Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bekasi) Novitria Haryani; Trias Saputra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4346

Abstract

In the juvenile criminal justice process, protection of children must be prioritized. As in the provisions of UU No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which is a new chapter for the juvenile criminal justice system, which initially prioritized punitive retaliation in order to provide a deterrent effect, to prioritizing a restorative justice approach. However, currently there are still many court decisions against children in conflict with the law in the form of imprisonment, even though imprisonment is a form of deprivation of liberty and is the last option among other sanctions. This shows that even though there is a Juvenile Justice System Law, it does not mean that law enforcement is complete and perfect, there is still a need for the role of other factors, namely the family, community and law enforcement officials in implementing juvenile justice which prioritizes restorative justice. For example, in Decision No. 38/Pid.Sus Anak/2022/PN Bekasi, the child was sentenced to 4 months in prison because he was found to have a sharp weapon. In fact, restorative justice efforts should be implemented before continuing the case to the judicial process, so that children can be given the opportunity to be responsible for what they have done and do not need to experience psychological trauma due to the judicial process or imprisonment.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Bekasi Yulius Andriyanto; Trias Saputra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4357

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan di Kabupaten Bekasi. Lebih lanjut penelitan ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadapi anak jalanan di daerah Kabupaten Bekasi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024. Penelitian dilakukan di Jatiwangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Metode penelitian hukum empiris, metode pengumpulan bahan hukum dengan wawancara kepada 15 Responden dan staff Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan yang menyebabkan seorang anak bekerja dijalanan. Namun tidak menutup kemungkinan faktor lain seperti rendahnya pendidikan orangtua dan lingkungan menyebabkan anak tersebut melakukan kegiatan dijalanan, hal ini dibuktikan dengan sebesar 73,3% orangtua dari para responden tidak melarang anaknya mengamen dijalanan. Perlindungan hukum dan upaya pencegahan anak jalanan di Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bekasi No. 30 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Bentuk upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi anak jalanan dilakukan dengan: Usaha Pencegahan dan Penanggulangan yang berupa (Pendataan, Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan, Sosialisasi, dan juga Penyuluhan); Rehabilitasi Sosial yang berupa (Seleksi, Bimbingan Spiritual, Fisik, Sosial, Pra Sekolah) dan Pembinaan Pengawasan berupa kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait.