Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.923
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Berajah Journal JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal SUTASOMA Pemuliaan Keadilan Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Program Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng Ketut Yuli Widiasari; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4734

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Relawan Demokrasi (Relasi) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Secara normatif, Program Relasi merupakan inovasi pendidikan pemilih berbasis komunitas yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 30 dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024. Namun secara empiris, program ini tidak dilaksanakan di Kabupaten Buleleng sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dan praktik lapangan (das sein). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap komisioner KPU, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterlaksanaan Program Relasi dipengaruhi oleh pergantian komisioner di tengah tahapan pemilu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya transparansi rekrutmen relawan, serta kurangnya dukungan anggaran dan teknis. Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya pendidikan pemilih dan potensi menurunnya partisipasi, terutama pada pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Penelitian menekankan pentingnya konsistensi kelembagaan, stabilitas kepemimpinan, serta kebijakan adaptif dalam memperkuat program partisipatif. Rekomendasi meliputi penguatan strategi pendidikan pemilih berbasis komunitas, peningkatan kapasitas relawan secara berkelanjutan, serta penguatan akuntabilitas KPU demi terwujudnya pemilu yang demokratis, inklusif, dan partisipatif.
Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Putri Sita Rohmadani; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4751

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam kerangka asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di bidang peradilan, dengan menempatkan sidang keliling sebagai mekanisme persidangan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan guna memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang secara geografis berada jauh dari wilayah yurisdiksi pengadilan maupun yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada keterpaduan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan aparatur pengadilan, pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sidang keliling, serta penelaahan dokumen-dokumen terkait. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana prosedur persidangan dalam sidang keliling diterapkan, dampaknya terhadap efisiensi waktu penyelesaian perkara, serta implikasinya terhadap pengurangan beban biaya yang harus ditanggung oleh para pencari keadilan, terutama biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan sidang keliling, termasuk ketersediaan anggaran, jumlah dan kesiapan sumber daya manusia, serta kondisi teknis dan sarana prasarana di lokasi persidangan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam konteks penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANAN MINUTA AKTA DALAM BENTUK ARSIP ELEKTRONIK Ramdani, Varda Oktavia; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Notaris dalam pengarsipan elektronik risalah akta sebagai Protokol Notaris, serta untuk mengevaluasi validitas dan implikasi hukum dari digitalisasi risalah yang disimpan secara elektronik tersebut. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup metodologi hukum dan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan materi hukum adalah analisis dokumen. Sumber materi hukum dijelaskan melalui prosedur deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab notaris dalam pengarsipan risalah akta sebagai protokol tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Tanggung jawab notaris atas risalah akta yang direkam secara elektronik terbatas hanya pada kehilangan atau kerusakan risalah tersebut dan pelestarian kerahasiaan data terkait risalah akta. Keabsahan risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak diakui secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN. Risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian akta privat, karena metode penyimpanannya tidak memenuhi kriteria keabsahan akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris.
Strategi Pembatasan Kunjungan Ke Bali sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal Jansen Stepanus; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi; I Nusti Ngurah Budiyasa
Pemuliaan Keadilan Vol. 3 No. 3 (2026): Juli : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v3i3.1959

