machmuddin Fitra Mohamad Satori Muhammad Aldiansyah Wibisono Muhammad Fadhilah Sutara Muhammad Juniardi Putra Nandang Sambas Neni Sri Imaniyati Panji Adam Agus Putra Pupung Purnamasari Rasyifa Syahla Ratih Septri Anisa Razaqa Dhafin Zumirrqof Rifdah Gaisa Firyal Rimsyahtono Rimsyahtono Rimsyahtono Rini Irianti Sundary Riza Hernawati Rizkiyadi Darmowiyoto Rully Syahrul Mucharom, Rully Syahrul Sri Ratna Suminar Suhada, Ahmad Syauqi Suriaamadja, Toto Tohir Tatty A Ramli Tsalitsa Nur AFifah Vinda Maharani Patricia Yenni Yunithawati Rukmana Yeti Sumiyati Yoghi Arief Susanto

Title Search

Found 9 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies