Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.958

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Hukum Acara Perdata

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 356530

Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA MAGANG (TRAINEE) DI HOTEL KELAS BINTANG LIMA (STUDI PADA HOTEL RITZ – CARLTON, BALI) Hanina Firdaus; Dewa Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.188 KB)

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja magang di hotel bintang lima dalam penulisan ini yaitu hotel Ritz-Carlton, Bali yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di hotel Ritz-Carlton, Bali tersebut, terutama mengenai bagaimana pemenuhan hak seorang tenaga kerja magang yang telah memenuhi seluruh kewajiban dalam pelaksanaan program pemagangan. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena hak dan kewajiban tenaga kerja magang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis empiris dimana penelitian ini bersumber dari hasil pengamatan di lapangan berupa keterangan dari beberapa pihak terkait baik yang berasal dari keterangan responden dan informasi dari informan serta secara yuridis terdapat sumber-sumber dari norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini. Sejauh ini perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja magang yang dilakukan oleh pihak hotel Ritz – Carlton Bali belum memenuhi keseluruhan hak peserta pemagangan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemagangan dalam hal ini pihak hotel Ritz-Carlton, Bali sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Sehingga dalam penelitian ini mengungkap bahwa terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan karena tidak terlaksanakannya kewajiban penyelenggara pemagangan dalam pemenuhuan hak tenaga kerja magang di Hotel Ritz-Carlton, Bali. Research on legal protection of the rights of apprentice workers in five-star hotels in this writing, namely the Ritz-Carlton hotel, Bali, which is located in the Nusa Dua area of ??Bali, aims to find out how the actual legal norms in life are in the hotel, especially regarding how to fulfill the right of an apprentice workforce. This research is very important because the protection of rights to apprenticeship workers has been regulated in Indonesian law. The writing of this study uses the method of writing juridical empirical law in which the research is sourced from the results of observations in the field in the form of information from several related parties and juridically there are sources of norms or legislation in force and relating to this research. So far, the legal protection of apprenticeship rights is carried out by the Ritz-Carlton Bali hotel, which is about the protection of rights to work safety and the right to obtain an apprenticeship certificate if declared pass. But in the discussion there are 4 (four) rights of apprentice workers that must be fulfilled from two rights that have been fulfilled by two unfulfilled rights, namely the right to get work safety and the right to get pocket money or transport money. Therefore in this study has revealed the gap between legislation and implementation in the field.

ANALISIS MENGENAI HUBUNGAN SUPIR GO-JEK DENGAN PT. GOJEK INDONESIA Pande Putu Tara Anggita Indyaswari; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.973 KB)

Latar belakang penulisan karya ilmiah dengan judul Analisis Mengenai Hubungan Supir Go-Jek Dengan PT. Gojek Indonesia ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat luas maupun supir gojek mengenai hubungan yang terjadi diantara supir Go-Jek dengan PT. Gojek Indonesia, sehingga ada beberapa yang menuntut hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa dasar hukum sebagai pertimbangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan apa yang dimiliki antara Supir Go-jek dengan PT. Gojek Indonesia.Bedasarkan pengertian dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terdapat 3 unsur dalam Hubungan Pekerjaan, yaitu Pekerjaan, Upah, dan Perintah. Dalam hal ini, supir Go-Jek tidak mendapatkan gaji dari perusahaan pemilik aplikasi. Berapa pendapatan pengojek tergantung seberapa banyak penumpang yang bisa ia antar. Perintah mengantar penumpang juga tidak datang dari perusahaan, melainkan dari penumpang dan tentu atas kesediaan pengojek. Sehingga tidak adanya hubungan kerja antara Supir Go-Jek dan PT. Gojek Indonesia melainkan terdapat hubungan kemitraan diantara kedua belah pihak, maka pengojek tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir.

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK KASET BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Ida Bagus Indrawan; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.062 KB)

Seeing the rampant piracy of musical works in the form of tapes, would make the existence of Act - Act Nomor 19 of 2002 regarding Copyright questionable. Turns Act - the Act has not been able to solve the problems of the offense - would be copyright infringement, including the rampant piracy tapes. It takes a sinkronanisasi between agencies - agencies authorized to enforce the law in the field of copyright. Not only from the police, prosecutors, government, musician, and the seller, but the role of the wider community are needed to enforce existing laws. If the buyer is reduced, then the stock will be pirated tapes will also be reduced.Besides, it also needs to be revised back to the Law Nomor 19 Year 2002 regarding Copyright by inserting a provision that has not been there before. As it is intended to guarantee legal certainty and provide better legal protection to the creators of musical works (songs) in Indonesia. In addition, public education needs that these activities had violated the Copyright Act. If the law enforcement community about Copyright in running as it should and is firm, this will reduce the level of piracy in paspearan tapes and people will be afraid to engage in unlawful copying.

