Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Arena Hukum Acta Comitas
R. A. Retno Murni
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
KEGIATAN JUAL RUGI DALAM PERSAINGAN USAHA: SUATU KAJIAN YURIDIS I Putu Fajar Apriana; Retno Murni; marwanto marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.026 KB)

Abstract

Persaingan diantara pebisnis merupakan hal biasa. Tetapi persaingan yang menyebabkan munculnya kegiatan tidak benar, seperti monopoli dan praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) wajib dihindari. Untuk itu pemerintah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahannya: (1) apakah maksud Jual Rugi mengacu Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999? (2) Upaya apakah sepatutnya dilakukan dalam hal munculnya kerugian akibat Jual Rugui dalam bisnis? Kajian dengan penelitian hukum normatif ditemukan jawaban sebagai berikut. (1) Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak diatur dengan jelas mengenai arti Jual Rugi, tetapi artinya dapat diketahui berdasarkan sumber lain seperti Black’s Law Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Praktik Jual Rugi dilarang Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. (2) Upaya hukum yang dapat diupayakan dalam hal terjadi kerugian akibat Jual Rugi adalah upaya hukum biasa dan juga dapat melakukan dengan upaya hukum Denderverzet (Perlawanan Pihak Petiga) dan Peninjauan Kembali (Request Civil). Kata kunci : Jual Rugi, Persaingan Usaha, Kajian Yuridis.
PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN JAJAN TRADISIONAL PASAR BERBAHAYA DI KOTA DENPASAR Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan; Prof. R.A.Retno Murni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.435 KB)

Abstract

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang dikonsumsinya.” Produk-produk pangan pasar tradisional terutama jajanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya tentunya sangat tidak baik jika dikonsumsi konsumen. “Dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf e yang dseluruh” , tingkatan, mutu, komposisi, proses dari pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sangat tidak sesuai sebagaimana telah dinyatakan dalam keterangan atau label barang dan/atau jasa tersebut. “Sehingga rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha atas penjualan jajanan pasar tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya terhadap konsumen dan Bagaimanakah upaya BPOM terhadap peredaran jajanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.” “Metode penelitian yang digunakan dalam metode dari penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini dimaksudkan oleh peneliti menggunakan peraturan undang-undang sebagai dasar dari awal melakukan analisis, pendekatan fakta pendekatan analisis konsep hukum.” “Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan larangan pelaku usaha untuk tidak menggunakan zat pewarna berbahaya dalam pembuatan jajanan tradisional lalu upaya BPOM dalam pemberian sosialisasi dan sidak lapangan. Dan faktor-faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman antara para konsumen dan pelaku usaha tentang betapa pentingnya pemahaman dari perlindungan konsumen.
RISIKO HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN NASABAH Ferdian Nickolas Pasangka; R.A. Retno Murni; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.701 KB)

