Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Widya Publika

KUALITAS PELAYANAN DI INSTALASI RAWAT JALAN RSUD KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT Made Yusnita Sari; Gede sandiasa
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.302 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.631

Abstract

Kualitas adalah bentuk pengukuran terhadap suatu nilai layanan yang telah diterima oleh konsumen dan kondisi yang dinamis suatu produk atau jasa dalam memenuhi harapan konsumen. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar pelayanan minimal ini dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menjelaskan hasil analisis data. Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles Huberman. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng telah memenuhi harapan masyarakat dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal, dimana sebagian besar telah mencapai target meskipun ada beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan meliputi upaya dalam hal pengembangan SDM maupun pengembangan pelayanan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID 19 Gede Sandiasa; Ni Ketut Sudianing
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.125 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v9i1.652

Abstract

Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal, desa adat di Provinsi Bali sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat, yang sebagian besar beragama Hindu dan menjadi anggota desa adat. Pemerintah Provinsi Bali sangat mempercaya lembaga ini mampu mengayomi dan menuntun masyarakat adat menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih baik. Namun demikian desa adat tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya, sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desa adat untuk melibatkan diri pada sektor kemasyarakatan dan pelayanan publik yang lebih luas, selain berkaitan dengan keagamaan dan adat istiadat. Sarana dan prasarana, serta anggaran yang dimiliki desa adat sangat terbatas untuk melibatkan diri pada program-program yang lebih luas, yang diwajibkan oleh pemerintah melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan dan eksistensi desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan operasional agar tetap mempertahankan adat dan tradisi Bali. Kemampuan Sumberdaya dan kelembagaan Desa Adat di Bali sangat bervariasi dalam mengimplementasi semua program pemerintah, sehingga dalam melakukan intervensi program terhadap desa adat, juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing desa adat, dan sangat diperlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, untuk terjadi kesamaan gerak dalam mewujudkan program pembangunan semesta berencana. Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah apakah 1) apakah desa adat dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik menghadapi covid 19, 2) apakah memiliki kecukupan pengetahuan hukum dalam penanganan covid 19 dan 3) bagaimana upaya desa adat memberdayakan masyarakat adat dalam masa pandemi covid 19. Untuk menjawab permasalahan tersebut tim melaksanakan kegiatan ceramah, metode FGD dan penelusuran literasi yang terkait. Berdasarkan temuan dapat disimpulkan: 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait; 2) Pengetahuan administrasi dan pengetahuan hukum bagi para pemimpin dan tokoh adat, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah 1) perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat; dan 2) upaya edukasi, sosialisasi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi
KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERTAMINA DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PERTASHOP DI DESA BUKTI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN Dharmasatya, I Ketut; Sandiasa, Gede
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i1.1227

Abstract

BUMN, dalam hal ini Pertamina, meluncurkan program kemitraan Pertashop. Kemitraan ini melibatkan Pertamina dan pengusaha UMKM di daerah. Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen non-subsidi yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lainnya. Sebagai bentuk kemitraan baru, banyak pengusaha lokal yang ingin bermitra dengan Pertamina. Kehadiran Pertashop berdampak pada lingkungan sekitar, namun para mitra mengalami kendala dalam proses pembangunan Pertashop. Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk kemitraan Pertashop dengan Pertamina?, 2) Apakah dampak yang ditimbulkan oleh Pertashop di Desa Bukti? Dan 3) Apakah ada kendala bagi mitra dalam mendirikan Pertashop di Desa Bukti? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang kemitraan Pertamina dengan usaha kecil dan menengah Pertashop di Desa Bukti. Pengambilan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa bentuk kemitraan Pertamina dengan Pertashop meliputi jaminan asuransi, dukungan akses permodalan, pengembangan usaha, dan digitalisasi Pertashop. Dampak yang ditimbulkan meliputi dampak positif seperti pengembangan ekonomi masyarakat dan kemudahan pelayanan bahan bakar minyak (BBM), serta dampak negatif seperti terancamnya kelangsungan pedagang eceran BBM dan kebisingan suara mobil tangki. Kendala yang dihadapi pengusaha Pertashop meliputi kendala internal, yaitu permodalan dan sumber daya manusia, serta kendala eksternal, yaitu inkonsistensi perizinan yang harus dipenuhi, bebasnya pedagang pengecer BBM ilegal, dan produk Pertashop yang berupa BBM non-subsidi.
KOLABORASI GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID19 (DI DESA PANJI SUKASADA DAN DESA SARI MEKAR KECAMATAN BULELENG) Sandiasa, Gede; Sudianing, Ni Ketut
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i1.1025

Abstract

Desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 terdiri dari desa dinas dan desa adat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik, desa dinas dan desa adat, berkewajiban untuk melaksanakan program kerjasama kemitraan, disini disebutkan sebagai kolaborasi governance. Sinergitas dua institusi ini sangat perlu diperhatikan dan didorong agar terjadi keselarasan gerak antara desa dinas dan desa adat. Permasalahan yang dihadapi desa terkait dengan pandemi covid-19 tidak bisa ditangani oleh sebagian institusi yang ada di masyarakat, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, sebab dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut: a) bagaimana proses Kolaborasi Governance antar Institusi di tingkat desa dalam Penanganan Covid-19?; b) bagaimana Partisipasi masyarakat mendukung Kolaborasi Governance Penanganan Covid-19 ?; dan faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kolaborasi governance di tingkat desa?.Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, guna memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut secara komprehensif, sesuai fakta-fakta di lapangan, yang digali dengan teknik pengumpulan data, yaitu FGD, wawancara, observasi, dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data interaktif Miles Huberman. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) kolaborasi dalam penanganan covid 19 ditingkat desa berjalan sangat baik, dengan pelibatan berbagai aktor pelaksana dan sumberdaya yang dimiliki sebagai kekuatan inti “autonomous energy” masyarakat dalam menghadapi permasalahan desa. 2) partisipasi masyarakat desa cukup tinggi, baik secara mandiri maupun kelembagaan 3) Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama penanganan covid19, antara lain: terbatasnya akses informasi dan sarana kesehatan bagi masyarakat, jalur distribusi dan tatakelola bantuan, terbatasnya produk peraturan pendukung tindakan penanganan covid 19. Rekomendasi penelitian 1) perlunya penguatan dan sosialiasi tentang penanggulangan bencana dan wabah penyakit, secara berkesinambungan, dan membentuk desa tangguh bencana. 2) adanya penguatan peraturan desa dan awig-awig desa adat, berkenaan dengan penanggulangan bencana dan wabah penyakit. Dan 3) membuat pedoman dan tatalaksana penanggulangan bencana dan wabah penyakit ditingkat desa.
KUALITAS PELAYANAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA PUCAK SARI SINGARAJA Krisna Dewi, Luh Novi; Sandiasa, Gede
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i2.1333

Abstract

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya perhatian terhadap saran-saran nasabah yang memengaruhi fleksibilitas layanan, seperti kendala dalam penarikan tabungan pada hari Minggu karena LPD tutup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan LPD Desa Adat Pucaksari dengan fokus pada aspek keandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), kemampuan (competence), faktor penghambat, dan upaya penyelesaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan dari manajer LPD Desa Pucaksari, staf LPD, dan masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan LPD Desa Pucaksari secara umum sudah baik, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, terdapat faktor penghambat seperti dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi proses pekreditan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar kredit, yang menyebabkan kredit macet. Upaya penyelesaian yang dilakukan LPD mencakup pemberian surat peringatan secara lisan dan kunjungan langsung kepada debitur bermasalah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong nasabah untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya.