Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Aset Digital sebagai Objek Jaminan Kebendaan dalam Sistem Hukum Jaminan: Analisis Kepastian Hukum dan Reformulasi Pengaturan Berbasis Perbandingan Hukum Darojatun Andara; Tias Antasyah; Uyun Raih Restu
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2026): Legal Standing (On Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i2.14265

Abstract

The use of digital assets as collateral in financing transactions raises legal issues concerning asset eligibility as an object of proprietary rights, the creation and publicity of security interests, creditor priority, and enforcement. In Indonesia, general rules on intangible property and fiduciary security exist, but they do not provide a comprehensive framework governing the entire lifecycle of security rights over digital assets. This study aims to examine these regulatory gaps and formulate a model for reforming security law through a comparison of the United States, Singapore, and Australia. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches, with qualitative analysis. The findings indicate that Indonesia’s main challenge lies not merely in recognizing the economic value of digital assets, but in integrating rules on asset eligibility, security creation, control, registration, priority, and enforcement. The comparative analysis reveals distinct approaches: in the United States, Uniform Commercial Code Articles 9 and 12 regulate the creation and perfection of security interests and control mechanisms for specified asset categories; Singapore’s jurisprudence recognizes digital assets as property capable of attracting certain proprietary rights; while Australia’s Personal Property Securities Act 2009 provides a framework for security interests in personal property, including registration and priority rules. Based on these findings, this study proposes reforming Indonesia’s Fiduciary Security Law through specific provisions on digital assets, control-based security mechanisms tailored to asset characteristics, an integrated digital collateral registry, clearer creditor priority rules, and transparent, proportionate enforcement that safeguards debtors’ rights. This model contributes an integrated normative framework for digital asset secured transactions to strengthen legal certainty in Indonesia’s asset-based financing system.
GERAKAN STOP BULLYING SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SEKOLAH ISLAM MULTITALENTA DI SD ‘AISYIYAH UNGGULAN PURWOREJO Indah Kusuma Dewi; Hardin Hardin; Bustania Choirunnisa; Aziz Miftachul Huda; Darojatun Andara
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 8 No 2 (2024): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v8i2.5038

Abstract

Pada bulan September 2021, seorang siswi SMP di Purworejo, Jawa Tengah menjadi korban perundungan (bullying) yang terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Kasus ini menimbulkan kecaman luas dari masyarakat dan menarik perhatian publik terhadap masalah perundungan di sekolah. Bullying tidak hanya pada remaja seperti siswa SMA, tetapi juga meluas ke siswa SMP, siswa sekolah dasar, dan anak-anak taman kanak-kanak. Bahkan sebagian orang Indonesia menganggap bullying dan kekerasan lainnya sebagai hal yang wajar. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak SD ‘Aisyiyah Unggulan Purworejo sehingga mereka dapat mencegah sejak dini apabila di sekitarnya terjadi bullying. Metode pengabdian ini dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, persiapan kegiatan, sosialisasi dan membentuk “Gerakan Stop Bullying” di SD ‘Aisyiyah Unggulan Purworejo. Hasil pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah sosialisasi pengertian bullying, jenis-jenis bullying, pencegahan bulling, dampak bullying bagi korban dan saksi, sosialisasi tentang hukuman bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Deklarasi Anti Bullying dengan cara para siswa/i membubuhkan cap jempol tangan yang sudah dibubuhi cat ke dalam spanduk Deklarasi Anti Bullying yang sudah disiapkan, membuat yel-yel Gerakan Stop Bullying di SD ‘Aisyiyah Unggulan Purworejo sehingga diharapkan bullying dapat dicegah pada sekolah tersebut.