Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.958

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Hukum Acara Perdata

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 356530

Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

EFEKTIVITAS ITIKAD BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Putu Angga Praktyasa Pratama; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; Nyoman A. Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa alternatif dimana para pihak dibantu mediator dalam menyelesaikan sengketa yang tengah dialami. Itikad baik menjadi kunci dari keberhasilan para pihak dalam menempuh mediasi. Faktanya, para pihak tak acuh terhadap asas itikad baik tersebut yang menyebabkan gagalnya mediasi sehingga dilanjutkan ke persidangan. Dari hal tersebut, perlu diketahui efektivitas itikad baik dalam menempuh mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi daripada efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan faktual, dimana penelitian ini menelaah konsistensi dan kesesuaian Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan fakta yang terjadi dilapangan dan pendekatan undang-undang yaitu menelaah konsistensi Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan implementasi dan pelaksanaannya. Adapun hasil dari penelitian efektivitas itikad baik dalam mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar. Faktor internal dan faktor eksternal menjadi penentu efektivitas itikad baik dalam mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar. Faktor internal yaitu mediator. Mediator haruslah menguasai teknik-teknik mediasi agar berkompeten dalam mendampingi para pihak menempuh mediasi khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian ruang mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar yang sedikit menjadi penentu keberhasilan mediasi para pihak. Faktor eksternal yaitu masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang kurang menyebabkan efektivitas itikad baik dalam mediasi tidak bisa dijalankan dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas itikad baik dalam mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar belum efektif untuk dilaksanakan. Kata Kunci : Mediasi, Itikad baik, Efektivitas.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Judul dari jurnal ini adalah Tinjaun Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak. Disahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memuat sanksi baru berupa kebiri kimia terhadap pelakukejahatan seksual kepada anak-anak. Hukuman kebiri kimia ini merupakan reaksi dari banyaknya kasus seksual terhadap anak, dikarenakan penjatuhan pindana penjara terhadap pelaku kenjahatan seksual dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan sesksual terhadap anak. Rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal ini, yaitu bagaimanakah kebijakan hukum kebiri d Indonesia ditinjau dari ilmu kriminologi dan bagaimanakah sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kegiatan kejahatan seksual pada anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normative. Hasil analisis menunjukan bahwa hukuman kebiri di Indonesia dapat dijatuhkan bersamaan dengan pokok sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata Kunci : Kebiri, Kekerasan Seksual, Kriminologi, Pemindaian.

Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri Maria Evita Indriani; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Wanprestasi atau ingkar janji adalah salah satu sengketa perdata dimana unsurnya terdapat suatu perjanjian yang sah, ingkar janji serta somasi. Modern ini, pihak yang bersengketa lebih memilih mediasi sebagai cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. Hal itu dianggap lebih menguntungkan dibanding peyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi yang acap kali tidak mencerminkan trilogi pengadilan. Para pihak dibantu mediator melaksanakan perundingan hingga mendapatkan kesepakatan. Merujuk pada Pasal 6 ayat (7) “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, kesepakatan penyelesaian sengketa wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 30 hari sejak kesepakatan ditandatangani. Tidak adanya penjelasan pasal dan pengaturan lebih lanjut membuat adanya kekosongan norma tentang akibat tidak terlaksananya kewajiban dalam pasal itu, sehingga menimbulkan perdebatan apakah suatu kesepakatan masih sah jika tidak didaftarkan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Masalah yang peneliti angkat adalah keabsahan kesepakatan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mekanisme mediasi yang tidak didaftarkan ke pengadilan negeri sebagai implikasi penggunaan kata ‘wajib’ dalam pasal 6 ayat 7 “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” serta prosedur mediasi menurut PERMA nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan, kesepakatan tidak semata-mata menjadi tidak sah namun kembali pada prinsip kebebasan berkontrak. Kesepakatan dapat pula dimohonkan menjadi akta perdamaian ke pengadilan setempat. Mekanisme lebih lanjut mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 sebagai pengganti PERMA No.1 Tahun 2008 yang memiliki perbedaan penting dalam penekanan itikad baik dalam mediasi sehingga meningkatkan keberhasilan mediasi. Kata Kunci: Wanprestasi, Keabsahan kesepakatan penyelesaian sengketa, Mediasi ABSTRACT Wanprestasi is one of the civil case. There are 3 element of “wanprestasi”, a legal agreement, Non-performance of contract, and legal notice to parties. In this modern, the way chosen to resolve a dispute is mediation.This is considered to be more profitable than resolving disputes through litigation that often does not reflect the court's trilogy. The parties and mediators carry out mediation to get an agreement. Referring to Article 6 paragraph (7) "Law Number 30 of 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution", The agreement must be registered with the local District Court within 30 days of the agreement being signed. The absence of clarification of the article and further regulation creates a void of norms about the consequences of not carrying out the obligations in that article, thus causing debate whether an agreement is still valid if it is not registered. This is normative research with a legislative approach and a comparative approach. The problem that the writer adopts is the validity of the dispute resolution agreement with mediation mechanism which is not registered with the district court as the implication of the use of the word 'mandatory' in article 6 paragraph 7 “Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution” and mediation procedure according to PERMA 1 of 2016. The results of the study showed that the agreement did not merely become invalid but returned to the principle ‘freedom of contract’. The agreement can also be applied for as a peace deed to the local court. Further mechanisms regarding the implementation of mediation in court are regulated in PERMA No.1 of 2016 in lieu of PERMA No.1 of 2008 which has important differences in emphasizing good faith in mediation thereby increasing the success of mediation. Key Word: Wanprestasi, Validity, Peace Agreement, Mediation

EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010) Ni Putu Rossica Sari; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; Nyoman A Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

There are many ways to settle civil cases in Indonesia. Arbitration is one of thealternative disputes resolution which is chosen by some business people in order tosettle the dispute among them. The clauses of arbitration can be made before or afterdisputes arise among the parties. The arbitration is settle out of the court withcontribution of the third party such as arbiter as well as arbitration council which arepointed by the parties who will settle the final and binding punishment either inIndonesia or in other countries. The arbitration decision that is taken in a foreigncountry can propose the execution in any parties country as long as the parties arebound in an International Convention on the Recognition and Enforcement of ForeignArbitral Award which is held in New York year 1958.

AKIBAT HUKUM DARI ADANYA PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL BAGI PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 I Gusti Ayu Sushanti; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Integrasi Vertikal yang termasuk salah satu perjanjian yang dilarang dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu pemusatan rangkaian produksi oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Perjanjian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena dapat menghambat pelaku usaha masuk ke dalam pangsa pasar. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam karya ilmiah ini digunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis dari peraturan perundang-undangan terkait. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah Akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dijatuhkannya sanksi untuk pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan, apabila integrasi vertikal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, tidak tersedianya akses bagi pelaku usaha pesaing masuk ke dalam pasar, penurunan kualitas barang/ produk, terjadinya pemborosan bagi perusahaan, dan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk membeli barang/produk.

PENYELESAIAN PERSELISAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA DEMOSI KARYAWAN KONTRAK PT.DEWATA SEMINYAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.03/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps) Ida Ayu Desriwulandari; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.635 KB)

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dengan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja. Dalam suatu perjanjian kerja terdapat kesepakatan-kesepakan yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak baik buruh maupun pengusaha, namun dalam suatu Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha tidak selamanya berjalan harmonis ditengah-tengah masa kerja kerap kali terjadi perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan antara serikat buruh, perselisihan hak, kepentingan, hingga tak jarang menimbulkan sanksi salah satunya seperti penurunan jabatan /(Demosi). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian secara hukum Perdata materiil mengenai perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara demosi berdasarkan pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor.03/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.DPS dan apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian ilmu hukum dengan aspek Normatif yakni mencari kasus perdata khusus Hubungan Industrial beserta putusannya, menggunakan pendekatan peundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah demosi atau penurunan jabatan Dalam UUK maupun peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenagakerjaan tidak memuat pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut namun Pemberian sanksi Demosi pada Karyawan atau buruh, pada dasarnya haruslah sesuai dengan prosedur atau kesepakatan yang telah tercantum dalam suatu perjanjian kerja baik perjanjian kerja dalam bentuk PKWTT maupun PKWT. Dalam permasalahan demosi PT.Dewata seminyak tergugat terbukti menyalahi prosedur dan sangat tidak beralasan dalam melakukan tindakan demosi pada pihak penggugat maka berdasarkan surat perjanjian kerja yang telah disepakati kedua belah pihak, hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pada pihak tergugat untuk melunasi hak-hak yang belum dibayarkan pada pihak penggugat sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut. Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Perselisihan Hubungan Industrial, Demosi

