Articles
PENYULUHAN HUKUM DAN PRAKTIK PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA BAGI KELOMPOK PKK DESA PONGGANG, KABUPATEN SUBANG
Sinaga, Valerie Selvie;
Siombo, Marhaeni Ria;
Wulandari, Bernadetta Tjandra;
Melani, Rr. Adeline;
Puspita, Natalia Yeti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 2 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v7i2.51966
Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Program ini sedang digalangkan pemerintah sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Sampah rumah tangga merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuangan sampah rumah tangga yang tidak benar dapat berkontribusi pada meningkatnya pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim. Padahal, sampah rumah tangga jika dikelola dengan benar selain dapat mengurangi pemanasan global dapat juga mempunyai nilai ekonomi/bisnis bagi rumah tangga. Perempuan mempunyai peranan penting sebagai penggerak ekonomi keluarga yang membutuhkan pendampingan. Salah satunya dengan mengadakan penyuluhan hukum dan praktik pengolahan sampah rumah tangga. Penyuluhan hukum akan dilakukan pada kelompok masyarakat dalam hal ini kepada kaum perempuan yang pengetahuan hukumnya masih rendah dan sering melakukan hubungan hukum dalam kegiatannya. Kelompok masyarakat tersebut adalah kaum perempuan yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ponggang, Kabupaten Subang. Peningkatan pengetahuan terhadap komunitas ini diharapkan membantu wawasan mereka bagaimana meminimalkan sampah dan mengolah sampah sehingga bernilai ekonomi, bagaimana standar barang untuk diperdagangkan dalam tingkat global, bagaimana isu lingkungan terkait hak kekayaan intelektual (HKI), bagaimana dengan kewajiban terkait perpajakan dan perlindungan terhadap konsumen, dan hal-hal praktis lainnya dianggap perlu untuk memperkuat wawasan kelompok ini.
Invasi Rusia ke Ukraina Jilid II: Agresi atau Self-Defense?
Puspita, Natalia Yeti
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.586 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i3p600-608
This study analyzed the legal status of the invasion and the legitimacy of the Russian invasion of Ukraine based on international law. This study used a normative juridical method with a conceptual approach. The legal status of invasion in international law was stated to have violated the principle of state sovereignty and the principle of non-intervention, which threatens world peace and security as stipulated in Article 2 paragraph (1), paragraph (3), paragraph (4), and paragraph (7) of the Charter of the United Nations. The legitimacy of the Russian invasion of Ukraine based on United Nations General Assembly Resolution Number 3314 (XXIX) December 14, 1974, and Article 8 bis of the Rome Statute Amendment was more appropriately considered as part of aggression rather than self-defense. United Nations General Assembly Resolution Number 3314 (XXIX) December 14, 1974, stated that an attack could be considered aggression if it fulfilled the elements of character, gravity, and scale, which resulted in an actual violation of the United Nations Charter. Article 8 bis Amendments to the Rome Statute confirmed that aggression includes the planning, preparation, and execution by a state to direct political or military action against another state.
RATIO DECIDENDI PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI TERITORIAL OBJEKTIF DAN PERLINDUNGAN DALAM EXTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA
Utami, Kurnia;
Puspita, Natalia Yeti
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/tlj.v8i2.75641
AbstractMaria Pauline, who holds Dutch citizenship, has committed crimes in Indonesia by breaking into BNI with a total loss of state funds of 1.7 trillion Rupiah. Maria Pauline was arrested in Serbia. The extradition of Maria Pauline to Indonesia has become a separate legal issue considering that Indonesia and Serbia do not yet have an extradition treaty. This study aims to analyze the application of objective territorial and protection jurisdiction in the extradition case of Maria Pauline. The research method used is a normative juridical research method by prioritizing secondary data as the main data. This data was obtained through a literature search. Based on the research results, it can be seen that Indonesia has the authority to exercise its jurisdiction in convicting Maria Pauline because Indonesia is a country where crimes were committed and suffered huge losses. This is based on the principle of objective territorial and protection jurisdiction. Maria Pauline's extradition from Serbia to Indonesia was based on the principle of good and reciprocal relations between Indonesia and Serbia. This is a substitute considering that Indonesia does not yet have an extradition cooperation agreement with Serbia.AbstrakMaria Pauline, pemegang kewarganegaraan Belanda, telah melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia dengan melakukan pembobolan BNI dengan total kerugian uang negara sebesar 1, 7 Triliun Rupiah. Maria Pauline berhasil ditangkap di Serbia. Extradisi Maria Pauline ke Indonesia menjadi sebuah permasalahan hukum tersendiri mengingat Indonesia dan Serbia belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan dalam kasus extradisi Maria Pauline. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia berwenang melaksanakan yuridiksinya dalam menghukum Maria Pauline karena Indonesia adalah sebagai negara tempat kejahatan dilakukan dan mengalami kerugian yang besar. Hal ini berdasarkan asas yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan. Adapun extradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadi subtitusi mengingat Indonesia belum mempunyai perjanjian kerja sama extradisi dengan Serbia.
- KEWENANGAN HUKUM BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI JAKARTA: -
Puspita, Natalia Yeti;
Sembiring, Fachrudin
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5841
Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Jakarta dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam artikel ini akan dibahas persoalan mengenai bagaimanakah kewenangan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta dalam penanggulangan bencana di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder yang bersumber pada penelusuran kepustakaan sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BPBD sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum kewenangan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta peraturan daerah yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana di kota metropolitan seperti Jakarta.
The Covid-19 Pandemic in Indonesia: Children as Children First, Child Refugees Second?
