Articles
<![CDATA[Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konflik Bersenjata di Tigray Ethiopia dalam Kajian Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>;
<![CDATA[Natasya Fahira]]>;
<![CDATA[Revin Andhika]]>
<![CDATA[ Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 17 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.161 KB)
|
DOI: 10.24090/yinyang.v17i1.6328
<![CDATA[Sexual violence against women is often used as a military strategy to subdue the enemy. Sexual violence against women can result in the impurity of certain ethnicities due to rape and pregnancy and the humiliation of opponents. This happened in the armed conflict in Tigray-Ethiopia in 2020. This article analyzes the international legal protection of women from sexual violence in armed conflict in Tigray. The discussion shows that the armed conflict between the Central Government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) in 2020 can be categorized as a non-international armed conflict. The absence of preventive and repressive efforts by the two warring parties, especially the central government of Ethiopia, regarding the sexual violence against Tigray women, shows that there is no legal protection for women in armed conflicts. This violates Article 27 of the 4th Geneva Convention of 1949, Article 4 paragraph (2) letter e of Additional Protocol II of 1977, and violates the principles of non-reciprocity, military necessity, distinction, proportionality, and humanity. In addition, sexual violence against women during armed conflict is an international crime under the Rome Statute. Ethiopia is a party to the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocol and can therefore be held accountable.]]>
<![CDATA[JUSTIFIKASI PENERAPAN PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>;
<![CDATA[Elizabeth Nadeak]]>;
<![CDATA[Aloysius Deno Hervino]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.56398
<![CDATA[Kedaulatan negara merupakan prinsip terpenting dalam hubungan dan kerja sama internasional. Adanya kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar Eropa telah menimbulkan gugatan dari Uni Eropa sebagai mitra dagangnya. Indonesia dianggap melanggar perjanjian internasional khususnya Pasal XI GATT. Sengketa perdagangan internasional ini diajukan ke WTO. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang bagaimanakah pengaturan prinsip permanent sovereignty over natural resources (PSNR) dalam hukum internasional dan bagaimanakah justifikasi Indonesia terkait penerapan prinsip PSNR dalam kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ke Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip PSNR merupakan jus cogens dalam hukum internasional. Prinsip ini menjadi dasar penegakan kedaulatan negara untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengatur sumber daya alamnya. Nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia adalah hak Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya, melindungi lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia terutama generasi mendatang. Hal tersebut sesuai dengan prinsip PSNR.]]>
<![CDATA[Rekonseptualisasi Prinsip Kedaulatan Negara Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia: Lesson From Covid-19 ]]>
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 15 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.5
<![CDATA[Dalam praktik, penerapan prinsip state’s primary responsibility seringkali dihadapkan pada sebuah tantangan berupa kondisi kemampuan dan kemauan suatu negara dalam menghadapi bencana yang terjadi secara tiba-tiba, besar, dan bersifat meluas seperti adanya pandemi Covid-19. Tulisan ini menganalisis pentingnya rekonseptualisasi prinsip kedaulatan negara dalam penanggulangan bencana khususnya di Indonesia dengan belajar dari penanggulangan Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Hasilnya bahwa kedaulatan negara dalam kondisi bencana hendaknya dipahami juga sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dengan membuka kerja sama internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan, ketika negaranya tidak mampu atau tidak mau menanggulanginya. Kondisi pemerintahan yang kuat atau lemah dapat menjadi tolak ukur terpenting untuk menentukan penerimaan bantuan internasional. Hal ini tentunya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk menghentikan polemik penerimaan atau pencarian bantuan internasional terkait implikasi hukum dari penetapan status bencana nasional di Indonesia.]]>
<![CDATA[The Legal Impact of The Covid-19 Pandemic On Efforts To Manage People Smuggling As A Transnational Crime In Indonesia ]]>
<![CDATA[Joseph Maximillian Eduard Pauner]]>;
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>
<![CDATA[ International Journal of Business, Economics, and Social Development Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Research Collaboration Community (RCC) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46336/ijbesd.v4i1.393
<![CDATA[The rapid development of information and transportation technology in the era of globalization has facilitated human mobility to carry out activities and lives. Human mobility can occur between countries, thus creating human migration. The process of human migration between countries requires official documents and must obtain permits. The difficulty of licensing and the absence of complete documents are often the openings for transnational crimes of people smuggling. People Smuggling is also happening in Indonesia. The handling of people smuggling in Indonesia is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The COVID-19 pandemic has impacted efforts to deal with people smuggling in Indonesia. Based on this, this study aims to analyze the legal impact of the COVID-19 pandemic on efforts to handle people smuggling as a transnational crime in Indonesia. The research method used is normative juridical. The literature search will be used to obtain secondary data as primary data. Based on the results of the study, it can be seen that the Covid 19 pandemic has caused the Indonesian Government to issue a series of policies. One is the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This regulation prevents the mobility of people entering and leaving Indonesia during the pandemic to reduce the transmission of Covid 19. This policy is also one of the strategies to reduce the crime rate of people smuggling.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN HUKUM ASEAN DALAM MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN PIHAK EKSTERNAL BERDASARKAN PIAGAM ASEAN ]]>
