Articles
<![CDATA[Harmonizing the Rules: “A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy" ]]>
<![CDATA[Utama, Kartika Widya]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>;
<![CDATA[Sukmadewi, Yudhitiya Dyah]]>;
<![CDATA[Apriliani, Lydia]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/lr.v20i1.61955
<![CDATA[The death of over 100 Indonesian football supporters at Kanjuruhan Stadium has raised significant concerns about the legal aspects of security and safety management in Indonesian stadiums. This conceptual article conducts a comparative legal analysis between FIFA's Stadium Safety and Security Regulations and the PSSI Safety and Security Regulation 2021, exploring potential avenues for harmonization. With a focus on ensuring the safety of spectators, players, and officials, the study examines the nuanced differences and commonalities between these regulatory frameworks. By identifying areas of convergence, the article aims to contribute to a more unified approach in addressing critical aspects of stadium safety and security within Indonesian football culture, particularly regarding the presence of police officers. Through this socio-legal approach, the article seeks to stimulate discourse on necessary adjustments and reforms to align domestic regulations with FIFA standards, fostering a safe and standardized environment for football enthusiasts in Indonesia. The findings of the article indicate a shift in principles in the management of football matches within PSSI. Regulations that should serve as a reference for upholding the principles of safety and security for all parties involved in a football match have shifted towards becoming regulations designed to avoid responsibility.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN DAN PENERAPAN PENGGUNAAN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Herlambang, Pratama Herry]]>;
<![CDATA[Utama, Yos Johan]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.11.2.94-107
<![CDATA[Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu instansi peradilan yang ada di Indonesia guna menyelesaikan sebuah sengketa atau tindakan dari pejabat tata usaha negara yang dirasa melangggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan maupun asas-asas pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menyesuaikan dengan dinamika yang ada, salah satunya adalah penerapan Electronic Court atau E-Court yang dalam hal ini kemudian akan menggantikan adanya sistem peradilan yang konvensional. Dalam penelitian ini ditemukan adanya upaya peningkatan dan penggunaan sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan metode penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif bersama dengan peneliti terjun langsung ke Pengadilan Tata Usaha Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya dari Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam menerapkan dan meningkatkan adanya sistem E-Court sebagai kunci dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Semarang yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci pada bagian pembahasan.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Akta Penegasan Untuk Tindakan Daluwarsa Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Dinda Prasetiani, Norika]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1948
<![CDATA[The fiduciary guarantee deed must be registered inaccordance with applicable laws and regulations within 30 (thirty) days after the deed is drawn up. However,there are times when the fiduciary deed is registered late by the notary or the parties. To overcome this delay, the notary makes a deed of confirmation to re-register the fiduciary guarantee deed that is registered too late. This study uses a type of normative legal research, using a statutory approach. The normative juridical approach is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations, and literature that contains theoretical concepts related to the topic and problem of this research. The results of this study indicate that the validity of the affirmation deed made before a notary public due to the expiration date of the registration of the fiduciary deed is legally valid, but the existence of the affirmation deed cannot replace the position of the fiduciary deed because the contents of the affirmation deed and the fiduciary deed are very different. Delay in registeringthe deed has implications for defects in the fiduciary guarantee deed,making a new deed would be better done than using an affirmation deed that has no legal basis in the law. An affirmation deed made for a fiduciary guarantee that is registered too latecannot provide legal protection to the parties because a deed that is registered too late does not have an executorial title. The deed of confirmation of a fiduciary guarantee appears to accommodate a deed of fiduciary security that has passed the registration deadline. The technique for making a deed of confirmation of a fiduciary guarantee is still made before a notary and in the premise of the deed it is stated that a fiduciary deed has not previously been registered.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Herlambang, Pratama Herry]]>;
<![CDATA[Utama, Yos Johan]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/agrisocionomics.v%vi%i.20474