Puspita, Natalia Yeti
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v7i1.17839
Indonesia is often a transit country for refugees, even though Indonesia is not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Refugee Protocol. The Covid-19 pandemic has made it even more challenging to fulfil human rights guarantees for child refugees in Indonesia. Child refugees and refugees who were not accompanied by adults are the group most vulnerable to human rights violations.Based on this, this paper will analyze the legal protection for child refugees in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This article is the result of normative legal researchwhichemphasizes secondary data. The data was obtained through library research.The legal protection for handling refugees, especially child refugees in Indonesia and during the Covid-19 pandemic, is based on the principle of non-refoulment, the principle of non-discrimination and the principle of the best interests of child.Keywords: Legal Protection, Child Refugees, Indonesia, Covid-19 Pandemic.
Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?
Jones Nathanael, Joshua;
Yeti Puspita, Natalia
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31685
Apart from being intended to establish friendly relations, diplomatic relations are also carried out to improve cooperative relations in various fields. The objectives of this study include: 1) to find out whether the diplomatic representatives of Afghanistan in Indonesia are also responsible for handling Afghan refugees in Indonesia based on the 1961 Vienna Convention, 2) to find out how Indonesia's role as a receiving country in efforts to handle refugees from Afghanistan in Indonesia is based on the Convention. Wina 1961. This legal research uses the normative juridical legal method. Secondary data obtained through literature study is used as the main data. The findings of this study indicate that Afghan diplomatic representatives have no responsibility towards refugees from Afghanistan because they have abandoned their citizenship when they left their country. As a receiving country based on the 1961 Vienna Convention, Indonesia has played a role in handling refugees from Afghanistan by issuing Presidential Regulation no. 125/2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad which is used as a normative and coordinative basis for Ministries / Agencies and in handling refugees from abroad by involving the role of the Regional Government.
The Covid-19 Pandemic in Indonesia: Children as Children First, Child Refugees Second?
Puspita, Natalia Yeti
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v7i1.17839
Indonesia is often a transit country for refugees, even though Indonesia is not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Refugee Protocol. The Covid-19 pandemic has made it even more challenging to fulfil human rights guarantees for child refugees in Indonesia. Child refugees and refugees who were not accompanied by adults are the group most vulnerable to human rights violations.Based on this, this paper will analyze the legal protection for child refugees in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This article is the result of normative legal researchwhichemphasizes secondary data. The data was obtained through library research.The legal protection for handling refugees, especially child refugees in Indonesia and during the Covid-19 pandemic, is based on the principle of non-refoulment, the principle of non-discrimination and the principle of the best interests of child.Keywords: Legal Protection, Child Refugees, Indonesia, Covid-19 Pandemic.
TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM USAHA BERSAMA (STUDI KASUS: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912)
Driyarkara, Aluysius Prianka;
Natalia Yeti Puspita
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.3885
Bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha perasuransian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan hukum mengenai Perseroan Terbatas dan Koperasi telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang, sedangkan peraturan mengenai Usaha Bersama tidak diatur dengan jelas dalam perundang-undangan di Indonesia, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk karakteristik badan hukum usaha bersama AJB Bumiputera 1912 dan bagaimana bentuk tanggung jawab badan hukum usaha bersama AJB Bumiputera 1912. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk karakteristik badan hukum Usaha Bersama adalah sebagai berikut: bersifat sifat gotong royong, merupakan badan hukum yang diakui, pemegang polis merangkap sebagai anggota, tidak memiliki modal dasar, dan keuntungan yang didapat untuk kepentingan anggota. Adapun bentuk tanggung jawab badan hukum Usaha Bersama adalah tanggung jawab terbatas.
EDUKASI HUKUM TENTANG LITERASI MEDIA TERKAIT HOAKS BENCANA DI SMK YADIKA 2 TANJUNG DUREN JAKARTA
Yeti Puspita, Natalia;
Madeline, Jane
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/p2mmgfhis.v3i1.1238
Nowadays fake news or hoaxes are increasingly prevalent in people's lives, especially when a disaster occurs. In a disaster situation, various disaster-related information is immediately circulated in the community, but not all of the information is correct and can be accounted for. Hoax perpetrators aim to spread fear and sometimes even have criminal or political motives. Hoaxes are widely spread through social media. One form of resistance to hoaxes is to build community competence, especially young people, through media literacy related to disasters in dealing with information overload. With this legal education, young people can understand their rights and obligations in obtaining correct information about an ongoing disaster based on Article 26 and 27 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. In addition, it also provides an understanding for young people that the spread of hoaxes during disasters violates Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Legal education on media literacy related to disaster hoaxes was held for class XII students of SMK Yadika 2 in Tanjung Duren Jakarta. With this legal education, it is hoped that students of SMK Yadika 2 can participate and be involved in preventing hoaxes when the flood disaster hits Jakarta.
Karen Yohana
Fadhil Arkaan Katili;
Karen Yohana;
Natalia Yeti Puspita
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.e49vn026
Rezim perdagangan dunia sudah dimulai sejak tahun 1948 yangdiawali dengan adanya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).Setelah mengalami beberapa perkembangan, dibentuklah sebuah wadahyaitu World Trade Organization (WTO) yang merupakan organisasiperdagangan dunia. Dengan meratifikasi agreement tentang WTO,Indoensia harus menyesuaikan peraturan dan regulasi yang ada denganketentuan atau hasil keputusan organisasi perdagangan tersebut. Pada2009, Indonesia terkena sengketa impor ayam dengan Brazil. Kasus initimbul ketika Indonesia diduga memberlakukan kebijakan yangmenghambat kegiatan ekspor ayam dari Brazil ke Indonesia. Sengketa inikemudian dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO dengan nomorkasus DS 484: Indonesia - Measures Meat Chiken Meat and ChikenProducts.