Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan PACTUM LAW JOURNAL Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Istinbath : Jurnal Hukum PAMALI: Pattimura Magister Law Review Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)
Kasmawati Kasmawati
Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB LALU LINTAS DI JALAN RAYA Sunaryo Sunaryo; Muhammad Fakih; Ratna Syamsiar; Kasmawati Kasmawati
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v4i2.186

Abstract

Permasalahan dalam kegiatan ini adalah: 1) Pada umumnya tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum para siswa terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih rendah. 2) Tingkat kedisiplinan atau kepatuhan para siswa terhadap tertib lalu lintas di jalan raya masih perlu untuk ditingkatkan, mengingat masih sering ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas. 3) Pada umumnya para siswa belum sepenuhnya sadar akan manfaat dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan di jalan. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan proses edukasi dan pengenalan kaidah-kaidah hukum khususnya tentang hukum lalu lintas kepada para siswa dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan peserta, baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam kesempatan tanya jawab atau diskusi. Para peserta juga ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang mengatur mengenai ketertiban berlalu lintas. Hal ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi dari 49,50 pada evaluasi awal menjadi 65,7 pada evaluasi akhir. Ke depan diperlukan adanya tindak lanjut serta kontinuitas dari kegiatan tersebut, baik penyuluhan hukum tentang lalu lintas maupun bidang-bidang hukum lain seperti narkoba, kenakalan remaja, atau norma-norma sosial lainnya.
Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Kasmawati Kasmawati; M Rivaldi; Rodhi Agung Saputra
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 2, No 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1, MARET 2022
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v2i1.739

Abstract

Introduction: The settlement of the mudharabah contract guarantee dispute can have two alternative settlements, namely the religious court and the arbitration body, while the absolute execution of the decision is carried out through the religious court in accordance with Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts.Purposes of the Research:  Examine the mudharabah contract guarantee, which has been regulated in the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing.Methods of the Research: The research method used is a normative research method with a statute approach and analyzed using content analysis.Results of the Research: The findings of this study indicate that the regulation regarding the settlement of collateral disputes in Mudharabah contracts in Islamic banking is regulated in Article 55 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and the execution of guarantees can only be implemented when the principles of execution have been fulfilled.
Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten Ricco Andreas; Wati Rahmi Ria; Kasmawati .; Ade Oktariatas K.Y; Muhammad Bahrudin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i1.3630

Abstract

The Muslim Baduy community adheres to the customs and traditions they profess from their ancestors. The inheritance system used in the Baduy customary inheritance uses the Bilateral system, which is that the mother and father are equally strong. Issues that will be discussed are how the implementation of the inheritance of the Baduy Muslim tribe. This type of research used in this study is empirical normative legal research, with exposure to data used primary and secondary data and analyzed qualitatively. The difference between Baduy inheritance law and Islamic inheritance law in Pikukuh as an unwritten inheritance rule in Islamic inheritance law is based on the Koran and As-Sunnah. There are similarities that the heirs are the descendants of the deceased and the inheritance can only be distributed after the death of the testator, but the Baduy community does not distribute the inheritance to the lineage to the top.
KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN Melly Aida; Yunita Maya Putri; Ria Wierma Putri; Kasmawati Kasmawati; Ria Silviana
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2908

Abstract

Dalam era globalisasi, kerja sama antar negara dan antar warga negara dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain semakin menjadi prioritas. Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Belum lagi, dokumen publik yang telah dilegalisasi oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak secara otomatis dapat diterima di negara yang dituju. Seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan. Hal ini membuat banyak orang merasa kesulitan dalam menggunakan dokumen publik di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, dengan demikian proses legalisasi dokumen asing publik di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam proses legalisasi dokumen tersebut, baik dalam memberikan legalisasi dokumen asing publik yang diperlukan, maupun dalam pengesahan tanda tangan atau legalisir pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pihak asing.. Dalam kenotariatan, Kehadiran Konvensi Apostille diharapkan memudahkan akses bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri dan notaris dapat memberikan legalisasi dengan menyertakan Apostille pada dokumen publik yang diterbitkan oleh notaris. Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara dan membantu dalam mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis dan administrasi di luar negeri.
Legal Convergence Related to Environmental Protection Policy with Investment Policy in Constitutional Perspective Rodhi Agung Saputra; HS Tisnanta; Agus Triono; Kasmawati
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 7 (2023): July, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v2i7.5160

Abstract

This study is to examine the legal convergence related to environmental protection policies with investment policies in a constitutional perspective. The environment has become a supreme power in the constitutional life of Indonesia. The concept of environmental sovereignty is clearly regulated in Article 25A, Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (3) and (4). These articles provide green nuances to the 1945 Constitution, so that the implementation of the articles in the 1945 Constitution provides new thinking for lawmakers so that the concept of the environment can be realized in every law made. The problems that will be in this study are How is the Convergence of Law Related to Environmental Protection Policy with Investment Policy in Constitutional Perspective Environmental Protection Policy with Investment Policy. The research method used is a normative research method using a statute approach and analyzed using content analysis
Omnibus Law dan Lingkungan Yang Berkelanjutan: Perizinan Pendirian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sarbini Sarbini; Ria Wierma Putri; Kasmawati Kasmawati; Daryanti Haidar
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol. 3 No. 3 September-December 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v3i3.21870

Abstract

The establishment of housing and residential areas is part of the governance system in the context of sustainable community life. This paper considers that every country has legal rules to realize the system and management of governance in the establishment of housing and residential areas through the Building Permit. However, in the Omnibus law, the IMB permit is simplified and/or abolished regarding environmental permits that were part of the issuance of IMB by the government in the previous regulation. In addition, licensing has at least 3 main functions, namely, first as an instrument in development planning, second as a financial function for the state, and third as a regulation in the actions and behavior of the community towards environmental permits to prevent environmental damage or pollution. So this research will limit the importance of legal instruments in an effort to regulate the governance of buildings erected in certain areas in order to create buildings that are safe and in accordance with land use in order to create a sustainable environment.
Co-Authors Ade Oktariatas K.Y Agus Triono Aprilianti Aprilianti Daryanti Haidar Dwiatin, Lindati Faisal, Fannyza Fitri Hieronymus Soerjatisnanta M Rivaldi M.R., Yennie Agustin Maheresty, Ria Melly Aida Muhammad Bahrudin Muhammad Fakih Muhammad Fakih Nur Aisyah Nurhidayana, Anggyka Pratama, Dennis Eka Putra, Muhammad Praditama Rachmanullah, Danu Ratna Syamsiar Ria Silviana Ria Wierma Putri Ricco Andreas, Ricco Rodhi Agung Saputra Rodhi Agung Saputra Rohaini Rohaini Sarbini Sarbini Sunaryo Sunaryo Wati Rahmi Ria Yudithia, Shoraya Yunita Maya Putri _, Amnawaty