Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL ILMIAH ADVOKASI Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Independent Veteran Justice Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga International Journal of Law, Crime and Justice Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Deny Slamet Pribadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PRAKTIK PREDATORY PRICING DALAM SEKTOR E-COMMERCE: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Oktaviani, Tri; Pribadi, Deny Slamet; Utomo, Setiyo
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i3.6415

Abstract

The rise of digital business and technological advancement has shifted conventional economic practices to digital platforms, with e-commerce often dominated by companies using strategies like predatory pricing to maintain market control. Such practices, including flash sales and free shipping, are challenging to regulate due to difficulties in gathering sufficient evidence. This study employs a socio-legal research method, with data from interviews and legal materials, identifying three key indicators of predatory pricing: sales below production cost, competitor exit, and subsequent price increases. Although Indonesia's Business Competition Supervisory Commission (KPPU) enforces competition laws, evidence challenges and legal interpretation complexities remain. Policy reform and capacity-building efforts are essential for effective oversight in this evolving digital landscape.Keywords: E-commerce;Legal Supervision;Predatory Pricing
Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Cahyani, Puput; Emilda Kuspraningrum; Deny Slamet Pribadi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3512

Abstract

Latar Belakang: Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atas karya mereka. Hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta agar mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, serta mendistribusikan royalti dari pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial. Royalti ini diberikan kepada pemegang hak cipta yang telah bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun yang belum bergabung. Namun, distribusi royalti hanya dilakukan kepada anggota LMK, sementara pencipta yang tidak tergabung tidak menerima hak ekonominya berupa royalti. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta menggabungkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan untuk mengkaji kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti pencipta lagu dan akibat hukumnya bagi pencipta yang belum menjadi anggota LMK. Hasil Penelitian: Pencipta yang belum bergabung ke LMK, royalti yang dihimpun oleh LMKN disimpan hingga dua tahun, setelah itu dialihkan menjadi dana cadangan jika pencipta tidak bergabung ke LMK dalam batas waktu selama 2 tahun. Mekanisme seperti ini dimaksudkan untuk melindungi hak ekonomi pencipta, Namun dapat mengganggu hak eksklusif pencipta, mengingat royalti hanya didistribusikan jika pencipta terdaftar dalam LMK karena di dalam peraturan memuat aturan yang bersifat administratrif. Aturan ini menimbulkan ketidakseimbangan karena hak ekonomi pencipta non-anggota LMK tidak sepenuhnya terlindungi tanpa pemenuhan persyaratan administratif yaitu bergabung ke LMK Kesimpulan: Pengelolaan royalti yang diatur berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 bertujuan melindungi hak ekonomi pencipta, namun menimbulkan ketidakseimbangan karena hanya anggota LMK yang menerima royalti, sementara pencipta non-anggota LMK kehilangan hak ekonominya jika tidak memenuhi syarat administratif berupa keanggotaan LMK.    
Urgensi Sektor UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara Pribadi, Deny Slamet; Nur, Insan Tajali; Wardhana, Kristiawan Wisnu
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2929

Abstract

The MSME sector is indeed a big challenge in ensuring the continuity of entrepreneurship. This entrepreneurial interest is still not accompanied by commensurate capacity in running a business. The purpose of this study is to examine and analyze the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in the National Capital Region (IKN) and collaboration and local authorities for business activists. The research method used in this research is empirical juridical. The primary data source uses Law Number 80 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. The data collection used by researchers is by using certain research methods that are adapted, namely by way of question and answer, observation and documentation to collect as much data as possible. Data analysis technique; condensing data and drawing conclusions. The results of the study concluded that this sector is able to meet the needs of clothing and food. Regulators should accommodate the progress of MSME businesses. The existence of IKN has the potential to increase people's welfare. The weaknesses are the degradation of the area and the income of the community's economic value and local authorities.
Equitable Partnership Arrangements for MSMEs During The Pandemic Utomo, Setiyo; Pribadi, Deny Slamet
VJJ Vol. 3 No. 2 (2022): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v3i2.39

