Articles
<![CDATA[Analisis Penyalahgunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Praktik Hukum Jaminan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ayu Leni Agustini, Dsk Putu]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 1 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i1.6788
<![CDATA[Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah dokumen hukum yang memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk membebankan hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penyalahgunaan SKMHT ini mencerminkan kurangnya pemahaman dan edukasi tentang hak tanggungan serta perlunya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan di Indonesia. Namun, dalam praktik hukum jaminan di Indonesia, SKMHT sering disalahgunakan, mengakibatkan kerugian bagi kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan SKMHT, mengevaluasi regulasi yang mengatur penggunaannya, serta mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT serta pihak berwenang dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada pengkajian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Hasil menunjukan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan batasan waktu dan persyaratan tertentu, efektivitasnya masih lemah akibat minimnya pengawasan dan penegakan hukum. Notaris/PPAT memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan SKMHT dan mencegah pelanggaran, sementara otoritas terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan untuk meningkatkan keamanan penggunaan SKMHT.]]>
<![CDATA[TRANSFORMING LEGAL PROCEEDINGS IN INDONESIA’S ADMINISTRATIVE COURT: THE ROLE OF LEGAL CULTURE IN THE SOCIETY 5.0 ERA ]]>
<![CDATA[Lumbanraja, Brata Yoga]]>;
<![CDATA[Utama, Yos Johan]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>;
<![CDATA[Garunja, Evis]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.54.1.2025.69-79
<![CDATA[This study explores the integration of technology in Indonesia’s Administrative Court system, particularly the impact of electronic justice (e-court) in the Society 5.0 era. With advancements in technology reshaping societal functions, the study examines how these changes have influenced legal proceedings within the Administrative Court. The research focuses on the implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, which governs e-court proceedings, and how these technological advancements align with Indonesia’s legal culture and the values of Pancasila, particularly social justice. It highlights fundamental shifts, such as the introduction of electronic summons, electronic domicile, and online hearings, as part of the modernization of judicial processes. Through qualitative research and doctrinal legal analysis, this study emphasizes the significance of legal culture in ensuring the smooth transition to digital procedures and fostering public awareness of citizens’ rights and obligations. The findings suggest that while technological progress in the court system brings efficiency, the successful adoption of these changes requires legal culture to promote public understanding and participation, ultimately supporting the realization of social justice as outlined by Pancasila.]]>
<![CDATA[Reformulasi Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v20i3.1067
<![CDATA[Undang-undang peradilan tata usaha negara harus diubah, karena terjadi dinamika masyarakat, politik, hukum. Kompetensi absolut menjadi lebih luas, sementara peraturan mengenai hukum acara tidak berubah.Isu hukum yang diteliti adalah bagaimana peradilan tata usaha negara menyesuaikan dengan perkembangan serta bagaimana akses keadilan dapat diperoleh melalui peradilan tata usaha negara.Merupakan penelitian normatif, menggunakan data primer dan sekunder serta dianalisa secara kualitatif. Reformulasi hukum acara peradilan tata usaha negara dikaji secara struktur, substansi dan budaya hukum. Secara struktur, peradilan tata usaha negara berada di bawah Mahkamah Agung. Substansi hukum merupakan hal penting yang perlu dilakukan reformulasi, karena harus dapat menyesuaikan dengan dinamika hukum, masyarakat, politik. Formulasi substansi pasal saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Perluasan kompetensi absolut tidak diikuti dengan perubahan subtansi hukum acara dalam undang-undang. Untuk mempersempit kekosongan hukum serta memberi akses keadilan, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam praktek. Budaya hukum masyarakat dapat dilihat dari jumlah gugatan yang masuk, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran untuk memperoleh hak sebagai warga negara. Reformulasi juga penting dengan memberi kesempatan untuk mengajukan melalui mekanisme citizen lawsuit. Akses keadilan dapat diperoleh masyarakat melalui reformulasi undang-undang peradilan tata usaha negara dengan memperluas kompetensi absolut serta prosedur hukum acara dan menggunakan mekanisme citizen lawsuit. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail terhadap Pemotongan Upah Akibat Hilangnya Nota Barang ]]>
<![CDATA[Yumna, Daffa Dzaky]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.58175
