Garuda - Garba Rujukan Digital

Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Muara Rupit Sumatera Selatan Farhan Nayoan; Priyo Katon Prasetyo
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The phenomenon of people rejection that became one of the obstacles in the land acquisition for development of the public interest, was not happening in Muara Rupit Urban Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency (Muratara), South Sumatera Province. In 2017, the land acquisition for the construction of office buildings and other supporting facilities could be done well and smoothly without any rejection from the local people whose land was exposed to the project. This research aims to know the strategy of Muratara Regency Government and people participation of Muara Rupit Urban Village to the implementation of land acquisition. This research was qualitative research with descriptive approach. The results showed that the Muara Rupit community was actively participated in the preparation and implementation stages of land acquisition. The Government strategy were using 2 (two) approach model, top down and bottom up planning.Keywords: land acquisition, people participation, government strategy. Intisari: Fenomena penolakan masyarakat yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, ternyata tidak terjadi di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran dan sarana pendukung lainnya justru dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya penolakan dari masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara dan partisipasi masyarakat Kelurahan Muara Rupit sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Muara Rupit adalah berpartisipasi aktif dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah mengunakan 2 (dua) model pendekatan yaitu top down planning dan bottom up planning.Kata Kunci: pengadaan tanah, partisipasi masyarakat, strategi pemerintah.

Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera pada Kondisi Penghidupan Masyarakat di Desa Serdang Kholfa Anisa; Priyo Katon Prasetyo; Dwi Wulan Pujiriyani
Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jalan Tol Trans Sumatera merupakan wujud percepatan pembangunan. Pemerintah menjembatani kepentingan pembangunan dan masyarakat melalui pengadaan tanah. Konsekuensi pengambilan hak atas adalah penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berhak sebagai pengganti nilai tanah termasuk benda-benda yang ada di atasnya. Namun hal tersebut tidak dapat menggantikan hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang berhak di Desa Serdang. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi penghidupan masyrakat yang berhak di Desa Serdang setelah pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah (1) kecenderung informan memanfaatan uang ganti kerugian untuk tujuan konsumtif seperti perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan pendaftran haji /umroh, (2) peningkatan terhadap kelima aset penghidupan dan (3) pengaruh perubahan aset penghidupan terhadap tercapainya keamanan penghidupan.

Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap Arif Winarso; Priyo Katon Prasetyo; R. Deden Dani Saleh
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.191

Program akses reform ini dilaksanakan terhadap tiga puluh petani melalui pengembangan padi organik yang melibatkan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI), Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Tadulako. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akses reform di desa Rawajaya melalui pengembangan padi organik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Desa Rawajaya menjadi obyek bantuan bibit dalam rangka pengembangan padi organik. Pengembangan padi organik dapat dikatakan berhasil apabila bentuk pemasaran yang dilakukan tepat sasaran, namun pelaksanaan akses reform di desa Rawajaya belum berhasil, ada dua tahapan yang belum optimal yaitu tahapan penyuluhan yang berakibat pada program akses reform tidak berjalan lancar dan tahapan evaluasi mengenai tindak lanjut dari pengembangan padi organik. Terjadi gagal panen menyebabkan pendapatan petani tidak mengalami peningkatan. Tidak adanya peningkatan perekonomian akhirnya membuat perpecahan pada kelompok tani penerima akses reform.

Kelayakan Nilai Ganti Kerugian Tanah Musnah Sebagai Penanganan Dampak Sosial Pada Pengadaan Tanah Satriya Parama Putra Wibawa; Priyo Katon Prasetyo; Sudibyanung Sudibyanung
Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i2.63