Abstract

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional dilihat dari kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk dapat memperoleh pinjaman dari bank, masyarakat harus melalui pengajuan kredit bank itu sendiri. Permasalahan yang terjadi yaitu apa risiko yang dapat timbul dalam perjanjian kredit bank?, dan apa upaya-upaya perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit bank? metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan dalam perjanjian kredit bank banyak terdapat klausula-klausula eksonerasi yang dapat memberatkan nasabah itu sendiri, posisi bank yang dominan pada waktu kredit akan diberikan membuat nasabah tidak mempunyai pilihan lain karena pada saat pembuatan perjanjian umumnya nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menjadi perlindungan bagi nasabah dalam perjanjian kredit. Kata Kunci: Bank, Perjanjian Kredit, Klausula Eksonerasi
Tanggung Jawab Penjual Produk Industri Rumahan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa di Mini Market Kabupaten Badung Kade Junaedi Mahendra Putra; R.A. Retno Murni
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha penjual produk tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di mini market Kabupaten Badung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer ataupun data sekunder. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Menggunakan analisis data secara kulitatif yang selanjutnya disajikan secara deskrptif kualitatif. Hasil dari pembahasan penelitian ini ialah tanggung jawab pelaku usaha penjual produk tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di mini market Kabupaten Badung ialah memberikan tanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor yang menghambat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen ialah faktor itikad baik dari para pihak pelaku usaha dan konsumen, faktor anggaran, dan faktor sumber daya manusia. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Industri Rumahan, Kadaluwarsa, Mini Market ABSTRACT This study aims to determine the responsibilities of business actors selling products without including an expiration date in the mini markets of Badung Regency and to determine the factors that hinder the Consumer Dispute Resolution Agency in resolving consumer disputes. The research method used is empirical legal research which is sourced from primary data or secondary data. The data obtained using interview techniques and documentation techniques. Using qualitative data analysis which is then presented descriptively qualitatively. The result of the discussion of this research is that the responsibility of business actors who sell products without including an expiration date in the mini market of Badung Regency is to give responsibility to consumers who are disadvantaged in accordance with statutory regulations. The factors that hinder the Consumer Dispute Resolution Board in resolving consumer disputes are the factors of good faith from the business actors and consumers, the budget factor, and the human resource factor. Keywords: Responsibility, Home Industry, Expired, Mini Market
DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA DENPASAR I Made Ari Permadi; R. A. Retno Murni
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.763 KB)

Abstract

Environment is very important in the human life cycle. In modern times problemsarise regarding the environment. In this paper the issue raised is the impact ofenvironmental pollution caused by sewage and waste as well as the government's effortsto prevent environmental pollution.To these problems occurs line with technologicaldevelopments who without pay attention to environment. Environmental pollution hasan impact on health, aesthetics, economic losses, and disruption of natural ecosystems.The method used in this paper is a juridical-empirical, theoretical approach using factsand laws. The conclusion of these problems is the lack of awareness on the part ofindustry employers and the community to protect the environment from pollution andwaste bins will berdampaknya the destruction of natural ecosystems and reducedenvironmental quality standards.
Konsep Dan Pengaturan Sewa Menyewa Bangunan Dalam Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Amanda Jessica Sihombing; R.A. Retno Murni
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Bisnis yang sangat berkembang pesat di Bali salah satunya ialah sewa menyewa villa. Villa merupakan suatu tempat yang digunakan satu orang atau lebih untuk menginap semalam, seminggu, atau dijadikan tempat tinggal untuk beberapa tahun. Tak jarang ditemukan yang menyewa villa-villa ini ialah warga negara asing. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan sewa menyewa bangunan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Villa bisa dikategorikan sebagai bangunan, karena berbentuk rumah. Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil studi dari tulisan ini ialah perjanjian sewa menyewa bangunan adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk menyewakan suatu bangunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengaturan mengenai hak sewa terdapat dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kata Kunci: Sewa, Villa, Perjanjian ABSTRACT One of the fastest growing businesses in Bali is villa lease. A villa is a place that is used by one or more people to stay overnight, a week, or as a residence for several years. Not infrequently it is found that the foreigners are renting out these villas. The goal of this journal is to discover how the concept and arrangement of leasing a building in Code Number 5 Of 1960 Concerning The Basic Regulations Of Agrarian Principles. A villa can be categorized as a building, because it is in the form of a house. The method used in this scientific journal uses the normative method, namely by approaching the related laws and regulations. The study result of this paper is that the building lease agreement is an agreement that binds both parties to rent out a building within a predetermined period of time. Regulations regarding lease rights are contained in Article 44 and Article 45 of Code Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles. Keywords: Lease, Villa, Agreement
KEWENANGAN NOTARIS DI BIDANG CYBER NOTARY BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Dewa Ayu Widya Sari; R.A. Retno Murni; I Made Udiana
Acta Comitas Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i02.p06