<![CDATA[Alat bukti dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) bersifat enumeratif dan closed-system menghadapi tantangan ketika munculnya alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demi menjamin kepastian hukum mengenai alat bukti elektronik, diperlukan harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik ke dalam UU Peratun yang dalam belum di atur bahkan dalam pembaharuan ke-2. Tujuan penelitian ini mengharmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan kepustakaan maupun bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya konsep, prosedur verifikasi alat bukti elektronik, dan pembaharuan pada pasal tentang alat bukti dalam UU Peratun sehingga dapat memberikan keabsahan terhadap alat bukti elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik. Hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu proses verifikasi dan kebutuhan atas hukum yang mengakomodasi sahnya alat bukti elektronik dan proses verifikasi alat bukti dalam proses pemeriksaan acara PTUN. Kesimpulan penelitian ini perlu menambahkan ketentuan alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g serta menambahkan ketentuan verifikasi keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2).]]>
<![CDATA[Bantuan Hukum dan Pendampingan Oleh INI Kepada Notaris Dalam Proses Peradilan Perdata ]]>
<![CDATA[Rafidah, Nur Atika]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41225
<![CDATA[AbstractLegal issues between the two interested parties who are bound by an authentic deed made by a Notary as a general official resulted in not a few notaries being dragged both as defendants and co-defendants in a civil case. The method used is to use normative juridical legal research methods. Based on the discussion it can be known that the legal basis of supervision and protection measures by the Ikatan Notaris Indonesia is based on the provisions of Article 6 paragraph (5) of the Ikatan Notaris Indonesia Household Budget so that the issuance of association regulation number 08/PERKUM/INI /2017; Efforts to protect the Ikatan Notaris Indonesia against Notaries in civil cases are in the form of assistance and legal assistance starting from legal consultation to assist in the stages of the court case.Keyword: notary; notary protection; legal aid AbstrakPermasalahan hukum antara kedua belah pihak yang yang berkepentingan yang terikat berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan tidak sedikit notaris ikut terseret baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam suatu perkara perdata. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum/yuridis Normatif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa dasar hukum tindakan pengawasan dan perlindungan oleh Ikatan Notaris Indonesia ialah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, sehingga diterbitkannya peraturan perkumpulan nomor 08/PERKUM/INI/2017; Upaya perlindungan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris dalam perkara perdata ialah berupa pendampingan dan bantuan hukum dimulai dari konsultasi hukum hingga turut membantu dalam tahapan-tahapan perkara di peradilan.Kata kunci: notaris; perlindungan notaris; bantuan hukum]]>
<![CDATA[Kekuatan Surat Kuasa Jual Pada Pembelian Tanah Yang Tidak Dibalik Nama Untuk Developer Perumahan ]]>
<![CDATA[Puspitaarum, Indah]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.43766
<![CDATA[AbstractThe use of this selling poweriofiattorney becomesithe basis of ownership by the developer who has paid for the land he bought to act legally, but his power of attorney is revoked unilaterally by the seller. Of course the developer can lose the rights to the land he bought. This is justified because the power of attorneyirelated to theitransfer ofilandirights cannot be absolute in accordance with theiInstruction of the Minister of Home Affairs number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of an Absolute Power of Attorney. The formulation of the problem that will be discussed in this thesis is how the power and position of the selling power of attorney are used by the developer as the basis for transferring land rights and”how”legal protection is for parties who have transferred land rights on the basis of a selling power of attorney. In this study using empirical juridical research methods and the specifications used in the research are descriptive analytical. From the results of research using the Triadism Law Theory, it can be seen that the power of the selling power of attorney on the purchase of unnamed land for housing developers is not legally strong.Keywords: power of attorney; agreement; sale and purchase of landAbstrakPenggunaan surat kuasa jual ini menjadi dasar kepemilikan oleh developer yang sudah membayar lunas tanah yang dibelinya untuk bertindak secara hukum, akan tetapi kuasanya dicabut sepihak oleh pihak penjual. Tentu saja pihak developer dapat kehilangan hak atas tanah yang”dibelinya. Hal ini dibenarkan oleh karena kuasa yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah tidak dapat berlaku mutlak sesuai Instruksi”Menteri Dalam”Negeri nomor 14”Tahun 1982”Tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa”Mutlak. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kekuatan dan kedudukan surat kuasa jual yang digunakan developer sebagai dasar pemindahan”hak”atas tanah dan bagaimana perlindungan”hukum bagi para”pihak”yang telah melakukan”pemindahan hak atas”tanah dengan dasar surat”kuasa jual. Dalam penelitian”ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif”analitis. Dari hasil penelitian”dengan menggunakan”Triadism Law Theory dapat dapat diketahui bahwa kekuatan surat kuasa jual pada pembelian tanah yang tidak dibalik nama untuk developer perumahan adalah tidak kuat secara hukum.Kata kunci: surat kuasa; perjanjian; jual beli tanah]]>
<![CDATA[Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan, Syariat, dan Pluralisme Hukum ]]>
<![CDATA[Hidayat, Fitri]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.68032
