Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Jatiswara Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Transcendental Law Journal Law and Government Jurnal Jurisprudence
Yulias Erwin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Hamdi Hamdi; Yulias Erwin; Sahrul Sahrul
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6220

Abstract

There are still many unregistered marriages (sirri) and only based on religion, while on the other hand Indonesia is not a religious state. When there are citizens who do unregistered marriages, of course the parties who are greatly disadvantaged are the women who are the wives of sirri, and their children. Their rights cannot be accommodated by State legal instruments, because their marriage is not recorded in the State register. This research focuses on problems related to unregistered marriages in the view of Muhammadiyah and Indonesian positive law and the consequences of unregistered marriages for the parties, especially wives, children and assets obtained from unregistered marriages, from the perspective of Indonesian positive law. The method used is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research are First, that the Muhammadiyah organization through its Tarjih Council and Tajdid supports or agrees with the Unitary State of the Republic of Indonesia. Every marriage of the nation's children must be carried out in front of an authorized official. Second, the positive law of the Indonesian state requires that every marriage must be registered in the state register, in order to obtain legal certainty. Third, the consequences of a sirri marriage carried out by the parties in this case the husband and wife will harm the wife and children born from the marriage, because they do not have legal certainty in demanding their civil rights.Keywords: Unregulated Marriage; Muhammadiyah; Indonesian Positive Law. ABSTRAKMasih maraknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri yang berbasis agama saja, sementara disisi lain  Indonesia bukan negara agama.  Ketika warga Negara ada yang melakukan pernikahan sirri tentu pihak yang sangat dirugikan adalah perempuan yang menjadi istri sirri, dan anak-anaknya. Hak mereka tidak bisa diakomodasi oleh perangkat hukum Negara, karena pernikahanya tidak di catatkan di dalam register Negara. Penelitian ini pada permasalahan terkait pernikahan sirri dalam pandangan Muhammadiyah dan hukum positif Indonesia dan konsekuensi pernikahan sirri tersebut bagi para pihak, khususnya  istri, anak dan harta kekayaan yang di peroleh dari pernikahan sirri, perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitiannya adalah Pertama, bahwa organisasi Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid-nya mendukung atau sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pernikahan anak bangsa harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Kedua, hukum positif negara Indonesia mewajibkan bahwa setiap pernikahan harus di catatkan diregister negara, agar mendapatkan kepastian hukum. Ketiga, Akibat dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini suami dan istri akan merugikan pihak istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena tidak mempunyai kepastian hukum dalam menuntut hak-hak keperdataannya.
PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Yulias Erwin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.2928

Abstract

The development of law in Indonesia is determined by the political configuration between the legislature and the executive. Nearly 85 percent of the People's Representative Council tends to close or qualify with the executive. When the executive submits draft legislation, it is immediately approved by the Indonesian Parliament. The urgency of the research is to determine the influence of politics on the formation of law in Indonesia. What is the political configuration and character of Indonesian legal products and their re-actualization and formulation? The research method used is normative research through library research and a statutory approach. The research shows that currently, in Indonesia, the political dominance of the law is getting stronger. A political party that should be the incarnation of the people's will only appear to be a vehicle to gain or maintain power. This results in legal products produced only by political interests and certain groups, without paying attention to their suitability with the objectives of the State. The historical movement of the transition of Islamic law in Indonesia is full of various historical, philosophical, political, sociological, and juridical dimensions. In fact, Islamic law in Indonesia has fluctuated in line with the politics of law practiced by state authorities. This is based on the socio-cultural strength of the majority of the Muslim community in Indonesia. There is interaction in terms of political decisions, thus giving rise to various political decisions to benefit the Islamic community itself. In Indonesia, there is a determinant politics of law. This means that law is a variable that is influenced by politics. The situation and the political policies that took place greatly influenced the Islamic community's attitudes.Keywords: Politics; Law; Indonesia. ABSTRAKPerkembangan hukum di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif. Kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau berkualisi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setujui DPR RI. Urgensi penelitian untuk mengetahui pengaruh politik terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum Indonesia, dan reaktualisasi dan formulasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, melalui penelitian kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa saat ini di Indonesia, dominasi politik terhadap hukum semakin menguat. Partai politik yang seharusnya menjadi penjelmaan kehendak rakyat, hanya terkesan menjadi kendaraan untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Hal ini berakibat pada produk hukum yang dihasilkan hanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik dan golongan tertentu, tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan Negara. Pergerakan sejarah peralihan hukum Islam di Indonesia, penuh dengan berbagai macam dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Faktanya, hukum Islam di Indonesia telah naik turun sejalan dengan politik hukum yang di praktekan oleh penguasa negara. Hal tersebut besumber pada kekuatan sosial budaya mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Adanya Interaksi dalam hal putusan politik, sehingga memunculkan berbagai keputusan politik bagi kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. Di Indonesia terjadi politik determinan atas hukum. Artinya bahwa hukum adalah variabel yang terpengaruhi oleh politik. Situasi dan kebijakan politik yang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus di ambil oleh masyarakat Islam.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve di Kawasan Pesisir dan Pantai Yulias Erwin; Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 2 No. 2 (2021): Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v2i2.185

