Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) Nur’aini Fadhillah Fadhillah; Esti ningrum; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Wijayakusuma Law Review Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract One of the goals of the Indonesian state is to educate the nation’s life, to the end; the government makes policies in the field of education, one of which is the school zoning system. However, there still issues with the implementation process, so the purpose of this research is to determine how the zoning system policy is implemented and the obstacles encountered at the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office. A normative/juridical approach method was used in the research to find the law in abstracto in cases in concreto. Secondary data obtained by studying documents is used as the main data, and primary data obtained by conducting interviews is used as supporting data. The qualitative analysis method is used to conduct the analysis, and deductive reasoning is used to think. Based on the author’s review of the literature and research, it is possible to conclude that the implementation of zoning system policy in the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office (Based on Banyumas Regent Regulation Number 28 of 2021 concerning Admission of New Students in Early Childhood Education, Elementary Schools, and Junior High Schools for the 2021/2022 Academic Year) has been going quite well, if not optimaly. The implementation process is hampered by a lack of information and facilities. Keyword: Policy Implementation, School Zoning System, New Student Admission Abstrak Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu pemerintah melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya dengan membuat kebijakan dibidang pendidikan, salah satunya yaitu sistem zonasi sekolah. Namun, masih terdapat persoalan mengenai proses pelaksanaannya, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi mengenai kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif/yuridis untuk menemukan hukum in abstracto dalam perkara in concreto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan cara berfikir yang digunakan yaitu penalaran deduktif. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) sudah berjalan cukup baik meskipun belum maksimal. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya adalah keterbatasan informasi dan keterbatasan fasilitas. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi Sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru

Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Esti Ningrum; Ninik Hartariningsih
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract In order to improve services and community welfare, villages have the right to obtain Village Funds from the Central Government sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The condition of Karangsalam Kidul Village before receiving the Village Fund was seen in terms of facilities and infrastructure such as roads, bridges and schools which were still inadequate. Infrastructure development is hampered by limited funds owned by the village government. Under these conditions, it is difficult for Karangsalam Kidul Village to budget for development even though this is deemed important as supporting the life of the village community. The existence of the Village Fund in Karangsalam Kidul Village shows the benefits of the Village Fund for the local village community. Various Village developments have been carried out by Karangsalam Kidul Village since obtaining Village Funds from the Government. Based on the results of the interviews, the people of Karangsalam Kidul Village felt that there was a change both in terms of the economy, village facilities and infrastructure as well as from the social side.Keywords: Implementation; Village Fund.Â AbstrakDalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum menerima Dana Desa dilihat dari sisi sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sekolah masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur terhambat oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam kondisi tersebut, Desa Karangsalam kidul sulit untuk menganggarkan pembangunan meskipun hal tersebut dirasa penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat desa. sesudah adanya Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul menunjukkan kemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat desa setempat. Berbagai pembangunan Desa telah dilaksanakan oleh Desa Karangsalam Kidul sejak medapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan adanya perubahan baik dari sisi perekonomian, sarana dan prasarana desa maupun dari sisi kemasyarakatan.Kata Kunci : Pelaksanaan; Dana Desa.Â

Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah Cesyafrina Cesyafrina; esti ningrum; agoes djatmiko
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract This study aims to determine the Consumer Protection Civil Servant Investigator (PPNS-PK) on the distribution of cosmetics that are not registered at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Central Java, to find out the Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators (PPNS-PK). PK) on the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Central Java, to find out the efforts of the Consumer Protection Civil Service Investigator (PPNS-PK) in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Administration (BPOM). BPOM) Central Java. The method used is normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or data as basic materials for research to be carried out by tracing regulations and literature related to the problems studied. Research Results: The role of Civil Servant Investigators for Consumer Protection in supervising cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, which is in accordance with article 59 paragraph (1)-(4) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators in the circulation of cosmetics are not registered with the Central Java Food and Drug Administration, namely business actors do not have clear addresses for cyber patrol officers assistance, Civil Servant Investigator Efforts Consumer Protection in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, namely by providing a complaint channel through digital media. Keywords: Consumer Protection Civil Servant Investigator, Drug and Food Control Agency, Unregistered Cosmetics Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian: Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu sesuai dengan pasal 59 ayat (1)-(4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam menangani peredaran kosmetik tidak terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu pelaku usaha tidak mempunyai alamat yang jelas untuk itu dengan bantuan petugas cyber patrol, Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu dengan menyediakan kanal pengaduan melalui media digital. Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kosmetik yang Tidak Terdaftar

Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Terlantar Kriteria Anak Yatim Piatu Di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono Mia Indah Puspita Sari; Wahyu Hariadi; Esti Ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.233

Abstract This study aims to find out how the implementation of the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation in fulfilling the right to education for neglected children is the criteria for orphans and to find out what obstacles or obstacles are faced and the efforts made by the Orphanage Social Foundation. And Abandoned Dharmo Yuwono. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of fulfilling the right to education for neglected children criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation is in accordance with Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that every citizens have the right to education and Article 34 which states that the poor and neglected children are protected by the state, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number: 30/HUK/2011 which states that fulfilling the rights of neglected children, one of which is the right to education, is carried out by providing formal, non-formal and informal education. Obstacles in implementing the fulfillment of the right to education for neglected children according to the criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation, namely the lack of awareness of foster children in carrying out their rights and obligations. Keywords: Implementation, Fulfillment of Rights, Education, Abandoned Children. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu dan untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak terlantar salah satunya hak pendidikan dilakukan dengan memberikan pendidikan formal, non formal, dan informal. Hambatan-hambaatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono yaitu kurangnya kesadaran anak asuh dalam menjalankan hak dan kewajiban. Kata kunci: Pelaksanaan, Pemenuhan Hak, Pendidikan, Anak Terlantar.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda) Ida Arifatul Khasanah; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.234

Abstract This study aims to find out the implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially the Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities), and to find out the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the right to Health for persons with multiple disabilities. This research uses sociological juridical research methods. The collection of research data was carried out by means of field interviews and observations supported by literature studies. Data analysis in this study is descriptive qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that Iimplementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities) has been implemented by The Banyumas Social and Community and Village Empowerment Office (Dinsospermasdes) with the existence of social rehabilitation and community participation of the Paguyuban Peduli Disabiltas Ganda (PPDG) through its work program that handles 95 people with multiple disabilities with a percentage of 11% of the number of people with multiple disabilities in Banyumas Regency. In the implementation of the fulfillment of health rights, there are obstacles that must be faced, namely the limited professional or competent human resources owned, data on persons with disabilities in Banyumas Regency have not been updated thoroughly, the limited budget available for the implementation of the fulfillment of the right to k health of persons with disabilities, lack of family awareness of the rights of persons with disabilities due to shame and they prefer to hide their children, limited access to information from and for people with disabilities. Keywords: Implementation of Local Regulations, Persons with Multiple Disabilities, Fulfillment of Health Rights Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda), dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas Kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan wawancara dan observasi didukung dengan studi Pustaka. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda) telah terlaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Banyumas dengan adanya rehabilitasi sosial dan peran serta masyarakat Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas melalui program kerjanya yang menangani penyandang disabilitas ganda sebanyak 95 orang dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak Kesehatan terdapat hambatan yang harus dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang professional atau kompeten yang dimiliki, data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas belum di mutakhirkan secara menyeluruh, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak penyandang disabilitas karena alasan malu dan mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, terbatasnya akses informasi dari dan untuk kaum disabilitas. Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas Ganda, Pemenuhan Hak Kesehatan

Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Afrina Mayang; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana; Esti Ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.269

