Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Progressive Law Review Jurnal Hukum Malahayati Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Constitutionale Jurnal Hukum Legalita Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Jurnal Pengabdian Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Jurnal Sumbangsih
Martha Riananda
Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak Ahmad Saleh; Malicia Evendia; Martha Riananda
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i1.15694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan produk hukum daerah apa saja yang dapat mendorong upaya perwujudan kabupaten/kota layak anak. Tingginya kasus dan kekerasan terhadap anak merupakan fakta bahwa hak-hak anak belum terpenuhi oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: roadmapping kebutuhan hukum daerah agar terciptanya kabupaten/kota ramah anak bersumber dari kewenangan daerah rezim hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Produk hukum daerah yang dibutuhkan antara lain peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota. Setidaknya terdapat lima Perda yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak anak yaitu Perda tentang Perlindungan Anak, Perda tentang Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Perda tentang Pemberian ASI Esklusif, Perda tentang Ketahanan Keluarga, dan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pemetaan kebutuhan produk hukum daerah ini nantinya akan menjadi arah kebijakan hukum untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Mapping the Needs of Local Law In Order to Create the Friendly District and City Area For Kids This study aims to analyze and to map local regulations that can encourage efforts to form districts/cities that are child-friendly. The high cases of violence against children is a fact that children's rights have not been protected by the government, including local governments. This study uses a normative legal research method with a statutory, analytical and conceptual approach. The results showed that the authority to form regional regulations to create child-friendly districts/cities originated from the authority regulated in the Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and the sectoral legal regime for child protection as stipulated in the Law No. 23 of 2003 concerning Child Protection. Regional legal products needed include regional regulations and regent/mayor regulations. At least there are five Regional Regulations needed in order to realize child-friendly districts/cities, namely Regional Regulations on Child Protection, Regional Regulations on the Development of Child Participation in Development, Regional Regulations on Providing Exclusive ASI, Regional Regulations on Family Resilience, and Regional Regulations on Non-Smoking Areas. Mapping the need for regional legal products will later become the direction of legal policy to realize districts/cities that are child-friendly.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PROYEKSI MASA DEPAN UMKM Evendia, Malicia; Arif Firmansyah, Ade; Riananda, Martha
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.14

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama pelaku UMKM untuk mempersiapkan strategi dan upaya dalam pengembangan usahanya. Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi signifikan terhadap kebijakan hukum terkait UMKM. Banyak sekali substansi hukum dalam UU Cipta Kerja yang mengubah legal formal berbagai aturan yang telah ada. Perubahan pengaturan yang ada dalam UU Cipta Kerja pada hakikatnya berupaya untuk meningkatkan derajat kualitas dan kuantitas UMKM yang ada di Indonesia. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan focus group discussion. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman terhadap Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peningkatan pengetahuan terkait Peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia; UMKM dalam menghadapi Globalisasi ekonomi; Perlindungan hukum UMKM sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja; Dampak UU Cipta Kerja terhadap masa depan UMKM; dan diskusi upaya dan strategi UMKM agar dapat berkembang pasca berlakunya UU Cipta Kerja.
PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA YANG RESPONSIF GENDER Riananda, Martha; Yusdiyanto, Yusdiyanto; Firmansyah, Ade Arif; Evendia, Malicia
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v3i2.1889

Abstract

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender menjadi bentuk upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan. Stigmasisasi perempuan yang dianggap lemah seringkali menjadikan pemenuhan hak asasi perempuan terbatas dan diabaikan. Desa sebagai satuan pemerintahan yang terkecil, menjadi tombak ujung dalam merefleksikan kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini perlu memahami dan mampu menyelenggarakan pembangunan desa yang responsif gender. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sehingga mampu mewujudkan kesetaraan gender di desa, sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin meningkat. Dengan demikian, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Desa Karang Anyar sebagai mitra pengabdian berperan dalam memfasilitasi peserta dan lokasi kegiatan sehingga proses kegiatan pengabdian dapat berjalan lancar dan berhasil. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu peningkatan pemahaman peserta terhadap pengarusutamaan gender untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di desa. Kata Kunci: Keterlibatan Perempuan,  Pembangunan Desa, Responsif  Gender
Gender Equality in Law Number 4 of 2019 Concerning Midwifery as a Fulfillment of Citizens' Constitutional Rights : Comparative Study of Indonesia and the Netherlands Angraini, Monica Viny; Hasyimzum, Yusnani; Riananda, Martha
Constitutionale Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/constitutionale.v4i2.3138

Abstract

Legal protection of human rights (HAM) is sought to avoid discriminatory acts, especially the midwifery sector as the fulfillment of basic rights inherent and protected by the constitution as stipulated in article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that every citizen has the right to work and a decent living for humanity. Thus violating the right to obtain work between men and women is a violation of human rights. However, Law Number 4 of 2019 Concerning Midwifery contains elements of discrimination in the midwifery profession, where men cannot become midwives, only limited to becoming obstetricians. Meanwhile, women have the freedom to choose to become midwives or obstetricians. The discrimination contained in the Midwifery Law needs to be analyzed from the perspective of the 1945 Constitution, as well as comparing regulations with the Netherlands to be able to describe the problem in depth. This research uses a normative-empirical legal method, which is a research method that will be studied combining 2 elements, namely normative legal elements and empirical legal elements. Normative law is based on literature data such as books in legal science literature, doctrines or expert opinions, scientific papers, articles, and journals, legislation and internet pages related to the problems in this study with author that can be accounted for. Empirical law is carried out based on field data as the main data source, which is generated through interviews with several informants related to the problems in this study. The results show that the formation of Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery is considered contrary to some of the contents of the articles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the development of midwifery regulations in Indonesia needs to follow the example of the Netherlands by continuing to make men able to work as midwives, provided that the patient's consent is obtained.
Penyuluhan Hukum Hak Asasi dalam Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah Evendia, Malicia; Saleh, Ahmad; Riananda, Martha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/abdimas45.v4i2.5329

Abstract

Children play an important role in determining the quality of a nation's civilization. It is no surprise that preparing the next generation is an important dimension for state administrators. Guarantees for the protection of children's rights are not only regulated in the Indonesian constitution, but also reinforced in Law No. 23 of 2002 in conjunction with Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection. Even Law No. 39 of 1999 on Human Rights contains provisions that children's rights are human rights and that for their benefit, children's rights are recognized and protected by law even from the moment of conception. Various parties have the obligation and responsibility to guarantee the fulfillment of these children's rights, starting from the smallest institutions, namely the family, community, village/sub-district government, sub-district, regency/city government, provincial government, and the government. One form of protection for children is by preventing child marriage. This community service activity aims to educate the community, especially students in schools, about children's rights. This is because the protection of children's human rights is regulated in various laws and regulations in Indonesia, including government efforts to prevent child marriage. It is important for students to understand this so that they can avoid marriage at a young age. This activity is a solution to reduce the number of child marriages. Therefore, the target audience for this activity is students. The activity held at YP UNILA High School in Bandar Lampung. The methods used in this activity will be lectures, and discussions.
Legal Policy on the Flexibility of Establishing State Ministries for the Implementation of Government Martha Riananda; Ahmad Saleh; Malicia Evendia; Ade Arif Firmansyah
Progressive Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): NOVEMBER 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i2.278

Abstract

The amendment to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries has sparked controversy in society, particularly regarding the flexibility of the number of ministries, which is no longer limited. When a legal norm undergoes regulatory changes, there is certainly a background. Law Number 61 of 2024, issued amidst the government's “efficiency” agenda, is an interesting anomaly to study. This study aims to identify and analyze the legal politics of the flexibility of the formation of state ministries in relation to government administration. This research employs a normative, utilizing a statutory, philosophical, conceptual, and case-based approach, framework to examine laws and legal phenomena. The results of this study, namely the legal politics of the flexibility of the formation of state ministries, which was originally limited to a maximum of 34 (thirty-four) ministries, then changed to "unlimited", indicate an attempt to actualize the strengthening of the President's prerogative, which does not require restrictions on ministerial institutional organs. The change in legal norms does not lead to a reduction in the number of ministries, but to an increase in the number of ministries. Law Number 61 of 2024 does not regulate substantive criteria for the formation of the number of ministerial organs, through the clause “needs for the administration of government by the President”, thus giving the President great discretion to determine how many ministerial organs are needed in the administration of government affairs.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA Ahmad Saleh; Martha Riananda; Evendia, Malicia
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v4i2.2987

Abstract

Partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial dalam proses pembangunan. Adanya otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut desa untuk turut berkontribusi dalam upaya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan desa perlu mengakomodir dan mengaktualisasikan hak partisipasi masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat di desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Desa Way Huwi sebagai mitra pengabdian berperan dalam memfasilitasi peserta dan lokasi kegiatan sehingga proses kegiatan pengabdian dapat berjalan lancar dan berhasil. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu terbentuknya Peningkatan Pemahaman Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
Diseminasi Hak Asasi Perempuan dalam Mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah Martha Riananda; Malicia Evendia; Budiyono; Ahmad Saleh
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.95

Abstract

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak asasi perempuan. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui pengarusutamaan gender. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i karena pemberian pemahaman yang baik sejak dini dapat secara efektif menumbuhkan budaya hukum yang baik. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di lingkungan sekolah dapat dihindari. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Siswa/i dan perwakilan guru. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah telah meningkat hingga 85% dari sebelumnya 45%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi; hak asasi perempuan; jenis hak asasi perempuan; dan hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan kepala sekolah serta guru.
Co-Authors Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Saleh Angraini, Monica Viny Arif Firmansyah, Ade Budiyono Dewi Nurhalimah Firmansyah, Ade Arif Hasyimzum, Yusnani Kausar Jumahir Lesen Malicia Evendia Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Rudy Rudy Rudy Rudy Steven Edoward Salasiwa Tubagus Muhammad Nasarudin utia meylina utia meylina, utia Yusdiyanto Zulkarnain Ridlwan