Development can include land acquisition since it compensates entitled communities fairly. The Demak Regency Land Office and evaluation had trouble calculating compensation for coastal land parcels obliterated by tidal floods. This research will assess the field's physical state and the process for determining compensation for obliterated land to manage social repercussions with rules and economic calculations. This study employs quantitative descriptive research. According to research, an income capitalization technique based on market value is more practical than Presidential Regulation (Perpres) Number 52 of 2022 for assessing compensation for obliterated land. Different uses of devastated land in Bedono Village, Purwosari Village, and Sriwulan Village affect the revenue capitalization approach's kerohiman fund acquisition. According to Presidential Decree No. 52 of 2022, Bedono Village receives less compensation for obliterated land than Purwosari Village, however the income capitalization technique yields the reverse. For precise and reliable findings, the appraiser must choose a technique to calculating compensation for obliterated land. Pengadaan tanah menjadi pilihan dalam pembangunan dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil bagi masyarakat yang berhak. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan appraisal mengalami kendala dalam menentukan besar nilai ganti kerugian terhadap bidang-bidang tanah di wilayah pesisir yang musnah karena tertutup banjir rob. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan, kesesuaian kondisi fisik lapang dan mekanisme perhitungan nilai ganti kerugian tanah musnah sebagai bentuk penanganan dampak sosial dengan peraturan yang berlaku dan perhitungan secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Temuan penelitian menyebutkan bahwa penentuan besaran nilai ganti kerugian tanah musnah dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan berdasarkan nilai pasar lebih layak daripada Peraturan Presiden (Perpres) No. 52 Tahun 2022. Kondisi fisik tanah musnah di Desa Bedono, Desa Purwosari dan Desa Sriwulan terdapat perbedaan dalam pemanfaatannya, sehingga mempengaruhi perolehan besaran dana kerohiman berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Mekanisme perhitungan besaran nilai ganti kerugian tanah musnah di Desa Bedono lebih kecil dari Desa Purwosari jika mendasarkan pada Perpres No. 52 Tahun 2022, namun berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan memperoleh hasil sebaliknya. Oleh karena itu, appraisal harus bisa menentukan pilihan dalam menggunakan pendekatan penilaian ganti kerugian tanah musnah demi hasil yang tepat dan akurat.

Evaluasi Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan dan tanpa Penetapan Lokasi di Kabupaten Sleman Sari, Wenny Yolanda Ratna; Prasetyo, Priyo Katon; Sudibyanung , Sudibyanung
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2021): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Land availability is the great significant part in infrastructure development. To support the land availability, the government pursues a program called land acquisition. Land acquisition is regulated in Law Number 2 of 2012 and Government Regulation Number 71 of 2012. Based on Government Regulation Number 40 of 2014, land acquisition is divided into two, including large scale with an area of more than 5 hectares and small scale based with an area of less than 5 hectares. Small-scale land acquisition is further regulated in Presidential Regulation Number 148 of 2015 Article 121 paragraph (3) which does not require a determination of location. The purpose of this study was to determine the implementation process as well as the advantages and disadvantages of small-scale land acquisition with and without location determination in Sleman Regency. This research used a qualitative method with a descriptive approach. The results of this research showed that the implementation of land acquisition with determination of location has advantages (4) and weaknesses (6) while land acquisition without determination of location has advantages (6) and disadvantages (4).

Cloud GIS: Desain Pemanfaatan Teknologi Spasial untuk Inventarisasi Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Tanah Arnanto, Ardhi; Wahyuni; Katon Prasetyo, Priyo; Wulansari, Harvini; Mujiati
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 2 No. 2 (2024): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v2i2.36

This study implements cloud GIS technology for data and information inventory activities on land control, ownership, utilization, and use. The rapid development of this technology significantly helps in data collection and visualization, making it a beneficial tool for policymakers in the land sector. This study uses the research and development research design method. This study is fascinating because it involves many data collectors, namely 623 people, who inventory data and information on land control, ownership, utilization, and use of cloud GIS technology. The results of this study conclude that P4T data inventory activities can use cloud GIS technology in data and information inventory activities on land control, ownership, utilization, and use. The results of the cloud GIS system implementation evaluation analysis show that the work speed aspect shows a value of 87.5%, the work comfort aspect shows a value of 65%, and the work productivity aspect shows a value of 85.5%. Keywords: Inventory, Land Rights, Land Ownership, Land Utilization, and Land Use INTISARI Penelitian ini mengimplementasikan teknologi cloud GIS untuk kegiatan inventarisasi data dan informasi penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Perkembangan pesat teknologi ini secara signifikan membantu dalam pengumpulan dan visualisasi data, menjadikannya alat yang sangat membantu bagi pengampu kebijakan dalam bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode desain penelitian research and develoment. Hal ini sangat menarik untuk dipelajari karena melibatkan banyak pengumpul data, yaitu 623 orang untuk menginventarisasi data dan informasi tentang penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah dengan teknologi cloud GIS. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi cloud GIS dapat digunakan dalam kegiatan inventarisasi data dan informasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Hasil analisis evaluasi implementasi sistem cloud GIS menunjukkan aspek kecepatan kerja menunjukkan nilai 87,5%, aspek kenyamanan kerja menunjukkan nilai 65%, dan aspek produktivitas kerja menunjukkan nilai 85,5%. Kata Kunci: Inventarisasi, Penguasaan Tanah, Pemilikan Tanah, Pemanfaatan Tanah, Penggunaan Tanah, Cloud GIS

Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah : (Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulo Progo) Sudibyanung, Sudibyanung; Prasetyo, Priyo Katon; Rahmadi, Arif
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.208

Untuk mewujudkan kemakmuran, salah satu upaya Pemerintah di bidang agraria atau pertanahan adalah melaksanakan beberapa program yang salah satunya adalah Reforma Agraria. Secara substantif terdapat 2 (dua) hal pokok di dalamnya, yaitu penataan aset dan penataan akses. Terkait penataan akses, potensi di setiap wilayah yang bervariatif di Indonesia ini kiranya ikut menentukan strategi maupun pendekatan yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu menjadi penting dan menarik untuk diteliti, potensi wilayah di mana secara fisik geografis berada di wilayah perbukitan serta sektor pertanian bukan menjadi sektor unggulan secara ekonomi, yaitu Kalurahan Jatimulyo. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran potensi di dalam meningkatkan kemakmuran ataupun kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi wilayah, baik dari sisi fisik geografis maupun non fisik geografis. Harapannya agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi jika ke depan akan dilaksanakan program reforma agraria, terutama penataan akses. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder berdasarkan hasil wawancara, observasi maupun studi dokumentasi yang bersumber dari warga masyarakat selaku pelaku ekonomi, pejabat kalurahan, dokumen yang ada di kalurahan, kantor pertanahan maupun badan pusat statistik yang relevan dan terkait. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi fisik geografis berupa perbukitan ternyata Kalurahan Jatimulyo mempunyai keunggulan pada sektor peternakan dan wisata alam, dibandingkan dengan sektor produksi rumah tangga. Sektor unggulan tersebut kiranya yang dapat digunakan sebagai leader dalam meningkatkan kesejahteraan dari sektor yang lain. In order to establish the opulence, one of the Government's program in the agrarian or land sector is to implement several programs, one of it is Agrarian Reform. Substantively, there are 2 (two) main things in it, namely asset reform and access reform. Regarding access reform, the regions potentiality in Indonesia will determine different strategies and approaches. Therefore, it is important and interesting to research the potential of areas where physically geographically they are located in hilly areas and the agricultural sector is not an economically superior sector, namely Jatimulyo Village. The aim of this research is to provide an overview of the potential for increasing prosperity or welfare of society based on regional conditions, both from a physical geographical and non-physical geographical perspective. The results expectation of this research is it can be used as a reference if in the future an agrarian reform program will be implemented, especially access reform. In this research, the approach used is a case study. The data collected is primary and secondary data based on the results of interviews, observations and documentation studies sourced from community members as economic actors, sub-district officials, documents in sub-districts, land offices and relevant and related central statistical bodies. The sampling technique uses purposive sampling. From the research results, it can be concluded that with its physical geographical conditions in the form of hills, it turns out that Jatimulyo Village has advantages in the livestock and natural tourism sectors, compared to the household production sector. This superior sector can be used as a leader in improving the welfare of other sectors.

Potensi Ekonomi dan Peluang Pasar Atas Kebijakan Reforma Agraria di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2024 Sudibyanung, Sudibyanung; Iswahyuni, Dani; Katon Prasetyo, Priyo
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.276