Abstract

Based on the descript ions of Art icle 15 point (3) of Law No. 2 of 2014 on theAmendment of Law No. 30 of 2004 on Posi t ions of Notaries Publ ic i t i s state that theNotary has the authori ty to cert i fy the elect ro nic t ransact ion (cyber Notary ).However, unt i l today there st i l l exi st s legal void regarding technical implementat ionrule regulat ing the authori ty of notaries. Based on thi s background the i ssue hereinrai sed i s how elect ronic t ransact ion made by notaries wi l l be done? and how wi l lelect ronic t ransact ions be done by the part ies domici led out side the juri sdict ion ofthe notaries pract icing regions?Thi s research was classi f ied into normat ive legal research wi th approached byconceptual and statute approach . The legal material of thi s research were based onprimary, secondary and tert iary legal material s. The legal material s was bedescripted henceforth to interpreted, constructed, systemat i zat ion, analysed,evaluated, and al so given argument to get conclusi on of the problems.Based on study conducted, the solut ion can be found, Fi rst , that based on thetheories of legal certainty, progressive law and state legal concept the creat ion ofelect ronic t ransact ion by notaries may be conducted video conference. Th e creat ionof elect ronic t ransact ions by notaries publ ic is simi lar to de process of creat ingconvent ional notari zed deeds, whereby af ter the draf t i s prepared, the content wi l lbe read out by the notary publ ic to be signed later by the part ies. The signin g part ieswi l l be able to see and read the draf t on the computer screen or the elect ronicmedium in use. And af ter the part ies approve the content , the notary publ ic wi l l askthe f i rst party to sign the deed using the digi tal signature. The notary publ ic t henveri f ies the signature and unt i l al l the part ies af f ix thei r elect ronic signature uponthe deed. Second, based on the concept of legal state, theory of authori ty, theory ofnorm classi f icat ion and principle of preference, notaries wi l l be able to draw upelect ronic t ransact ion of the part ies whose domici le in out side pract icing area of thenotaries.
PENGATURAN INVESTASI SEMI KELOLA DI BIDANG PERDAGANGAN JASA AKOMODASI WISATA Ida Ayu Shintyani Brahmisiwi; R.A. Retno Murni; I Made Udiana
Acta Comitas Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i02.p013

Abstract

There are many business activities in the tourism industries in Indonesia. One of them is the provision of services, specifically in Bali. The tourists, who are traveled to Bali, have a desire to invest. Practically, in the provision of services, there are many variants of the business which are not easy to be categorized as a services trading in tourism. It has been mixed with other business variants beyond the tourism services. One of its variants is the development services and the management of property. It was developed with the business scheme and managed with the management of property scheme. The problem is, the seller or the developer offer a tourism accommodation services. The other problem is that property, which has been developed, financed by the foreign buyer. The property is managed by the developer for the provision of tourism accommodation service purposes. Further, the owner of the property got an income from the property management. The parties of this investment model expect that income as a return of their investment. This business model is usually called the return on investment in the tourist accommodation trading services. The type of this research, which used for this thesis, is normative research. It’s researched from The Investment Constitution, the Tourism Constitution, The Construction Services Constitution and some of regulations related with the arrangement of the return on investment. This research was used material sources of law, which are primary legal materials, secondary legal materials and tertier legal material. The result of this research show that the rules about return on investment in the tourist accommodation trading services are not regulated explicitly. The regulation hasn’t been reached that return on investment activities. It causes lot of losses for the foreign investor. The government and the society also get same troubles.
PERLINDUNGAN HAK-HAK KREDITUR DALAM HAL ADANYA PENGALIHAN BENDA JAMINAN OLEH PIHAK DEBITUR Lidya Mahendra; R.A. Retno Murni; Putu Gede Arya Sumertayasa
Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p13

