Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Widya Yuridika Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Legal Spirit
Sirajuddin Sirajuddin
Universitas Widyagama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

 1 
PERAN NEGARA DAN RAKYAT DALAM MENANGGULANGI DAN MENCEGAH PANDEMI COVID 19 Fatkhurohman, Fatkhurohman; Sirajuddin, Sirajuddin
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2020 "Peranan Strategis Teknologi Dalam Kehidupan di Era New Normal"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi covid 19 adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan, karena keberadaannya adalah bersifat global. Korban baik secara materiil maupun imateriil terus berjatuhan dimana pandemi ditengarai akan berlangsung lama. Negara harus hadir dengan cerdas dan cermat dalam menanganinya termasuk juga dengan warga masyarakat. Perpaduan peran secara harmoni antara dua unsur mutlak harus dilakukan karena masing masing akan mempengaruhi keberhasilan dalam mencegah pandemi ini. Penelitian ini akan mengusung masalah terkait mengapa negara dan warga masyarakat harus mengambil peran yang tepat dan bagaimana peran ideal yang harus dilakukan oleh keduanya agar pandemi dapat tertangani dengan baik dan benar. Metoda pelaksanaan ini penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif/doctrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran Negara dalam menangani pandemik diatur dalam kurang lebih  tujuh puluh satu peraturan perundangan undangan. Sedangkan peran masyarakat bias dilakukan atas kesadaran sendiri dan karena perintah undang-undang. Hal ini menunjukan bahwa peran Negara dan rakyat dalam penanggulangan dan pencegahan adalah merupakan keharusan dan wajib diselesaikan bersama sama. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Negara wajib harus bertindak konkrit dan terukur dalam mencegah dan menanggulanginya hal ini disebabkan karena sudah menjadi tnaggung jawab yang harus dilakukan dan merupakan perintah Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Disisi lain Negara dalam mengambil langkah benar benar menekankan kepada tindakan tindakan langsung dalam menangani korban dan tidak langsung memberikan sosialisasi sampai kepada pemberian sanksi kepada para pelanggar serta mempertimbangkan kondisi khususnya aspek ketahanan ekonomi masyarakat dimana akibat mewabahnya covid 19 ini banyak membawa dampak korban baik jiwa maupun kehilangan pekerjaan.
EFEKTIVITAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Sukma, Indah; Sirajuddin, Sirajuddin; Solehoddin, Solehoddin
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata masih banyak menimbulkan polemik dan tidak memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara hak dan kewajiban para pihak, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 guna memberikan tafsir terhadap beberapa norma dan juga yang terkait di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3). Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian Yuridis-Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah memberikan tafsir terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa pasal a quo inkonstitusional. Selain itu berkaitan dengan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Bengkulu dapat disimpulkan belum berjalan efektif sebagaimana diamanatkan dalam putusan a quo bahwa mekanisme ekesusi jaminan fidusia idelanya harus mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri.
REKONSTRUKSI PENGUJIAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMINIMALISIR DAMPAK SIFAT PUTUSAN YANG FINAL DAN MENGIKAT Firmansyah, Adithya Tri; Cengkeng, Anwar; Sirajuddin, Sirajuddin
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Pengujian Undang-Undang merupakan Putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat yang bermakna bahwa tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh untuk menggugurkan Putusan tersebut. Keadaan ini tentu tidak diharapkan ketika lembaga peradilan yang berpotensi melahirkan ketidakadilan justru menutup rapat-rapat ruang dialektika kebenaran. Menemukan model pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir dampak sifat Putusan yang final dan mengikat merupakan tujuan yang hendak dicapai. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/doctrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang sangat diperlukan dengan dilandasi oleh alasan filosofis, yuridis dan sosiologis bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuka perkara kembali. Selanjutnya Putusan final dan mengikat masih menimbulkan persoalan yaitu tidak terjaminnya terpenuhi keadilan bagi warga negara, hal ini menimbulkan persoalan hukum yang secara normatif tidak ditemukan solusi pemulihan atas ketidaktercukupi rasa keadilan. Sehingga untuk meminimalisir dampak dari permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan Praktik Overruling dan Pengintegrasian fungsi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi melalui perubahan lanjutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
OPTIMALISASI FUNGSI KOORDINASI ANTARA GUBERNUR DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bangun rancang peraturan perundang-undangan yang ideal adalah salah satu senjata utama mencapai pembangunan nasional. Harmonisasi dan koordinasi yang baik merupakan basis utama dalam mewujudkan regulasi yang ideal. Proses pembentukan rancangan peraturan daerah saat ini perlu diselesaikan secara efektif dan efisien. Hal ini tentu ditekankan karena selama ini proses terbentuknya rancangan peraturan daerah masih terhambat oleh koordinasi antar birokrasi dimana pengusul rancangan peraturan daerah harus mendapat pengawasan dan evaluasi oleh Gubernur dan Menteri Hukum HAM sesuai dengan perintah undang-undang. Namun proses hasil evaluasi dan rekomendasi antara dua institusi tersebut berpotensi membingungkan pihak pengusul rancangan peraturan daerah karena rekomendasi perbaikan antara dua institusi tersebut tidak terkoordinasi dengan baik. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis empiris (empiric legal research). 
Co-Authors Anwar, Anwar Della Edwinar Ecky Widi Prawira Fatkhurohman - Fatkhurohman Fatkhurohman Feby Kusumawardhani Firmansyah, Adithya Tri Ibnu Subarkah Indah Andrijasari Lukman Hakim Mohammad Saifudin Solehoddin, Solehoddin Srikam Abdullah Sujono, Adiloka Sukma, Indah Suyarno Suyarno