Abstract

MSMEs are one of the most reliable drivers of the Indonesian economy. In carrying out Cooperation, MSMEs enter into partnership agreements with prominent business actors so that there will be legal consequences for the agreement. The COVID-19 pandemic period provides separate arrangements for implementing MSMEs so that they can survive during the COVID-19 pandemic. MSMEs, in this case, can be proven from employment and as a source of state income and reduce the number of poor people. The problem in this research is how to implement partnership arrangements for MSMEs during the pandemics and how to arrange partnerships for MSMEs from a business competition perspective. This study examines and analyzes the implementation of partnership arrangements for MSMEs from the perspective of business competition. This study certainly explains the factors and impacts of the COVID-19 pandemic for MSME actors who carry out partnership agreements with prominent business actors who can provide justice.
Perlindungan Hukum Film Berbayar Pada Platform Streaming Digital Yang Digandakan Melalui Aplikasi Bstation Irfan Fadhilah; Deny Slamet Pribadi; Febri Noor Hediati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6497

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berbayar yang digandakan tanpa izin di platform streaming digital Bstation. Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: Pendekatan sosio-legal digunakan dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan observasi empiris terbatas. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, kajian literatur, serta pengamatan terhadap konten film yang digandakan di Bstation. Wawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata atas kerugian materiil dan immateriil sesuai Pasal 99 UU Hak Cipta dan Pasal 1365 KUH Perdata. Upaya preventif seperti kebijakan “notice and takedown” telah tersedia, namun terkendala oleh anonimitas pengguna, lambatnya respons platform, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulan: Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi identitas pengguna yang lebih ketat, serta penerapan teknologi penyaringan konten otomatis dan Peningkatan literasi hak cipta.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pengolahan Air Minum Isi Ulang Galon Yang Belum Memenuhi Standar Higiene Sanitasi Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda Rhemilda Nazwa; Deny Slamet Pribadi; Kalen Sanata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum terhadap pengolahan air minum isi ulang di Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar higiene sanitasi, tidak melakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala, serta belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas air minum yang diterima konsumen, seperti air berwarna kekuningan, berbau, dan memiliki rasa yang tidak wajar, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik secara kesehatan maupun keperdataan. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan observasi lapangan pada depot air minum isi ulang di Kelurahan Sempaja Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum terhadap pengolahan air minum isi ulang belum berjalan efektif meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen juga belum optimal karena tanggung jawab perdata pelaku usaha, termasuk pemberian ganti rugi dan pemulihan hak konsumen, belum ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ada masih bersifat formal dan belum memberikan perlindungan substantif bagi konsumen air minum isi ulang.
Pertanggungjawaban Perantara (Intermediary Liability) Secara Perdata di Instagram atas Penggunaan Foto Tanpa Izin Pada Iklan Judi Online septian, yudha; Deny Slamet Pribadi; Erna Susanti
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 18 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v18i1.3824

Abstract

Instagram saat ini tidak hanya menjadi media sosial, instagram juga telah menjadi tempat para pengiklan untuk memasarkan produknya kepada pengguna instagram. Namun, hadirnya tempat beriklan ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, salah satu bentuk penyalahgunaan ini dapat dilihat dengan hadirnya iklan judi online pada instagram. Hal ini juga diikuti dengan banyaknya wajah-wajah orang terkenal yang tanpa izin digunakan pada pemasaran iklan yang dimaksud. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang mengandung karakter normatif yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan yaitu menganalisis pertanggungjawaban perantara (intermediary liability) instagram atas penggunaan foto tanpa izin pada iklan judi online dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik foto atas penggunaan foto tanpa izin pada iklan judi online. Instagram selaku PSE memiliki tanggungjawab atas kegagalannya dalam melakukan penjaringan iklan pada platform Instagram sehingga mengakibatkan terjadinya pendistribusian dan pengumuman iklan illegal judi online yang menggunakan wajah seseorang tanpa izin. Pemilik foto secara perdata dapat meminta pertanggungjawaban dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dengan dasar hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Co-Authors Adinda Putri Lestari, Adinda Putri Aji Anella Amayaffa Anjani, Anita Ria Arafah, Andi Zohrah Zahiroh Ariandi Firdaus Syahputra Cahyani, Puput Emilda Kuspraningrum Erna Susanti Febri Noor Hediati Insan Tajali Nur Irfan Fadhilah Ivan Zairani Lisi Kalen Sanata Irma Suriyani Khristyawan Wisnu Wardana Ma’dika, Melbvin Datu Megantoro, Jihan Salsabila Nur Arifudin Oktaviani, Tri Rhemilda Nazwa septian, yudha Setiawan , Ardelia Almas Putri Setiyo Utomo Setiyo Utomo Triswulandari, Anjaly Natalia Wardhana, Kristiawan Wisnu Wulandari, Aulia Nazwa Yudhira, Rean