Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Halu Oleo Law Review Lex Scientia Law Review Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Jurnal Legislasi Indonesia
Aju Putrijanti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Homoseksual Hutagalung, Welly Angriani; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.74100

Abstract

ABSTRACTThis study analyzes the juridical aspects of divorce caused by one party engaging in homosexual behavior. The purpose of this research is to examine the legal basis, judicial considerations, and legal consequences of Divorce Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. The research employs a normative approach by analyzing court decision documents and relevant laws. The results show that the judge, in Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, granted the divorce due to the Defendant’s homosexual behavior, which led to continuous conflict, based on considerations balancing the values of maslahah (public interest) and legal certainty. This decision affirms that divorce due to homosexual orientation entails legal consequences for the marital relationship, child custody, and alimony obligations, aiming to achieve justice, public welfare, and legal certainty for the parties involved.Keywords: Divorce; Homosexual; Legal ConsequencesABSTRAKPenelitian ini menganalisis aspek yuridis perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang berperilaku homoseksual. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukum putusan perceraian Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA. Cibinong memutus perceraian karena perilaku homoseksual Tergugat yang menimbulkan konflik berkelanjutan, dengan pertimbangan yang menyeimbangkan nilai maslahah dan kepastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perceraian akibat orientasi homoseksual membawa konsekuensi hukum terhadap hubungan suami istri, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum bagi para pihak.Kata Kunci: Perceraian; Homoseksual; Akibat Hukum
Analisis Yuridis tentang Pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik Sopyana Br Marpaung, Yohana Tamara; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.75280

Abstract

ABSTRACTNotary have an important role in making authentic deeds as valid evidence, but in practice there is often abuse of authority, especially in falsifying deeds. This study aims to analyze the forms of violations committed by notaries in making authentic deeds and their legal responsibilities based on the Notary Law and the Criminal Code (KUHP). The method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that notaries who are proven to have falsified deeds can be subject to administrative, ethical, and criminal sanctions as regulated in the Notary Law and the Criminal Code (KUHP), and have the potential to harm interested parties legally and materially.Keywords: Notary; Forgery of an Authentic Deed; Accountability.ABSTRAKNotaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan wewenang terutama di dalam melakukan pemalsuan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik serta tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta dapat dikenakan sanksi administratif, etik, dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum dan materiil.Kata Kunci: Notaris; Pemalsuan Akta Otentik; Pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap PPAT yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan Arsanti, Anisa Anggit; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.48667

Abstract

ABSTRACTCorruption can be committed by anyone, including Land Deed Officials (PPAT). This study aims to examine corruption committed by PPATs in the field of taxation and the associated criminal liability. The research method used is a normative juridical approach with a positivist legal concept, viewing law as a closed and independent system closely related to societal life. The study's findings indicate that PPATs have the potential to commit corruption, especially in overseeing tax payments related to the transfer of land and building rights. The criminal liability of PPATs is regulated by the Tax Law, the Anti-Corruption Law, and is linked to their oath of office and professional code of ethics. This underscores the importance of integrity in the execution of PPAT duties.Keywords: PPAT; Corruption; Accountability.ABSTRAKTndak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan mengkaji tindakan korupsi oleh PPAT dalam bidang perpajakan serta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan konsep legis positivis, di mana hukum dipandang sebagai sistem yang tertutup dan independen, namun erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki potensi untuk melakukan korupsi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam pengawasan pembayaran pajak yang terkait dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pertanggungjawaban pidana PPAT diatur oleh UU Perpajakan, UU Tindak Pidana Korupsi, serta dikaitkan dengan sumpah jabatan dan kode etik PPAT. Hal ini menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas PPAT.Kata Kunci: PPAT; Korupsi; Pertanggungjawaban.
Analisis Pengabaian Majelis Hakim terhadap Wasiat Pewaris dalam Sengketa Waris Islam Hapsari, Novitri Eka; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.53819