<![CDATA[ABSTRACTCircular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 2 of 2023 clarifies regulations related to interfaith marriage in Indonesia. This article analyzes the SEMA from the perspective of human rights in Islam about interfaith marriage. It also explores whether the regulation is in line with the principles of human rights in Islam. Using a legislative approach, a conceptual approach, and a systematic interpretation as well as teleology, it was concluded that SEMA Number 2 of 2023 concerning interfaith marriage is a step that tries to solve social problems in Indonesia, which are multicultural and multireligious. From the perspective of Islamic human rights, the freedom to choose a spouse remains recognized, but is limited by sharia principles aimed at protecting religion and heredity.Keywords: SEMA; Freedom; Islamic Law; Legal PluralismABSTRAKSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memperjelas regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Artikel ini menganalisis SEMA tersebut dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya mengenai kebebasan untuk melakukan perkawinan dan kebebasan beragama dengan perspektif hukum Islam. Juga mengeksplorasi apakah regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta penafsiran sistematis juga teleologi, disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang perkawinan beda agama adalah langkah yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan sosial di Indonesia, yang multikultural dan multiagama. Dari perspektif hak asasi manusia Islam, kebebasan untuk memilih pasangan tetap diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi agama dan keturunan.Kata Kunci: SEMA; Kebebasan; Syariat; Pluralisme Hukum]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Tagihan Yang Tidak Benar ]]>
<![CDATA[Denata, Brigita Cynthia Liwandra]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.40817
<![CDATA[AbstractCredit card holder and credit card Issuer have a legal relationship that creates rights and obligations for the parties. Credit card Issuer commit an act that is contrary to the obigations that is regulated by Bank of Indonesia’s Regulations, which also violate the card holder’s rights that regulated in the Consumer Protection Act. The act of credit card Issuer when reviewed by the Civil Code can be categorized as an illegal action. By conducting normative juridical law research and conducting library studies, it can be concluded that the credit card Issuer have commited an illegal action, and as a legal protection to credit card holder can make legal remedies by making complaints to credit card Issuer. If there is no settlement agreement is reached, dispute resolution can be done outside the court or through the court.Keywords: legal protection; credit cardAbstrakPemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit mempunyai suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Penerbit kartu kredit melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, serta melanggar hak pemegang kartu kredit yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan penerbit kartu kredit tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila ditinjau dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbit kartu kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagai perlindungan hukum, pemegang kartu kredit dapat melakukan upaya hukum seperti melakukan pengaduan kepada penerbit kartu kredit. Apabila dengan upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.Kata kunci: perlindungan hukum; kartu kredit ]]>
<![CDATA[Implikasi Penafian Peran Notaris dalam Eksistensi Perseroan Perorangan ]]>
<![CDATA[Widiyanti, Ida]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.45641
<![CDATA[ABSTRACTThe existence of individual companies after the promulgation of the Job Creation Act has the government's policies in facilitating the formation of companies for UMK. This convenience is company can be done electronically, without the need notary role. The existence of Company legalized without Notary. This research purpose to understand and comprehensively analyze the role of Notary in the existence of individual company. Researchers use normative juridical methods and use an approach in literature. The conclusion is individual company that is formed without involving the role of notary will lead to responsibilities must be borne by the founders themselves. Notaries have’t the authority to form companies, especially for UMK. The existence of electronic incorporation statement is considered sufficient for the legality company.Keyword: Role of Notary; Existence; Private CompanyABSTRAKKeberadaan Perseroan Perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja adalah kebijakan pemerintah mempermudah pembentukan perseroan bagi UMK. Kemudahan tersebut yaitu pembentukan perseroan dapat dilakukan secara elektronik, tanpa membutuhkan peran Notaris. Eksistensi Perseroan dilegalkan tanpa adanya akta Notaris. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisia secara komprehensif tentang peran Notaris dalam eksistensi perseroan perorangan. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan metode pendekatan kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah perseroan perorangan yang dibentuk tanpa melibatkan peran Notaris akan menimbulkan tanggungjawab yang harus ditanggung sendiri oleh pendiri. Notaris tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan perseroan khususnya untuk UMK semenjak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan pernyataan pendirian elektronik dianggap sudah cukup untuk legalitas perseroan.Kata Kunci: Peran Notaris; Eksistensi; Perseroan Perorangan]]>