<![CDATA[ABSTRACTThe wage deduction penalty due to the Lost Goods Note in the employment agreement of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk is considered unfair because it does not account for the fairness to employees who are not always responsible for the loss. This study aims to examine the provisions of the employment agreement that include the Lost Goods Note (NBH) clause at Alfamart and the legal protection for retail workers due to the NBH clause. The research method used is normative juridical. The results show that the NBH clause in Alfamart's Employment Agreement regulates the employee's responsibility for lost or damaged goods, provided the process is conducted transparently. Legal protection is regulated by the Labor Law, ensuring minimum wages and fair law enforcement.Keywords: Legal Protection; Retail WorkersABSTRAKSanksi pemotongan upah karena Nota Barang Hilang dalam perjanjian kerja PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan keadilan bagi pekerja yang tidak selalu bertanggung jawab atas kehilangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan perjanjian kerja yang memuat klausula Nota Barang Hilang (NBH) di Alfamart dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja ritel akibat klausula NBH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klausula NBH dalam Perjanjian Kerja di Alfamart mengatur tanggung jawab pekerja atas barang hilang atau rusak, dengan syarat prosesnya transparan. Perlindungan hukum diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjamin upah minimum dan penegakan hukum yang adil.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Retail]]>
<![CDATA[AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY: JURIDICAL ANALYSIS OF GUARANTEE AGREEMENT IN THE AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY ]]>
<![CDATA[Kuning, Fazahra Rimbani]]>;
<![CDATA[Prabandari, Adya Paramita]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.54-63
<![CDATA[All humans require various supports to progress in life, particularly in Indonesia. People's mobility is required at a rapid pace due to the shape of Indonesia as an archipelago. The aviation industry is one of the supporting factors. Indonesians require the use of both domestic and international aircraft. As a result, massive procurement of aircraft fleets takes place. The airline requires financing to support the aviation sector as a capital-intensive and high-technology industry in its procurement. Every business activity must require collateral to prevent the parties from defaulting. As a result, the contents of this journal will explain the entire discussion of financing and collateral in accordance with applicable laws.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi ]]>
<![CDATA[Fadhilah, Sarah]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.65545
<![CDATA[ABSTRACTDisharmonization related to the application of Indonesian cyber notary is an obstacle in terms of legal substance aspects. This legal vacuum occurs because the contradiction of the conflict between Notary Public Law on Article 15 paragraph (3) of the UUJN and Information and Transaction Electronic Law on Article 5 paragraph (4) of the ITE Law. Therefore, it is necessary to harmonize the laws and digital instruments of the notary profession into the Indonesian legal system. The purpose of this research is to examine the regulations that should be applied regarding electronic deeds in Indonesia. This research uses the juridical-normative method, using secondary data legal materials. The results of this study indicate that harmonization of integrated and consistent legal arrangements in order to create the concept of cyber-notary in Indonesia. Keywords: Cyber Notary; Legal Reconstruction; Digitalization.ABSTRAKDisharmonisasi hukum terkait penerapan cyber notary di Indonesia menjadi hambatan dari segi substansi hukum. Kekosongan hukum ini terjadi karena adanya pertentangan antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keabsahan akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan instrumen digital profesi notaris ke dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan yang seharusnya dapat diterapkan terkait akta elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan hukum yang terintegrasi dan konsisten guna terciptanya konsep cyber notary di Indonesia.Kata Kunci: Cyber Notary; Rekonstruksi Hukum; Digitalisasi.]]>
<![CDATA[Participation of Jambi Malay Traditional Institutions in Strengthening Election Integrity Through Efforts to Prevent Money Politics ]]>
<![CDATA[Ananingsih, Sri Wahyu]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v24i2.6300