Abstract

ABSTRACTThe testator had instructed that the inheritance should be divided equally between the daughters and sons. It was the duty of heirs to adhere to their wishes. However, during a dispute that was resolved in court, it was found that the judges disregarded the testator's will and divided the inheritance with the sons receiving twice as much as the daughters. The research is a normative juridical study with two objectives: 1. to understand the considerations of the judges in disregarding the testator's will; 2. to determine if all court decisions are in accordance with KHI. Research findings: 1. Testator's will disregarded due to principle of ultra petitum, limited to the claims submitted, and conflicting with hadith; 2. All decisions are in line with KHI.Keywords: Testator’s Wish; Islamic Inheritance; KHI; Abandonment.ABSTRAKPewaris pernah berwasiat agar kelak harta warisan dibagi rata antara bagian anak perempuan dan laki-laki. Sepeninggal pewaris, sudah seharusnya isi wasiat dilaksanakan oleh ahli warisnya. Namun, saat terjadi sengketa hingga berakhir di persidangan ternyata majelis hakim dalam memutus perkara mengabaikan wasiat pewaris dan justru membagi harta warisan dengan bagian anak laki-laki sebesar dua kali lipat bagian anak perempuan. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan Penelitian adalah untuk: 1. Mengetahui pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan wasiat pewaris dalam memutus perkara; 2. Mengetahui apakah seluruh putusan Majelis Hakim telah sesuai KHI. Hasil penelitian: 1. Pengabaian wasiat oleh Majelis Hakim disebabkan adanya Asas Ultra Petitum sehingga hanya dapat memutus sebatas gugatan yang diajukan dan karena isi wasiat bertentangan dengan hadist; 2. Semua putusan telah sesuai KHI.Kata Kunci: Wasiat; Waris Islam; KHI, Pengabaian.
Penerapan Prinsip Etika Profesi dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Maria Febrianti Nena Mbulang; Aju Putrijanti
Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Vol. 4 No. 3 (2026): Juni : Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mutiara.v4i3.3338

Abstract

This study aims to analyze the application of professional ethical principles in the performance of notarial duties and their relationship with legal responsibility and the protection of public trust. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials include Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Office, as amended by Law Number 2 of 2014, and the Notary Code of Ethics. The legal materials were analyzed using a prescriptive-qualitative method to examine the relationship between legal norms and professional ethical principles. The results demonstrate that honesty, justice, responsibility, independence, professionalism, moral integrity, and confidentiality constitute the fundamental ethical principles governing notarial practice. These principles are implemented through professional obligations, prohibitions, supervisory mechanisms, and administrative, civil, organizational, and criminal sanctions. Supervision conducted by the Notary Supervisory Council and the Honorary Council of the Indonesian Notary Association plays an important role in maintaining professional compliance and dignity. Consistent implementation of professional ethics is therefore essential to preserve the notary's position as an officium nobile, ensure legal certainty, protect the interests of the parties, and maintain public trust in the notarial institution.
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Anggraini, Puspa Ariq, Muhammad Arsanti, Anisa Anggit Ayu Leni Agustini, Dsk Putu Denata, Brigita Cynthia Liwandra Dinda Prasetiani, Norika Fadhilah, Sarah Fajar Ibrahim Fatchullah, Muchamad Ja'abik Garunja, Evis Hafidh Prasetyo, Mujiono Hapsari, Novitri Eka Hidayat, Fitri Hutagalung, Welly Angriani Irma Cahyaningtyas, Irma Irmawati, Wiwi Kadek Cahya Susila Wibawa Kartika Widya Utama Kuning, Fazahra Rimbani Lumbanraja, Anggita Doramia Lumbanraja, Brata Yoga Lydia Apriliani, Lydia Maria Febrianti Nena Mbulang Muchamad Ja'abik Fatchullah Muzizat, Aliff Nugraha, Eril Aditya Pratama Herry Herlambang Prayogo, Silvan Susanto Puspitaarum, Indah Rafidah, Nur Atika Sianipar, Gretel Marlene Yola Sopyana Br Marpaung, Yohana Tamara Widiyanti, Ida Yos Johan Utama Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yumna, Daffa Dzaky