Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Jurnal Media Birokrasi Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains West Science Law and Human Rights West Science Business and Management West Science Journal Economic and Entrepreneurship West Science Social and Humanities Studies
Afif Syarifudin Yahya
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Media Birokrasi

 1 
Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR Afif Syarifudin Yahya; Setiyono Setiyono
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i1.2432

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan aplikasi SP4N-LAPOR dengan menggunakan teori efektivitas menurut (Martini, 1987) yang diukur melalui tiga pendekatan yaitu: pendekatan sumber, pendekatan proses, pendekatan sasaran. Desain penelitian menggunakan desain kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling kepada 11 orang, meliputi: Kepala Dinas, Kepala Bidang Layanan Informasi, Kepala Bidang Komunikasi Publik, Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Dinas yang terintegrasi dengan Aplikasi SP4N-LAPOR, 2 orang Staf Layanan Informasi Publik, dan 3 orang Pengguna Aplikasi. Teknik penentuan validitas keabsahan data dilaksanakan melalui strategi triangulasi sumber sedangkan Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih dibutuhkannya adaptasi untuk meningkatkan jumlah input ke dalam aplikasi, belum ada kejelasan standar kategorisasi laporan, dan perlunya penambahan waktu sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Aplikasi SP4N-LAPOR; Efektivitas; Pelayanan Publik; Pengaduan Masyarakat
Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020) Afif Syarifudin Yahya
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3993

Abstract

Kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah. Berbagai kewenangan yang diserahkan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku pembantu Kepala daerah. Oleh karena itu, Perangkat daerah menjadi ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan hasil kinerja yang tinggi, begitu pun sebaliknya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengisian tabel yang didasarkan atas 11 variabel yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Tabel yang telah diisi kemudian diverifikasi melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh bukti pendukung pelaksanaan agar hasil analisis menjadi valid. Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pelaksana Teknis. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk pada kategori “Sangat Rendah” dengan skor 18. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya Pemerintah daerah berupaya memenuhi persyaratan pada variabel dengan tingkat kematangan yang sangat rendah yakni penjaminan mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, dan budaya organisasi. Kata Kunci: , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kinerja Sangat Rendah.
Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Afif Syarifudin Yahya; Dedi Kusmana; Ismunarta Ismunarta; Rahmawati Sururama
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4151

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya. Teori collaborative governance yang digunakan untuk menganalisis didasarkan atas pandangan Ansell dan Gash (2007) yang meliputi 4 dimensi yakni: Starting Conditions, Institusional Design, Facilitative Leadership, dan Collaborative Process. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan didasarkan atas kriteria tertentu dengan asumsi bahwa informan merupakan aktor atau pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan fokus/tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan terlebih dahulu memilah berdasarkan tema/kategori, kemudian dianalisis berdasarkan pola umum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 dimensi menunjukkan adanya berbagai upaya kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, program kerja yang dilaksanakan hanya berdasarkan perintah, instruksi, dan kebijakan pimpinan sesuai koridor yang dibuat oleh Kepala daerah karena jelas bentuk dokumen kerja sama antar stakeholder dalam penanganan kemacetan. Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan pelaksanaan collaborative governance apabila terjadi pergantian kepemimpinan.Kata Kunci: Collaborative governance; Kemacetan; Pemerintahan Daerah
Co-Authors Akka Latifah Jusdienar Alma’arif, Alma’arif Anang Sugeng Cahyono Anindita Primastuti Anisa Fitria Utami Arib Zhafran Amzan Baren Sipayung Dedi Kusmana Deni Iskandar Eva Yuniarti Utami Ida Ayu Susan Trisna Diatmika Ismunarta Ismunarta Iwan Harsono Kalijunjung Hasibuan Loso Judijanto Maiza Fikri Murtir Jeddawi Nooraini, Afni Rahmawati Sururama Setiyono Setiyono Siti Annisa Wahdiniawati T. Saiful Basri