<![CDATA[Elections in Indonesia are still colored by money politics. Money politics is included as a serious election violation because it is considered to injure or damage democracy. Therefore, repressive and preventive efforts are needed so that money politics can be avoided. This study examines the role of the Jambi Malay Customary Institution in efforts to prevent money politics in elections. This study is interesting, because it is rare to find a customary institution making efforts to prevent money politics in elections. The urgency of this study can be used as a pilot model for money politics prevention efforts for other regions This study is a qualitative research using a socio-legal approach. The data used includes primary data and secondary data. Furthermore, all data is analyzed qualitatively. From the results of this study, it can be concluded that the participation of the Jambi Malay Customary Institution includes conducting political education to the community through various customary meetings, developing the Jambi Customary Law, one of which is socializing the provisions of "prohibition of bribery in customs and sharia", increasing the capacity of human resources of its members, encouraging the community and traditional leaders to play a role as participatory supervisors of elections and receiving reports of violations The politics of money from the citizens of the community]]>
<![CDATA[Splitting right to use the main building for the residential area of PT. Rahman Abadi Sejahtera, Tasikmalaya Regency ]]>
<![CDATA[Putri, Gessy Andrina]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Gema Wiralodra Vol. 14 No. 3 (2023): Gema Wiralodra ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/gw.v14i3.587
<![CDATA[The main building construction permit is an ownership right that can be owned by the developer and cannot be owned by individuals. Generally, limited companies only have a Main Building Permit and cannot directly become property rights because they cannot become objects of property rights. If it is to be sold to consumers, the building permit will be split into separate building permits. This research was conducted through direct interviews with sources and supported by a literature study. The research method used is qualitative, with data analysis carried out qualitatively. The legal sources used include primary legal and secondary legal materials. The research results show the distribution of permits to build the main building for the residential area of PT. Rahman Abadi Sejahtera Tasikmalaya Regency by applicable regulations. The main obstacles to distributing permits to construct the main building include a long process and inaccurate land boundaries when measuring, which results in discrepancies between the results of building measurements and the location of residential plots.]]>
<![CDATA[Law Enforcement in Building Permits on Building Planning in Kupang City is Reviewed From Kupang City Regional Regulation Number 7 Of 2015 Concerning Building ]]>
<![CDATA[Melianus Manggus, Gregorius]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 1 (2024): Edunity : Social and Educational Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Publikasiku Academic Solution ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57096/edunity.v3i1.145
<![CDATA[Based on the author's observations, the background of the main problem formulated is How is Law Enforcement in Building Permits in the Kupang City Area and What Factors Affect Law Enforcement on Building Procedures in the Kupang City Area? The purpose and usefulness of this study are to know and examine the effectiveness of law enforcement in Building Permits on building planning and to know and describe the inhibiting factors of law enforcement of building permits in the Kupang City Area. To answer these problems, research was carried out using the Qualitative Descriptive Analysis method by the data obtained while still paying attention to theories, principles, and legal rules, so, this research is a research sourced from primary and secondary data using an empirical juridical approach. In the results of this study, the main problem examined by the researcher explains law enforcement in building permits in the Kupang city area Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning Building Buildings, relating to the rights and obligations violated by the operator of this building including not having a Building Permit, commensurate lines of buildings not by the provisions of the Regional Regulation, and the absence of parking facilities. By the provisions of the Regional Regulation, building operators who violate this are subject to administrative sanctions in the form of reprimands and temporary construction stoppages.]]>
<![CDATA[PERANAN KONSULTAN LINGKUNGAN DALAM PEMBUATAN DOKUMEN AMDAL ]]>
<![CDATA[Fatchullah, Muchamad Ja'abik]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.904
<![CDATA[Tidak semua orang dapat membuat dokumen lingkungan yang benar sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Dikarenakan hanya sedikit orang saja di Indonesia yang diberikan wewenang membuat ini, sehingga tidak banyak tinjauan konsultan lingkungan. Tujuan penulisan ini untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai konsultan lingkungan, dengan metode yang digunakan adalah normative-deskriptif. AMDAL adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha . Konsultan Lingkungan berperan sangat penting dalam penyusunan suatu dokumen lingkungan yang dalam penyusunannya berperan sebagai tim ahli yang telah bersertifikat ATPA.]]>