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 4, No 3: December 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8704
<![CDATA[Abstract Since the entry into force of the ASEAN Charter in 2008, it is widely said that ASEAN has moved from a loose organization to a rule-based one based on. As an international organization which is distinguished by its member states, ASEAN has legal authority to conclude an international agreement with external party. This is governed in the Article 3 Juncto Article 41 (7) ASEAN Charter. In order to examine this provision, has been produced the 2011 Rules of Procedure for the Conclusion of International Agreements by ASEAN. Unfortunately in practice, the implementation of this provision is affected by the strong presence of the principle of state sovereignty held by each ASEAN member states. In this paper, the writer will analysis on ASEAN Legal Authority in Conclusion of International Agreement with External Party Based on ASEAN Charter. AbstrakSejak Piagam ASEAN dinyatakan berlaku pada tahun 2008, dapat dikatakan bahwa ASEAN telah berubah dari sebuah organisasi kawasan yang longgar menjadi sebuah organisasi yang berdasarkan aturan. Sebagai sebuah organisasi internasional yang mandiri dan dibedakan dengan negara anggotanya, ASEAN mempunyai kewenangan hukum untuk membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dikeluarkanlah the 2011 Rules of Procedure for the Conclusion of International Agreements by ASEAN. Akan tetapi dalam praktik, pelaksanaan ketentuan ini dipengaruhi oleh kuatnya keberadaan prinsip kedaulatan negara yang dianut oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisis mengenai kewenangan hukum ASEAN dalam membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal berdasarkan Piagam ASEAN. ]]>
<![CDATA[PERAN PIHAK KETIGA ATAS PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>;
<![CDATA[Elvina Elvina]]>;
<![CDATA[Samuel MP Hutabarat]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 2 No 1 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i1.3434
<![CDATA[Technological developments have led to borrowing and borrowing money, which was initially carried out directly, is now being carried out indirectly (online). Debtors simply enter personal data into the online loan application and must enter Emergency Contact as the party to be contacted if the Debtor cannot be contacted. Problems occur when the Creditor contacts the Emergency Contact and asks to pay all debts owed by the Debtor. The position of the legal subject who becomes the Emergency Contact is still unknown as a guarantor or not. Therefore, the author raised this thesis to explain the position of the Emergency Contact whether as a party who guarantees the debtor's debt or not, by using the writing method used is normative juridical.]]>
<![CDATA[Framing The Responsibility of Public-Private Partnerships (PPPs) on Space Technology in International Law ]]>
<![CDATA[Puspita, Natalia Yeti]]>;
<![CDATA[Boydston, Natasha Gusti Wahyu Puspitasari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Law Vol. 7 No. 2 (2023): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 7, Number 2, June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/pjil.v7i2.1352
<![CDATA[Public-Private Partnerships (PPPs) have gained popularity as a way to use resources and expertise from the private sector to support governmental space activities. In the event of a space-related incident, the division of duties and liabilities between public and private partners may be complicated. Clarifying the division of duties and liabilities between public and private actors is necessary given the rising participation of private companies in space activities.. With the growing involvement of private entities in space activities, there is a need to clarify the allocation of responsibilities and liabilities between public and private actors. Who is held responsible when a private company causes a technological disaster strike? On what basis can the responsibility be made, understood from international law? The research is normative legal research, where the data is collected through a statutory and case approach. The study results show that Public-private partnerships (PPPs) in outer space activities raise complex questions regarding responsibility. Responsibility refers to the Liability Convention on the Outer Space Treaty. The treaty emphasizes that states bear international responsibility for their national activities in outer space, including those conducted by private entities under their jurisdiction. However, the treaty does not explicitly address the specific responsibilities of private actors. Private companies only bear indirect international responsibility. PPPs need to consider the notion of shared responsibility, which acknowledges the contributions of both public and private actors and emphasizes cooperation and transparency]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM DAN PRAKTIK PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA BAGI KELOMPOK PKK DESA PONGGANG, KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[Sinaga, Valerie Selvie]]>;
