Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Widya Yuridika Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Legal Spirit
Sirajuddin Sirajuddin
Universitas Widyagama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Legal Spirit

 1 
PENEGAKAN KODE ETIK WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) DALAM PROMOSI DAN PENJUALAN SUSU FORMULA OLEH ASOSIASI PERUSAHAAN PRODUK BERNUTRISI UNTUK IBU DAN ANAK (APPNIA) TERKAIT PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF (STUDI DI PT SARI HUSADA MALANG DAN DI SUPERMARKET KOTA MALANG) Feby Kusumawardhani; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v1i1.580

Abstract

Breast milk is the best nutrition for infants. Exclusive breastfeeding may help reduce the risk of death in infants. In fact, many people are not aware of the benefits of breastfeeding.This is compounded by the incessant promotion of infant formula is as if the function can replace breast milk. To prevent excessive promotion of infant formula, WHO made WHO Code which forbade the activity of promotion of infant formula in order to ensure the fulfillment of breast milk for babies and supervise the use of breast milk substitute products. WHO Ethical Code was adopted in some regulations in Indonesia which is equipped with a reporting mechanism for those who violate them and the imposition of sanctions for such violations. WHO Ethical Code violations most often done by infant formula companies. In addition it can be reported through government channels, WHO Code violations committed by the infant formula companies also can be handled directly by APPNIA which is an association that is followed by all infant formula companies in Indonesia serving to enforce the rules of WHO Ethical Code. Key words: Code of ethics, Law enforcement, Exclusive breastfeeding program
PERLAKUAN NEGARA TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) OLEH WARGA NEGARA Suyarno Suyarno; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3623

Abstract

Virus Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya virus tersebut dan banyaknya penduduk Indonesia yang terpapar virus Covid-19, maka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut seperti himbauan memakai masker, lockdown wilayah, pemberlakuan physical distancing, social distancing, mencuci tangan, pemakaian handsanitizer, Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lain-lain. Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan kebijakan tentang vaksinasi secara nasional untuk melindungi warganya dari virus tersebut. Dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang masih belum bersedia atau bahkan enggan untuk ikut serta dalam program vaksinasi tersebut. Hal ini dikarenakan banyak informasi negatif tentang vaksinasi tersebut, serta terkesan dipaksa dalam pelaksanaannya. Sehingga banyak yang mengaitkan pelaksanaan vaksinasi tersebut dengan hak asasi manusia perihal kebebasan menentukan hak atas kesehatan
BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA Srikam Abdullah; Anwar Cengkeng; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3630

Abstract

Dalam penelitian ini terdapat tiga  pokok permasalahan, yakni 1) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia?, 2) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?, 3) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum di daerah pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan, 1) bantuan hukum diterapkan mulai zaman kolonial sebagai perwujudan keadilan; 2) Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan amanat daripada konstitusi yang dimaknai bahwa bantuan hukum ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia; dan 3) dalam konteks perda perihal bantuan hukum, tidak semua daerah memiliki Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Secara kuantitas, ini masih jauh dari memadai untuk dapat memperluas layanan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN Ecky Widi Prawira; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3738

Abstract

The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level is the first step in providing protection for victims who have experienced trauma. The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level can be carried out with Restorative justice without overriding the customary law that applies in certain communities. The form of prevention efforts carried out by the police are preventive and repressive (action efforts) such as providing counseling and conducting socialization in Tamiyang Layang Regency in order to increase awareness of all possible occurrences of rape crimes against women and children in the family and community environment, as well as conducting patrols. at night where children and teenagers are dating so that immoral acts can be minimized.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA BATU Indah Andrijasari; Anwar Cengkeng; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3627

Abstract

Penelitian ini menghasilkan, Pertama, kasus sertipikat ganda terjadi disebabkan penelantaran obyek tanah oleh pemilik sah nya sampai obyek tanah tersebut ditumbuhi semak belukar, lalu kemudian ada orang yang memanfaatkan tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut seperti tak bertuan. Dengan penguasaan secara fisik (dikelola), orang tersebut memohonkan juga sertipikat tanah atas obyek tanah tersebut. Sehingga dikemudian hari, terdapat 2 sertipikat hak milik atas obyek tanah yang sama. Kedua, Penyelesaian dari sengketa kasus sertipikat ganda melalui dua jalur penyelesaian, yakni jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dengan terjadinya sengketa kasus sertipikat ganda, seringkali pemilik tanah melakukan gugatan di pengadilan umum (perdata atau tata usaha negara) dikarenakan kasus sengketa tersebut merupakan suatu hal yang menciderai perihal kepemilikan yang sah.
PENYIKSAAN DALAM PROSES PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT TULUNGAGUNG Mohammad Saifudin; Sirajuddin Sirajuddin; Ibnu Subarkah
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3628

Abstract

Penelitian yang berjudul “Penyiksaan dalam Proses Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tulungagung”, bertujuan untuk a) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung, b) untuk mengetahui konstruksi hukum yang akan dating terhadap penanganan tindak pidana dalam proses penetapan tersangka agar tidak terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Serta hasil dari penelitian ini bahwasannya ada 4 faktor penyebab terjadinya penyiksaan oleh penyidik dan hukum positif yang diratifikasi dari konvenan Internasional merupakan pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia dari tindakan penyiksaan maupun kekerasan dalam proses penyidikan
Pengaturan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara dengan Lahirnya Badan Bank Tanah Della Edwinar; Lukman Hakim; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4542

Abstract

The Job Creation Law has a major influence with the issuance of Government Regulation No. 64 of 2021 on the Land Bank Agency. Through the Perpres, it is hoped that it can create arrangements and management of state land assets, especially abandoned land, so that it can be utilized for the prosperity of the people. Based on this description, this study aims to determine and analyze the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, to determine and analyze the factors that become obstacles in the regulation and management of state land assets so that a Land Bank Agency is needed. and to know and analyze the legal construction of the regulation and management of the Land Bank Agency in the future. The type of research used is normative juridical research using a statutory approach and concept approach. The research results obtained are: First, the regulation and management of state land assets before the Perpres of the Land Bank Agency was carried out by BPN. Second, the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, the management is still carried out by the National Land Agency (BPN), and the legal construction of the regulation and management of state land assets in the future is a way to fill the void of land bank regulations through principles and values in society.
Co-Authors Anwar, Anwar Della Edwinar Ecky Widi Prawira Fatkhurohman - Fatkhurohman Fatkhurohman Feby Kusumawardhani Firmansyah, Adithya Tri Ibnu Subarkah Indah Andrijasari Lukman Hakim Mohammad Saifudin Solehoddin, Solehoddin Srikam Abdullah Sujono, Adiloka Sukma, Indah Suyarno Suyarno