Abstract

Melalui pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir pantai, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ternyata masih rendah. Hal ini juga didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Daerah pesisir dan pesisir, yang rentan terhadap abrasi, membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan aksi bersama, yaitu penanaman mangrove di wilayah pesisir dan pesisir. Kegiatan penyuluhan dan aksi penanaman mangrove ini dilakukan di wilayah pesisir Dusun Semunduk, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah desa dan masyarakat mengapresiasi adanya kegiatan penyuluhan dan penanaman mangrove. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program utama yang dilaksanakan dan dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif dan represif. Kata Kunci: Penyuluhan hukum, penanaman bakau, perlindungan kawasan pesisir dan pantai
Makanan Halal Pada Destinasi Wisata di Nusa Tenggara Barat Siti Hasanah; Fitriani Amelia; Yulias Erwin
IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) 2018: Proceeding of The 1st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.073 KB) | DOI: 10.31764/ijeca.v0i0.2001

Abstract

The term halal roots from Islamic faith based on the teaching of Quran and Sunnah. This concept has recently been embraced in the management of tourism worldwide, including one in Indonesia province of West Nusa Tenggara. Halal brand attached to food products provided at tourist destinations tend to be seen from the aspect of ingredients while neglecting the aspect of processing. In fact, both aspects are inseparable in determining whether or not a product is halal according to Islamic law or sharia. This paper aims to explore processing standard of halal food at tourist destinations in West Nusa Tenggara and compare the processing with that of Islamic sharia. Comparative method was used to compare the standardization of halal food available at tourist destinations and the standardization based on sharia. The findings indicate that practice of halal tourism in West Nusa Tenggara increases evidenced in the increase of Moslem travelers visiting this province. However, the processing of food and beverages need to improve in order to comply with sharia standard as there are a number of hotels and restaurants in the region that have yet to receive a halal certificate from the authority, in this case the Indonesian Board of Islamic Scholars (MUI).
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cyber Pada Transportasi Online Lelisari Lelisari; Imawanto Imawanto; Yulias Erwin
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.396

Abstract

Sektor kerja berbasis daring saat ini menjadi salah satu alternatif dan menjadi incaran bagi para pekerja. Banyak pelaku bisnis yang merambah ke kanal online dan membuka kesempatan kerja baru. Pekerja cyber memang masih asing dan jarang digunakan dalam dunia kerja dan masih minim perlindungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja cyber pada transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach), dianalisis dengan menggunakan logika hukum, deskripsi, argumentasi, sistemasi dan eksplanasi. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang menggunakan perjanjian kerja cyber, seperti pengemudi taxi online dilindungi oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Hubungan kerja cyber yang tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan, maka segala hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan, disamping itu Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang mepunyai hubungan kerjasama cyber seperti pengemudi GOJEK dilindungi oleh KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Lalu Samsu Rizan; Nurjannah S; Yulias Erwin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Dalam hukum acara perdata didasarkan oleh Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata. Sementara Alat Bukti Elektronik dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur tersendiri dalam UU ITE. Namun, dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara legalitas formilnya. Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan Bagaimana jaminan kepastian hukum Alat Bukti Elektonik dalam Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) kedudukan alat bukti elektronik dalam Hukum yang ada di Indonesia sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya memberikan kepastian hukum sebatas pengakuan eksistensi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Harus ada pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata untuk menjamin kepastian hukum tata cara penyerahan dan keberlakuannya ialah: pertama, dengan mekanisme pembaharuan HIR dan RBg. Kedua, pihak yang berwanang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan tata cara penyerahan Alat Bukti Elektronik.
Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika Yulias Erwin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.929