<![CDATA[Siombo, Marhaeni Ria]]>;
<![CDATA[Wulandari, Bernadetta Tjandra]]>;
<![CDATA[Melani, Rr. Adeline]]>;
<![CDATA[Puspita, Natalia Yeti]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 2 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v7i2.51966
<![CDATA[Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Program ini sedang digalangkan pemerintah sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Sampah rumah tangga merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuangan sampah rumah tangga yang tidak benar dapat berkontribusi pada meningkatnya pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim. Padahal, sampah rumah tangga jika dikelola dengan benar selain dapat mengurangi pemanasan global dapat juga mempunyai nilai ekonomi/bisnis bagi rumah tangga. Perempuan mempunyai peranan penting sebagai penggerak ekonomi keluarga yang membutuhkan pendampingan. Salah satunya dengan mengadakan penyuluhan hukum dan praktik pengolahan sampah rumah tangga. Penyuluhan hukum akan dilakukan pada kelompok masyarakat dalam hal ini kepada kaum perempuan yang pengetahuan hukumnya masih rendah dan sering melakukan hubungan hukum dalam kegiatannya. Kelompok masyarakat tersebut adalah kaum perempuan yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ponggang, Kabupaten Subang. Peningkatan pengetahuan terhadap komunitas ini diharapkan membantu wawasan mereka bagaimana meminimalkan sampah dan mengolah sampah sehingga bernilai ekonomi, bagaimana standar barang untuk diperdagangkan dalam tingkat global, bagaimana isu lingkungan terkait hak kekayaan intelektual (HKI), bagaimana dengan kewajiban terkait perpajakan dan perlindungan terhadap konsumen, dan hal-hal praktis lainnya dianggap perlu untuk memperkuat wawasan kelompok ini. ]]>
<![CDATA[Invasi Rusia ke Ukraina Jilid II: Agresi atau Self-Defense? ]]>
<![CDATA[Puspita, Natalia Yeti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.586 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p600-608
<![CDATA[This study analyzed the legal status of the invasion and the legitimacy of the Russian invasion of Ukraine based on international law. This study used a normative juridical method with a conceptual approach. The legal status of invasion in international law was stated to have violated the principle of state sovereignty and the principle of non-intervention, which threatens world peace and security as stipulated in Article 2 paragraph (1), paragraph (3), paragraph (4), and paragraph (7) of the Charter of the United Nations. The legitimacy of the Russian invasion of Ukraine based on United Nations General Assembly Resolution Number 3314 (XXIX) December 14, 1974, and Article 8 bis of the Rome Statute Amendment was more appropriately considered as part of aggression rather than self-defense. United Nations General Assembly Resolution Number 3314 (XXIX) December 14, 1974, stated that an attack could be considered aggression if it fulfilled the elements of character, gravity, and scale, which resulted in an actual violation of the United Nations Charter. Article 8 bis Amendments to the Rome Statute confirmed that aggression includes the planning, preparation, and execution by a state to direct political or military action against another state.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI TERITORIAL OBJEKTIF DAN PERLINDUNGAN DALAM EXTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA ]]>
<![CDATA[Utami, Kurnia]]>;
<![CDATA[Puspita, Natalia Yeti]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/tlj.v8i2.75641
<![CDATA[AbstractMaria Pauline, who holds Dutch citizenship, has committed crimes in Indonesia by breaking into BNI with a total loss of state funds of 1.7 trillion Rupiah. Maria Pauline was arrested in Serbia. The extradition of Maria Pauline to Indonesia has become a separate legal issue considering that Indonesia and Serbia do not yet have an extradition treaty. This study aims to analyze the application of objective territorial and protection jurisdiction in the extradition case of Maria Pauline. The research method used is a normative juridical research method by prioritizing secondary data as the main data. This data was obtained through a literature search. Based on the research results, it can be seen that Indonesia has the authority to exercise its jurisdiction in convicting Maria Pauline because Indonesia is a country where crimes were committed and suffered huge losses. This is based on the principle of objective territorial and protection jurisdiction. Maria Pauline's extradition from Serbia to Indonesia was based on the principle of good and reciprocal relations between Indonesia and Serbia. This is a substitute considering that Indonesia does not yet have an extradition cooperation agreement with Serbia.AbstrakMaria Pauline, pemegang kewarganegaraan Belanda, telah melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia dengan melakukan pembobolan BNI dengan total kerugian uang negara sebesar 1, 7 Triliun Rupiah. Maria Pauline berhasil ditangkap di Serbia. Extradisi Maria Pauline ke Indonesia menjadi sebuah permasalahan hukum tersendiri mengingat Indonesia dan Serbia belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan dalam kasus extradisi Maria Pauline. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia berwenang melaksanakan yuridiksinya dalam menghukum Maria Pauline karena Indonesia adalah sebagai negara tempat kejahatan dilakukan dan mengalami kerugian yang besar. Hal ini berdasarkan asas yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan. Adapun extradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadi subtitusi mengingat Indonesia belum mempunyai perjanjian kerja sama extradisi dengan Serbia.]]>
