Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Berajah Journal JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal SUTASOMA PESHUM Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Program Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng Ketut Yuli Widiasari; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4734

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Relawan Demokrasi (Relasi) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Secara normatif, Program Relasi merupakan inovasi pendidikan pemilih berbasis komunitas yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 30 dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024. Namun secara empiris, program ini tidak dilaksanakan di Kabupaten Buleleng sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dan praktik lapangan (das sein). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap komisioner KPU, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterlaksanaan Program Relasi dipengaruhi oleh pergantian komisioner di tengah tahapan pemilu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya transparansi rekrutmen relawan, serta kurangnya dukungan anggaran dan teknis. Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya pendidikan pemilih dan potensi menurunnya partisipasi, terutama pada pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Penelitian menekankan pentingnya konsistensi kelembagaan, stabilitas kepemimpinan, serta kebijakan adaptif dalam memperkuat program partisipatif. Rekomendasi meliputi penguatan strategi pendidikan pemilih berbasis komunitas, peningkatan kapasitas relawan secara berkelanjutan, serta penguatan akuntabilitas KPU demi terwujudnya pemilu yang demokratis, inklusif, dan partisipatif.
Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Putri Sita Rohmadani; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4751

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam kerangka asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di bidang peradilan, dengan menempatkan sidang keliling sebagai mekanisme persidangan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan guna memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang secara geografis berada jauh dari wilayah yurisdiksi pengadilan maupun yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada keterpaduan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan aparatur pengadilan, pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sidang keliling, serta penelaahan dokumen-dokumen terkait. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana prosedur persidangan dalam sidang keliling diterapkan, dampaknya terhadap efisiensi waktu penyelesaian perkara, serta implikasinya terhadap pengurangan beban biaya yang harus ditanggung oleh para pencari keadilan, terutama biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan sidang keliling, termasuk ketersediaan anggaran, jumlah dan kesiapan sumber daya manusia, serta kondisi teknis dan sarana prasarana di lokasi persidangan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam konteks penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANAN MINUTA AKTA DALAM BENTUK ARSIP ELEKTRONIK Ramdani, Varda Oktavia; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Notaris dalam pengarsipan elektronik risalah akta sebagai Protokol Notaris, serta untuk mengevaluasi validitas dan implikasi hukum dari digitalisasi risalah yang disimpan secara elektronik tersebut. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup metodologi hukum dan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan materi hukum adalah analisis dokumen. Sumber materi hukum dijelaskan melalui prosedur deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab notaris dalam pengarsipan risalah akta sebagai protokol tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Tanggung jawab notaris atas risalah akta yang direkam secara elektronik terbatas hanya pada kehilangan atau kerusakan risalah tersebut dan pelestarian kerahasiaan data terkait risalah akta. Keabsahan risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak diakui secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN. Risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian akta privat, karena metode penyimpanannya tidak memenuhi kriteria keabsahan akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Terhadap Akuisisi Kepailitan pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus Akuisisi PT Hardys Retailindo Oleh PT Arta Sedana Singaraja) Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 terhadap praktik akuisisi perseroan terbatas yang berada dalam kondisi kepailitan, dengan studi kasus akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, yang mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dan fakta hukum di lapangan (das sein). Data diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipan, dan studi dokumen, dengan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Arta Sedana Singaraja tidak memenuhi kualifikasi akuisisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, karena tidak adanya pengambilalihan saham dan tidak dipenuhinya prosedur formal akuisisi. Selain itu, dalam kondisi kepailitan, hukum kepailitan berlaku sebagai lex specialis yang membatasi kewenangan direksi dan menempatkan pengurusan harta pailit di bawah kurator. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dinilai sebagai pengalihan aset dalam rezim hukum kepailitan, bukan akuisisi yang sah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab utang tetap melekat pada PT Hardys Retailindo.
Implikasi Ketiadaan Kontrak Kerja terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Buleleng (Fokus Studi pada Bidang Jasa) Calvin Isaac Hokoyoku; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.13645

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implikasi Ketiadaan Perjanjian Kerja terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Buleleng (Studi pada Bidang Jasa di Kecamatan Buleleng)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji dampak ketiadaan perjanjian kerja tertulis terhadap perlindungan K3 bagi pekerja sektor informal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian kerja melemahkan posisi pekerja informal dalam memperoleh hak perlindungan keselamatan kerja, diperparah oleh faktor sosio-kultural yang menekankan hubungan kekeluargaan sehingga mengabaikan aspek hukum formal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum ketenagakerjaan dengan realitas sosial, serta menunjukkan lemahnya penerapan asas keadilan dalam hubungan keperdataan.
Co-Authors Ardhya, Si Ngurah Calvin Isaac Hokoyoku I Kadek Agus Yudi Luliana Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri Ketut Yuli Widiasari Komang Dinda Pebrina Putra Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Nastiti Lestari Ni Kadek Marhaeni Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Teti Setyawati Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Putu Ega Parwati Putri Sita Rohmadani Putu Mei Rianti Darminingsih Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Ramdani, Varda Oktavia Ratna Artha Windari