PERANAN DAN KEWENANGAN KPPU DALAM PERSAINGAN USAHA MINIMARKET Ruli Rafly Rasada; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.5 KB)

By development of minimarket business that more glow and its development some time break the law, hence it will arise unhealth business competitive among businessman. It cause many development of minimarket. Manimarket is one of modern store with self-supprt service system that sale many kind of goods in retail. Sometimes location of minimarket too near with traditional market then it can make the traditional market is unoperational. This study purpose to find out the role and authorize of business competition observer (KPPU) at minimarket sector. This research type is normative descriptive. This study is literary research. The result showed that by existency commision of business competition observerthat have authority as executor in business competitive case, accept complaint from businessman and conduct investigation independently for purpose to overcome minimarket business competition

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA TOKO ONLINE DIINSTAGRAM Ni Made Dewi Intan Lestarini; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Manusia sebagai makhluk Economicus memiliki kebiasaan untuk selalu memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus. Manusia saat ini dapat melakukan transaksi secara elektronik (e-commerce), hal ini memudahkan manusia dalam membeli suatu barang. Semakin berkembangnya teknologi, maka munculah suatu aplikasi instagram, dalam aplikasi tersebut manusia dapat memposting foto maupun video, didalam aplikasi tersebut pelaku usaha toko online juga dapat menawarkan barang kepada konsumen secara online. Kemajuan teknologi dalam bidang transaksi online memiliki dampak yang baik maupun buruk. Sehingga hal ini memungkinkan pelaku usaha toko online yang nakal dapat sewaktu-waktu membodohi konsumen yang tidak bertemu secara langsung dengan cara memberikan pernyataan informasi yang salah yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha toko online diinstagram. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris dengan melihat kesenjangan dari berlakunya teori dengan pratek yang terjadi didalam lingkungan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan fakta (The fact approach) untuk melihat fakta yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan pelaku usaha toko online diinstagram dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan cara membayar ganti rugi maupun musyawarah agar mencapai mufakat. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah agar dapat mengetahui pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha toko online dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kata kunci : transaksi, Instagram, konsumen

AKIBAT HUKUM SERTA PENYELESAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN Ida Ayu Putu Kristanty Mahadewi; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian untuk mengkaji akibat hukum serta penyelesaian terhadap harta bersama berdasarkan hukum perkawinan apabila terjadi perceraian dan pemisahan harta bersama karena suatu hal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yakni suatu penelitian yang berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan, bahan pustaka, putusan pengadilan dan ketentuan yang sebagaimana mestinya. Serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa dengan adanya suatu perjanjian dalam perkawinan maka harta benda dan harta bersama dari kedua pihak akan memiliki kepastian hukum yang tetap jika dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaian harta bersama biasanya dilakukan dengan cara pemisahan harta benda kedua belah pihak. Penyelesaian perkara mengenai pembagian harta bersama yang terbaik adalah dilakukan dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian permasalahan mengenai pemisahan harta bersama melalui pengadilan, juga bisa diusulkan melalui pengajuan gugatan sendiri oleh pihak yang berperkara maupun perantara melalui pengacara hukum. Dan permohonan mengenai pemisahan harta bersama tidak bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. The purpose of this study is to examine the legal consequences and the settlement of joint assets based on marriage law if the event of divorce and separation of joint assets for some reason. This study uses a normative legal research method, which is a study based on a statutory approach, library materials, court decisions and appropriate provisions. As well as data collection techniques carried out by document study. The results of the study show that with agreement in marriage, the property and joint assets of the two parties will have permanent legal certainty from a legal perspective. Settlement of joint assets is usually carried out by familial way. The settlement of problems regarding the separation of joint assets through the court, can also be proposed through filing a lawsuit by the litigant or intermediary through a lawyer. And applications regarding the separation of joint assets cannot be filed at the same time as a divorce suit.