Abstract

Bali is globally renowned not only for its natural beauty but also for its rich cultural heritage. However, the island's growing popularity as a tourist destination has led to increasing concerns over the erosion of its local traditions and values. This study explores the concept of restricting visitor numbers as a strategic effort to preserve Bali’s cultural identity. Using a qualitative approach that includes literature review and in-depth interviews with cultural practitioners, local traditional leaders, and sustainable tourism stakeholders, this research reveals that well-managed visitor restrictions can create a more sustainable balance between tourism and cultural preservation. Key strategies include setting visitor quotas, implementing culturally-focused entry requirements, and fostering cooperation between local government and traditional communities to determine cultural carrying capacity. The findings suggest that cultural conservation and tourism development are not mutually exclusive when managed with a shared vision of sustainability. This paper advocates for a cultural-based tourism policy that prioritizes quality over quantity, ensuring that Bali remains a living heritage for future generations.
Implikasi Yuridis Verifikasi Substantif Dalam system AHU Terhadap Keefektifan Perubahan Data Perseroan Terbatas Alexandra Kyra Trisno; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Jeremiah Imanuel Sianturi
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 4 (2025): english
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digital transformation in legal administration through the General Legal Administration (AHU) system (AHU System) has driven the modernization of the technical procedures in changing Limited Liability Company data. However, the recent implementation of substantive verification policies by the Ministry of Law via the AHU System is leading to an expansion of the previously limited administrative functions toward a substantive supervision/review of corporate data. This research aims to analyze the compliance of the AHU System substantive verification policies in respect of company data changes with the legal construction of the the Limited Liability Company Law, as well as to examine its implications to the effectiveness of Limited Liability Company data changes. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and then systematically analysed using grammatical and systematic interpretation. The research results indicate that substantive verification essentially still falls within the administrative authority framework of the Directorate General of General Legal Administration as an administrative quality control mechanism to maintain the validity and integrity of legal entity data. However, its implementation shows a shift in the character of legal entity administration from administrative recording to administrative substantive control. This shift causes the procedure for changing PT data to become longer and more complex due to additional stages of document inspection and corporate data validity. In practice, issues such as document inconsistencies, data input errors, and unconfirmed shareholder emails have the potential to cause delays in the issuance of notification acceptance letters and Ministerial decisions. This condition affects the effectiveness of administrative services and creates potential administrative uncertainty regarding the status of the company's directors, commissioners, and shareholders.
Analisis Aspek Hukum dan Kendala Penegakan Hukum Pada Kasus Kebakaran Lahan Berdasarkan Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/PN SNT Ni Kadek Juwita Widyastiti; Komang Febrinayanti Dantes; I Wayan Empu Guana Pura; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 4 (2025): english
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to identify and analyze the case of land fires caused by the negligence of PT. Mega Anugrah Sawit (MAS) based on Decision Number 71/PID.B/LH/2021/PN SNT. In cases of corporate negligence resulting in environmental damage, an analysis of how this occurred, how it was handled, and how the judge's decision was rendered to ensure recovery from all damages incurred is necessary. Corporations whose operations do not comply with applicable procedures and legal provisions in Indonesia can be considered a crime, requiring criminal sanctions to create a deterrent effect so that acts of environmental damage are not repeated in the future. The problems of this research are the chronology of the case, what legal aspects were violated, who the legal instruments involved, and what obstacles to environmental law enforcement in this case are. The methodology applied in this research is normative juridical. Based on the analysis that has been conducted, it is observed that there are several legal aspects, legal instruments, and obstacles in law enforcement in this land fire case. Thus, criminal law becomes the main instrument in resolving these legal problems.
TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN HUTAN MANGROVE YANG DIRUSAK: TINJAUAN STRICT LIABILITY PASAL 88 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP I Komang Sumika Adinata; Komang Febrianayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 6 No 1 (2026): Januari, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mangrove forests in Indonesia's coastal areas are shrinking due to conversion into business areas such as lodging, fish ponds, and residential areas. Mangrove destruction triggers coastal abrasion, a decline in marine biota populations, and weakens the livelihoods of coastal communities. To mitigate this damage, Law Number 32 of 2009 stipulates the principle of absolute liability in Article 88, which requires business actors to bear all consequences of environmental damage without needing to prove intent or negligence. However, following amendments through Law Number 6 of 2023, the wording of Article 88 has changed, raising questions about the validity of this norm in practice. This study uses a normative legal approach by examining environmental legal regulations and concepts. Data were obtained from library materials in the form of laws, court decisions, and literature, and then analyzed qualitatively. The results of the study show that Article 88 still imposes full responsibility on business entities that damage mangroves, including the obligation to restore the environment. However, in judicial practice, the implementation of this principle has not been optimal. The new formulation of Article 88 has led to differing interpretations among judges regarding the criteria for a serious threat and the link between business activities and damage. The resulting decisions still tend to involve monetary payments, while orders to replant and monitor mangroves for a specified period are still rarely issued. Therefore, it can be concluded that the principle of strict liability in Article 88 has not been able to significantly encourage mangrove restoration after damage by commercial activities. Clear guidance for judges, detailed indicators of mangrove damage in subsequent regulations, and awareness among business actors are needed to incorporate strict liability into their calculations from the outset of project planning.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Berlangganan Digital dengan Mekanisme Perpanjangan Otomatis (Auto-renewal) Haura; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Ratna Artha Windari; Made Sugi Hartono; Guntur Frans Gerri
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 6 No 3 (2026): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ekonomsi berbasis digital telah membuat munculnya model bisnis berlangganan yang banyak digunakan dalam layanan digital, seperti streaming, cloud storage, dan software as a service. Salah satu klausul yang umum digunakan dalam perjanjian berlangganan adalah klausul perpanjangan otomatis (auto-renewal), yaitu ketentuan yang secara otomatis memperpanjang masa berlangganan dan melakukan penagihan apabila konsumen tidak membatalkan layanan sebelum masa berlangganan berakhir. Dalam praktiknya, klausul tersebut sering dicantumkan dalam klausula baku dengan tingkat transparansi yang rendah sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam kontrak berlangganan digital yang menggunakan sistem auto-renewal menurut hukum positif di Indonesia dan merumuskan langkah-langkah untuk memperkuat regulasi. Studi ini menerapkan metode normatif yuridis dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, terutama pada ketentuan yang melarang klausul baku yang tidak dijelaskan secara transparan, yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Namun, regulasi yang berlaku belum mengatur secara khusus kewajiban pemberitahuan sebelum penagihan otomatis maupun mekanisme pembatalan yang mudah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi teknis yang mengatur keterbukaan klausul perjanjian, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan notifikasi, serta penyediaan prosedur pembatalan yang sederhana demi menjamin perlindungan hukum bagi konsumen layanan berlangganan digital.
Studi Kasus Korupsi di Sektor Pendidikan: Praktik, Pola, dan Dampaknya terhadap Layanan Publik Ni Nyoman Hariasih Adhi Savitri; Komang Febriyanti Dantes; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; I Gusti Ayu Apsari Hadi; I Gusti Ngurah Budiyasa
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 4 (2026): Juli : Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i4.1164