Abstract

The development of era requires people to move forward. One of them is the progress in the field of business that requires additional funding from the Bank. Extension of credit by the Bank generally will be accompanied by additional collateral in the form of movable or immovable objects. Collateral with moving objects is referred to as fiduciary collateral. Article 23 paragraph (2) of the Fiduciary Law No. 42 of 1999 states that the Giver of Fiduciary may not assign, pledge, or lease to another party objects into objects that do not constitute Fiduciary inventory objects, except with the prior written consent of the Beneficiary of Fiduciary . In fact, there are debtors who transfer their objects of collateral that resulted in losses to the Bank. Based on the gap between the das Sein and the das Solen, then it can be formulated problems of how the protection of the rights of creditors in the case of the transfer of collateral objects by the debtors to a third party and what legal actions can be taken by the creditors in the event of the objects of fiduciary collateral are transferred to any third parties by the debtors at the time of execution of the fiduciary security object.
Proses Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menggunakan Kendaraan Bermotor Yang Masih Dalam Proses Inden Sebagai Jaminannya Raymond Bagus Nurchandra; Retno Murni
Acta Comitas Vol 6 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p14

Abstract

The purpose of this research is to determine the validity of a fiduciary security deed using a motorized vehicle that is still in the indent process as a guarantee. This type of research is empirical legal research which is based on primary data sources and secondary data sources. Then the conclusions are drawn through descriptive analysis techniques. The results show that a motorized vehicle that is still in the pivoting process can be charged with a fiduciary guarantee, but the debtor must attach proof of the order given by the dealer The part that will pay the vehicle in full to the dealer is the bank and after the proof of payment is given in full, the proof must be presented in front of a notary. The debtor must also make his own statement if the BPKB has been issued, it must be immediately submitted to the bank. The validity of a fiduciary guarantee deed that uses a motorized vehicle that is still in the pivot process as evidence is legally recognized because in the provisions of the explanation of article 6 letter c of the Law on Fiduciary Security does not clearly emphasize the existence of BPKB ownership so that proof of purchase orders can already be obtained. used as proof of ownership of a motorized vehicle that is still in the process of being indented. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan suatu akta jaminan fidusia yang menggunakan kendaraan bermotor yang masih dalam proses inden sebagai jaminannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang didasarkan pada sumber data primer serta sumber data sekunder kemudian ditarik kesimpulannya melalui teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendaraan bermotor yang masih didalam proses inden dapat dibebankan dengan jaminan fidusia namun pihak debitor harus melampirkan bukti pemesanan kendaraan bermotor tersebut yang diberikan oleh pihak dealer. Pihak yang akan membayarkan kendaraan tersebut secara lunas kepada dealer adalah pihak bank dan setelah diberikannya tanda bukti pembayaran secara lunas tersebut maka bukti tersebut harus dipaparkan dihadapan pihak Notaris. Pihak debitor juga harus membuat surat pernyataan sendiri jika BPKB sudah terbit maka harus segara diserahkan kepada pihak bank. Keabsahan suatu akta jaminan fidusia yang menggunakan kendaran bermotor yang masih dalam proses inden sebagai alat bukti diakui sah secara hukum karena didalam ketentuan penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak menekankan secara jelas harus adanya kepemilikan BPKB sehingga bukti purchase order saja sudah dapat digunakan sebagai suatu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam proses inden.
Co-Authors A. A. Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharma Kusuma Amanda Jessica Sihombing Anak Agung Ketut Sukranatha Asri Maulida Bagus Reyzaldy Hasandinata Dewa Ayu Widya Sari Dewi, Ni Made Vina Candra Dore, Johanes Ray Grandeur Dwi Andika Prayojana Ferdian Nickolas Pasangka I Gusti Ayu Inten Ardiantari I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira I Made Ari Permadi I Made Udiana I Putu Fajar Apriana I Putu Gede Garjitha I.G.A Parwata Tri Bwana Ida Ayu Made Rhisma Dwitahadi Ida Ayu Shintyani Brahmisiwi Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan Kade Junaedi Mahendra Putra Kd Dewantara Rata Komang Gede Trisnowinoto Lidya Mahendra Made Aprilia Widia Kristianti Made Dwi Juliana Marwanto Marwanto Marwanto Marwanto Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Putu Purwani Ni Putu Purwanti Pande Yogantara S Putu Aras Samsithawrati Putu Gede Arya Sumertayasa Raymond Bagus Nurchandra