Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Binamulia Hukum
Siti Farhani
Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Siti Farhani Djamal
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.354

Abstract

Perilaku jahat yang ada dalam masyarakat merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan. Sisi yang menarik bukan saja karena pemberitaan tentang berbagai perilaku manusia yang ganjil dan dapat mendongkrak olah media massa dan rating dari suatu mata acara di stasiun televisi, tetapi juga karena tindakan menyimpang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam memandang perilaku jahat ini, hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun manusia menuju ke jalan damai di dunia ini bahagia di hari kiamat. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama. Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dan menghindari perbuatan jahat dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah. Perbuatan jahat yang muncul dalam masyarakat Indonesia menimbulkan suatu kajian baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Kejahatan tidak hanya dikaji melalui perspektif hukum nasional juga dikaji dalam perspektif hukum Islam, mengingat dalam hukum nasional terkandung nilai-nilai Islam yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat teleologis, yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai maksud tertentu, tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pada pelaksanaan hukum secara baik.
Online Counterfeit Drugs in Point View of National Laws and Maqashid Sharia Sudiro, Amoury Adi; Farhani, Siti; Machmud, Aris
International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies Vol. 4 No. 1 (2024): July 2024
Publisher : Research Synergy Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31098/ijeiis.v4i1.2192

Abstract

The development of information technology gives two sides of the coin in the dynamic of human life, whether positive or negative. This condition is also pertinent to transactions involving cosmetics and psychotropic substances; without close supervision, it may result in consumer harm. In light of this concern, the present study aims to examine how law reviewing the online spreading of medicines gives law protection. This research uses the normative juridical method with the legislative approach. This research uses a qualitative research method in the form of normative juridical research with a statutory approach regarding Online Counterfeit Drugs and examines the synchronization and consistency of its implementation. The legal sources used are primary and secondary sources relating to Online Counterfeit Drugs guarantees. The data collection technique uses library research by examining references to primary and secondary legal sources. Furthermore, the author investigated and evaluated the efficacy of legal sources. This study was carried out from the perspective of Maqashid al-Sharia. The findings of this study indicate a pressing need for regulations that protect consumers engaging in online transactions, particularly those involving pharmaceuticals, cosmetics, and psychotropic substances. Such regulations are essential to prevent consumer losses by ensuring strict liability for manufacturers if their products cause harm. Additionally, the study highlights the crucial role of pharmacists and the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) in overseeing the distribution of drugs and cosmetics prior to their market release.
KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA MENURUT KUHAP DAN HUKUM PIDANA ISLAM Farhani, Siti; Firmantoro, Zuhad Aji
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i1.2809

Abstract

Abstrak PBB dalam Resolusi Sidang Umum Nomor 34/169 tahun 1979 menetapkan bahwa aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi martabat manusia, dan menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam praktik yang terjadi, dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum yaitu polisi seringkali melanggar hak tersangka dengan mengintimidasi tersangka, hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, penyiksaan serta intimidasi lainnya selama proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan. Didalam penelitian ini penulis meneliti mengenai aturan yang diatur dalam hukum pidana Islam, mengenai kekerasan oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan tersangka, yang dimana disimpulkan bahwa agama Islam melarang kekerasan terhadap tersangka. Pendapat ini didasarkan pada nas-nas Al-Quran yang menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam situasi terpaksa, mereka tidak dapat dianggap sah dalam melakukan suatu perbuatan (QS. An-Nahl: 106). Selain itu, penegak hukum diwajibkan untuk menghindari penyiksaan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia terhadap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pembatasan ini untuk melindungi hak-hak dasar seseorang dari penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan membahas masalah kekerasan terhadap tersangka serta aturan hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Pidana Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi dan menambah pengetahuan tentang aturan hukum yang harus ditegakkan untuk menjamin hak-hak tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam.Kata Kunci: Hak Tersangka, Hukum Acara Pidana, Hukum Islam, Kekerasan, Kepolisian.
Penguatan Pemahaman HAM Terhadap Anak Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak Farhani, Siti; Sudiro, Amoury Adi; Khutub, Muhammad; Zidni, Muhammad Fakhar
Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Vol 3, No 1 (2023): Desember 2023
Publisher : UniversitasAl Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/psn.v3i1.2570

Abstract

Kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sungguh meresahkan masyarakat, fenomena ini harus segera ditanggulangi sehingga tujuan dari penelitian ini adalah agar anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat segera ditangani dengan penanganan yang serius untuk mencegah keberlanjutan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, salah satunya mengenai kurangnya sosialisasi dan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap anak merupakan hal yang penting dikarenakan anak akan memahami apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, anak juga akan didorong mengenai pengetahuan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan bermasyarakat, anak juga dapat melindungi dirinya dari hal-hal negatif yang terdapat dalam pergaulan bermasyarakat. Penelitian selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penerapan pemahaman hak asasi manusia oleh anak, sehingga anak paham dan diharapkan dapat menurunkan angka anak yang berkonflik dengan hukum.Kata Kunci - Hak Anak, Hukum dan HAM, Tindak Pidana, Kenakalan Anak, Tindak Pidana Anak
Analisis Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Tinder Natasha, Divia; Farhani, Siti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6108

Abstract

Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diciptakan sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan tersebut. Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum dan tingkat keselarasan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam data hukum yang ada. Developer aplikasi kencan memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi pengguna, termasuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, mendapatkan persetujuan pengguna sebelum mengumpulkan dan menggunakan data, dan memberikan transparansi tentang praktik privasi mereka. Mereka juga harus mematuhi undang-undang dan regulasi privasi data yang berlaku. Tinder berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko di lingkungan digitalnya dengan mengembangkan protokol akses aman dan arsitektur jaringan yang memungkinkan kontrol sistematis terhadap akses internal, menerapkan prinsip hak akses paling rendah. Tinder harus menyediakan kebijakan privasi yang transparan dan mudah diakses, yang merinci jenis data yang dikumpulkan, alasan pengumpulannya, serta cara penggunaan data tersebut.
Co-Authors Firmantoro, Zuhad Aji Khutub, Muhammad Machmud, Aris Natasha, Divia Sudiro, Amoury Adi Zidni, Muhammad Fakhar