REFORMASI DI BIDANG KETENAGAKERJAAN MENUJU PEMBAHARUAN KEBIJAKAN TENAGA KERJA (BURUH) MIGRAN YANG LEBIH PROTEKTIF SEBAGAI PERWUJUDAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA Ida Ayu Nandia Danar Dani; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.23 KB)

Persoalan buruh migran sejatinya adalah persoalan kegagalan negara menyediakanlapangan pekerjaan dan kegagalan dalam melindungi warga negara di luar negeri. Core daripersoalan ini adalah lemahnya perlindungan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia,penegakan hukum, dan diplomasi pemerintahan Republik Indonesia yang harus dijawabdengan perbaikan kebijakan baik melalui ratifikasi konvensi buruh migran dengan segeramaupun revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Akhirnya, pemancungan terhadapRuyati, penyiksaan keji yang dialami Sumiati, Kikim Komalasari, dan ribuan PembantuRumah Tangga migran lainnya hanya bisa diakhiri dengan perbaikan kebijakanperlindungan buruh migran Indonesia yang berstandar Hak Asasi Manusia. Untuk itupemerintah harus berani mengambil kebijakan untuk segera meratifikasi konvensiPerserikatan Bangsa Bangsa tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan AnggotaKeluarganya. Inilah sesungguhnya yang harus kita lakukan bila ingin dinilai sebagai negarayang beradab dan berdaulat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENYEWAAN MOBIL YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI KELALAIAN KONSUMEN Komang Dicky Darmawan; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam jasa penyewaan mobil apabila mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen. Adapun jenis metode dalam penelitian ini adalh metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen adalah berupa ganti rugi yang termuat dalam perjanjian sewa. Dalam penyelesaian sengketa terdapat 2 cara yaitu di dalam pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana pihak yang dirugikan menuntut untuk ganti rugi dan, penyelesaian diluar pengadilan yaitu para pihak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sering disebut dengan alternative Penyelesaian Sengketa. Pelaku usaha Bali Cheap Auto Rent dalam menyelesaikan masalah kerugian yang timbul dari kelalaian konsumen biasanya lebih sering menggunakan metode non litigasi dibandingkan litigasi karena menurutnya dalam melalui litigasi lebih banyak menimbulkan kerugian dari segi waktu, dan biaya. The purpose of this research is to find out the form of legal protection and dispute resolution for business actors and consumers in car rental services in case of an accident caused by consumer negligence. The type of method in this legal research is empirical, namely research that examines the provisions of the Laws and Regulations and looks at the facts that occur in the field. The result of this research the form of legal protection for car rental service business actors if they experience a loss due to consumer negligence is in the form of compensation contained in the rental agreement. In dispute resolution there are 2 ways. First, in court by submitting a lawsuit to the court where the injured party asks for compensation. Second, settlement outside the court is the parties deliberation in resolving problems which are often referred to as alternative Dispute Resolution. Bali Cheap Auto Rent in solving the problem of losses arising from consumer negligence usually use non-litigation methods more often than litigation because according to them, going through litigation causes more losses in terms of time and costs.

PENERTIBAN PENYALAHGUNAAN TROTOAR SEBAGAI TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 Ni Nyoman Wigrayuni Fridayanti; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.946 KB)

Dewasa ini pelanggaran penyalahgunaan fungsi trotoar masih sering terjadi. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pemerintah dalam hal ini telah menunjuk instansi terkait yang diberikan wewenang untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran tersebut. Mengenai fungsi trotoar secara khusus telah diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat (3), yang menentukan bahwa fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Walaupun penjelasan sudah tertera dengan jelas namun nyatanya tingkat pelanggaran yang terjadi masih cukup tinggi, khususnya perihal parkir kendaraan di trotoar. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggar serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan penertiban. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Badung telah melakukan penertiban berupa tindakan penderekan terhadap kendaraan. Dalam melakukan penertiban tidak jarang petugas mengalami beberapa kendala, kendala pertama petugas belum dapat bertindak secara tegas dalam melakukan penertiban dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tidak diatur perihal ketentuan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar, selain itu fakor penghambat selanjutnya dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban umum, khususnya untuk tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan. Kata Kunci: Trotoar, Parkir, Penertiban.