PENGATURAN CORPORATION SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI PENDAPATAN DESA ADAT DI BALI I Gusti Agung Gde Dharmada; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pemerintahan adat bersifat keagamaan dan budaya yang membutuhkan pembiayaan yang bersifat terus menerus dan tidak sedikit. Perkembangan investasi dunia usaha di wewidangan desa adat sangat pesat. Sektor industri atau korporasi skala besar mulai masuk ke pelosok – pelosok desa dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Eksploitasi oleh industri berdampak terjadinya degradasi lingkungan. Dalam mempertanggungjawabkan dampak – dampak sosial, ekonomi dan lingkungan diperlukan tanggung jawab sosial dari korporasi berupa pemberian CSR (Corporation Social Responsibility). Untuk itu penulisan bertujuan menganalisa dan mengetahui berkaitan penormaan pungutan CSR perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan sah bagi desa adat di Bali. Penelitian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – udangan (Statue Approach) yang beranjak dari adanya kekosongan norma. Sejak Putusan MK No 53/PUU-VI/2008, CSR menjadi paradok dalam kontek filantropi. Bagi desa adat di dalam merubah paradigma CSR yang bersifat voluntary dan Filantropi menjadi sebuah kewajiban hukum hendaknya disikapi melalui pengaturan hukum, dalam bentuk kesepakatan yang kemudian diatur dalam bentuk awig-awig, pararem dan jenis peraturan adat lainnya. Tradition government is religious and cultural in nature, which requires ongoing funding and is not that a little. The development of business investment in the authority of indigenous villages is very rapid. Large-scale industrial or corporate sectors began to enter remote villages and were able to contribute to national economic growth. Exploitation by industry impacted on the environmental degradation. In taking responsibility for the impacts to social, economic and environmental, social responsibility from corporations is needed in the form of CSR (Corporation Social Responsibility). For this purpose, the aim is to analyze and see indicators of normalizing company CSR levies so that they can be used as a source of income for traditional villages in Bali. The study was conducted normatively using Statue Approach that moved from the absence of norms. Since the Constitutional Court Decision MK No. 53 / PUU-VI / 2008, CSR has become a paradox in the context of philanthropy. For traditional villages in changing the CSR paradigm which is voluntary and philanthropic into a legal obligation should be addressed through legal arrangements, in the form of agreements which are then regulated in the form of awig-awig, pararem and other types of custom regulations.

Co-Authors A. A. N. Wira ChandraHadiningrat Anak Agung Istri Mas Rahardianti Ari Mahartha Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala Gatri Puspa Dewi Hanina Firdaus I Gede Agus Yudi Suryawan I Gusti Agung Gde Dharmada I Gusti Agung Tirta Sari Dewi I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati I GUSTI AYU DIAN NINGRUMI I Gusti Ayu Sushanti I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra I Ketut Tjukup I Nyoman Dalem Tri Arcana I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Bela Siki Layang Ida Ayu Desriwulandari ida ayu gita srinita Ida Ayu Nandia Danar Dani Ida Ayu Putu Kristanty Mahadewi Ida Bagus Indrawan Kadek Agus Sudiarawan Komang Dicky Darmawan Made Diah Sekar Mayang Sari Maria Evita Indriani Meilyana Megasari Ni Luh Kris Junianti Ni Made Adi Semadiari Ni Made Devi Jayanthi Ni Made Dewi Intan Lestarini Ni Nyoman Wigrayuni Fridayanti Ni Nyoman Yesi Rismadani Ni Putu Rossica Sari Nyoman A Martana Nyoman A. Martiana Nyoman Satyayudha Dananjaya Pande Putu Tara Anggita Indyaswari Putu Angga Praktyasa Pratama Putu Kharisa Pramudya Rajif Akbar Ruli Rafly Rasada Sagung Putri M. E. Purwani Sakina Sakina Sitari Candra Dewi

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search