Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Karawang: Analisis Teori Peran Biddle & Thomas dan Logic Model Yin Vierra Pramuliawati; Evi Priyanti; Haura Atthahara
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/ht6xzy52

Abstract

Penelitian kualitatif studi kasus ini menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penanganan lansia terlantar melalui teori peran Biddle & Thomas (harapan, norma, penampilan, dan sanksi). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara Terstruktur menggunakan teknik logic model.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis fondasi pelayanan telah kuat, namun implementasinya di lapangan masih mengalami kesenjangan dan polarisasi output. Pada dimensi harapan dan norma, terjadi asimetri informasi dan diskoneksi ekspektasi di mana panti swasta mitra belum menerima stimulasi anggaran atau logistik secara merata. Pada dimensi penampilan peran, program advokasi hak sipil dan jaminan kesehatan sudah berjalan, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kendala klasik birokrasi, seperti keterbatasan anggaran, pemutakhiran data terpadu yang belum akurat, dan minimnya armada penjangkauan wilayah pelosok. Akibatnya, pada dimensi sanksi, mekanisme pengawasan bulanan dinilai masih mandek pada tataran administratif di atas meja. Dinas Sosial Karawang perlu mereformasi strategi dari pendekatan pasif birokratis menjadi proaktif melalui gerakan jemput bola bersama pengurus RT/RW, mengonversi skema bantuan triwulanan menjadi bulanan, serta membangun transparansi regulasi demi mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lansia terlantar. Kebaruan ilmiah (novelty) dari riset ini terletak pada integrasi teoretis antara Teori Peran Biddle & Thomas dengan kerangka kausalitas Logic Model Robert K. Yin yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam konteks tata kelola birokrasi sosial di Kabupaten Karawang.
Fungsi Pengawasan Dprd Dki Jakarta Dalam Penerapan Pemajuan Kebudayaan Betawi Darryl Ardiansyah Usman; Dadan Kurniansyah; Haura Atthahara
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.762

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam penerapan kebijakan pemajuan Kebudayaan Betawi pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Latar belakang penelitian ini adalah ketidaksinkronan antara paradigma “pelestarian” dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 dengan paradigma “pemajuan” dalam UU DKJ dan UU Nomor 5 Tahun 2017, sehingga menuntut penguatan fungsi pengawasan legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang bersifat kritis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan dari unsur DPRD, Dinas Kebudayaan, dan organisasi masyarakat Betawi, didukung studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik pattern matching Robert K. Yin dengan merujuk pada teori Legislative Oversight McCubbins dan Schwartz yang membedakan model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD DKI Jakarta menjalankan pengawasan melalui kombinasi kedua model tersebut, namun pengawasan lebih dominan dilakukan melalui mekanisme Police Patrol Oversight yang terwujud dalam rapat kerja, pembahasan RKPD, KUA-PPAS, APBD, monitoring program, kunjungan lapangan, dan pengawasan regulasi. Mekanisme Fire Alarm Oversight berperan sebagai pendukung melalui reses dan audiensi organisasi Betawi yang mendorong revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, pembentukan Lembaga Adat Betawi, dan Dana Abadi Kebudayaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan indikator pengawasan berbasis dampak (outcome) dan akselerasi harmonisasi regulasi kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta.