Garuda - Garba Rujukan Digital

The Style of Criminal Act Verses in The Quran and Its Implications for Legal Status Determinationits Implications for Legal Status Determination Rahman, Muhammad Gazali; Abdullah, Abdullah; Nurkamiden, Sukrin; Jaya M., Umar
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 21 No. 1 (2025): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v21i1.6351

One aspect of law in the Quran is criminal act (jinayat). This law aims to protect, prevent, and avoid criminal acts (jinayat) that may threaten a person's life, property, and honor. Muslims have acknowledged and accepted Islamic law as an absolute truth that must be implemented with the principle of sami‘na wa ata‘na (we hear and we obey), as part of religious practice aimed at achieving well-being in this world and the hereafter. To implement Islamic law properly, a careful understanding and observation of the objectives of sharia, both explicit and implicit, is necessary. This study has two goals: (a) to identify, categorize, and describe the linguistic styles of al-amr (command) and al-nahyu (prohibition) in jinayat verses and their legal implications; and (b) to map and elaborate on the implications of jinayat verses in determining legal status. The styles used in conveying commands and prohibitions in jinayat verses include: (1) commands; a) passive past tense verbs (fi‘il madhi majhul) that contain obligatory demands; b) verbal nouns (masdar), such as "let the one who forgives follow," where the previous imperative form is replaced with compensation; c) imperative sentences using commands verb (fi‘il amr); (2) prohibitions; a) forms that mean “do not”; b) declarative sentences (khabariyah); c) commands (al-amr) that require abstaining from self-harming acts; d) negating expressions. If the divinely prescribed commands and prohibitions are not enforced, perpetrators of crimes will never be deterred, as human-made laws have many weaknesses. Furthermore, if murderers and thieves are merely imprisoned, it could lead to increased hatred.

Integrasi Metode Resistivitas dan Pemetaan Hidrogeologi Dalam Penentuan Zona Pemanfaatan Air Tanah Berkelanjutan Di Cekungan Airtanah Soe, Nusa Tenggara Timur Wibowo, Eko; Ulfa, Uli; Sarastika, Tiara; Rahman, Muhammad Gazali
Jurnal Ilmiah Geomatika Vol. 5 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : Program Studi Teknik Geomatika Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/imagi.v5i2.15730

Kekeringan yang terjadi secara periodik di wilayah Soe menimbulkan tekanan besar terhadap kebutuhan dan ketersediaan air baku, sehingga diperlukan strategi pengelolaan airtanah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan arah aliran airtanah melalui integrasi metode resistivitas dan pemetaan hidrogeologi. Pengukuran dilakukan menggunakan konfigurasi Schlumberger pada 14 titik sounding dengan bentangan maksimum 500 meter. Hasil pengolahan menunjukkan tiga sistem akuifer, yaitu menggantung, bebas, dan tertekan. Akuifer produktif utama terdapat pada batuan karbonat dengan nilai resistivitas 30–150 Ohmmeter, sedangkan lapisan penutup berupa napal memiliki resistivitas rendah (<10 Ohmmeter). Berdasarkan peta muka airtanah dan analisis anisotropi, aliran airtanah bergerak dari bagian utara menuju selatan daerah penelitian serta sebagian mengarah ke tenggara dan barat daya mengikuti gradien topografi. Integrasi hasil geolistrik dan hidrogeologi ini efektif untuk menentukan zona konservasi dan pemanfaatan airtanah berkelanjutan sebagai langkah mitigasi kekeringan.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DIPICU OLEH KETIDAKSTABILAN EKONOMI: PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Muhammad Gazali Rahman; Al-Amin
ADMIN: Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 5 (2025): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : CV. Adiba Aisha Amira

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Economic instability is often a factor that triggers an increase in theft crimes, especially among economically disadvantaged communities who are driven by the need to survive. This phenomenon raises serious issues in Indonesia's criminal justice system, as it demonstrates the link between socio-economic conditions and criminal behaviour motivated by structural pressures. This study aims to analyse the forms of legal protection for perpetrators and victims of theft triggered by unstable economic conditions, as well as to examine ideal law enforcement policies based on the principles of restorative justice. Through a normative juridical approach supported by empirical data, this study examines relevant legislation, progressive legal theory, and the practice of implementing restorative justice in Indonesia. The results of the analysis show that current legal protection is still formalistic and does not fully consider the socio-economic background of perpetrators as part of substantive justice considerations. The retributive approach, which emphasises prison sentences, has limitations in terms of social recovery and recidivism prevention. In contrast, the restorative justice model provides a more humane alternative to resolving cases by focusing on the perpetrator's responsibility, compensation for the victim's losses, and social reconciliation. Criminal justice policies based on the restorative paradigm are believed to increase the effectiveness of law enforcement, strengthen public trust in law enforcement agencies, and broaden the meaning of justice for economically disadvantaged communities. This study concludes that the application of restorative justice in handling criminal acts of theft due to economic instability is an important step in reforming Indonesia's criminal justice system. This concept is in line with the values of Pancasila, the principles of humanity, and social justice, which are the foundations of the state. To be effective, its implementation needs to be accompanied by the development of law enforcement officials, regulatory reform, and increased public awareness of the importance of legal resolutions that are oriented towards restoration and social balance.

Urgensi Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution dalam Sistem Hukum Indonesia Ashari, Nurul Fajar; Rahman, Muhammad Gazali; Sutiyoso, Bambang
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6886

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi bisnis dan memunculkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Online Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses penyelesaian sengketa, serta menyesuaikan proses hukum dengan karakter transaksi digital. Namun, implementasinya belum optimal. Dari aspek keadilan, masih terdapat risiko bias teknologi dan kesenjangan akses digital. Dari aspek kepastian hukum, belum adanya regulasi khusus menimbulkan ketidakjelasan terkait eksekusi putusan, yurisdiksi lintas batas, dan validitas bukti digital. Dari aspek kemanfaatan, manfaat ODR belum dirasakan secara merata karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, standar teknis, dan pemerataan akses digital agar pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian sengketa bisnis dapat berjalan efektif serta menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Urgensi Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution dalam Sistem Hukum Indonesia Nurul Fajar Ashari; Muhammad Gazali Rahman; Bambang Sutiyoso
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6886

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi bisnis dan memunculkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Online Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses penyelesaian sengketa, serta menyesuaikan proses hukum dengan karakter transaksi digital. Namun, implementasinya belum optimal. Dari aspek keadilan, masih terdapat risiko bias teknologi dan kesenjangan akses digital. Dari aspek kepastian hukum, belum adanya regulasi khusus menimbulkan ketidakjelasan terkait eksekusi putusan, yurisdiksi lintas batas, dan validitas bukti digital. Dari aspek kemanfaatan, manfaat ODR belum dirasakan secara merata karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, standar teknis, dan pemerataan akses digital agar pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian sengketa bisnis dapat berjalan efektif serta menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search