Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Ni Putu Sri Widiasih
Universitas Halu Oleo
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir Ni Putu Sri Widiasih; Isnayanti Isnayanti; Dewi Ratnasari Rustam
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/s65myh59

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul “Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir”. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penegakan hukum lingkungan mengenai pelestarian lingkungan daerah pesisir  sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta pencegahan kerusakan lingkungan. Target capaian luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: (a) publikasi pada jurnal ber-ISSN, (b) publikasi pada media massa, (c) peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: (a) tahap persiapan meliputi: survey; pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: bahan tayangan, slide powerpoint, (b) tahap pelaksanaan meliputi: (1) penjelasan materi tentang pelestarian lingkungan daerah pesisir. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan hukum sebagai wujud edukasi kepada mitra, (2) penyuluhan hukum pelestarian lingkungan daerah pesisir tersebut dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.  Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung materi penyuluhan pelestarian lingkungan daerah pesisir, (b) metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.
Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir di Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Nambo Ni Putu Sri Widiasih; Isnayanti Isnayanti; Dewi Ratnasari Rustam; LM. Taufik Afoeli; Risman Setiawan; Muhammad Labib Shiddiq
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2026): JULI-AGUSTUS
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/rhbc3p75

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pelestarian lingkungan daerah pesisir di Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, terutama terkait pembuangan sampah dan perlindungan ekosistem pesisir, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum dengan pendekatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan dosen, mahasiswa, serta masyarakat setempat. Materi yang disampaikan mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan lingkungan, serta dampak hukum dan lingkungan akibat pencemaran. Antusiasme peserta selama kegiatan juga menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini efektif sebagai upaya edukasi dalam membangun budaya sadar hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur  Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat  di Kota Kendari Ni Putu Sri Widiasih; Isnayanti; Idris Saputra; Dewi Ratnasari Rustam; Asyifa Putri Siva
Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4xzkd246

Abstract

This research is entitled "Legal Protection for Minors Victims of Online Prostitution Through the Michat Application in Kendari City." The actual situation that is intended to be realized through the Child Protection Law is the protection and guarantee of children's rights from all actions or deeds that are detrimental to them. Children, as the next generation of the nation's ideals in their growth and development, have the right to protection from sexual violence, torture, and treatment that degrades their dignity as human beings. Children must receive protection so that they do not become victims of any crime, including sexual violence committed directly or indirectly by individuals, groups, or the government. The very rapid development of information technology has both positive and negative impacts on people's lives. One of the most disturbing negative impacts is the increase in sexual crimes against children in cyberspace. Children as a vulnerable group require special legal protection due to their inability to defend themselves physically and mentally. This study aims to determine how the regulation and implementation of legal protection for children as victims of prostitution through the Michat application in Kendari City. This research is interesting for examining the legal protection model, as legal protection is key to realizing the ideals of law itself: legal certainty, justice, and utility. This article employs a normative, empirical legal research approach, drawing on primary and secondary legal sources, utilizing three approaches to the problem: the statute approach, the conceptual approach, and the case approach.  
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak  Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan Sitti Aisah Abdullah; Sabrina Hidayat; Ni Putu Sri Widiasih; Muhamad Fandi; Wa Ode Nuraqni Tari
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2025): SEPTEMBER-OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4k0yv767

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak  Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan” dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 September 2025 pada Pukul 09.00-11.00 Wita di ruang kelas SMAN 8 KONSEL yang dihadiri peserta dan guru pendamping. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang Penyuluhan Hukum terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan. Dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konsel sehingga berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum siswa/i terhadap Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual bagi korban dikalangan siswa/i di lingkup SMAN 8 dan SMAN 11 Konsel maupun di lingkungan kesehariannya. Para peserta mampu memahami dan mengetahui kebijakan Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konsel yang dapat ditunjukkan dengan partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mulai dari awal sampai akhir kegiatan yang ditujukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
Perkembangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ni Putu Sri Widiasih
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/fvw8s137

Abstract

The enforcement of laws against corruption in Indonesia has undergone significant development following regulatory and institutional reforms since the reform era. Various legal frameworks and anti-corruption institutions have been established to strengthen efforts in combating corruption. Nevertheless, in practice, the enforcement of corruption laws continues to face substantial challenges and obstacles. These include issues related to regulatory coherence, institutional effectiveness, political influence, and the prevailing legal culture, all of which affect the overall performance of anti-corruption law enforcement. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to examine the development of corruption law enforcement in Indonesia, identify the existing challenges and obstacles, and formulate relevant solutions for strengthening the enforcement of anti-corruption laws. The study finds that strengthening legal regulations, enhancing the independence and integrity of law enforcement agencies, optimizing asset confiscation, and reinforcing preventive measures constitute essential strategies for improving the effectiveness of anti-corruption law enforcement.  
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tantangan, Hambatan, dan Solusi Ni Putu Sri Widiasih
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/064hvn35

Abstract

Law enforcement against corruption crimes in Indonesia has experienced significant development since the reform era through the strengthening of legal frameworks and law enforcement institutions, particularly the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), as well as the enactment of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes as a lex specialis outside the Criminal Code. Nevertheless, the effectiveness of corruption law enforcement continues to face various challenges, including weak inter-institutional coordination, political intervention, a high level of social tolerance toward corrupt practices, and the increasing complexity of corruption cases involving money laundering schemes. Additional obstacles include regulatory inconsistencies, limited asset recovery outcomes, and constraints in institutional capacity. Therefore, strategic solutions are required, such as regulatory reform aligned with international standards, particularly the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), strengthening the capacity and independence of law enforcement agencies, enhancing transparency and accountability, and increasing public participation in corruption prevention and oversight. This study provides a comprehensive analysis of the development of corruption law enforcement in Indonesia and offers policy recommendations to strengthen future anti-corruption efforts.
Co-Authors Asyifa Putri Siva Dewi Ratnasari Rustam Idris Saputra Isnayanti Isnayanti Isnayanti LM. Taufik Afoeli Muhamad Fandi Muhammad Labib Shiddiq Risman Setiawan Sabrina Hidayat Sitti Aisah Abdullah Wa Ode Nuraqni Tari