Abstract

Corruption in the education sector poses a serious threat to the integrity of public services and the achievement of national development goals. This study aims to analyze the practices and patterns of corruption in the management of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) funds and illegal levies in primary and secondary education settings, while also examining their impact on the quality of public education services. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through a literature review of various regulations, reports from anti-corruption agencies, and relevant scholarly literature. The findings indicate that weak oversight systems, limited transparency and accountability, and regulatory loopholes are the main factors driving corruption in the management of BOS funds and the practice of illegal levies. These practices directly contribute to unequal access to education, declining education service quality, and weakening public trust in educational institutions. Therefore, strengthening accountability mechanisms, improving transparency in budget management, involving communities in monitoring education funds, and harmonizing regulations are necessary to close legal loopholes that enable irregularities and strengthen the integrity of education governance.
Co-Authors Alexandra Kyra Trisno Ardhya, Si Ngurah Cendani Madya Nhingswari Guntur Frans Gerri Haura I Gusti Ngurah Budiyasa I Kadek Agus Yudi Luliana I Komang Sumika Adinata I Nusti Ngurah Budiyasa I Wayan Empu Guana Pura Jansen Stepanus Jeremiah Imanuel Sianturi Ketut Yuli Widiasari Komang Dinda Pebrina Putra Komang Febrianayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Made Sugi Hartono Nastiti Lestari Ni Kadek Juwita Widyastiti Ni Kadek Marhaeni Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Nyoman Hariasih Adhi Savitri Ni Putu Ega Parwati Putri Sita Rohmadani Putu Mei Rianti Darminingsih Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Ramdani, Varda Oktavia Ratna Artha Windari