Abstract

 Penegakan hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang sehat dan asri merupakan hak dari setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Dengan menerapkan metode normatif-empiriss, penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan, dengan perolehan data dari wawancara, buku, jurnal, laporan dan situs online. Ringkasan hasil penelitian ini adalah perlindungan dan pengelolaan serta penegakan hukum lingkungan terlah ternuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan turunan lainnya. Namun dalam tataran pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih belum maksimal dalam penanganan mengenai pengrusakan lingkungan dan dampak dari pengerjaan proyek seperti pengerukan bukit dan tanah galian dengan membabat hutan, hiruk- pikuk dan kebisingan disekitar lokasi proyek, banyaknya galian C yang tidak berijin serta perusahaan-perusahaan yang tidak melapor kondisi lingkungan yang dikelolanya. Begitu juga dengan faktor lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, bertambah dan beragamnya pengaduan kasus lingkungan, serta kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam mengantisipasi potensi pelanggaran terhadap perusakan lingkungan hidup.
TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG SETELAH PERCERAIAN (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur ) Fahrurrozi Fahrurrozi; Chintya Dewanta; Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Hamdi Hamdi; Yulias Erwin; Sarudi Sarudi; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14926

Abstract

This study aims to find answers to the problems formulated, namely to find out the implementation of the rights and obligations of fathers towards biological children after a divorce case study at the Agam Selong Court. This research uses a type of normative legal research using the statute approach, case approach and conceptual approach. The conclusions from this study indicate that divorce will not eliminate or abort the obligations of parents towards their children, that the obligations of parents are still the same, whether there is a divorce or not.
Legal Certainty-Based Implementation of Exploration and Exploitation Authorization Permits in Iron Sand Mines Lalu Muhammad Fadil; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin; Rina Rohayu Harun
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.212

Abstract

Iron sand mining in the Dedalpak Block began in 2009 where the authority to grant mining permits ranging from mining business permits (IUP) exploration to mining business permits (IUP) for production operations was issued by the Regent of East Lombok by adhering to article 37 of Law Number 4 of 2009. However, with the enactment of Law Number 32 of 2014 Challenging Regional Governments, the authority of the iron sand mining permit was taken by the NTB Provincial Government, then with the presence of Law Number 3 of 2020 the authority for iron sand mining business licenses by PT. AMG was taken over by the Centre. In its implementation, iron sand mining by PT. AMG with the enactment of Law Number 3 of 2020 has a significant impact on the mining licensing process for iron sand production in the Dedalpak block of East Lombok, where the central government through the Director General of Energy and Mineral Resources requires thirteen conditions so that the IUP for production operations can be obtained by PT. AMG. The company, however, has not been able to meet five requirements, so its license was suspended. Another impact, the community in the Dedalpak block circle resisted by going to race through a series of protests for the mining to be closed, because it caused a large environmental impact.
Ethics-Based Information Security System Law: Immanuel Kant's Transcendental Paradigm Indra Jaya; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin
Journal of Transcendental Law Vol. 6 No. 1 (2024): Journal of Transcendental Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v6i1.5714

Abstract

An ethics-based information security system based on Immanuel Kant's transcendental legal paradigm can give a strong foundation for tackling moral quandaries in AI, hacking, and information systems. Lavanya Singh highlights the necessity of instinctive ethics based on philosophical literature and presents a Kantian ethics application that adheres to the philosophical tradition. Meanwhile, Sanchita Saha et al. address ethical hacking as a method of disclosing vulnerabilities in information systems for the benefit of society, emphasizing ethical concerns in cybersecurity operations. Furthermore, Flávia Maria Santoro and Rosa Maria Esteves Moreira da Costa underline the significance of examining information systems via an ethical lens in order to negotiate conceptual conflicts and make informed judgments in delicate situations, which is consistent with Kant's moral philosophy. Using doctrinal research methodologies with legal material sources derived from literature studies and qualitative descriptive analysis. This study discovered that by incorporating Kant's concepts into information security systems, the transcendental legal paradigm may guide ethical decision making and promote responsible technological advancement. The Ethics-Based Information Security Systems Act, modeled after Immanuel Kant's Transcendental Paradigm, would prioritize universal ethical principles, respect for human autonomy, duty-bound behaviors, transparency, accountability, and a structured regulatory framework. The law will guarantee that information security is maintained not just through technological means, but also via a solid ethical foundation that respects the dignity and rights of all those concerned.
Co-Authors Ady Supryadi Aesthetica Fiorini Mantika Bahri Yamin Chintya Dewanta Dwi Martini Edi Yanto Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fitriani Amelia Hamdi Hamdi Hamdi Hamdi Imawanto Imawanto Indra Jaya Lalu Muhammad Fadil Lalu Samsu Rizan Lelisari, Lelisari Muhammad Padil Akbar Nasaruddin Nasaruddin Nurjannah S Rena Aminwara Rina Rohayu Harun Rina Rohayu Harun Rina Rohayu Harun Rohayu H, Rina S, Nurjannah Sahrul Sahrul Sarudi Sarudi Siti Hasanah Tin Yuliani Tin Yuliani Yogi Hadi Ismanto Zaenafi Ariani