Abstract The village as the smallest governmental entity, plays a crucial role in regional autonomy, with the readiness of the village in establishing its governance system impacting the development anda welfare of its community. The management of village finances, especially the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), is crucial in supporting village development. This research aims to understand how the implementation of Pamijen Village Regulation Number 03 of 2023 concerning the Amendment of the Pamijen Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2023 in Sokaraja Subdistrict, Banyumas District, and to identify the challenges faced in the implementation of Pamijen Village Regulation Number 03 of 2023 concerning the Amendment of the Pamijen Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2023 in sokaraja Subdistict, Banyumas District. The methodological approach used is normative juridical with descriptive analysis. Date were obtained from field studies at the Pamijen Village Office and trough interviews with villagr officials. The research findings indicate that the implementation of APBDes in Pamijen Village complies with applicable regulations. However, there are technical constraints and budget changes that affect activity realization. It is recommended that the village government continue to evaluate and minimize constraints in the implementation of APBDes. This research is expected to contribute to the development of knowledge, particularly in the context of village financial management Keywords: Implementation, Village Regulation, APBDes Abstrak Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memilikiperan penting dalam otonomi daerah, dengan kesiapan desa dalam membangun system pemerintahannya berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan desa, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi krusial dalam mendukung pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Desa Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh dari studi lapangan di Kantor Desa Pamijen dan melalui wawancara dengan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Pamijen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat kendala teknis dan perubahan anggaram yang memengaruhi realisasi kegiatan. Disarankan agar pemerintah desa terus melakukan evaluasi dan meminimalisie kendala dalam pelaksanaan APBDes. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Kata kunci : Pelaksanaan, Peraturan Desa, APBDes

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN PURBALINGGA Monita Rahayuningtyas; Esti Ningrum; Haris Kusumawardana; Wahyu Hariadi
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i2.253

Abstract Since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which has now been replaced by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become a Law, the government removed the term Building Permit (IMB) was replaced with a Building Approval (PBG) as one of the conditions for constructing a building. PBG is a permit granted to building owners to build new, change, expand, reduce, and/ or maintain buildings in accordance with building technical standards (Article 1 Number 17 Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 2002 concerning Building Buildings). This study aims to analyze the implementation of the Building Approval (PBG) policy based on the Regional Regulation of Purbalingga Regency Number 3 of 2022 concerning Retribution for Building Approvals and the obstacles in granting PBG by the Public Works and Spatial Planning Office in Purbalingga Regency. The research method uses a normative juridical approach and data analysis in this study uses qualitative analysis. Data collection techniques were carried out by reviewing laws and regulations related to buildings and conducting interviews as supporting or additional data. The results of this study indicate that in the provision of PBG by the DPU-PR Purbalingga there are still obstacles that affect the course of the policy, including the lack of public awareness of the importance of obtaining PBG, a lack of understanding of PBG procedures and requirements through SIMBG, and a lack of professional planners at the DPU-PR of the Regency Purbalingga. Keywords: Implementation, Policy Implementation, Building Approval (PBG) Abstrak Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Keja Menjadi Undang-Undang pemerintah menghapus istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu syarat untuk mendirikan bangunan gedung. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung (Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gednung). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan kendala dalam pemberian PBG oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga. Metode dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bangunan gedung dan melakukan wawancara sebagai data pendukung atau tambahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian PBG oleh DPU-PR Purbalingga masih terdapat kendala yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lainkurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya memperoleh PBG, kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan PBG melalui SIMBG, dan kurangnya profesi tenaga perencana di DPU-PR Kabupaten Purbalingga. Kata Kunci: Implementasi, Implementasi Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Implementasi Asas Persamaan Perlakuan Bagi Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Purbalingga Puja Kirana; Iskatrinah Iskatrinah; Esti Ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i2.254

Abstract This study aims to find out how the implementation of the principle of equality of treatment in public services in the health sector at the Regional General Hospital (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga Regency, and to find out what factors hinder the hospital in applying the principle of equality of treatment in the health sector to inpatients who use BPJS services (Social Security Administering Body) and patients who use public services. The approach method used in this study is a sociological juridical research method, and data analysis in this study uses qualitative analysis methods. The results of research at the Regional General Hospital (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata in providing health services to inpatients using BPJS (Social Security Administering Agency) services and patients using public services, there are still differences in health services to inpatients using BPJS services (Social Security Organizing Agency) and patients using services In general, the difference is in the room facilities for inpatients. In Purbalingga Regency Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Public Services Article 4, it is clearly stated that there should not be unequal treatment (discrimination) in public services, one of which is related to health services. Even so, in the implementation of health services by applying the principle of equal treatment of patients, there are still several inhibiting factors. Factors hindering the implementation of the principle of equality of treatment in terms of health services to inpatients using BPJS services and general services at the Regional General Hospital (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, namely: facilities and infrastructure (room facilities), responsiveness and communication between officers (medical staff) and patients. Keywords: Implementation, Equal Treatment Principle, Public Service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas persamaan perlakuan dalam pelayanan publik pada bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pihak rumah sakit dalam penerapan asas persamaan perlakuan pada bidang kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien pengguna layanan umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis sosiologis, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien pengguna layanan umum, masih terdapat perbedaan dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien pengguna layanan umum, yang membedakan yaitu pada fasilias kamar untuk pasien rawat inap. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik Pasal 4, telah jelas menyatakan bahwa tidak boleh adanya perlakuan yang tidak sama (diskriminasi) dalam pelayanan publik, yaitu salah satunya terkait pelayanan kesehatan. Meskipun demikian dalam pelaksaan pelayanan kesehatan dengan menerapkan asas persamaan perlakuan terhadap pasien, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas persamaan perlakuan dalam hal pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS dan layanan umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yaitu: sarana dan prasarana (fasilitas ruangan kamar), ketanggapan dan komunikasi antara petugas (tenaga medis) dengan pasien. Kata Kunci: Implementasi, Asas Persamaan Perlakuan, Pelayanan Publik

Menciptakan Generasi Muda Berkualitas sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Djatmiko , Agus; Ningrum, Esti; Zuhairmanto, Gholibuddin
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.342

Pernikahan adalah suatu hubungan penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan ikatan, baik dalam aspek fisik maupun emosi, antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bermakna sehingga dapat membahagiakan satu sama lain. Pemerintahan telah menetapkan peraturan terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa usia pernikahan yang ideal ialah usia 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 untuk laki-laki. Dengan usia tersebut perempuan dan laki-laki dinilai telah matang secara mental fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga. Namun hingga saat ini di Indonesia masih terdapat kasus pernikahan yang dilakukan dibawah batasan umur atau dikenal dengan istilah pernikahan dini.

SOSIALISASI UPAYA PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI KALANGAN REMAJA Irza, Muhammad Yusril; Esti Ningrum; Mochamad Syamsudin
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.352

Fenomena judi online yang sudah menjadi penyakit sosial memerlukan sosialisasi berupa kampanye publik yang masif. Misalnya testimoni korban judi online, informasi tentang dampak negatifnya dan cara melaporkan aktivitas judi online. Kampanye ini disebarluaskan lewat semua platform media materi edukasi tentang bahaya judi online diintegrasikan dalam kurikulum terutama tingkat SMA. Dalam Kurun waktu dua tahun terakhir, menurut data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas) Judi Online, sedikitnya 3 juta lebih orang terpapar perjudian daring. Ratusan triliun rupiah uang masyarakat tersedot dalam permainan judi online tersebut. Mulai dari permainan slot ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Pelajar, anggota dewan, mahasiswa, pengendara ojek online, ASN, anggota polisi, hingga ibu rumah tangga terjerat judi daring. Menkominfo menyatakan sosialisasi dan edukasi terus akan kita lakukan secara masif ke semua lini karena Satgas, Kementerian Agama dilibatkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sekolah-sekolah. Pentingnya peran pemerintah satgas judi online menyeluruh bertugas mengorkestrasi semua kementerian dan lembaga dalam satu langkah untuk segera bisa mengatasi berbagai problematika judi online ini.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search