REGULASI PEMASANGAN SPEED BUMP BERKAITAN FAKTOR KESADARAN HUKUM DI MASYARAKAT Ni Made Adi Semadiari; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.752 KB)

Speed bump dibangun dengan harapan bahwa kendaraan bermotor yang akan melintasinya lebih waspada dan berhati-hati dengan memperhatikan dan mengontrol laju kecepatan kendaraannya. Permasalahan terjadi jika speed bump yang dibangun tidak sesuai standar yang telah diatur seperti fungsi, ukuran, ketinggian, dan lebar. Penulisan ini menggunakan mengemukakan dua permasalahan, yakni: bagaimana regulasi dan pengaturan mengenai speed bump, dan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam kaitannya dengan pembuatan speed bump. penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan, perundangan, pendekatan konsep hukum dan pendekatan fakta. Hasil dari penulisan ini, regulasi pemasangan speed bump diatur melalui keputusan menteri dan peraturan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta faktor-faktor hukum yang berfungsi dimasyarakat. Kata Kunci: speed bump, faktor, pengaturan

PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG DI KAWASAN PURA BESAKIH KABUPATEN KARANGASEM Ni Luh Kris Junianti; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.209 KB)

Perkembangan aktivitas pedagang yang menjajakan barang atau jasanya secara langsung di kawasan Pura Besakih saat ini berkembang sangat pesat. Hal ini membawa pengaruh negatif terhadap citra pariwisata dikarenakan telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 tahun 2013 dibuat regulasi tentang ketertiban umum terkait dengan larangan bagi pedagang seperti disebutkan diatas yang dimuat dalam ketentuan pasal 16 ayat (1). Adanya kesenjangan antara peraturan dengan implementasinya menimbulkan persoalan yaitu terkait pelaksanaan penertiban dan faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan penertiban terhadap pedagang yang telah melanggar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan melihat dari sudut pandang hukum dan efektivitasnya di masyarakat. Dalam pemerintahan daerah, ketertiban umum merupakan urusan wajib yang kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten Karangasem terkait pelaksanaan penertiban pedagang di kawasan Pura Besakih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 tahun 2013 belum terlaksana dengan efektif. Faktor penghambat pelaksanaannya disebabkan oleh adanya ketidakserasian antara Peraturan Daerah dengan hukum adat Besakih yaitu dalam penerapan sanksinya, hukum adat tidak mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem, kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan untuk tidak berjualan di kawasan bebas pedagang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang di kawasan Pura Besakih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 tahun 2013 belum efektif karena dalam pelaksanaannya terdapat tiga faktor penghambat yaitu adanya ketidakserasian antara hukum itu sendiri, faktor mentalitas penegak hukum yang kurang tegas dan faktor kepatuhan hukum masyarakat. Kata Kunci: Ketertiban, Pedagang, Pura Besakih

PERLINDUNGAN HUKUM HAK POLITIK PEKERJA MIGRAN DALAM PEMILU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ni Nyoman Yesi Rismadani; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.832 KB)

Pemilu di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu diantaranya menyangkut HAM pekerja imigran. Akibat kelemahan yang dimiliki badan penyelenggara pemilu menyebabkan banyak dari mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dua permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu bagaimanakah penerapan dari pengaturan hak politik pekerja migran terkait dengan pelaksanaan pemilu di luar negeri sebagai pemenuhan HAM dan bagaimanakah peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak politik pekerja migran agar tetap dapat menyalurkan haknya saat pemilu. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengacu pada instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang berkaitan dengan hak politik dari pekerja migran, dan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis fakta dilapangan. Hasil penelitian menunjukan pengaturan hak pilih pekerja migran dalam pemilu telah diatur dalam hukum HAM internasional dan nasional, bahkan tata cara pelaksanaan pemilu di luar negeri telah diatur dalam perundang-undangan khusus di bidangnya. Namun tetap saja pengaturan tersebut belum menjamin tersalurkannya hak pilih pekerja migran. Adapun peranan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah merujuk pada standar-standar internasional untuk pemilihan umum oleh International IDEA yaitu pembaharuan hukum terhadap sistem pemilu dan KPU lebih selektif dalam membentuk PPLN yang bertanggung jawab dalam tugas dan fungsinya. Kata Kunci: Hak Pilih, Pekerja Migran, Hak Asasi Manusia

PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH PASCA PUTUSAN M.K.NO. 49/PUU-X/2012 Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; Sagung Putri M.E Purwani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No 30 Tahun 2014, pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri, dan kata pengawasan di dalamnya termasuk juga mengenai pembinaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud oleh menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Pasal 66 ayat (1) UUJN menentukan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akta atau protokol notaris, serta pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol notaris, dengan persetujuan MPD. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nya Nomor 49/PUU-X/2012, menyatakan frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 UUJN, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan yuridis nya adalah: Apa saja wewenang MPD pasca putusan MK No. 49/PUU-X/2012 ? dan Bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris oleh MPD? Dengan jenis penelitian hukum normatif permasalahan tersebut terjawab, bahwa Tugas dan wewenang MPD pasca Putusan MK. No. 49/PUU-X/2012 hanya untuk melakukan pemeriksaan berkala dan/atau jika dipandang perlu, serta melakukan pemeriksaan notaris jika ada pengaduan dari masyarakat. Tugas dan kewenangan notaris sebagaimana Pasal 66 UUJN, berdasarkan No. 2 Tahun 2014 sebagai UU Perubahan atas UUJN dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Mengenai mekanisme pemeriksaan Notaris harus dilakukan sesuai dengan UUJN Nomor 30 Tahun 2004, UU Per UUJN No 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Notaris; dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. The Law on Position of Notary (UUJN) No 30 Year 2014, the supervision of a notary is conducted by the Minister, and the supervisory word in it also includes the guidance. To carry out the duties referred to by the minister, in this case the Minister of Justice and Human Rights established the Supervisory Board of Notary, which is an agency having the authority and obligation to conduct supervision and guidance on the notary. Article 66 Paragraph (1) UUJN determines: For the purposes of the judicial process, investigators, prosecutors, taking photocopies of minas deeds and / or letters embedded in minority deed or notary protocols, and notarial notes to be present in the examination relating to the deeds they make , Or notary protocol, with the approval of the MPD. The Constitutional Court in its decision No. 49 / PUU-X / 2012 states that the phrase "with the approval of the Regional Supervisory Board" in Article 66 UUJN, is contradictory to the 1945 Constitution and has no legal force. The juridical issue is: What are the powers of the MPD after the Constitutional Court's decision No. 49 / PUU-X / 2012? And What is the mechanism of notary examination by MPD? With this type of normative legal research the problem is answered, that the task and authority of the MPD after the Constitutional Court Decision. No. 49 / PUU-X / 2012 only to conduct periodic and / or deemed necessary inspections and to conduct a notary examination if there is a complaint from the public. Duties and authorities of a notary as referred to in Article 66 UUJN, based on No. 2 of 2014 as Law on Amendment of UUJN is conducted by the Honorary Board of Notary. Regarding the mechanism of inspection of a Notary must be done in accordance with UUJN Number 30 Year 2004, UU Per UUJN No 2 Year 2014, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 Year 2004 About Procedures for Member Appointment, Dismissal of Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedure of Notary Inspection; And Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.39-PW.07.10 of 2004 on Guidelines for the Implementation of Duties of the Notary Supervisory Board.

Co-Authors A. A. N. Wira ChandraHadiningrat Anak Agung Istri Mas Rahardianti Ari Mahartha Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala Gatri Puspa Dewi Hanina Firdaus I Gede Agus Yudi Suryawan I Gusti Agung Gde Dharmada I Gusti Agung Tirta Sari Dewi I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati I GUSTI AYU DIAN NINGRUMI I Gusti Ayu Sushanti I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra I Ketut Tjukup I Nyoman Dalem Tri Arcana I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Bela Siki Layang Ida Ayu Desriwulandari ida ayu gita srinita Ida Ayu Nandia Danar Dani Ida Ayu Putu Kristanty Mahadewi Ida Bagus Indrawan Kadek Agus Sudiarawan Komang Dicky Darmawan Made Diah Sekar Mayang Sari Maria Evita Indriani Meilyana Megasari Ni Luh Kris Junianti Ni Made Adi Semadiari Ni Made Devi Jayanthi Ni Made Dewi Intan Lestarini Ni Nyoman Wigrayuni Fridayanti Ni Nyoman Yesi Rismadani Ni Putu Rossica Sari Nyoman A Martana Nyoman A. Martiana Nyoman Satyayudha Dananjaya Pande Putu Tara Anggita Indyaswari Putu Angga Praktyasa Pratama Putu Kharisa Pramudya Rajif Akbar Ruli Rafly Rasada Sagung Putri M. E. Purwani Sakina Sakina Sitari Candra Dewi

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search