Penataan akses sebagai tindak lanjut dari program penataan aset di Desa Krakitan pada dasarnya ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk diteliti peluang usaha yang ada dari sisi produktivitas maupun pasarnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis biaya produksi dan peluang pasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga jenis usaha masyarakat yang dominan di Desa Krakitan, yaitu: usaha pertanian jagung, peternakan sapi, serta produksi pupuk organik. Dari hasil analisis produktivitas menunjukkan bahwa usaha pertanian jagung mempunyai prospek yang cukup baik, namun dari sisi peluang pasar menunjukkan telah terjadi excess supply. Untuk jenis usaha peternakan sapi, hasil analisis menunjukkan produktivitas yang relatif kecil, yaitu hanya menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.182.500,-/ekor atau masih di bawah besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku tahun 2024 yang besarnya mencapai Rp2.244.012/bulan. Dari sisi peluang pasar pun usaha ini juga kurang mempunyai prospek yang baik karena jumlah permintaan sapi per tahun di Kabupaten Klaten rata-rata hanya sekitar 18.347 ekor, sedangkan ketersediaan sapi diestimasi sekitar 93.000 ekor, atau telah terjadi excess supply. Berbeda halnya dengan jenis usaha pupuk organik. Hasil analisis menunjukkan bahwa produktivitas usaha ataukeuntungan mencapai besaran Rp8.852.800,-/bulan atau jauh di atas besaran UMK. Selain itu, peluang pasar juga sangat terbuka, di mana hal tersebut ditunjukkan dari kebutuhan pupuk per tahun di Kabupaten Klaten adalah sebesar 47.562 ton, sedangkan pupuk yang tersedia dari mekanisme subsidi pemerintah hanya sebesar 37.474 ton. Dengan kata lain, kebutuhan pupuk masih kurang sebesar 10.088 ton, atau secara ekonomi telah terjadi excess demand. As a follow-up to the asset structuring program in Krakitan Village, access structuring program is essential to achieve community welfare. Therefore, it is important to study existing business opportunities in terms of productivity and market potential. This research uses a descriptive quantitative approach, employing production cost analysis and market opportunity methods. The findings reveal that there are three dominant types of community businesses in Krakitan Village: corn farming, cattle farming, and organic fertilizer production. The productivity analysis shows that corn farming has promising prospects; however, market opportunities indicate an excess supply. For cattle farming, the analysis reveals relatively low productivity, with a profit of only IDR 1,182,500 per head, which is below the 2024 regional minimum wage (UMK) of IDR 2,244,012 per month. Market opportunities for cattle farming also appear unfavorable, with an annual demand for cattle in Klaten Regency averages at around 18,347 heads, while the supply stands at approximately 93,000 heads, indicating an excess supply. Conversely, organic fertilizer production has different results. The analysis shows that the business productivity or profit reaches IDR 8,852,800 per month, significantly exceeding the regional minimum wage. Furthermore, market opportunities are highly favorable, with an annual demand for 47,562 tons of fertilizer in Klaten Regency, whereas the supply through government subsidy mechanisms is only 37,474 tons. This indicates that there is a shortage of 10,088 tons, representing an economic excess demand.

Mekanisme Pengadaan Tanah Skala Kecil Tanpa Penetapan Lokasi Pasca Pembangunan Saluran Pengalihan Alur Sungai Anak Kali Kebo Hapsari, Rahma Tyas; Prasetyo, Priyo Katon; Imbiri , Antonius
Jurnal Pertanahan Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v15i2.302

Water pollution management in Surakarta was carried out by building a diversion channel for the Kali Kebo tributary river to support the operation of the Waste Power Plant (PLTSa) and reduce pollution around the landfill. Communities that suffered losses due to this development demanded compensation. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo conducted small-scale land acquisition without location determination to compensate affected communities. The purpose of this research is to find out the implementation and consistency of the implementation mechanism of small-scale land acquisition without location determination in Mojosongo, Jebres, Surakarta against applicable regulations. The research method used is descriptive qualitative approach. The result of this research is that the mechanism starts from collecting data on the rightful owner, socialization, marking the location of the building, submitting an application for measurement, inventorying buildings and plants, valuing the land parcel, deliberating the form and amount of compensation, releasing rights and valuing compensation, and the final result is in the form of a right to use certificate in the name of the Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. The mechanism for small-scale land acquisition in Mojosongo is consistent with regulations, although there are administrative adjustments in the field due to the absence of specific technical guidelines. Penelitian ini membahas pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil tanpa penetapan lokasi dalam rangka pembangunan saluran pengalihan alur sungai anak Kali Kebo di Kota Surakarta, yang bertujuan mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta mengurangi pencemaran di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pembangunan tersebut menimbulkan tuntutan masyarakat terhadap pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terdampak. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai pelaksana proyek melakukan pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi serta konsistensi mekanisme pengadaan tanah tersebut di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan meliputi pendataan pemilik yang berhak, sosialisasi, pematokan lokasi, pengukuran, inventarisasi, penilaian, musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi, pelepasan hak, serta penerbitan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara umum, mekanisme pengadaan tanah skala kecil telah konsisten dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat penyesuaian administratif akibat belum adanya petunjuk teknis khusus.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search